JATINANGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara resmi membuka kegiatan retreat gelombang kedua bagi para kepala daerah yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).

Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk orientasi untuk memperkuat semangat pengabdian dalam pelayanan publik di kalangan pimpinan daerah.

“Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, peserta Retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagamannya. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” ujar Bima Arya.

Retreat gelombang kedua ini memiliki tujuan yang sama dengan pelaksanaan sebelumnya, yaitu mendorong kepala daerah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebijakan di tingkat daerah.

“Retreat ini bertujuan memperkuat pemahaman kepala daerah atas gagasan besar Presiden Prabowo sebagai pedoman utama dalam membangun daerah yang selaras dengan pusat. Memahami, melaksanakan, dan mengakselerasikan program Asta Cinta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan bahwa IPDN dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kontribusinya yang besar dalam mencetak aparatur pemerintahan yang berdedikasi. Tercatat, sebanyak 34.800 alumni IPDN telah tersebar di seluruh penjuru nusantara dan aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

“Di kampus ini, para praja disiapkan untuk menjadi bagian dari warga, untuk sepenuhnya berpikir untuk kepentingan warga,” tuturnya.

“Karena itu, dengan bangga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan kampus kebanggaan ini dengan semangat melayani, dengan semangat pengabdian, menjadi tuan rumah bagi kepala daerah peserta retreat gelombang kedua dengan spirit yang sama, dengan harapan yang sama, dengan tujuan yang sama,” lanjut Bima.

Retreat gelombang kedua ini diikuti oleh 86 kepala daerah dari total 93 yang terdaftar. Enam kepala daerah tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, sementara satu peserta lainnya, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, absen karena tengah berduka atas wafatnya sang ibu.

Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari, terhitung mulai 22 hingga 26 Juni 2025, dengan rangkaian acara yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan para kepala daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik di daerah masing-masing.

[edRW]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi tugas strategis pemerintah, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks ini, Program Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa. Namun, agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu kunci keberhasilan yang tidak bisa diabaikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat pada tahun 2025.

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kemensos. Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden, pihaknya berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Gus Ipul juga mengatakan kolaborasi Kemensos dan Kemenaker ini mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung penuh pengembangan Sekolah Rakyat.

Yassierli mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis dari Presiden Prabowo, dan pihaknya siap mendukung dengan seluruh potensi balai dan keahlian yang dimiliki.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, sehingga total menjadi 200 Sekolah Rakyat.

Robben mengatakan Presiden menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di seluruh Indonesia.

Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan BLK, baik milik Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program Sekolah Rakyat tahap I.

Dody mengatakan pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time.

Teknologi ini mencakup continuous auditing continuous monitoring (CACM), penggunaan building information modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

Dody mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas.

Hingga 22 Juni 2025, progres nasional pembangunan proyek ini sudah mencapai 61,78 persen, dengan target penyelesaian pada 8 Juli 2025.

Dody juga menggarisbawahi pentingnya proyek ini sebagai upaya nyata mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas.

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang baik bukan sekadar investasi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang belajar di lingkungan yang layak dan aman akan tumbuh dengan lebih percaya diri, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Lebih dari itu, pendidikan yang baik di lingkungan yang mendukung juga akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, toleran, dan sejahtera. Ini sebabnya percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya untuk Sekolah Rakyat, harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda.

Sekolah Rakyat adalah jawaban atas kebutuhan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Namun, tanpa didukung infrastruktur yang memadai, program ini sulit mencapai tujuannya secara maksimal. Oleh karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan pendidikan nasional.

Melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, cita-cita menghadirkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bisa terwujud. Pendidikan bukan hanya tentang ruang belajar, tapi juga tentang harapan. Harapan itu hanya akan tumbuh subur jika ditopang oleh pondasi yang kokoh, yakni infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas kembali diperkuat melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menambah 100 Sekolah Rakyat (SR). Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru dalam menciptakan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Presiden Prabowo menyampaikan langsung instruksi penambahan lokasi baru Sekolah Rakyat dalam kunjungan kenegaraan di Rusia. Penambahan ini akan menjadikan total SR yang beroperasi menjadi 200 unit, dan pembukaan gelombang berikutnya direncanakan dimulai pada Agustus hingga September 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam sebuah forum nasional Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo dan didukung penuh oleh Kementerian Sosial serta lintas instansi. Ia menjelaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.

Robben juga menguraikan bahwa tahap awal program akan memanfaatkan gedung-gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Gedung-gedung ini akan digunakan dengan skema pinjam pakai selama satu tahun, kemudian direnovasi agar layak fungsi, dan setelah masa transisi berakhir, kegiatan belajar-mengajar akan dipindahkan ke lokasi permanen yang dibangun khusus.

Pemerintah telah menetapkan 100 titik lokasi rintisan yang akan mulai menggelar proses pembelajaran pada Juli 2025. Untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang, sebanyak 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare juga telah disiapkan. Seluruh proses pembangunan fasilitas akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Robben menggarisbawahi bahwa desain sekolah ini mengikuti model terpadu seperti SMA Taruna Nusantara, yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan.

Sebagai bentuk manajemen yang terkoordinasi, pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang terdiri dari satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aspek teknis, akademik, dan sosial dapat ditangani dengan baik oleh tim ahli dari berbagai instansi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pernyataan terbaru di Jakarta, menambahkan bahwa pelaksanaan tahap pertama program akan dimulai secara serentak pada 14 Juli 2025. Ia menginformasikan bahwa lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat telah tercatat sebagai bagian dari peserta awal. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan gelombang kedua untuk memperluas cakupan hingga menyentuh lebih dari 20.000 peserta dari keluarga prasejahtera.

Saifullah juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua siswa. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan ekonomi keluarga. Rumah tidak layak huni milik keluarga peserta didik pun akan diperbaiki sebagai bagian dari intervensi terpadu pemerintah.

Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat dirancang menggunakan model boarding school atau berasrama. Di dalamnya, siswa tidak hanya mengikuti pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, tetapi juga mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan praktis. Pemerintah menyiapkan generasi yang tangguh dan kompeten agar mampu menjawab tantangan Indonesia pada tahun 2045—saat bangsa ini menargetkan menjadi negara maju dalam momentum “Indonesia Emas”.

Seluruh pendekatan ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun gedung sekolah, tetapi menciptakan lingkungan pendidikan yang menyeluruh. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tinggal di asrama, belajar karakter, teknologi, dan keterampilan, sembari keluarganya pun diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mendukung suksesnya program ini. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 357 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung dalam program ini. Pemerintah terus mendorong dan membina daerah-daerah yang sedang dalam proses finalisasi dukungan, agar seluruh wilayah dapat bergerak serempak mendukung Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat juga menjadi jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang selama ini dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Dengan membangun sekolah-sekolah berstandar nasional di lokasi-lokasi strategis dan terpencil, pemerintah menunjukkan bahwa keadilan pendidikan bukan lagi sekadar jargon, melainkan realitas yang sedang diwujudkan secara nyata.

Tak kalah penting, kecepatan dan kesiapan pemerintah dalam meluncurkan program ini patut diapresiasi. Dalam waktu singkat, titik lokasi telah ditetapkan, lahan telah tersedia, pembiayaan telah dipastikan dari APBN, dan koordinasi lintas instansi telah dijalankan. Semua itu menandakan bahwa birokrasi tidak menjadi penghambat, melainkan justru menjadi motor penggerak pembangunan.

Apabila seluruh tahap program ini berhasil dijalankan dengan baik. Dengan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil, pemerintah membuktikan bahwa investasi sumber daya manusia adalah jalan utama menuju kemajuan bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya pada bulan Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

“Kami menargetkan 100 sekolah rakyat mulai beroperasi tahun ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah berasrama atau boarding school, dengan fasilitas lengkap dan kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan vokasional sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penambahan 100 titik rintisan baru, sehingga total Sekolah Rakyat yang direncanakan mencapai 200 lokasi pada tahun ini.

“Presiden memberikan instruksi langsung dari Rusia untuk menambah 100 sekolah rintisan baru dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Robben.

Ia menambahkan bahwa proses persiapan terus berjalan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025,” jelasnya.

Dalam mendukung operasional tahap awal, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun.

“Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada pemerintah daerah. Tahun depan, insyaallah sekolah-sekolah rintisan ini akan pindah ke lokasi baru yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.

Robben menyampaikan bahwa 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus mendatang. Ia juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

“Konsepnya sama seperti SMA Taruna Nusantara, di dalamnya akan ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN. Dukungan daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” terangnya.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak ini akan menjalani pendidikan formal nasional serta penguatan karakter dan keterampilan, agar 20 tahun ke depan mereka mampu menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” pungkas Robben.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor pendidikan dasar dengan mempercepat renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Program percepatan ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak, aman, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa.

Pemerintah telah memetakan lebih dari 2.000 sekolah rakyat yang membutuhkan perbaikan mendesak. Fokus renovasi mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, sanitasi, perpustakaan, hingga akses air bersih dan jaringan internet. Selain itu, peningkatan kapasitas ruang belajar juga menjadi target utama untuk mengurangi rasio murid per kelas yang selama ini masih tinggi di banyak daerah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program sekolah rakyat tahap I. Pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time. Teknologi ini mencakup continuous auditing continuous monitoring (CACM), penggunaan building information modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” kata Dody

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan sejumlah sekolah di wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas tahap awal, terutama yang terdampak bencana atau berada di wilayah terisolir. Renovasi ditargetkan rampung bertahap hingga akhir 2025, dengan pelibatan tenaga kerja lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami menargetkan renovasi selesai secara bertahap hingga akhir 2025, dengan melibatkan tenaga kerja lokal agar program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini menjadi langkah konkret dalam mempersempit kesenjangan pendidikan. Dengan fasilitas yang layak dan lingkungan belajar yang sehat, kualitas pembelajaran anak-anak akan meningkat, sejalan dengan misi membentuk generasi unggul dan berdaya saing tinggi.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” ungkapnya.

Pemerintah berharap percepatan infrastruktur ini mampu memperbaiki kualitas pendidikan dasar secara struktural. Sekolah yang baik akan menarik guru yang berkualitas, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menurunkan angka putus sekolah yang masih tinggi di daerah-daerah 3T. Pendidikan yang setara akan menjadi fondasi utama bagi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat menjadi krusial karena banyak sekolah di pedalaman masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Gedung-gedung yang sudah tua, atap bocor, lantai rusak, hingga ketiadaan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih masih menjadi pemandangan umum. Hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar.

Melalui inisiatif ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal keberpihakan. Sekolah Rakyat yang selama ini luput dari perhatian kini menjadi prioritas nasional. Dengan semangat “Indonesia Emas 2045”, pembangunan sekolah yang merata menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing global.

[edRW]

Oleh : Loa Murib

Terungkapnya keterlibatan Egianus Kogoya dalam bisnis ilegal narkotika jenis ganja menjadi fakta mencengangkan yang menggambarkan bagaimana jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua terus bertransformasi menjadi organisasi kriminal terstruktur dan terorganisir. Tidak hanya melakukan aksi teror bersenjata yang meresahkan masyarakat, pimpinan OPM wilayah Nduga tersebut juga memanfaatkan aktivitas ilegal seperti penanaman dan penjualan ganja sebagai sumber utama pendanaan kelompoknya. Fakta ini memperkuat bahwa motif ekonomi dalam balutan ideologi separatis menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban di Papua.

Pengungkapan kebun ganja milik Egianus Kogoya di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, bukan hanya menandakan keterlibatan pribadi pemimpin OPM dalam bisnis narkotika, tetapi juga membuktikan bahwa kegiatan ilegal ini dikelola secara sistematis oleh kelompoknya. Dalam penggerebekan yang dilakukan aparat keamanan, ditemukan barang bukti berupa ganja seberat dua ons dan dokumentasi video yang memperlihatkan Egianus tengah berada di kebun ganja miliknya. Penemuan ini terjadi setelah baku tembak antara aparat dan OPM yang menewaskan keponakan Egianus, Pionus Gwijangge alias Perampok Gwijangge, yang diketahui sebagai salah satu operator utama jaringan tersebut.

Pihak aparat dalam hal ini Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz-2025 telah memastikan bahwa hasil dari penjualan ganja tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan teror, termasuk pembelian senjata api dan amunisi. Fakta ini membuktikan bahwa kelompok OPM telah beralih dari gerakan separatis menjadi aktor kriminal yang membiayai operasinya dengan cara-cara melawan hukum, tidak hanya merusak tatanan keamanan tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda Papua melalui peredaran narkotika.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa tindakan kriminal semacam ini menjadi bukti nyata bahwa kelompok OPM tak ubahnya sindikat teror yang memanfaatkan penderitaan masyarakat demi kepentingan kekuasaan segelintir orang. Keterlibatan Egianus Kogoya dalam bisnis ganja telah menyingkap wajah asli dari perjuangan yang selama ini mereka klaim sebagai “perlawanan kemerdekaan”, padahal sejatinya hanyalah topeng untuk melancarkan aksi kriminal.

Pionus Gwijangge sendiri tewas dalam kontak senjata di Distrik Welalegama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, setelah mengalami luka tembak di bagian dada dan terjatuh ke jurang. Dari tubuhnya ditemukan ganja seberat 216,59 gram. Selain itu, dalam pengembangan pasca-baku tembak, aparat kembali menemukan 25 butir amunisi kaliber 9 mm di wilayah Kampung Maima, Distrik Asotipo. Penemuan ini semakin memperjelas bahwa jaringan OPM secara aktif menyimpan dan memperdagangkan senjata yang menjadi ancaman nyata bagi aparat dan warga sipil.

Melalui pengungkapan ini, menjadi penting bagi publik untuk memahami bahwa OPM bukan lagi sekadar gerakan separatis, melainkan telah berkembang menjadi kelompok bersenjata yang bertindak layaknya kartel narkoba. Mereka memanfaatkan lahan-lahan terpencil di pedalaman Papua untuk budidaya ganja, yang hasilnya dipakai untuk melanggengkan aksi-aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Aparat keamanan telah meningkatkan patroli di wilayah rawan dan terus melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa anggota kelompok OPM. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan masyarakat dan mencegah meluasnya aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkotika yang terbukti menjadi tulang punggung ekonomi kelompok bersenjata ini.

Dalam konteks nasional, keberadaan ladang ganja dan bisnis narkotika yang dikendalikan oleh OPM menjadi ancaman terhadap stabilitas negara, terutama di kawasan timur Indonesia. Aktivitas semacam ini tidak hanya merusak citra perjuangan politik, tetapi juga menunjukkan bahwa ada kepentingan ekonomi yang kuat di balik serangkaian aksi teror yang selama ini mereka lakukan. Fakta ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat sipil yang peduli terhadap perdamaian di Papua.

Upaya penegakan hukum harus terus dikedepankan secara tegas dan terukur, mengingat jaringan OPM yang dibiayai oleh hasil bisnis ganja memiliki potensi meluas dan menciptakan instabilitas di berbagai daerah. Pemerintah melalui aparat keamanan juga harus didukung penuh dalam upaya memberantas ladang-ladang ganja ilegal yang menjadi sumber logistik kelompok teroris bersenjata ini.

Pemberantasan ladang ganja yang menjadi sumber dana aksi teror Egianus Kogoya harus pula menjadi pintu masuk untuk menggulung jaringan logistik OPM secara menyeluruh, termasuk pelaku-pelaku yang selama ini menjadi fasilitator keuangan, penyuplai amunisi, hingga distributor narkotika. Pendekatan keamanan yang dilakukan harus sejalan dengan pendekatan sosial dan pembangunan, agar masyarakat sekitar tidak terjerumus dalam lingkaran pengaruh kelompok kriminal tersebut.

Penindakan terhadap jaringan ganja OPM menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di wilayah yang selama ini menjadi basis kekerasan separatis. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat Papua agar tidak menjadi korban berulang dari ketamakan elite bersenjata yang menjual masa depan anak-anak Papua hanya demi melanggengkan kekuasaan dengan cara kekerasan.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan aktivitas ilegal seperti ladang ganja milik Egianus Kogoya dapat dihentikan secara permanen. Papua harus terus dibersihkan dari sisa-sisa kekerasan dan kejahatan bersenjata. Saatnya membuka lembaran baru Papua yang damai, maju, dan terbebas dari cengkeraman kekuatan bersenjata yang menghalalkan segala cara untuk melawan negara.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Yahukimo — Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz mengungkap kepemilikan ladang ganja yang terindikasi kuat milik pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM), Egianus Kogoya, di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ladang tersebut diketahui dikelola secara langsung oleh Egianus dan kelompoknya, serta diduga kuat menjadi salah satu sumber pendanaan aktivitas bersenjata mereka.

Pengungkapan ini bermula dari ditemukannya sebuah ponsel yang diduga milik Egianus Kogoya saat proses evakuasi jasad anggota OPM, Pionus Gwijangge alias Perampok Gwijangge, yang tewas dalam kontak tembak di Kabupaten Jayawijaya. Hasil pemeriksaan digital terhadap perangkat tersebut mengungkap sejumlah dokumentasi yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam aktivitas narkotika. Selain itu, ditemukan pula bukti aktivitas penanaman, pengemasan, dan pendistribusian ganja yang diduga hasil dari kebun tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kebun tersebut diduga menjadi salah satu sumber utama pembiayaan kelompok OPM, termasuk untuk pembelian senjata. “Telah diketahui bahwa selain sebagai pemimpin kelompok, Egianus juga terlibat langsung dalam penanaman dan penjualan ganja guna mendanai pembelian senjata dan operasional kelompoknya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, aparat juga mengamankan barang bukti berupa dua ons ganja kering, yang terdiri dari daun, biji, dan batang, dengan berat netto 216,59 gram. Barang tersebut ditemukan saat penyisiran di lokasi tempat ditemukannya jasad Pionus Gwijangge. Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Papua mengonfirmasi kandungan ganja dalam barang bukti tersebut.

Selain narkotika, tim Satgas juga menemukan 25 butir amunisi kaliber 9 mm di Kampung Maima, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Temuan ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan Egianus dan kelompoknya dalam aktivitas ilegal bersenjata dan perdagangan narkoba sebagai bagian dari strategi pendanaan gerakan separatis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aparat terus meningkatkan patroli dan penegakan hukum demi menjamin stabilitas keamanan di wilayah Papua. “Patroli diperkuat untuk menekan pergerakan OPM serta mencegah aktivitas ilegal lainnya, termasuk peredaran narkotika,” tegasnya.

Distrik Kurima, tempat ladang ganja tersebut berada, diketahui dapat diakses melalui jalur darat dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Aparat kini terus memperluas penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait langsung dengan kelompok Egianus Kogoya dan simpatisannya. Temuan ini menjadi bukti tambahan bahwa OPM tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga merusak generasi bangsa melalui penyalahgunaan narkotika.

Papua – Tokoh intelektual muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menegaskan bahwa pembangunan adalah hak dasar seluruh masyarakat Papua dan tidak boleh dihambat oleh aksi separatisme yang merusak tatanan sosial dan keamanan. Dalam pernyataannya, Charles mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ia menekankan bahwa separatisme bukanlah solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini.

“Sudah saatnya kita sebagai orang Papua bersatu mendukung aparat keamanan untuk memberantas kelompok bersenjata seperti OPM yang selama ini hanya menebar ketakutan,” ujar Charles.

Ia menilai bahwa tindakan-tindakan OPM tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan, melainkan hanya memperparah penderitaan warga sipil. Oleh karena itu, dukungan terhadap aparat keamanan dan pemerintah sangat penting agar stabilitas daerah dapat terjaga.

Lebih lanjut, Charles mengapresiasi pendekatan humanis yang telah diupayakan pemerintah dalam menangani persoalan di Papua. Ia menilai bahwa penegakan hukum terhadap kelompok separatis harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kita tidak ingin kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan potensi ancaman di lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang disebarkan oleh kelompok separatis. Menurutnya, propaganda yang dibangun oleh OPM hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan dan menanamkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Mari kita jaga akal sehat dan bersikap kritis. Jangan biarkan informasi palsu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa,” tegas Charles.

Sebagai generasi muda Papua, Charles menekankan pentingnya membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa cita-cita tersebut hanya bisa terwujud apabila situasi keamanan kondusif dan masyarakat kompak mendukung pembangunan.

Pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konflik menjadi penting demi melindungi masyarakat sipil.

Pemerintah pun terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Papua, termasuk melalui pendekatan dialog dan penyelesaian damai terhadap konflik-konflik yang ada.

Papua – Tokoh intelektual muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM, termasuk penembakan terhadap para pekerja pembangunan gereja GKI di Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak asasi manusia yang paling mendasar.

“Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kekerasan terhadap warga sipil,” tegas Charles.

Menurut Charles, aksi-aksi OPM selama ini bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menghambat kemajuan dan pembangunan Papua. Warga sipil menjadi korban dan masyarakat menjadi trauma sehingga enggan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kebun, pergi ke kantor, hingga menyelenggarakan acara adat maupun keagamaan.

“Kegiatan masyarakat lumpuh total akibat teror dan kekerasan ini. OPM bukan pembela rakyat, tapi perusak masa depan Papua,” tambahnya.

Charles juga menilai bahwa selama ini masyarakat Papua justru mendambakan kedamaian dan kemajuan. Keberadaan pemerintah yang membangun jalan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah semestinya mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Sayangnya, kelompok bersenjata seperti OPM justru berupaya menggagalkan proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan dan rasa aman, bukan propaganda separatis yang merugikan banyak orang,” katanya.

Sebagai tokoh muda yang lahir dan besar di wilayah Pegunungan Papua, Charles menegaskan komitmennya terhadap keutuhan NKRI. Ia mengajak seluruh generasi muda Papua untuk tidak terprovokasi oleh narasi kekerasan yang disebarkan kelompok separatis.

“Kita butuh pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan. Itu semua hanya bisa tercapai dalam suasana damai dan bersatu dalam NKRI,” ujar Charles.

Pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konflik menjadi penting demi melindungi masyarakat sipil.

“Kita harus dukung aparat negara yang sedang berjuang di medan sulit untuk menjaga Papua tetap aman dan damai,” tegas Charles menutup pernyataannya.

Wamena – Demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua, berbagai tokoh menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedamaian bagi masyarakat Papua.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk kita tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP yang ada, supaya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB”, ujar Charles.

Charles juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan yang hidup dalam ketakutan.

“Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB yang ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun seluruh Tanah Papua dengan ini bisa aman, damai, nyaman, dan masyarakat boleh melakukan aktivitas seperti biasa untuk kelangsungan hidup yang baik”, ujarnya.

Charles juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung program pemerintah dan mengutuk aksi OPM yang menghambat pembangunan.

“Ketika kita mendukung pemerintah maka program-program yang kita harapkan atau kita inginkan tetap aman dan damai sesuai apa yang kita inginkan. Apalagi kita mendengarkan narasi-narasi yang bersifat provokasi itu akan mengganggu konteks pembangunan kita”, lanjutnya.

Dukungan ini diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas mulianya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB yang ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun seluruh Tanah Papua, dengan ini bisa aman, damai, nyaman, dan masyarakat boleh melakukan aktivitas seperti biasa untuk kelangsungan hidup yang baik.”, kata Charles.