Oleh : Rahayu Kirani )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai proyek strategis. Salah satu langkah nyata dalam mendukung agenda pembangunan nasional adalah melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Indonesia Investment Authority (INA), serta berbagai mitra swasta dan sektor perbankan. Kolaborasi ini tidak hanya menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dan sektor, tetapi juga menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan ketahanan industri nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Danantara, INA, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan pabrik kimia Klor Alkali – Etilen Diklorida (CA-EDC), sebuah langkah besar dalam penguatan industri hilir nasional. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 13,03 triliun. Fasilitas ini dirancang untuk memproduksi 400.000 ton soda kaustik padat per tahun dan 500.000 ton etilen diklorida, yang keduanya merupakan bahan utama dalam berbagai sektor industri, termasuk pengolahan nikel, penyulingan alumina, hingga produksi sabun dan deterjen.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang membangun fondasi industri kimia yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Investasi ini menurutnya memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan impor pada produk-produk penting seperti soda api dan etilen diklorida. Di Danantara Indonesia, pihaknya menyambut mitra global yang memiliki visi yang sama untuk membangun ekosistem industri yang tangguh dan bernilai tinggi dalam ekonomi Asia yang dinamis.

Sementara itu, Chief Executive Officer INA, Ridha Wirakusumah, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan mandat investasi jangka panjang INA dalam memperkuat fondasi industri dalam negeri. Dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional, proyek ini tidak hanya menjawab kebutuhan domestik, tetapi juga menciptakan potensi devisa dari ekspor etilen diklorida yang diperkirakan mencapai Rp 5 triliun per tahun. Di sisi lain, pengurangan impor soda kaustik akan menghemat devisa hingga Rp 4,9 triliun setiap tahunnya.

Presiden Direktur Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, menyambut baik kepercayaan yang diberikan Danantara dan INA dalam proyek ini. Menurutnya, masuknya dua lembaga tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap potensi pertumbuhan industri kimia nasional. Pabrik ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak usaha dari Chandra Asri Group. Proyek ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung agenda hilirisasi industri yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Tahap pertama pembangunan akan difokuskan pada produksi dasar, sedangkan tahap kedua akan memperluas kapasitas dan mengembangkan produk turunan klorin, menciptakan efisiensi dan sinergi dalam rantai pasok nasional. Studi kelayakan juga sedang dilakukan untuk mengevaluasi potensi produk-produk hilir lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat basis manufaktur domestik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Selain sektor industri, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam penyediaan perumahan layak. Dalam konteks ini, Danantara kembali menunjukkan peran strategisnya melalui dukungan penuh terhadap proyek perumahan rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bersama dengan konsorsium bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI), Danantara siap menyalurkan pembiayaan hingga Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan tersebut.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pembiayaan ini telah disusun dengan skema matang dan siap untuk segera dilaksanakan. Ia mengatakan sampai akhir tahun ini, kurang lebih pihaknya telah menghitung mungkin bisa mencapai Rp 130 triliun, dan tentunya skemanya sudah dimatangkan dan bisa langsung berjalan. Ia juga menambahkan bahwa perbankan sangat antusias terhadap proyek ini karena adanya jaminan dari pemerintah serta skema subsidi bunga yang menarik. Dengan demikian, proyek ini diyakini akan berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan Danantara terhadap proyek perumahan rakyat dan langsung menindaklanjuti hal ini dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, untuk mengoordinasikan langkah-langkah teknis. Dukungan konkret dari Danantara dan sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama melalui skema rumah subsidi.

Upaya kolaboratif antara Danantara, lembaga keuangan negara, BUMN, dan swasta menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor mampu mewujudkan tujuan besar pembangunan nasional. Baik proyek industri kimia yang memperkuat ketahanan sektor manufaktur maupun proyek perumahan rakyat yang memberikan akses hunian layak, keduanya mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah dalam menggandeng kekuatan strategis bangsa untuk menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Melalui kolaborasi seperti ini, Indonesia bergerak semakin dekat menuju visi besar menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam industri, dan adil dalam pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan langkah progresif dalam memperluas investasinya ke kancah internasional. Sebagai entitas strategis yang bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Danantara tidak hanya fokus pada pembiayaan dalam negeri, tetapi juga menjajaki peluang investasi di luar negeri sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan investasi adalah komponen krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini dianggap selaras dengan visi besar Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5 persen, hasil dari pondasi kuat era Presiden Jokowi, menjadi titik tolak untuk akselerasi menuju target ambisius 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, guna melompat ke level berikutnya, dibutuhkan akselerasi melalui investasi yang lebih agresif dan terarah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikemukakan Rosan Roeslani, kontribusi investasi menempati posisi kedua setelah konsumsi dalam negeri. Dengan komposisi 29 persen, investasi menjadi penopang utama yang memiliki potensi akseleratif paling realistis dalam situasi ekonomi global saat ini.

Sebagai lengan investasi pemerintah, Danantara mengelola dana yang bersumber dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN. Dana ini harus dioptimalkan untuk menghasilkan imbal hasil yang maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, Danantara tidak hanya berperan sebagai pemodal dalam negeri, tetapi juga siap menjadi pemain global. Rencana untuk mengalokasikan 20 persen dari total portofolio investasi ke luar negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Rosan Roeslani menargetkan bahwa total investasi Danantara, baik dalam maupun luar negeri, dapat mencapai 35 persen dari struktur pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti terdapat potensi dana sekitar US$185 miliar yang bisa dioptimalkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Investasi luar negeri menjadi strategi aktif untuk memperluas pengaruh ekonomi Indonesia secara global, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri nasional dalam bersaing di kancah internasional. Dengan memilih sektor-sektor yang prospektif, Danantara dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa.

Peran Danantara juga sangat vital dalam mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan memiliki kewenangan untuk menyuntik modal secara langsung ke BUMN, Danantara mampu mempercepat proses penguatan korporasi nasional secara lebih efisien dan profesional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan seluruh keputusan pemberian suntikan modal dilakukan dengan menilai rencana bisnis serta proyeksi industri dari masing-masing perusahaan BUMN. Hal ini mencerminkan pendekatan berbasis data dan analisis yang mendalam.

Setiap pemberian equity injection akan melalui proses seleksi berlapis, termasuk penilaian sektor prioritas dan jumlah modal yang dibutuhkan. Proses ini memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memiliki potensi untuk tumbuh dan memberi dampak luas terhadap ekonomi nasional.

Dengan demikian, Danantara mampu menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara BUMN dan pasar modal. Selain meningkatkan efisiensi, pendekatan ini juga membangun tata kelola perusahaan yang lebih modern dan berorientasi pada hasil.

Proses yang ketat dan profesional juga menjadi jaminan bahwa Danantara dikelola tanpa kompromi terhadap integritas. Tidak ada ruang untuk praktik koruptif atau kolusi, mengingat setiap tahapan selalu melibatkan tenaga ahli dan pengawasan yang transparan.

Menurut Dony Oskaria, semua tahapan proses suntikan modal telah dirancang agar berjalan secara akuntabel dan sesuai standar investasi global. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat reputasi Danantara di kancah internasional.

Dengan model pengelolaan yang modern dan terukur, Danantara membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki lembaga investasi negara yang tidak kalah dengan negara-negara maju. Ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan ekonomi nasional jangka panjang.

Rencana ekspansi investasi ke luar negeri tidak hanya menandai kebangkitan kepercayaan diri nasional, tetapi juga membuka jalan bagi Danantara untuk memperoleh peluang pertumbuhan dari berbagai sektor strategis global seperti energi, teknologi, dan logistik.

Ketika Danantara mampu menanamkan investasi di sektor-sektor unggulan dunia, maka secara otomatis Indonesia akan mendapatkan akses terhadap teknologi, manajemen, dan inovasi terbaru yang akan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Melalui langkah ekspansi ini, Danantara juga akan mampu menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui berbagai kerjasama bisnis internasional yang memberikan dampak positif terhadap sumber daya manusia Indonesia.

Konsistensi Danantara dalam membangun sistem investasi yang transparan dan profesional mencerminkan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan reformasi tata kelola ekonomi nasional. Ini membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing dan tumbuh dalam era globalisasi yang penuh tantangan.

Dengan fokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan akuntabilitas, Danantara tampil sebagai pionir dalam reformasi investasi nasional. Ke depan, peran strategisnya akan semakin krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat, tata kelola profesional, dan visi global yang terukur, Danantara siap memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi di kancah internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Oleh: Marselino Akbar (*

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menjadi kekhawatiran besar di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang penuh tantangan. Perubahan lanskap industri akibat digitalisasi, perlambatan ekonomi global, serta dampak pasca-pandemi masih menyisakan ketidakpastian yang nyata di dunia ketenagakerjaan. Namun, di tengah situasi yang penuh tekanan ini, pemerintah pusat maupun daerah tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis telah disiapkan guna meminimalisasi dampak PHK terhadap pekerja dan stabilitas sosial ekonomi. Dua di antara strategi utama yang kini menjadi sorotan publik adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan optimalisasi Program Padat Karya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi salah satu kepala daerah yang secara progresif menginisiasi pembentukan Satgas PHK sebagai instrumen pencegahan PHK massal. Inisiatif ini patut diapresiasi karena mengedepankan pendekatan preventif dalam merespons persoalan ketenagakerjaan. Satgas PHK ini akan mulai bekerja saat perusahaan masuk kategori kuning, yaitu ketika mulai terlihat indikasi persoalan internal yang bisa berujung pada PHK. Ini merupakan pendekatan berbasis deteksi dini yang sangat dibutuhkan saat ini.

Lebih jauh, Satgas PHK di Jawa Tengah akan terdiri dari unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serikat pekerja, serikat buruh, hingga perwakilan pengusaha. Langkah ini mencerminkan upaya kolaboratif antar-pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang tidak parsial. Dengan demikian, Satgas ini tidak hanya akan menjadi ruang negosiasi antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga menjadi wadah konsultatif yang berperan aktif mencegah konflik industrial membesar.

Sementara itu, di sisi lain, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap potensi dampak sosial dari meningkatnya PHK. Ia mendorong agar aparat kewilayahan, mulai dari camat, lurah hingga satlinmas, ikut menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Pernyataan ini bukan sekadar seruan normatif, namun mencerminkan pemahaman mendalam bahwa peningkatan PHK seringkali berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan kriminalitas.

Farhan juga mendorong agar program padat karya kembali diaktifkan, sebagai solusi konkret jangka pendek. Program padat karya dinilai mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat terdampak PHK, dalam kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap memiliki daya beli, serta tidak terjerumus dalam situasi kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas program padat karya akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasarannya. Untuk itu, Wali Kota Bandung menekankan pentingnya memperkuat data pengangguran dan penduduk terdampak, agar kebijakan ini benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Dari sisi pelaku usaha, dukungan terhadap langkah-langkah antisipatif ini juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Ia menyampaikan bahwa investasi pada sektor padat karya adalah kunci dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Dalam jangka pendek, padat karya mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak restrukturisasi industri. Sedangkan untuk jangka panjang, Kamdani menekankan pentingnya program reskilling dan upskilling bagi para pekerja agar mampu bertahan dalam era disrupsi industri yang cepat berubah.

Pernyataan dari tiga tokoh ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan dunia usaha. Sinergi ini menjadi modal penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih resilien. Kebijakan preventif melalui Satgas PHK harus dipadukan dengan kebijakan kuratif seperti program padat karya, dan ditopang dengan transformasi SDM melalui pelatihan keterampilan baru.

Tak hanya itu, dukungan regulasi dari pemerintah pusat juga semakin memperkuat inisiatif ini. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pusat telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program padat karya melalui penganggaran APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas jangkauan program pelatihan kerja dan pelatihan wirausaha berbasis masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan di tingkat pusat dan daerah semakin sinkron dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Kita juga patut mencermati bahwa gelombang PHK bukan hanya disebabkan oleh lemahnya daya saing pekerja, namun juga oleh perubahan pola industri global. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat holistik. Satgas PHK tidak hanya bertugas mencegah PHK, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah untuk mencarikan insentif atau solusi fiskal yang memungkinkan perusahaan tetap bertahan tanpa harus memangkas tenaga kerja.

Program padat karya sendiri harus terus diperluas dan dikembangkan menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial yang adaptif. Tidak hanya terbatas pada proyek infrastruktur ringan, program ini juga dapat diperluas pada sektor digital, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, padat karya tidak hanya menjadi solusi darurat, tetapi juga sarana transisi menuju pekerjaan yang lebih berkelanjutan.

Di tengah tantangan yang tidak mudah, pemerintah telah menunjukkan keberpihakannya terhadap nasib para pekerja. Satgas PHK dan Program Padat Karya adalah dua langkah nyata yang bukan sekadar retorika, melainkan kebijakan berbasis kebutuhan riil. Masyarakat perlu tetap optimis bahwa gelombang PHK bukanlah akhir dari segalanya. Pemerintah memiliki strategi yang konkret dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Kini saatnya seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, bergerak bersama. Dengan semangat gotong royong dan inovasi kebijakan, Indonesia tidak hanya akan mampu melewati badai PHK, tetapi juga memperkuat fondasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

(* Penulis merupakan pemerhati Kebijakan Ekonomi dari Urban Catalyst Consultant

JAKARTA — Pemerintah terus mengambil langkah konkret untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tengah tekanan ekonomi global.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Mohammad Nasih, menyampaikan bahwa perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi guna membuka lapangan kerja baru.

“Perbankan bisa menjadi sangat potensial dalam investasi yang berakibat pada kebutuhan akan tenaga kerja,” ujarnya
.
Prof. Nasih menekankan bahwa investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha baru, tetapi juga dapat mempertahankan operasional perusahaan yang sedang berjalan agar tidak melakukan PHK.

“Investasi ini dapat berupa pendanaan untuk mendukung program-program maupun proses produksi yang sudah berlangsung, sehingga pemutusan hubungan kerja dapat dihindari,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar dana yang belum tersalurkan ke sektor produktif diberikan insentif bunga rendah.

“Kalau ada bank yang selama ini bunganya sangat tinggi, diberikan bunga rendah untuk dana yang belum tersalurkan ke industri-industri produktif, maka tenaga kerja akan bergerak dan ekonomi pun ikut bergeliat,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyoroti pentingnya sinergi antara semua pihak dalam mencegah PHK.

“Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus bersama-sama mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jika terpaksa, prosesnya harus transparan dan sesuai mekanisme,” jelasnya.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk membentuk Satgas PHK sebagai langkah pencegahan.

“Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskan apa yang harus dilakukan,” tegas Luthfi,

Satgas ini akan bertugas sejak perusahaan menunjukkan tanda awal kesulitan (kategori kuning), bukan menunggu hingga krisis.

“Kita gunakan tidak pada saat perusahaan itu sudah pailit (merah), tetapi dari upaya pencegahan pun sudah kita terjunkan,” ujarnya.

Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mencegah terjadinya PHK massal.*

[edRW]

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam merespons potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengancam sejumlah sektor industri akibat dinamika ekonomi global. Sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang berfungsi sebagai garda depan dalam mitigasi PHK sekaligus pemulihan ekonomi nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menjaga stabilitas dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat karya seperti perhotelan dan restoran. Kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif terus digalakkan melalui penyelenggaraan berbagai acara nasional maupun internasional, yang berperan penting dalam mendorong peningkatan okupansi hotel dan daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menyambut baik inisiatif pemerintah dan menekankan bahwa dukungan belanja pemerintah sangat vital bagi kelangsungan usaha di sektor tersebut.

“Kegiatan pemerintah berkontribusi sebesar 40–60 persen terhadap pendapatan hotel. Peran negara sangat menentukan dalam menjaga kesinambungan sektor ini,” jelas Maulana.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah telah sejak awal memetakan potensi tantangan ketenagakerjaan pada 2025 dan mengambil langkah antisipatif melalui pembentukan Satgas PHK.

“Kami telah memproyeksikan bahwa PHK akan menjadi isu strategis. Satgas ini dibentuk untuk meliputi seluruh proses dari hulu ke hilir, mulai dari pemantauan, evaluasi regulasi, hingga pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa program peningkatan keterampilan (reskilling) dan penyesuaian kompetensi (upskilling) terus digalakkan guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan industri.

“Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang relevan agar mampu bersaing di tengah perubahan pasar kerja yang sangat dinamis,” katanya.

Pembentukan Satgas PHK ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga yang difokuskan pada mitigasi dampak PHK serta perlindungan ekonomi nasional. Pemerintah memastikan bahwa langkah ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif untuk menjaga kesinambungan dunia usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.

Langkah strategis ini menegaskan bahwa pemerintah hadir secara nyata di tengah tantangan ekonomi global, dengan kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan pelaku usaha. Dengan kolaborasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat, diharapkan potensi gelombang PHK dapat dicegah, sektor terdampak dapat bangkit lebih kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga secara inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Frans Samuel *)
Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas instansi yang kini menunjukkan hasil konkret. Salah satu pencapaian terbaru adalah keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menggagalkan penyelundupan lebih dari dua ton sabu, yang menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Tanah Air. Operasi tersebut melibatkan koordinasi sejumlah lembaga negara dan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, saat kegiatan pemusnahan barang bukti di Batam.

Kepala BNN, Marthinus Hukom, menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kejahatan narkotika. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan proses penanganan kasus dilakukan secara terbuka, termasuk dalam pemusnahan barang bukti yang disaksikan langsung oleh masyarakat dan media. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta membangun sinergi antara BNN dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kolaborasi yang diinisiasi BNN melibatkan berbagai institusi strategis seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kejaksaan, dengan dukungan penuh dari Kemenko Polhukam sebagai koordinator kebijakan politik dan keamanan nasional. Bahkan, kerja sama lintas negara turut menjadi elemen penting dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional yang beroperasi dari kawasan Golden Triangle. Dalam kerja sama ini, negara-negara ASEAN seperti Thailand memberikan dukungan signifikan dalam proses investigasi dan penindakan, menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai target, tetapi juga aktor aktif dalam perang global melawan narkoba.

Prestasi ini tidak berdiri sendiri. Ini merupakan hasil nyata dari kerja Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh pemerintah sejak November 2024. Desk ini menjadi wadah konsolidasi kebijakan dan operasi lintas kementerian dan lembaga, yang hingga kini telah menangani lebih dari 22.000 kasus, dengan nilai barang bukti yang disita mencapai Rp6,6 triliun. Tidak hanya memberantas, desk ini juga merehabilitasi ribuan korban penyalahgunaan narkoba, menjadikannya sebagai model penanganan narkotika yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap langkah pemberantasan narkoba tidak terbatas di tingkat pusat. Pemerintah daerah, institusi militer, dan penegak hukum di lapangan turut aktif melaksanakan pemusnahan dan patroli laut secara intensif di berbagai wilayah prioritas, seperti Aceh, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Dalam dua pekan terakhir saja, hampir empat ton narkotika telah berhasil diamankan di berbagai titik perairan Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap wilayah laut sebagai jalur masuk utama narkoba internasional semakin diperkuat, dengan pendekatan intelijen maritim dan pengawasan berlapis yang diterapkan oleh TNI AL dan mitra strategis.

Langkah-langkah ini dilakukan bukan dengan pendekatan kekerasan semata, melainkan dengan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi moral bangsa. Ancaman narkoba tidak hanya menyasar hukum dan keamanan, tetapi juga menggerus kesehatan, ekonomi, dan integritas sosial bangsa. Diperkirakan, delapan juta jiwa berisiko terdampak langsung, dengan potensi kerugian ekonomi hingga Rp5 triliun dari transaksi sabu semata. Oleh karena itu, pendekatan simbolik seperti pemusnahan terbuka, serta edukasi kepada publik, menjadi strategi kunci dalam menciptakan efek jera dan membangkitkan kesadaran masyarakat.

Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Indonesia menjadi “killing ground” bagi para bandar narkoba, sebuah ungkapan simbolis yang menegaskan bahwa tidak akan ada tempat aman bagi sindikat narkotika di Tanah Air. Arahan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai ruang yang tidak ramah bagi aktivitas kejahatan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya menyasar pengungkapan kasus-kasus besar, tetapi juga mencakup upaya menyeluruh dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba, termasuk yang beroperasi secara tersembunyi di balik sistem pemasyarakatan.

Pemerintah bahkan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan yang dikendalikan dari balik jeruji, melalui peningkatan pengamanan internal dan pemanfaatan teknologi deteksi yang lebih canggih. Selain itu, kerja sama lintas lembaga dalam hal intelijen, pemantauan transaksi mencurigakan, serta pelacakan aliran logistik ilegal menjadi bagian dari strategi terpadu. Keseriusan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak dilakukan secara parsial, melainkan sebagai upaya sistematis yang mencakup semua aspek, yakni dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.

Langkah konkret lainnya adalah keterlibatan aktif media dan masyarakat sebagai mitra pengawas. Masyarakat kini didorong untuk mengambil peran lebih besar, tidak hanya dalam pelaporan dugaan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, menjadikan pemberantasan narkoba sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Komitmen Indonesia dalam melawan narkoba bukan sekadar retorika, tetapi dibuktikan melalui kerja nyata lintas lembaga dan kolaborasi internasional yang konsisten. Keberhasilan ini harus dipahami bukan sebagai akhir, melainkan awal dari upaya yang lebih besar dan berkelanjutan. Pemerintah melalui koordinasi kuat Menko Polhukam dan pelaksanaan efektif oleh BNN, TNI, Polri, serta instansi lainnya telah menunjukkan bahwa negara berdiri tegak melawan ancaman narkotika. Dan dengan dukungan rakyat, langkah ini akan semakin kokoh, demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari bahaya narkoba yang merusak.

)* Pengamat Hukum dan Kriminologi

Batam – Keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 ton di Batam, Kepulauan Riau, menjadi bukti kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius dan efektif dalam perang melawan narkotika. Apresiasi pun disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, dalam acara pemusnahan barang bukti sabu di Alun-alun Kota Batam.

“Presiden Prabowo sangat mengapresiasi prestasi yang diraih BNN di bawah kepemimpinan Marthinus Hukom dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional,” ujar Budi Gunawan di hadapan ribuan warga yang menyaksikan pemusnahan sabu secara terbuka.

Kepala BNN, Marthinus Hukom, menegaskan bahwa sejak awal dirinya bertugas pada Desember 2023, BNN diarahkan untuk menjadi institusi yang transparan, profesional, dan mampu membangun kepercayaan publik.

“Langkah awal saya sebagai kepala BNN adalah membangun kepercayaan publik, menjalin sinergisitas dengan para pemangku kepentingan, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga,” ungkap Marthinus.

Ia juga menyatakan bahwa dukungan penuh Presiden menjadi fondasi kuat dalam mengobarkan perang terhadap narkoba. Pemusnahan sabu yang dilakukan terbuka di depan publik dan media, sebagai bukti komitmen terhadap prinsip transparansi dan good governance.

“Negara bersama rakyat, bangkit melawan narkoba,” tegas Marthinus.

Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dari keberhasilan ini. Sinergi antara BNN, TNI AL, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, hingga dukungan internasional dari negara-negara ASEAN seperti Thailand, membuat pengungkapan jaringan narkoba Golden Triangle dapat terlaksana secara komprehensif.

“Kami menjalankan strategi yang menyeluruh, dari peningkatan SDM hingga penguatan sistem intelijen di wilayah rawan seperti pesisir dan perbatasan,” kata Marthinus.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi “killing ground” bagi bandar narkoba. Dalam pernyataannya di media sosial, Prabowo meminta semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, BPKP, dan BIN untuk memfokuskan diri pada ancaman serius seperti narkoba dan penyelundupan. Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polhukam sejak November 2024 kini telah menangani lebih dari 22 ribu kasus, dengan potensi menyelamatkan 34 juta jiwa dari jerat narkoba.

Di tengah upaya masif ini, dukungan dari sektor swasta juga mulai menguat. J&T Express, perusahaan logistik nasional, Asisten CEO J&T Express, Adriansyah Halim, menyatakan komitmennya dalam mendukung pemberantasan narkoba dengan memperkuat sistem pengawasan distribusi.

“Kami sadar bahwa sektor logistik menjadi titik rawan. Karena itu kami melakukan uji narkoba rutin, memperketat rekrutmen, dan menjalin kerja sama erat dengan BNN,” tutur Adriansyah.

Langkah J&T Express ini mendapat apresiasi dari Deputi Dayamas BNN, Wanda Ferdiana yang menilai inisiatif ini penting dalam memperkuat pengawasan bersama.

“Kolaborasi lintas sektor adalah keharusan. Dukungan sektor logistik sangat menentukan dalam menutup celah distribusi narkoba,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Rizki Faisal mengusulkan pembentukan satgas permanen lintas instansi yang fokus pada deteksi dini di laut dan wilayah perbatasan. Ia menekankan bahwa daerah strategis seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua harus menjadi prioritas dalam pengawasan.
(*/rls)

[edRW]

Batam –Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika, salah satunya dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba.

Baru-baru ini, BNN memusnahkan sekitar dua ton sabu dengan mengundang partisipasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat bahkan diberi akses langsung untuk memeriksa jenis dan bobot barang bukti sebelum dimusnahkan secara terbuka.

Dalam pernyataannya, Kepala BNN, Marthinus Hukom menyampaikan penghargaan tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah merumuskan Asta Cita dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas nasional. Ia menambahkan bahwa pemberantasan narkoba adalah bagian integral dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045 yang bersih dari ancaman narkotika.

“Arah kebijakan ini menjadi landasan moral bagi kami semua untuk menjalankan tugas secara konsisten dan tegas demi menyelamatkan generasi bangsa,” ucap Marthinus.

Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau, Brigjen Pol. Hanny Hidayat. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, melainkan momentum kebangkitan semangat kolektif untuk melawan narkoba bersama-sama. Penggagalan distribusi dua ton sabu ini diperkirakan berhasil menyelamatkan hingga delapan juta jiwa, dengan asumsi satu gram sabu dikonsumsi oleh empat orang.

“Hari ini kami tidak hanya memusnahkan barang bukti, tetapi juga membakar semangat kolektif melawan narkoba,” tegas Hanny.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika.

“Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak ragu bertindak tegas dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Pencegahan lebih baik dari penindakan, dan langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga,” kata Nyanyang.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif dalam gerakan anti-narkoba, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang sangat strategis dan rentan dijadikan jalur masuk narkoba internasional.

“Kekompakan semua elemen sangat dibutuhkan agar wilayah kita tidak menjadi pintu masuk narkoba,” tambahnya.

Langkah-langkah yang dilakukan BNN ini membuktikan bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan secara sepihak. Keterlibatan publik merupakan kekuatan strategis dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Dukungan masyarakat, ditambah arahan kebijakan pemerintah pusat yang kuat, menjadi kunci utama dalam menjaga masa depan generasi muda Indonesia.**