Jakarta — Pemerintah secara resmi menghapus skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah maupun swasta. Perubahan ini menandai pergeseran strategi pendanaan nasional yang kini mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sumber penyertaan modal tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa ke depan tidak akan ada lagi PMN. Namun, kebutuhan modal perusahaan tetap bisa dipenuhi melalui penyertaan atau tambahan modal (equity) dari hasil pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara.

“Dulu kan equity-nya dari pemerintah sekarang equity-nya oleh Danantara, dulu masuknya lewat APBN, sekarang oleh Danantara melalui hasil pengelolaan dari BUMN. Jadi kalau ada perusahaan yang butuh tambahan modal yang dari Danantara,” kata Dony.

Tahun ini, Danantara diperkirakan akan mengelola dividen BUMN sekitar Rp 150 triliun. Dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek-proyek berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian.

“Tentu saja dividen itu merupakan setoran dari seluruh BUMN, yang kemudian akan menjadi investasi kita. (Totalnya Rp 150 triliun) ya sekitar itu,” ujar Dony.

Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan, serta tidak membuka ruang bagi praktik kolusi.

“Saya rasa ngga ya (kongkalikong), karena kan kita lihat semuanya kan profesional, prosesnya juga sangat jelas, tahapan-tahapannya sampai dengan penambahan equity, jadi saya rasa sangat clear dan Danantara sangat transparan,” ungkapnya.

Pemberian suntikan modal akan mempertimbangkan Business Plan, kondisi industri, dan parameter yang ketat.

“Kita menilai (berdasarkan) Business Plan dari perusahaannya, industrinya, dan dalam pemberian equity injection kepada perusahaan-perusahaan itu kita memiliki parameter yang cukup ketat,” tambah Dony.

Langkah ini diperkuat dengan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang digantikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2025.

“PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Waskita Karya Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 1 PP No 20/2025.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pentingnya investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 29%, setelah konsumsi rumah tangga sebesar 53%.

“Investasi adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 29% setelah konsumsi rumah tangga yang mencapai 53%,” tutur Rosan.

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mencatat investasi sebesar Rp 9.100 triliun dan menargetkan Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung itu, Danantara akan mengelola aset hingga Rp 15.000 triliun.

“Dividen yang sebelumnya langsung masuk ke negara, kini bisa kita manfaatkan untuk investasi di sektor industri yang menciptakan quality jobs,” imbuhnya.

Rosan memperkirakan tahun ini Danantara akan memperoleh laba sekitar US$ 7 miliar atau Rp 120–150 triliun.

“Danantara akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan dana yang kami miliki, kami bisa leverage investasi menjadi empat hingga lima kali lipat dari jumlah awal,” sebutnya.

Dengan penghapusan PMN dan pengelolaan dividen oleh Danantara, skema pendanaan nasional kini memasuki fase baru yang lebih mandiri, efisien, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang.

Oleh : Andhika Rachma )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini tidak hanya ditujukan untuk menghimpun dan mengelola dana investasi, tetapi lebih jauh lagi, menjadi katalis transformasi struktural perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, Danantara ditugaskan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi besar tersebut.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara, pihaknya optimis bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi pertumbuhan 8% tersebut dan berharap langkah ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menyebut Danantara sebagai “senjata strategis” untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menguatkan industri nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjangkau hingga ke pelosok negeri. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, Danantara mengusung pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek Holdings di Singapura, namun dengan nuansa lokal yang lebih inklusif. Ia bukan sekadar pengelola aset negara, tetapi juga penghubung antara kekuatan modal publik dan swasta untuk proyek-proyek jangka panjang bernilai strategis.
Dengan aset awal sebesar Rp1.400 triliun atau sekitar USD 90 miliar, Danantara menjadi salah satu entitas investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Besarnya dana ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin hanya menambal defisit atau mengejar pertumbuhan instan, melainkan merancang fondasi ekonomi jangka panjang yang kokoh.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa sinergi antara negara, sektor swasta, dan lembaga investasi akan menjadi kunci untuk mencapai target 8%. Menurutnya, pertumbuhan ini bukan semata-mata soal angka, tetapi harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara bergerak cepat menjajaki peluang investasi strategis. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific senilai USD 800 juta untuk pembangunan pabrik kimia hijau di Jawa Barat. Proyek ini diyakini akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia sekaligus memperkuat hilirisasi industri dalam negeri. Lebih dari itu, proyek ini akan membuka ribuan lapangan kerja baru dan mendukung agenda keberlanjutan lingkungan.
Selain petrokimia, Danantara telah mengarahkan perhatiannya pada sektor-sektor prioritas seperti energi hijau, infrastruktur transportasi, dan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor konsumsi menuju sektor produksi dan inovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Danantara adalah wujud konkret dari semangat kemandirian ekonomi. Indonesia tidak dapat terus bergantung pada pembiayaan eksternal, dan melalui Danantara, pemerintah memiliki kemampuan untuk menggerakkan modal dalam negeri secara lebih produktif dan terukur.
Guna menjaga kredibilitas dan tata kelola yang baik, Danantara menggandeng sejumlah tokoh dunia sebagai dewan penasihat, antara lain ekonom Jeffrey Sachs, investor Ray Dalio, serta mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu membawa praktik terbaik global ke dalam manajemen lembaga tersebut. Di tingkat nasional, kehadiran tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati dalam dewan pengawas turut menegaskan komitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Namun, langkah besar ini tidak luput dari kontroversi. Sejumlah kritik muncul terkait kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar anggaran kementerian ke Danantara. Laporan investigatif The Australian bahkan menyebut keputusan ini sebagai bentuk “fiskal populisme berisiko tinggi” dan memperingatkan potensi penyalahgunaan dana seperti kasus 1MDB di Malaysia. Meski demikian, pemerintah membantah keras tudingan tersebut.
Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran ke Danantara berada di bawah pengawasan ketat lembaga seperti KPK, BPK, dan lembaga independen lainnya, seraya menekankan bahwa pemerintah tidak sedang main-main dengan masa depan bangsa dan bahwa semua kebijakan disusun dengan prinsip kehati-hatian.
Efisiensi birokrasi yang ditempuh dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran membuahkan hasil signifikan. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp300 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Danantara. Menurut Rosan Roeslani, lembaga yang dipimpinnya menargetkan dividen sebesar Rp150 triliun dalam tahun fiskal pertama. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proyek investasi akan melalui proses penilaian kelayakan ketat yang melibatkan mitra profesional, termasuk konsultan keuangan kelas dunia seperti BlackRock dan McKinsey.
Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh dua elemen penting: stabilitas politik dan kapasitas teknokratis. Tanpa dukungan politik yang solid dan arah kebijakan yang konsisten, lembaga sebesar ini rawan diseret ke dalam konflik kepentingan. Di sisi lain, kemampuan memilih dan mengeksekusi proyek-proyek bernilai tinggi secara profesional akan menjadi indikator utama keberhasilannya.
Jika dua pilar tersebut dapat dijaga, Danantara bukan hanya akan menjadi institusi keuangan baru, tetapi simbol dari babak baru pembangunan ekonomi Indonesia, sebuah ekonomi yang berdaulat, inovatif, dan berkeadilan sosial.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan secara legal dan terencana. Strategi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan devisa, dan mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan dalam rencana besar ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan pengiriman ratusan ribu PMI setiap tahun secara berkelanjutan dengan memperkuat sistem pelatihan, perlindungan, dan kemitraan internasional.

” Pihaknya akan mengirimkan sekitar 400 ribu PMI setiap tahun ke luar negeri, dengan menargetkan devisa negara hingga ratusan triliun. Target kami bisa dikirim 400 ribu lebih, maka target devisa 439 triliun, kalau sekarang masih 253,3 triliun” ujar

Sebelumnya, Wamen P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pihaknya membidik peningkatan 45 persen dalam pengiriman PMI pada 2025. Meningkatkan penempatan ini penting seiring besarnya kebutuhan pekerja migran yang tersedia.

“Pada tahun 2025, KemenP2MI/BP2MI menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425.000 orang yang artinya naik 45 persen dari tahun 2024,” kata Dzulfikar.

Sebagai bagian dari rencana program pemberdayaan pekerja migran dan memenuhi job order, KemenP2MI berkomitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran yang handal dengan melaksanakan beberapa program.

Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemerintah memfasilitasi pembentukan ekosistem tata kelola migrasi kerja yang tidak hanya berpihak pada produktivitas ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Reformasi birokrasi dalam pengurusan dokumen dan perizinan dipercepat agar lebih efisien, responsif, dan bebas pungli.

Dengan target pengiriman ratusan ribu PMI tiap tahun, pemerintah tidak sekadar mendorong angka statistik, tetapi menyiapkan sebuah sistem ketenagakerjaan luar negeri yang berkelanjutan, transparan, dan humanis. Pekerja migran tidak lagi dipandang sebagai buruh kasar yang rentan, tetapi sebagai duta bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di panggung global. Mereka menjadi penggerak roda ekonomi yang turut mengisi ruang-ruang strategis dalam pembangunan nasional.

Dengan pencapaian yang terukur dan sistem yang semakin solid, Indonesia menatap masa depan sebagai negara pengekspor tenaga kerja profesional yang disegani, sekaligus pelindung utama bagi warganya di luar negeri. Pemerintah percaya bahwa penempatan pekerja migran yang terencana dan berkualitas adalah salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi rakyat yang kuat dan berkeadilan.

***

Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), bersama berbagai pemangku kepentingan, menetapkan optimalisasi mutu dan kualifikasi PMI sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global dan mendongkrak devisa nasional.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan, pemerintah menargetkan penempatan hingga 400.000 PMI di luar negeri pada 2025, naik signifikan dari sekitar 297.434 penempatan pada 2024 dan potensi 1,5 juta permintaan tenaga kerja di berbagai negara.

“Bonus demografi Indonesia perlu dikelola. Salah satu jalannya adalah meningkatkan kompetensi PMI bukan sekadar mengirim banyak, tetapi mengirim mereka dengan kualitas yang sesuai kebutuhan global,” ujarnya.

Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan Kadin, Kemendikbud, Kemendikaf, Kemnaker, BUMN, dan lembaga swasta untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan negara tujuan. Sebagai bagian dari skema “kelas migran”, kurikulum SMK dan institusi pelatihan akan disesuaikan dengan kompetensi teknis dan bahasa target negara seperti Jepang, Turki, atau Uni Eropa.

Sambutan serupa datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan pentingnya mengalihkan fokus dari pekerja unskilled ke PMI skilled dan middle-skilled.

Menurutnya, keseimbangan ini akan mengurangi ketergantungan tenaga kerja yang minim kompetensi. Menteri Karding juga turut menjelaskan bahwa pelatihan bahasa dan keterampilan merupakan salah satu elemen mahal dalam proses persiapan calon PMI.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperluas jaringan pelatihan terpadu dan pendidikan vokasi di daerah. Contohnya, kolaborasi di Lampung untuk mencetak antara 20.000 – 30.000 PMI setiap tahun melalui “kelas migran” berbasis SMK dan vokasi daerah. Langkah ini bertujuan menyiapkan PMI siap kerja sesuai kebutuhan industri dan negara mitra.

Sebagai wujud perlindungan dan penanganan darurat, KemenP2MI juga memperkuat kemitraan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Penandatanganan nota kesepahaman pada 27 Mei 2025 dengan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla memperluas layanan perlindungan yang mencakup kondisi darurat, dukungan psikososial, dan bantuan di wilayah yang tidak terjangkau atase ketenagakerjaan.

Menteri Karding menyatakan PMI punya sejarah panjang dalam solidaritas kemanusiaan dan jaringan global.

”Kehadiran mereka di lapangan adalah keharusan bila PMI kita terkendala jangkauan atase atau perwakilan,” jelasnya.

Upaya komprehensif pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para PMI dan keluarganya.

Komitmen untuk membangun sistem penempatan yang legal, pelatihan yang terstandarisasi, serta kolaborasi lintas lembaga menunjukkan bahwa pemerintah serius menjadikan PMI sebagai aset bangsa, bukan sekadar penyumbang devisa.

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 berlangsung tepat sasaran. Kebijakan ini digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang stabilitas ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global.

Paket stimulus senilai Rp24,44 triliun itu diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan lima kebijakan yang diputuskan, yakni diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Salah satu fokus utama adalah penguatan bantuan sosial (bansos). Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp11,93 triliun guna memperluas manfaat Kartu Sembako dengan tambahan Rp200 ribu per bulan serta menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras setiap bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan.

“Bantuan ini mulai disalurkan pada bulan Juni dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas),” jelas Sri Mulyani.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan penggabungan dari DTKS, Regsosek, dan data P3KE.

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua 2025 ini mengacu kepada DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

Menurutnya, validasi data dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan bersama BPKP dan Kemensos. Dari keseluruhan 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah melalui proses verifikasi, dan sebanyak 14,3 juta di antaranya teridentifikasi berada dalam kelompok desil 1 sampai 4.

“Data yang telah bersih ini menjadi dasar penyaluran bansos yang dimulai akhir Mei,” tambah Amalia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa hasil ground checking menemukan 1,9 juta KPM yang tidak layak menerima bantuan.

“Kami segera menghapus data penerima yang tergolong inclusion errors untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ungkapnya.

Pemutakhiran data tersebut disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp17,9 triliun.

“Presiden menegaskan bahwa konsolidasi data secara nasional sangat krusial guna menjamin program berjalan efektif,” tambah Saifullah.

Dengan sistem data terpadu dan verifikasi ketat, pemerintah berharap stimulus ekonomi ini dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh OECD dari 4,9% menjadi 4,7% mengindikasikan peringatan serius terhadap kekuatan dan stabilitas ekonomi nasional. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut bahwa gejala perlambatan sudah terlihat sejak awal tahun, dengan pertumbuhan kuartal pertama hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,11%.

“Kalau tidak ada intervensi pemerintah, pertumbuhan tahun ini bisa lebih rendah dari 4,87%,” ujar Ajib.

Ia menilai kondisi ekonomi saat ini dibayangi oleh empat faktor utama, yaitu melemahnya konsumsi akibat PHK, rendahnya penerimaan pajak, pengaruh eksternal dari tarif AS, dan investasi yang minim serapan tenaga kerja.

“Sejak awal tahun, PHK sudah tembus 70 ribu. Kemiskinan juga tinggi menurut standar Bank Dunia,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa realisasi penerimaan pajak pada kuartal pertama hanya berada di angka 14,7% dari target, yang dinilai masih sangat jauh dari capaian ideal. Sementara itu, efisiensi belanja pemerintah justru memberi tekanan tambahan bagi laju ekonomi.

Di sektor eksternal, kebijakan tarif AS disebut memukul ekspor Indonesia sejak April.

“Permintaan dari Amerika menurun tajam,” tambahnya.

Sementara investasi saat ini lebih banyak terserap di sektor padat modal yang minim menciptakan lapangan kerja.

“Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja sangat minim,” jelas Ajib.

Meski demikian, ia tetap optimistis. program BLT dan belanja negara yang lebih tepat sasaran bisa menjadi kunci menjaga pertumbuhan di atas 5%.

Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan prinsip spending better, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energy agar sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Optimisme lain turut disuarakan oleh Kadin Sulawesi Selatan yang menyambut positif kebijakan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang dirilis pada bulan Juni. Ketua Kadin Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras, menyebut stimulus tersebut memiliki dampak positif terhadap daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, sektor UMKM, ketenagakerjaan, serta kepercayaan investor.

“Dengan adanya bansos, subsidi upah, dan diskon transportasi, konsumsi rumah tangga akan meningkat. Ini penting karena menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB,” ungkap Andi Iwan.

Ia menilai langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah menjadi sinyal bahwa negara hadir dan memiliki kapasitas fiskal untuk menjaga momentum ekonomi di tengah tekanan global.

RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, dipastikan sama sekali tidak mengganggu ekosistem laut maupun kawasan pesisir di sekitarnya.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah melakukan pemantauan secara langsung di perairan sekitar wilayah operasional PT Gag Nikel.

“Kami menyelam di situ, dan sedimentasinya tidak banyak, tidak mengganggu ekosistem laut,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono.

Ia menyebutkan bahwa terumbu karang dan populasi ikan, termasuk anak-anak hiu, masih dalam kondisi yang sehat dan terjaga.

Pung juga memastikan bahwa aktivitas tambang tersebut sama sekali tidak berdampak pada daratan utama Papua karena jaraknya yang cukup jauh.

“Kami pastikan terumbu karang, maupun ikan di situ jangan sampai terganggu. Ikan masih banyak di situ, ikan hiu anak-anaknya masih banyak,” ujarnya.

Pulau Gag memang menjadi satu-satunya wilayah pertambangan nikel di Raja Ampat yang izin operasinya masih berlaku, sementara empat izin usaha dari perusahaan tambang lainnya telah dicabut pemerintah pada 10 Juni 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pencabutan empat IUP tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada berbagai pertimbangan secara menyeluruh dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden memutuskan bahwa, empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa izin operasional PT Gag Nikel tetap diawasi secara ketat, khususnya terkait Amdal dan perlindungan terumbu karang.

“Kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat,” tandas Bahlil.

Ia menambahkan, meskipun izin tersebut dikeluarkan sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai geopark, namun pelestarian Raja Ampat tetap menjadi prioritas nasional bagi pemerintah.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa evaluasi KKP terhadap kegiatan tambang PT Gag Nikel menunjukkan adanya penataan lingkungan yang baik.

“Evaluasi turun tim dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengecek kondisi lapangan,” jelas Yuliot,

Sikap pemerintah hingga pengetatan pengawasan aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut merupakan bukti konkret adanya keberpihakan pada ekosistem laut dan alam di sana.

Terbukti dengan demikian, nyatanya hingga kini seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat tidak mengganggu ekosistem laut.***

[edRW]

RAJA AMPAT — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservatif Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan, yakni adanya pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan.

Langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan ekosistem strategis nasional dan global.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kawasan geopark Raja Ampat agar bisa tetap lestari dan terbebas dari berbagai upaya eksploitasi yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyambut dengan positif adanya keputusan Presiden Prabowo Subianto itu.

Ia menyebut bahwa langkah pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampar sebagai wujud keberanian politik dan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian lingkungan.

“Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujar Bambang.

Menurutnya, pencabutan izin di wilayah konservasi bukanlah akhir, melainkan justru menjadi awal dari komitmen baru negara dalam pemulihan ekologis.

Ia juga menegaskan bahwa Raja Ampat sejatinya merupakan aset ekologis dunia yang wajib untuk terus dijaga keberlanjutannya.

“Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menambahkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi di Raja Ampat dan melakukan penyesuaian dari berbagai kebijakan secara jauh kebih adaptif.

“Kita akan bertindak adaptif demi menjamin keberlangsungan pariwisata yang seimbang antara ekonomi, ekologi, dan budaya lokal,” ungkapnya.

Widiyanti menegaskan bahwa spot-spot ikonik seperti Manta Point dan Cape Kri tetap dibuka, serta kini bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi seluruh masyarakat lokal di sana.

Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak secara lintas sektor seperti TNI–Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi tersebut sebagai warisan ekowisata dunia.

Seluruh hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa pemerintah tengah terus meningkatkan berbagai upaya perlindungan wilayah konservatif di Raja Ampat. (*)

[edRW]

Oleh: Bagus Pratama
Upaya pemerintah dalam menggulirkan serangkaian stimulus ekonomi untuk periode pertengahan tahun ini dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus menopang daya beli masyarakat dan kelangsungan sektor riil yang tengah menghadapi tantangan global.

Melalui enam kebijakan strategis yang dikucurkan selama Juni hingga Juli 2025, pemerintah tidak hanya menyasar aspek konsumsi domestik, tetapi juga berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal dan padat karya dari ancaman pemutusan hubungan kerja yang masif.

Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, memandang bahwa kebijakan stimulus yang dijalankan pemerintah memiliki potensi signifikan dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah meskipun menghadapi tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat.

Ia melihat bahwa kebijakan ini dapat mencegah pelemahan mata uang nasional secara berlebihan, mengingat adanya dukungan langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Ketika konsumsi dalam negeri diperkuat, permintaan terhadap rupiah cenderung stabil, yang pada akhirnya dapat meredam gejolak nilai tukar di pasar keuangan.

Pemerintah telah menetapkan enam stimulus utama yang masing-masing diarahkan pada pemulihan ekonomi secara komprehensif. Pertama adalah pemberian insentif dalam bentuk potongan harga pada berbagai moda transportasi. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen menyasar 2,8 juta penumpang ekonomi, sementara subsidi PPN tiket pesawat diberikan untuk 6 juta penumpang.

Di sisi lain, sektor transportasi laut juga tak luput dari perhatian, dengan potongan tarif hingga 50 persen yang menyasar setengah juta penumpang. Alokasi anggaran untuk skema ini mencapai Rp0,94 triliun, sekaligus menjadi dorongan bagi pelaku UMKM di destinasi wisata agar turut menikmati perputaran ekonomi selama masa liburan sekolah.

Kebijakan berikutnya adalah diskon tarif tol yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Jalan Tol. Selama 14 hari menjelang dan sesudah libur sekolah, diskon 20 persen akan diberlakukan di berbagai ruas jalan tol, dengan proyeksi bahwa 110 juta kendaraan akan terdampak positif oleh kebijakan ini. Pemerintah tampak serius memanfaatkan momentum libur sekolah sebagai penggerak mobilitas dan konsumsi nasional.

Stimulus ketiga berfokus pada aspek perlindungan sosial. Pemerintah akan memperluas distribusi bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan. Kartu Sembako juga akan disalurkan ulang sebagai upaya mempertahankan daya beli kelompok rentan. Melalui kebijakan ini, kestabilan ekonomi lapisan bawah masyarakat diharapkan tetap terjaga, terutama dalam menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.

Langkah keempat adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah kepada lebih dari 17 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, termasuk 565 ribu guru honorer. Program ini memberikan Rp300 ribu per bulan selama Juni dan Juli, yang secara langsung membantu menjaga pendapatan kelompok pekerja informal dan padat karya. Kehadiran stimulus ini dianggap strategis dalam mencegah pemutusan hubungan kerja dan menjaga keberlanjutan konsumsi rumah tangga di kelas menengah bawah.

Stimulus kelima mencakup diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, yang akan berlaku dari Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini secara spesifik menyasar sektor padat karya, dan pelaksanaannya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman sekaligus ringan dari sisi beban biaya.

Rencana awal pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik akhirnya dibatalkan karena pertimbangan fiskal. Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah dari Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Revisi kebijakan ini dianggap lebih efektif dalam merangsang konsumsi karena langsung menyasar individu dengan kecenderungan membelanjakan pendapatan tambahan secara cepat di sektor riil.

Seluruh paket kebijakan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025, dengan estimasi alokasi awal sebesar Rp24,44 triliun. Pendanaannya berasal dari efisiensi belanja non-prioritas, optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih yang tersedia. Kombinasi pendanaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tengah mengatur ulang prioritas fiskalnya demi menyesuaikan kebutuhan darurat yang muncul akibat tekanan ekonomi global.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada sektor padat karya yang mengalami tekanan akibat penurunan ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Menurutnya, paket stimulus ini dirancang agar roda ekonomi tetap berputar meski permintaan luar negeri melemah. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah serupa banyak diambil oleh negara-negara anggota OECD sebagai bagian dari upaya mempertahankan konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa tujuan utama pemberian stimulus adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini agar tetap berada di kisaran 5 persen. Ia melihat stimulus ini sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketika pertumbuhan dapat dipertahankan, stabilitas ekonomi akan lebih mudah dijaga, dan kepercayaan investor maupun pelaku usaha dalam negeri pun tetap tinggi.

Melihat keseluruhan strategi yang telah dijalankan, stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah akan menjadi langkah efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas rupiah di tengah tekanan global. Kombinasi antara bantuan langsung, insentif transportasi, dan perlindungan tenaga kerja menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga demi memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan, agar pemulihan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan nilai tukar rupiah tetap kuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi bangsa.

Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

Oleh: Cahyo Widjaya

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar langsung masyarakat dengan tujuan menjaga daya beli, menekan inflasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui serangkaian intervensi strategis, terutama pada sektor pangan dan transportasi, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tetap bergulir, terutama saat momentum liburan sekolah berlangsung.

Dimulai dari upaya pengendalian harga dan pemeliharaan konsumsi rumah tangga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menginisiasi program bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025. Kebijakan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi masing-masing 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari strategi stimulus ekonomi yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada konsumen tetapi juga menjaga keberlangsungan pendapatan petani, dengan memastikan harga gabah tidak jatuh akibat distribusi beras bantuan yang masif.

Sarwo menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlanjutan produksi pertanian. Dalam koordinasi yang erat dengan Kementerian Pertanian, pemerintah berupaya menghindari gangguan harga di tingkat hulu agar keberlangsungan sistem pertanian nasional tidak terancam. Pemerintah, dalam hal ini, menyadari pentingnya menjaga kedua sisi, yaitu sisi konsumsi dan sisi produksi, sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa program bantuan pangan hanyalah satu bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional yang telah disiapkan. Kelima paket tersebut dirancang untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan menopang sektor industri, khususnya industri padat karya.

Ia menilai bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, menjaga daya beli masyarakat adalah kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan fiskal nasional terus diarahkan agar tetap sejalan dengan standar internasional, bahkan Indonesia bersama Jepang kini memimpin inisiatif regional Asia Tenggara dalam kemitraan dengan OECD.

Kebijakan stimulus juga merambah sektor transportasi, di mana pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk program diskon tiket transportasi selama Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa liburan sekolah, dengan memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen bagi 2,8 juta penumpang, insentif PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi bagi 6 juta penumpang, serta diskon tiket kapal laut sebesar 50 persen bagi 0,5 juta penumpang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa insentif ini diberikan secara merata pada semua moda transportasi untuk mendorong pergerakan masyarakat di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat berwisata, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Insentif ini diharapkan menjadi salah satu pemantik konsumsi rumah tangga selama musim liburan dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menilai bahwa pemberian insentif pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa sektor transportasi memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang merupakan kontributor utama pertumbuhan sektor informal.

Menurutnya, setiap peningkatan mobilitas masyarakat akan menciptakan efek domino terhadap peningkatan aktivitas di sektor-sektor tersebut, yang pada akhirnya membuka peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja informal.

Fithra menambahkan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mengarahkan stimulus ekonomi pada masa liburan. Momentum libur sekolah selama kuartal kedua dinilai sangat strategis dalam memantik konsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengalaman dari semester pertama tahun lalu menunjukkan bahwa kebijakan berbasis momentum seperti ini terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga di atas lima persen. Oleh karena itu, ia optimistis bahwa dengan strategi serupa, pemerintah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal di angka 4,9 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Lebih jauh lagi, Fithra melihat bahwa stimulus yang menyasar sektor transportasi bukan hanya akan berdampak pada sektor formal seperti maskapai penerbangan atau perusahaan kereta api, tetapi juga akan memberikan efek perlindungan bagi sektor informal.

Ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat bergerak, tidak hanya tiket transportasi yang dibeli, tetapi juga jasa pemandu wisata, kuliner lokal, penginapan rakyat, hingga oleh-oleh yang dikelola pelaku UMKM akan ikut bergeliat. Dengan demikian, lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun yang telah disiapkan pemerintah dinilai mampu menciptakan dampak luas di berbagai lapisan ekonomi masyarakat.

Menurut analisis Fithra, arah kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat merupakan upaya konkret dalam menambal celah pertumbuhan yang kurang optimal pada kuartal pertama 2025, di mana capaian pertumbuhan hanya mencapai 4,87 persen.

Dengan strategi pemanfaatan stimulus pada kuartal kedua, diharapkan tren pertumbuhan bisa berbalik ke arah yang lebih positif. Ia juga menekankan pentingnya realisasi anggaran belanja negara yang tepat sasaran dan memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan pada semester kedua tahun ini.

Secara keseluruhan, kebijakan stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Baik melalui jalur pangan yang menyasar langsung rumah tangga miskin maupun melalui sektor transportasi yang mendorong perputaran uang di tengah masyarakat, seluruh strategi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa dampak positif kebijakan bisa dirasakan secara menyeluruh.

Masyarakat pun didorong untuk memanfaatkan stimulus yang tersedia karena dampaknya tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput hingga pusat.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara