Pontianak: Tahu adalah adalah salah satu makanan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, Tahu dikenal sebagai sumber protein nabati yang sangat baik.

Tahu biasanya berpasangan dengan Tempe menjadi lauk pauk bergizi: Tahu-Tempe. Keduanya terbuat dari Kedelai. Bedanya adalah cara pembuatanya. Tulisan ini akan membahas Tahu. Di lain waktu kita bahas Tempe.

Selain murah dan mudah ditemukan, Tahu juga sangat fleksibel dalam pengolahannya, sehingga bisa dikreasikan menjadi berbagai hidangan lezat. Secara nutrisi, Tahu mengandung protein, zat besi, kalsium, fosfor, serta sejumlah vitamin penting seperti vitamin B.

Kandungan tersebut menjadikan tahu bermanfaat untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tahu juga rendah kalori dan hampir tidak mengandung kolesterol, menjadikannya pilihan tepat untuk menjaga berat badan ideal.

Salah satu manfaat utama dari konsumsi Tahu adalah kemampuannya dalam menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan isoflavon pada tahu dapat mendukung kesehatan jantung serta membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular (Jantung). Kandungan serat dan proteinnya juga membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga baik untuk penderita diabetes.

Tahu juga dikenal sebagai makanan ramah bagi vegetarian dan vegan (vegetarian ketat), karena bisa menggantikan sumber protein hewani. Dalam pola makan berbasis nabati, tahu menjadi salah satu bahan makanan utama yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Tak heran jika tahu menjadi andalan dalam berbagai menu sehat, mulai dari salad, tumisan, hingga sup.

Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari tahu, penting untuk memperhatikan cara pengolahannya. Hindari menggoreng tahu dengan minyak berlebih karena dapat menambah lemak jenuh. Pilihlah cara memasak yang lebih sehat seperti dikukus, direbus, atau ditumis ringan. Dengan konsumsi tahu secara rutin dan tepat, tubuh akan mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal.

Jakarta: Kita sering mendengar pembicaraan orang sehari-hari di sekitar kita tentang kopi dan rasa ngantuk:

“Minum kopi dulu… biar gak ngantuk…”

“Kalau sudah minum kopi… rasa kantuk hilang”

“Gara-gara belum minum kopi… badan lesu dan ngantuk”

Mengapa orang mengantuk obatnya adalah mnum kopi? Sebab uama adalah karena kopi mengandung kafein. Kafein bisa menjadi stimulan pada saraf sehingga menimbulkan rasa segar pada tubuh.

Kebiasaan mengkonsumsi kopi menjadi hal yang digandrungi generasi muda saat ini. Kopi memang terkenal akan khasiatnya untuk meningkatkan energi sehingga bekerja bisa lebih fokus.

Selain itu, masih banyak manfaat kafein pada kopi untuk kesehatan. Berikut penjelasan manfaat kefein kopi bagi kesehatan yang perlu diketahui seperti yang dilansir dari website “Siloam Hospitals”.

1. Menjaga Kesehatan Otak

Kafein yang terkandung pada kopi dapat meningkatkan konsenstrasi, kewaspadaan, dan daya ingat. Mengkonsumsi kopi juga bermanfaat menurunkan resiko demensia dan alzheimer.

2. Menurunkan Resiko Terkena Diabetes Tipe 2

Selain menjaga kesehatan otak, kafein dalam kopi dapat mencegah resistensi insulin jika rutin mengkonsumsi dua cangkir kopi per hari. Namun, manfaat ini dapat diperoleh secara optimal jika tidak menambahkan gula atau jenis pemanis lainnya.

3. Menjaga Kesehatan Liver

Mengkonsumsi kopi dua hingga tiga cangkir sehari dapat membantu menurunkan resiko penyakit yang menyerang organ hati.

4. Mengurangi Resiko Penyakit Parkinson

Berdasarkan penelitian, mengkonsumsi kopi dapat mengurangi resiko penyakit parkinson. Penyakit parkinson ialah penyakit yang mengganggu pada sistem saraf yang mana penderitanya sulit mengendalikan gerakan dan keseimbangan tubuh.

5. Menjaga Kesehatan Jantung

Mengkonsumsi kopi satu sampai dua cangkir per hari juga berkhasiat dalam menjaga kesehatan jantung.

6. Menjaga Berat Badan Ideal

Untuk yang ingin mempunyai berat badan ideal, kopi bisa menjadi salah satu tips untuk membantu dalam menurunkan berat badan. Manfaat ini bisa diperoleh jika mengkonsumsi kopi tanpa tambahan gula dan jenis pemanis lainnya.

7. Mengurangi Resiko Kanker

Kafein pada kopi juga diketahui mampu mengganggu perkembangan sel kanker. American Cancer Society menyebutkan kandungan antioksidan yang tinggi pada kopi berpotensi menurunkan resiko kanker, ini dibuktikan dari beberapa penilitian.

Dibalik semua manfaat kopi tersebut kita juga perlu membatasi konsumsi kopi agar tidak berlebihan. Oleh karena itu, perlunya asupan nutrisi yang seimbang untuk dapat memperoleh manfaat tersebut. (Namira Kaguma)

Jakarta: Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair merupakan festival tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun kota Jakarta. Pada tahun ini, penyelenggaraannya akan berlangsung pada 19 Juni-13 Juli 2025 di Arena JIEXPO Kemayoran.

Jakarta Fair menghadirkan berbagai acara hiburan, kuliner, promo-promo, dan aktivitas yang bisa dinikmati pengunjung. Selain itu, setiap harinya akan ada penampilan penyanyi-penyanyi terkenal Indonesia di Jakarta Fair Music Concert.

Tiket masuk sudah bisa dibeli secara online melalui website www.jakartafair.co.id atau loket.com. Terdapat beberapa pilihan kategori yang bisa dipilih pengunjung misalnya tiket tanpa atau dengan konser, VVIP, serta paket hemat.

Harga tiket dijual mulai Rp40 ribu hingga Rp150 ribu. Yang menarik, Pekan Raya Jakarta memberikan tiket gratis untuk beberapa kalangan.

Berikut adalah beberapa yang akan mendapatkan tiket gratis untuk memasuki arena Pekan Raya Jakarta:

– Lansia

Persyaratan: Diatas umur 60 Tahun, dengan cara menggunakan E-KTP dan hanya berlaku satu kali kunjungan.

– Anak-Anak

Persyaratan: Tinggi dibawah 1 meter, wajib melakukan pengukuran tinggi di loket.

– TNI/Polri

Persyaratan: Wajib menunjukan Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI/Polri yang asli.

(Anisa Putri Haniyah)

Kupang: Keasaman laut merupakan salah satu penanda utama kesehatan Bumi, karena jika kadarnya terlalu asam, hasilnya bisa sangat buruk. Studi baru menunjukkan perairan dunia kini memasuki zona bahaya ini, dimana meningkatnya tingkat keasaman laut.

Pengasaman laut terjadi ketika laut menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer, yang menyebabkan penurunan pH air laut. Hal ini memiliki implikasi besar bagi ekosistem bawah laut, termasuk terumbu karang tropis dan laut dalam yang menjadi habitat dan tempat berlindung bagi berbagai spesies penting.

“Jika melihat berbagai wilayah di dunia, wilayah kutub menunjukkan perubahan terbesar dalam pengasaman laut di permukaan. Sementara itu, di perairan yang lebih dalam, perubahan terbesar terjadi di area tepat di luar kutub dan di wilayah arus naik di sepanjang pantai barat Amerika Utara dan dekat khatulistiwa,” kata ahli oseanografi biologi Helen Findlay dari Plymouth Marine Laboratory (PML) di Inggris.

Menurut sciencealert, pengasaman laut merusak terumbu karang, membuat perairan tidak ramah bagi makhluk pembentuk cangkang, dan membunuh atau melemahkan kehidupan laut lainnya. Hal itu kemudian berdampak pada ekosistem lain yang ada di laut.

Pengasaman ini terjadi ketika karbon dioksida diserap oleh lautan dan bereaksi dengan air. Semakin banyak gas rumah kaca yang memenuhi atmosfer, semakin asam pula air di dunia.

“Kebanyakan kehidupan laut tidak hanya hidup di permukaan – perairan di bawahnya merupakan rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Karena perairan yang lebih dalam ini banyak berubah, dampak pengasaman laut bisa jadi jauh lebih buruk dari yang kita duga,” ucapnya.

Dampaknya memiliki implikasi besar bagi ekosistem bawah laut yang penting seperti terumbu karang tropis. Bahkan laut dalam yang menyediakan habitat penting dan tempat berlindung bagi banyak spesies.

Sejauh ini, para ilmuwan telah mengidentifikasi sembilan batas planet penting untuk menjaga stabilitas Bumi, dimana delapan di antaranya telah dikaji secara menyeluruh, dan enam di antaranya telah dilanggar. Jika tren pengasaman laut terus berlangsung tanpa intervensi, maka ini akan menjadi batas ketujuh yang terlampaui, sebuah sinyal mengkhawatirkan tentang kondisi planet saat ini.

“Pengasaman laut bukan sekadar krisis lingkungan, ini adalah bom waktu bagi ekosistem laut dan ekonomi pesisir,” ujar Steve Widdicombe dari Plymouth Marine Laboratory (PML), yang meskipun tidak terlibat langsung dalam penelitian terbaru, turut memberikan pernyataan serius.

Menurut para peneliti, tindakan cepat dan terfokus sangat dibutuhkan. Mereka menyerukan perlindungan pada wilayah laut yang masih relatif sehat dan penanganan intensif di area yang sudah menunjukkan gejala pengasaman berat.

Studi ini diharapkan menjadi peringatan global agar kebijakan iklim dan perlindungan laut diperkuat, sebelum kerusakan yang terjadi menjadi tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini karena dampaknya tidak hanya menyangkut makhluk di bawah permukaan laut, tapi juga bagi manusia yang bergantung pada laut untuk pangan, pekerjaan, dan perlindungan dari perubahan iklim.

Jakarta: Ahli Kesehatan Arifandi Sanjaya mengatakan metode Tobacco Harm Reduction (THR) menjadi pilihan dalam membantu berhenti perokok. Swedia menjadi negara pertama yang dinyatakan bebas asap rokok dengan jumlah perokok berada di bawah lima persen.

Pencapaian ini didapat setelah negara tersebut menerapkan metode Pengurangan Risiko Tembakau atau THR. “Berdasarkan yang saya amati, penggunaan THR bagi masyarakat yang teredukasi, akan mendorong orang lepas dari rokok,” kata Ahli Keseharan Arifandi Sanjaya dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Arifandi, pemerintah bisa memfokuskan metode ini agar angka perokok bisa turun. “Menurut saya, memang harusnya ada satu divisi yang berhubungan dengan harm reduction ini di Indonesia,” kata Arifandi.

Pendekatan ini kata Arifandi tetap menekankan bahwa berhenti adalah pilihan terbaik. Namun,keberadaan produk alternatif mendorong penggunaan produk yang lebih rendah risiko.

Arifandi menjelaskan bahwa efektivitas metode ini bergantung pada banyak faktor, salah satunyapenggunaan produk alternatif yang mengeluarkan uap. Hal ini tak terlepas dari adanya kebiasaan yang dilakukan saat merokok, yang membuat proses peralihan berjalan lancar.

Selain itu, keberadaan perasa dalam produk alternatif membuat pengguna menjauh dari produk tembakau. Meskipun begitu, perasa dalam produk alternatif bukan diciptakan untuk menarik minat non-perokok, melainkan untuk dimanfaatkan oleh perokok.

“Pengguna yang masih mendapat sensasi kebiasaan merokok ketika pengguna melakukan aktivitas menghisap dan mengeluarkan sesuatu itu lebih efektif. Selain itu, banyak sekali orang sebenarnya tidak suka dengan wangi rokok, ini menunjukkan perlunya opsi (alternatif),” ujar Arifandi.

Pemerintah diharapan mendukung dalam pengusunan Regulasi Penerapan metode THR di Swedia. Selain itu, edukasi dan penelitian mengenai produk alternatif harus terus dilakukan.

“Edukasi dan penelitian itu penting. Tanpa penelitian yang valid dari pemerintah, masyarakat masih akan bingung,” kata Arifandi.

Sebelumnya, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama. Kerjasama dilakukan untuk menekan jumlah penggunaan produk tembakau seperti rokok di Indonesia.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan di antaranya dengan melakukan monitor konsumsi produk tembakau dan pencegahannya. Serta optimalisasi dukungan pelayanan program Upaya Berhenti Merokok (UBM).

“Kita tahu bahwa Indonesia memasuki bonus demografi dan kita ingin menyiapkan SDM yang andal pada 2045. Kita ingin memiliki SDM yang tidak memiliki faktor risiko terhadap rokok,” ujar Siti dalam media briefing, Senin (2/6/2025).

Oleh: Ahmadi Rayhan )*

Pemerintah terus menguatkan pijakan pembangunan nasional dari akar rumput dengan menghadirkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen utama penggerak ekonomi desa. Inisiatif ini bukan hanya menandai perubahan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada desa, tetapi juga mencerminkan semangat kemandirian ekonomi yang ditanamkan secara struktural dalam tatanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koperasi Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi biasa, melainkan sebagai institusi desa yang mampu memobilisasi potensi lokal secara menyeluruh. Kehadirannya diposisikan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan sistem logistik, pertanian, distribusi barang, dan layanan jasa yang selama ini masih belum merata menjangkau pelosok negeri. Pemerintah meyakini bahwa koperasi desa adalah solusi nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai bahwa koperasi ini menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam aspek pertanian dan ketahanan pangan. Peran koperasi mencakup fungsi vital seperti penyediaan pupuk, penyewaan alat pertanian, dan distribusi hasil produksi. Dengan keterlibatan aktif petani, penyuluh, dan aparat desa, koperasi menjadi simpul baru yang menggerakkan rantai ekonomi desa secara kolektif dan berkelanjutan.

Presiden sendiri telah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kehadiran negara hingga ke daerah-daerah terpencil. Dalam pandangan pemerintah, Koperasi Merah Putih menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat di wilayah tertinggal turut merasakan kehadiran negara secara konkret. Apalagi, peningkatan signifikan pada produksi pangan nasional di awal 2025 turut menambah keyakinan akan efektivitas strategi yang berbasis desa ini. Lonjakan produksi beras dan jagung memperlihatkan bahwa ekosistem pertanian nasional telah menunjukkan hasil yang positif, yang sebagian ditopang oleh penguatan peran kelembagaan desa.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan optimisme terhadap percepatan pembentukan koperasi desa yang sudah terlihat hasilnya di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang mencatat progres impresif adalah Kabupaten Lahat, yang berhasil menyelesaikan 100 persen pembentukan badan hukum koperasi desa dan kelurahan. Langkah ini diapresiasi sebagai cerminan keseriusan daerah dalam menjadikan koperasi sebagai basis pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Kesuksesan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koperasi bukan hanya wacana, melainkan sedang bergerak aktif dalam sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat, daerah, hingga struktur desa telah menunjukkan komitmen kolektif yang kuat dalam mendukung langkah strategis ini. Dengan model gotong royong yang menjadi ciri khas desa, koperasi bisa berkembang menjadi fondasi ekonomi baru yang kokoh dan tahan krisis.

Di Kalimantan Tengah, semangat pembangunan dari desa juga mendapatkan dorongan kuat. Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peluncuran Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa koperasi adalah bagian integral dari agenda ASTA CITA Presiden.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa seluruh lapisan pemerintahan dari provinsi hingga desa telah dilibatkan untuk mempercepat realisasi pembentukan koperasi ini.

Data terakhir menunjukkan bahwa ratusan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah telah melalui tahapan sosialisasi, musyawarah, hingga proses pencatatan badan hukum. Meskipun masih ada desa yang dalam tahap awal, arah pergerakan kebijakan telah jelas, dan jalur sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin terbentuk dengan rapi.

Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah bahkan diarahkan untuk menjawab isu-isu yang sangat lokal, seperti pengelolaan kawasan hutan adat. Dengan banyaknya desa yang berada di wilayah perhutanan, skema perhutanan sosial yang diusung pemerintah memberikan jalan agar pengelolaan sumber daya alam tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal serta koordinasi kelembagaan adat. Di sini, koperasi tidak hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga instrumen tata kelola desa yang menjunjung kelestarian lingkungan dan budaya.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah menyampaikan harapan agar Koperasi Merah Putih mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pusat, terutama dalam aspek permodalan, pengembangan SDM, dan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini dianggap penting untuk memastikan koperasi tidak hanya didirikan, tetapi juga berjalan dengan produktif dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membangun koperasi desa memang berbeda dari masa lalu. Kini, koperasi bukan sekadar proyek, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai poros utama. Dalam visi jangka panjang, koperasi ini akan menjadi kanal distribusi utama bagi barang-barang bersubsidi dari pemerintah serta menjadi instrumen penciptaan nilai tambah atas komoditas lokal yang selama ini belum terkelola optimal.

Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja desa secara langsung. Dengan kebutuhan pengurus, pengawas, dan anggota aktif, koperasi menciptakan ekosistem kerja yang melibatkan masyarakat secara luas. Semakin berkembang kegiatan usaha koperasi, semakin besar pula peluang kerja dan pendapatan yang dihasilkan untuk warga sekitar.

Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Pemerintah meyakini bahwa dari desa yang mandiri akan lahir kemandirian bangsa. Oleh karena itu, segala upaya penguatan Koperasi Merah Putih merupakan investasi strategis untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi program strategis nasional berupa pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes MP) di seluruh desa dan kelurahan. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa, menekan harga kebutuhan pokok, serta memberantas praktik rentenir yang selama ini merugikan warga. Hingga awal Juni 2025, lebih dari 30.000 koperasi telah berdiri dan berbadan hukum di berbagai wilayah Indonesia.

Koperasi Merah Putih merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi di 80.000 desa dan kelurahan yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa koperasi ini tidak hanya menjadi wadah distribusi sembako murah dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga bertujuan memutus mata rantai tengkulak dan praktik rentenir yang membelenggu ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah daerah turut ambil bagian dalam menyukseskan program ini. Salah satu daerah yang menorehkan capaian luar biasa adalah Kalimantan Selatan. Pemprov Kalsel berhasil mencapai 100 persen pembentukan koperasi di 2.015 desa dan kelurahan. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor serta tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembentukan koperasi sebelum peluncuran nasional pada Juli 2025. Percepatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Kemajuan juga terlihat di wilayah timur Indonesia. Papua Barat mencatatkan kesiapan 969 kampung untuk melaksanakan program Koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 258 kampung telah menerima sosialisasi, dan 215 kampung telah melaksanakan musyawarah kampung sebagai bagian dari proses pembentukan koperasi. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyatakan bahwa keberadaan koperasi ini akan sangat penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

Di Provinsi Papua, hingga akhir Mei 2025, seluruh 948 kampung dan 51 kelurahan telah tersentuh sosialisasi program. Sebanyak 628 kampung telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dan sebanyak 143 koperasi telah resmi terbentuk, dengan 24 koperasi lainnya masih dalam proses pengesahan notaris. Pemerintah provinsi Papua berkomitmen untuk menyelesaikan proses legalisasi seluruh koperasi tersebut dalam waktu dekat guna mempercepat manfaat langsung kepada masyarakat.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi desa. Koperasi ini menawarkan layanan kebutuhan dasar yang terjangkau, seperti sembako dan BBM bersubsidi, serta memberikan akses simpan pinjam dengan bunga ringan. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menurunkan harga barang kebutuhan pokok di desa yang selama ini cenderung tinggi akibat rantai distribusi yang panjang.

Menteri Yandri Susanto dalam kunjungannya ke Papua menyebutkan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat ekonomi, sosial, dan bahkan layanan kesehatan di desa. Pihaknya juga optimism bahwa pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih akan berdampak signifikan dalam menekan harga barang yang selama ini tergolong tinggi di seluruh wilayah Tanah Papua.

Selain perannya dalam distribusi logistik dan bantuan sosial, Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat kegiatan usaha dan pengembangan UMKM. Dalam koperasi ini, masyarakat dapat memasarkan hasil produksi lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan produk olahan makanan. Keberadaan koperasi yang kuat akan memudahkan pemasaran produk desa hingga ke pasar nasional, bahkan internasional.

Namun demikian, pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa daerah mengalami hambatan dalam tahap sosialisasi, pelaksanaan musyawarah, dan proses legalisasi koperasi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang diketuai Menko Pangan Zulkifli Hasan. Satgas ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta didukung oleh tenaga ahli, penyuluh, dan pendamping desa di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat guna memastikan program berjalan sesuai target. Sosialisasi secara masif dilakukan melalui berbagai media serta forum desa agar seluruh masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari koperasi ini. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola koperasi secara demokratis dan transparan.

Dukungan teknologi pun menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyukseskan koperasi digital. Aplikasi khusus sedang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan koperasi, transparansi keuangan, dan distribusi barang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyelewengan serta meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Menteri Yandri Susanto juga menyatakan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak. Ia berharap koperasi ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi ekonomi desa yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, koperasi ini ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput.

Program Koperasi Merah Putih menjadi simbol semangat gotong royong bangsa Indonesia dalam memperkuat ekonomi dari bawah. Dengan sistem yang transparan, terstruktur, dan partisipatif, koperasi ini berpotensi besar menjadi ujung tombak pembangunan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Rianty Arawiyas )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah laut melalui pelaksanaan operasi laut gabungan yang melibatkan berbagai institusi strategis. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyelundupan di perairan nasional, yang tidak hanya mencakup narkotika tetapi juga komoditas bernilai tinggi seperti bahan bakar minyak (BBM), hasil laut, dan barang konsumsi yang keluar atau masuk secara ilegal.

TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan operasi ini, dengan dukungan penuh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu hasil signifikan dari sinergi tersebut terlihat dalam operasi gabungan di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang sukses menggagalkan penyelundupan dua ton sabu dari kapal tanker asing.

Operasi tersebut dilaksanakan oleh unsur Komando Armada I, yakni KRI Surik-645 dan KRI Silea-858, yang bekerja secara terkoordinasi dengan kapal patroli milik Bea Cukai dan satuan narkotika BNN. Melalui deteksi radar dan pengejaran maritim, kapal Sea Dragon Tarawa berhasil dihentikan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan kardus berisi sabu yang disembunyikan di ruang bawah kapal. Delapan tersangka berhasil diamankan, terdiri dari enam warga negara Indonesia dan dua warga negara asing asal Thailand.

Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Fauzi, menyampaikan bahwa operasi ini mencerminkan ketegasan dan kesiapan TNI AL dalam melindungi perairan nasional dari ancaman narkotika. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti efektivitas kerja sama lintas lembaga dalam menjaga laut Indonesia sebagai garis depan pertahanan negara.

Di wilayah timur Indonesia, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) X Jayapura turut memperlihatkan peran aktifnya dalam mengamankan perairan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Dua upaya penyelundupan berhasil digagalkan secara beruntun pada 10 dan 11 Juni 2025 dalam Operasi Penegakan Hukum Laut (Ops Gakkumla)-25. Petugas menemukan BBM ilegal dan hasil laut bernilai tinggi yang hendak diselundupkan keluar dari Indonesia melalui perairan terbuka.

Pada hari pertama, tim patroli mendeteksi perahu cepat yang membawa jeriken berisi ratusan liter BBM serta perangkat elektronik seperti televisi dan ponsel, yang diduga akan dijual di luar negeri. Sehari kemudian, petugas kembali menghentikan longboat yang membawa hasil laut seperti sirip hiu, gelembung ikan, dan teripang tanpa disertai dokumen resmi.

Komandan Lantamal X, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi, memimpin langsung pelaksanaan operasi dan menilai bahwa pengawasan di wilayah perbatasan menjadi prioritas strategis. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga aspek hukum, tetapi juga untuk menekan kerugian negara dari sisi ekonomi dan menjaga kelestarian sumber daya laut yang bernilai tinggi.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, memberikan arahan agar setiap unsur TNI AL meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak memberi ruang bagi pelaku penyelundupan. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk penguatan patroli, peningkatan kemampuan deteksi dini, dan kolaborasi lebih erat dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di laut.

Pemerintah menempatkan sinergi antarinstansi sebagai strategi utama dalam menghadapi kompleksitas penyelundupan lintas wilayah. TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan Kepolisian membuktikan bahwa koordinasi yang baik dapat menghasilkan tindakan cepat, akurat, dan tegas terhadap pelanggaran hukum di perairan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga mendukung terciptanya iklim maritim yang aman untuk aktivitas ekonomi dan transportasi.

Setiap keberhasilan operasi laut gabungan menegaskan bahwa laut Indonesia tidak dibiarkan menjadi ruang bebas bagi pelaku kejahatan lintas negara. Penyalahgunaan jalur laut sebagai sarana distribusi narkotika, penyelundupan bahan bakar, maupun eksploitasi hasil laut secara ilegal merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran akan ditindak secara hukum.

Tidak hanya bertumpu pada penguatan fisik armada, strategi pengamanan laut juga didukung oleh sistem teknologi modern, termasuk radar pantai, kapal patroli cepat, dan pemantauan udara. Dengan pendekatan ini, ruang gerak pelaku kejahatan semakin sempit dan peluang penyelundupan dapat ditekan sejak tahap perencanaan.

Langkah-langkah strategis ini juga menjadi bagian dari visi nasional untuk menciptakan Generasi Emas 2045, di mana perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkoba menjadi prioritas. Pemerintah menilai bahwa keamanan laut tidak bisa dilepaskan dari upaya menciptakan masa depan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Ketegasan pemerintah dalam menjalankan operasi laut gabungan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas penyelundupan dalam bentuk apa pun. Melalui kerja sama lintas sektor, sistem pengawasan yang modern, serta komitmen aparat penegak hukum di lapangan, negara memastikan bahwa hukum ditegakkan, kedaulatan dijaga, dan kekayaan laut dilindungi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jurnal Khatulistiwa Institute

Oleh: Argustian Pramudya )*

Pemerintah terus menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi maraknya perdagangan ilegal yang merugikan negara dan membahayakan ekosistem industri nasional. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, peningkatan signifikan terjadi pada jumlah penyitaan terhadap komoditas ilegal, baik yang berasal dari kegiatan impor tanpa izin maupun penyelundupan antarwilayah dalam negeri. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah melalui penguatan pengawasan dan penindakan tegas menjadi bukti nyata komitmen dalam menjaga ketertiban niaga dan perlindungan konsumen.

Di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, sistem pengawasan terhadap arus masuk barang dari luar negeri terus ditingkatkan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar reaktif terhadap temuan pelanggaran, melainkan telah menjadi bagian dari pendekatan preventif yang dijalankan secara berkesinambungan.

Pemerintah memaksimalkan fungsi koordinasi dengan berbagai lembaga di titik-titik strategis seperti pelabuhan laut dan bandara. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan kompleks, pengawasan secara menyeluruh menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kerja sama lintas sektor.

Pengawasan yang diperketat tersebut berdampak langsung pada berkurangnya jumlah produk ilegal yang beredar di pasar domestik. Tidak hanya berhenti pada pengawasan administratif, pemerintah juga memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang terbukti melanggar.

Salah satu instrumen penting adalah penyitaan barang sebagai upaya pemutusan rantai distribusi komoditas ilegal. Dengan langkah ini, negara tidak hanya menyelamatkan potensi kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap sektor industri nasional yang rentan terdampak praktik kecurangan.

Ketegasan ini juga tercermin dalam penindakan terhadap kasus-kasus nyata di Lapangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, di mana satuan TNI dari Kodim 0119 menggagalkan penyelundupan delapan ton getah pinus yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin resmi.

Komandan Kodim, Letkol Inf Ahmad Fauzi, memastikan bahwa operasi tersebut tidak hanya berhasil menggagalkan pengiriman, tetapi juga menangkap tiga pelaku yang terlibat langsung. Barang bukti berupa ratusan karung getah pinus beserta kendaraan pengangkut langsung diamankan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari proses hukum lanjutan.

Operasi tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan tidak hanya menjadi persoalan yang muncul di wilayah perbatasan luar negeri, tetapi juga terjadi secara masif dalam distribusi domestik. Ketika ketiga pelaku mengakui bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan lebih dari sekali, hal ini menjadi pengingat bahwa sistem pengawasan harus bekerja lebih tajam dan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan administratif.

Sementara itu, di sisi lain wilayah Indonesia, Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan salah satu penyelundupan benih bening lobster (BBL) terbesar tahun ini. Operasi yang dipimpin Kapolresta Kombes Pol Ronald Sipayung membongkar jaringan pengiriman BBL ilegal senilai lebih dari Rp9,2 miliar yang hendak dikirim ke luar negeri melalui jalur kargo udara.

Melalui pendekatan investigatif dan respons cepat terhadap laporan masyarakat, pihak kepolisian berhasil menangkap tujuh tersangka dan mengamankan 171.880 ekor benih lobster, yang sebagian besar merupakan jenis pasir dan mutiara.

Modus operasi para pelaku menunjukkan semakin kompleksnya pola penyelundupan. Mereka menyamarkan benih lobster dalam kantong plastik beroksigen yang dibungkus kain dan kardus, kemudian dikemas dalam koper untuk menghindari kecurigaan petugas. Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan di jalur logistik udara harus lebih cermat dan adaptif terhadap berbagai teknik penyamaran yang digunakan jaringan penyelundup.

Dari sisi kebijakan, tindakan Polresta Soekarno-Hatta menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat mencegah kerugian negara yang sangat besar. Selain aspek ekonomi, penyelundupan BBL juga menyangkut aspek kelestarian lingkungan karena spesies tersebut memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan nilainya tidak tergantikan oleh uang semata. Keberhasilan penggagalan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan perlindungan terhadap sumber daya hayati sebagai prioritas strategis dalam kebijakan pengawasannya.

Kementerian Perdagangan sebagai garda depan dalam pengendalian arus barang dari luar negeri menilai bahwa penguatan pengawasan merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat. Dengan kolaborasi yang melibatkan lembaga militer, kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat, sistem pengawasan menjadi semakin menyeluruh. Tindakan penyitaan barang ilegal tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga simbol komitmen negara dalam melindungi integritas ekonomi nasional.

Keseriusan ini membawa pesan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran yang mengancam ketertiban perdagangan. Langkah-langkah yang dilakukan bukan sekadar reaksi terhadap kasus yang mencuat, melainkan bagian dari sistem pengawasan yang dibangun secara struktural dan berorientasi jangka panjang. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha agar senantiasa menaati peraturan yang berlaku.

Peningkatan drastis penyitaan terhadap komoditas ilegal dalam beberapa waktu terakhir merupakan hasil dari keberanian dan konsistensi pemerintah dalam melindungi sektor strategis dari gangguan eksternal. Dengan memperkuat kerja sama antara kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sumber daya dan kepentingan nasional tidak dapat ditawar. Di tengah tantangan global yang kian kompleks, sikap tegas ini menjadi pondasi penting menuju kedaulatan ekonomi yang lebih kuat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan Publik

)* Andhika Rachman

Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan klasik yang datang setiap musim kemarau: kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu titik panas yang patut menjadi perhatian nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa empat kabupaten di provinsi tersebut Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), dan Banyuasin telah masuk dalam kategori waspada karhutla. Situasi ini tentu bukan hal yang bisa dianggap sepele, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan betapa cepatnya api bisa meluas, menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, bahkan ancaman kesehatan publik.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis mengatakan Musim kemarau mulai berlangsung sejak Mei dan diperkirakan meluas pada Juni 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak cuaca yang mungkin terjadi, termasuk hujan mendadak yang disertai petir dan angin kencang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa awal musim kemarau kali ini ditandai oleh turunnya intensitas curah hujan di berbagai wilayah, meskipun belum sepenuhnya kering. Beberapa daerah masih mengalami hujan ringan, bahkan sedang, yang menjadi bagian dari dinamika cuaca peralihan musim. Namun, kondisi ini perlu diwaspadai agar masyarakat tidak lengah terhadap potensi karhutla meskipun hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Banyak yang mengira bahwa karena masih turun hujan, maka potensi karhutla dapat diabaikan. Padahal kenyataannya, titik-titik api bisa muncul justru saat cuaca tidak menentu, terutama ketika angin kencang dan petir menyambar lahan yang telah mengering sebagian.

Kawasan gambut di Sumatera Selatan, seperti di OKI dan Muba, menjadi wilayah dengan risiko tertinggi. Struktur tanah yang mudah mengering dan menyimpan panas membuat api bisa merambat jauh di bawah permukaan, sulit terdeteksi, dan sangat sulit dipadamkan. Meski regulasi telah diperkuat, pemerintah terus melakukan penindakan terhadap oknum yang masih melakukan pembakaran lahan. Bahkan percikan api kecil sekalipun bisa memicu kebakaran besar dalam hitungan jam, apalagi bila disertai angin kering yang kencang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Maka dari itu, masyarakat untuk tetap siaga, serta aktif mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Bila menemukan titik api atau kondisi darurat, warga diminta segera melapor ke pihak berwenang.

BNPB turut mengeluarkan imbauan nasional agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk karhutla. Kepala BNPB menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk mencegah karhutla. Deteksi dini, patroli rutin, dan edukasi kepada warga menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi. Dalam konteks ini, teknologi juga diandalkan termasuk penggunaan citra satelit untuk mendeteksi titik panas dan sistem peringatan dini berbasis data cuaca.

Namun demikian, ancaman karhutla tidak hanya soal api yang membakar hutan. Dampaknya lebih luas dan kompleks. Asap tebal yang menyelimuti kawasan terdampak dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan dapat memengaruhi jadwal transportasi udara dan laut, terutama di wilayah terdampak parah. Pada skala yang lebih besar, kebakaran hutan berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon, memperparah krisis iklim global yang kini semakin nyata. Oleh sebab itu, momen ini harus menjadi pengingat bahwa menjaga hutan dan ekosistemnya bukan hanya urusan satu daerah, tetapi tanggung jawab nasional, bahkan internasional.

Sebagian besar karhutla di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia, yang terus ditekan oleh pemerintah melalui regulasi dan penegakan hukum tegas. Pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan, yang selama ini dianggap praktis, namun terus ditekan oleh kebijakan pemerintah demi kelestarian lingkungan. Padahal, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada biaya membuka lahan secara berkelanjutan. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus meningkatkan langkah tegas dalam menindak pelaku pembakaran lahan, sejalan dengan komitmen menjaga lingkungan. Selain imbauan, pemerintah juga terus mendorong aksi nyata melalui penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, peran masyarakat menjadi faktor yang tak kalah penting. Kesadaran kolektif untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar harus terus dibangun. Program desa tangguh bencana, pelibatan tokoh adat dan agama dalam penyuluhan, serta edukasi di sekolah-sekolah bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menanamkan kesadaran ekologis. Media juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi terkait bahaya karhutla serta langkah-langkah mitigasinya.

Kewaspadaan nasional adalah ajakan nyata untuk bertindak bersama. Mulai dari tingkat rumah tangga hingga pemerintahan pusat, dari petani hingga akademisi, semua memiliki peran dalam mencegah dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Sudah saatnya kita memandang karhutla bukan sebagai bencana tahunan yang “biasa”, tetapi sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup dan masa depan bangsa.

Dengan kesadaran, kolaborasi, dan ketegasan dalam penegakan hukum, Indonesia dapat melangkah ke arah yang lebih baik dalam menghadapi tantangan musim kemarau dan ancaman karhutla. Waspada bukan berarti takut, tetapi siap dan bertindak bijak demi keselamatan bersama.

)* Pengamat Isu Strategis