Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan akses listrik ke 10.068 desa dan dusun yang belum terlistriki melalui Program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025–2029.

Program ini menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Program strategis tersebut akan menjangkau sekitar 780 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia.

Upaya ini juga mencakup pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 394 megawatt (MW).

Pemerintah menargetkan seluruh warga negara dapat menikmati layanan listrik yang andal selama 24 jam penuh.

“Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 adalah menginventarisasi dan menciptakan program terobosan untuk memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil dalam peluncuran RUPTL di Jakarta.

Menurut Bahlil, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan nasional yang harus dirasakan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ia menambahkan, realisasi program ini akan membutuhkan investasi sekitar Rp50 triliun dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan perusahaannya dalam mendukung keberhasilan Program Lisdes.

Ia menegaskan bahwa penyediaan listrik merupakan mandat utama PLN sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan listrik, kami berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan Program Lisdes. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Darmawan.

Hingga akhir 2024, PLN telah melistriki lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Meski demikian, masih ada ribuan titik yang belum menikmati listrik secara merata.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah dan PLN juga datang dari daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut bahwa Lisdes telah membawa perubahan besar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.

Dengan komitmen yang kuat dari pusat hingga daerah, pemerintah berharap target elektrifikasi nasional bisa tercapai demi mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh.

Jakarta – Pemerintah melalui program Listrik Desa (Lisdes) menargetkan penyediaan listrik bagi 780.000 rumah tangga hingga 2029.

Program ini ditujukan untuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Investasi yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dipaparkan pada 26 Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target pembangunan pembangkit listrik sebesar 294 megawatt (MW) selama lima tahun ke depan.

Pada 2025, pemerintah merencanakan investasi sebesar Rp4,52 triliun untuk Lisdes, terdiri atas pembangunan jaringan desa, peningkatan jam nyala listrik hingga 24 jam, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp42,3 triliun untuk mendukung program Lisdes selama lima tahun mendatang.

“Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan bujet sebesar Rp42,3 triliun, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya,” ujar Darmawan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI.

Darmawan menambahkan, program ini dirancang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik (RDB) hingga mencapai 100%. Per Maret 2025, RE telah berada di angka 99,83% dan RDB sebesar 99,94%.

Rencana pelaksanaan Lisdes mencakup penyambungan listrik ke 10.068 desa. Tahun 2025 ditargetkan 1.092 desa akan dialiri listrik, disusul 1.278 desa pada 2026, 3.822 desa di 2027, serta 2.124 dan 1.752 desa masing-masing pada 2028 dan 2029.

Sementara itu, Kepala Desa Sukabangun di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kasius, menyambut gembira perubahan yang terjadi di desanya sejak listrik hadir penuh 24 jam.

“Saya sangat gembira dan bersyukur listrik sudah masuk di desa kami, terima kasih PLN. Semoga dengan adanya listrik ini, desa kami menjadi maju dan ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat lagi,” ucapnya.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga memberikan apresiasi.

“Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang luas dan berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat lebih berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan,” tuturnya.

Oleh: Zikri Adiyatma )*

Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya untuk membangun negeri dari pinggiran melalui program strategis elektrifikasi desa. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, kehadiran listrik menjadi simbol nyata dari keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang menyentuh hingga ke pelosok negeri. Program Listrik Desa (Lisdes) bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target elektrifikasi terhadap 5.758 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Dalam rentang waktu 2025–2029, pemerintah akan membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 394 megawatt dan menyambungkan akses listrik kepada sekitar 780 ribu rumah tangga.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Baginya, program ini lebih dari sekadar urusan teknis. Pengalaman masa kecilnya di Maluku Tengah yang belum terjangkau listrik menjadi pengingat bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan akses terhadap penerangan dan kenyamanan dasar. Ia meyakini bahwa energi adalah alat untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan nasional.

Kementerian di bawah kepemimpinannya kini bergerak cepat menginventarisasi desa-desa yang belum berlistrik sebagai dasar penyusunan rencana kerja lima tahunan. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta untuk menanamkan investasi hingga Rp50 triliun dalam rangka percepatan elektrifikasi nasional. Bahlil menilai bahwa keterlibatan investor akan mempercepat tercapainya target, sekaligus menjadikan sektor energi desa sebagai instrumen ekonomi produktif.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menjalankan mandat negara untuk menghadirkan listrik hingga pelosok. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan perusahaannya untuk mengeksekusi Program Lisdes sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025–2034.

Darmawan melihat bahwa listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi merupakan kebutuhan primer yang harus tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. PLN menjadikan program ini sebagai pengejawantahan sila kelima Pancasila, di mana keadilan sosial diwujudkan melalui kehadiran energi bagi semua kalangan, tak terkecuali masyarakat di wilayah terpencil dan terluar.

Dalam kerangka pelaksanaan, hingga akhir tahun 2024 pemerintah telah berhasil menghadirkan listrik di 83.693 desa dan kelurahan. Namun upaya belum berhenti di situ. Pemerintah terus memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah yang masih terisolasi dari jaringan utama.

Selain itu, untuk memastikan bahwa masyarakat miskin juga dapat menikmati manfaat listrik, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyalurkan 367.212 sambungan bantuan pasang baru listrik (BPBL) antara tahun 2022 hingga 2024. Program ini menjadi bukti bahwa akses energi tidak hanya dibuka, tetapi juga dibuat terjangkau dan inklusif.

Respon positif terhadap implementasi program ini juga datang dari kepala daerah yang menyaksikan langsung dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa program Lisdes membawa perubahan signifikan bagi warganya, terutama mereka yang tinggal di daerah kepulauan. Ia menilai bahwa kehadiran listrik telah membuka peluang baru dalam sektor pendidikan dan ekonomi.

Sebelumnya, keterbatasan akses energi menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berkembang. Kini, listrik menjadi katalisator kemajuan desa yang selama ini tertinggal dari arus utama pembangunan nasional.

Apa yang dilakukan pemerintah dalam program Lisdes menjadi bagian dari visi besar membangun Indonesia dari pinggiran. Ini adalah manifestasi dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar.

Program Lisdes dikerjakan secara bertahap, namun konsisten dan terukur, dengan target penyelesaian hingga tahun 2029. Melalui pendekatan yang inklusif dan terfokus, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang harus belajar dalam gelap, atau masyarakat yang bergantung pada lampu pelita karena belum tersentuh aliran listrik negara.

Pemerintah memandang bahwa membangun infrastruktur energi tidak dapat ditunda, karena menyangkut masa depan bangsa. Listrik menjadi penentu utama produktivitas warga desa, memperluas akses informasi, dan membuka ruang bagi pertumbuhan industri kecil di tingkat lokal.

Dengan adanya listrik, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat akan terangkat lebih cepat dan lebih merata. Oleh karena itu, program Lisdes bukan hanya jawaban terhadap kebutuhan, melainkan instrumen pembangunan yang menyentuh langsung jantung ketimpangan wilayah.

Listrik tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dijamin oleh negara. Pemerintah tidak berhenti pada janji, melainkan bekerja dalam senyap namun progresif untuk mengubah wajah desa menjadi bagian dari gerak maju Indonesia secara utuh.

Dengan semangat ini, negara membuktikan bahwa pembangunan dari pinggiran bukan sekadar slogan, tetapi agenda prioritas yang dijalankan dengan keberanian dan ketekunan. Program Listrik Desa menjadi tonggak penting dalam menyatukan Indonesia secara energi dan mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif. Pemerintah menunjukkan bahwa terang itu bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat yang layak diperjuangkan sampai ke pelosok terakhir negeri ini.

)* Pemerhati Kebijakan Pemerintah

Oleh: Alya Maharani )*

Upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat perhatian serius dalam periode pemerintahan saat ini. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah Program Listrik Desa (Lisdes), sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk menjawab ketimpangan akses listrik yang masih dirasakan oleh sebagian wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah tidak hanya melihat listrik sebagai kebutuhan teknis, melainkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional.

Program Lisdes menjadi jawaban atas fakta bahwa hingga kini masih terdapat lebih dari 5.000 desa yang belum teraliri listrik, dengan sebaran terbesar berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah, melalui penugasan kepada PT PLN (Persero), menargetkan agar 780 ribu rumah tangga yang belum terjangkau jaringan listrik dapat memperoleh akses kelistrikan secara penuh selama periode 2025 hingga 2029. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 394 megawatt serta pengembangan jaringan distribusi yang dapat menjangkau pelosok desa.

Komitmen yang kuat terhadap pemerataan akses energi ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia memandang program Lisdes bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan sosial yang merata. Pengalaman masa kecilnya di Maluku yang saat itu belum menikmati listrik memperkuat tekadnya agar tidak ada lagi generasi muda Indonesia yang hidup dalam keterbatasan serupa. Bagi Bahlil, listrik bukan hanya kebutuhan, melainkan simbol kehadiran negara dalam kehidupan rakyatnya, dari Aceh hingga Papua.

Perencanaan program ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menetapkan kebutuhan anggaran hingga Rp50 triliun. Pemerintah membuka ruang partisipasi sektor swasta untuk mempercepat realisasi program ini, mengingat pemerataan energi dinilai bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga peluang investasi yang dapat memperkuat ekonomi lokal. Dalam hal ini, energi dipandang sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

PLN, sebagai BUMN yang ditugaskan menjalankan amanat negara, menunjukkan kesiapan penuh untuk mewujudkan program Lisdes secara terstruktur dan berkelanjutan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa perusahaan akan menjalankan perannya sebagai penyedia tenaga listrik nasional yang hadir hingga ke pelosok negeri. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat dan pelaksanaan Lisdes merupakan wujud nyata dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, PLN tidak hanya bertindak sebagai operator, melainkan sebagai bagian dari penggerak pembangunan nasional.

Sementara itu, perhatian terhadap ketimpangan pembangunan desa juga disuarakan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Berdasarkan data kementerian, sekitar 14 persen dari total 75.295 desa di Indonesia masih tergolong sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 desa belum menikmati listrik dan lebih dari 22.000 desa belum memiliki akses internet. Riza memandang bahwa kondisi ini merupakan tantangan besar yang perlu dijawab dengan kebijakan progresif dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas nasional, memberikan arahan langsung agar kementerian terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan elektrifikasi desa. Arahan tersebut kini diterjemahkan menjadi strategi operasional dan teknis yang terukur, dengan target yang realistis namun ambisius. Pemerintah ingin memastikan bahwa hingga akhir 2029, seluruh desa di Indonesia telah terjangkau jaringan listrik yang andal dan berkelanjutan.

Di samping aspek elektrifikasi, program Lisdes juga terintegrasi dengan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan utama. Pemerintah mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan bioenergi sebagai solusi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi geografis desa. Pendekatan ini tidak hanya menjamin ketersediaan listrik, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain itu, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat desa agar mampu mengelola sumber energi secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari transformasi desa menuju kemandirian energi. Melalui program ini, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan. Pemerataan listrik pun diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan aktivitas usaha mikro, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan begitu, Lisdes tidak sekadar proyek teknis, tetapi gerakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Sejalan dengan upaya itu, Kementerian ESDM sejak 2022 telah menyalurkan lebih dari 367 ribu sambungan bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk rumah tangga kurang mampu. Ini menjadi bagian dari pendekatan holistik pemerintah dalam membangun sistem energi yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga terjangkau oleh masyarakat kecil. Program ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati akses listrik. Namun pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Program Lisdes masih terus dilanjutkan, menjangkau desa-desa yang tersisa secara bertahap dan terencana. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari arus kemajuan karena ketiadaan listrik.
)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Hasna Miftahul )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen serius dalam membenahi sistem peradilan melalui langkah konkret yang selama ini ditunggu banyak pihak. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat integritas lembaga kehakiman, sekaligus menjadikan penegakan hukum di Indonesia sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini bukan sekadar insentif finansial, melainkan juga bentuk penguatan kelembagaan yang sangat dibutuhkan.

Sudah lama permasalahan kesejahteraan hakim menjadi topik yang bergulir di tengah isu-isu korupsi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, langkah pemerintah melalui kenaikan gaji tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya strategis membangun ulang kepercayaan masyarakat terhadap dunia hukum.
Kepala negara secara tegas menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus menjadi fondasi baru bagi lahirnya aparat peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini pun ditujukan paling signifikan kepada hakim-hakim junior yang selama ini dianggap paling rentan terhadap godaan penyimpangan.

Komisi Yudisial (KY) melalui ketuanya, Amzulian Rifai, menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai bahwa inisiatif ini mencerminkan perhatian negara terhadap integritas peradilan. Kenaikan gaji ini dinilai sebagai langkah penting untuk mendorong hadirnya hakim yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat dalam integritas moral.

Dengan adanya insentif yang cukup besar, KY berpandangan bahwa tidak ada lagi alasan pembenaran terhadap penyimpangan dengan dalih keterbatasan kesejahteraan. Lembaga pengawas hakim tersebut juga berharap Mahkamah Agung semakin tegas dalam menindak pelanggaran, dengan penerapan prinsip tanpa toleransi terhadap praktik korupsi yudisial.
Mahkamah Agung, melalui juru bicaranya, Yanto, turut menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah yang selama ini belum pernah terjadi dalam 18 tahun terakhir. MA berharap insentif yang signifikan ini dapat menjadi dorongan bagi hakim untuk menegakkan hukum dengan lebih fokus dan tanpa gangguan tekanan ekonomi.

MA menekankan pentingnya sikap hidup sederhana di kalangan hakim dan menghindari gaya hidup mewah yang bisa mencederai wibawa institusi peradilan. Dukungan dari negara, dalam pandangan MA, harus dibalas dengan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menggarisbawahi bahwa keputusan Presiden untuk menaikkan gaji hakim mencerminkan keberanian politik dalam menegakkan supremasi hukum. Menurutnya, langkah ini diambil di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan di hampir semua sektor pemerintahan.

Kenaikan gaji ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan peradilan dalam prioritas utama pembangunan. Ia menilai bahwa peningkatan kesejahteraan harus menjadi titik tolak reformasi sistem peradilan secara menyeluruh, termasuk dalam tata kelola perkara dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dede juga menilai pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dari parlemen terhadap lembaga kehakiman. Komisi III DPR berkomitmen untuk mendorong reformasi dan inovasi dalam sistem manajemen perkara.

Baginya, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas para hakim. Hakim, sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum, harus tampil menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini mendambakan keadilan yang bersih dan berintegritas.
Dengan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini kini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun sistem hukum yang kuat, adil, dan bersih dari praktik menyimpang. Kebijakan ini juga sekaligus mengembalikan martabat hakim sebagai penjaga keadilan, yang bukan hanya berperan secara hukum, tetapi juga menjadi panutan etika di tengah masyarakat.

Tentu, kesejahteraan bukan satu-satunya jawaban terhadap kompleksitas tantangan di dunia peradilan. Namun, dalam konteks Indonesia hari ini, peningkatan gaji hakim yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah penting dan simbolik.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan institusi peradilan pada posisi strategis, sejajar dengan agenda besar reformasi birokrasi dan penegakan hukum nasional. Publik kini memiliki alasan untuk percaya bahwa penguatan sistem hukum tidak lagi menjadi wacana semata, melainkan telah ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak dan terukur.

Kesejahteraan hakim bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan pondasi dari tatanan hukum yang bisa diandalkan. Dengan gaji yang meningkat, tekanan ekonomi terhadap hakim akan berkurang, dan godaan terhadap praktik menyimpang diharapkan semakin kecil.
Namun di sisi lain, ini juga menjadi ujian bagi hakim-hakim di seluruh Indonesia, apakah mereka mampu membalas kepercayaan negara dengan menjunjung tinggi keadilan secara murni. Pemerintah telah memberikan dukungan yang nyata, dan kini saatnya sistem peradilan menunjukkan hasilnya.

Lebih jauh, kenaikan gaji ini diharapkan dapat menarik lebih banyak talenta hukum terbaik bangsa untuk bergabung ke dalam institusi kehakiman. Selama ini, profesi hakim seringkali dipandang kurang menarik dibanding sektor lain yang menawarkan kompensasi lebih tinggi.

Dengan insentif yang kompetitif, kini menjadi hakim bukan hanya pilihan idealis, tetapi juga realistis dari sisi kesejahteraan. Ini penting untuk menjamin regenerasi aparatur peradilan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat mempersempit celah ketimpangan antara lembaga peradilan dan institusi penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan atau kepolisian.

)*Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Maria Wonda *)

Tragedi penembakan dua pekerja bangunan gereja di Kampung Air Garam, Distrik Asotipo, Jayawijaya, menjadi pengingat bahwa perdamaian dan keamanan di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi memerlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil dan institusi keagamaan. Korban, Saepudin dan Rahmat Hidayat, merupakan tukang bangunan asal Purwakarta yang tengah membantu pembangunan Gedung Gereja GKI Imanuel Air Garam. Mereka tewas ditembak orang OPM saat sedang berada di area proyek gereja. Peristiwa ini tidak hanya menorehkan duka, tetapi juga mengusik rasa aman di lingkungan yang semestinya menjadi simbol kedamaian dan perlindungan bagi seluruh umat.

Ketua Klasis GKI Baliem Yalimo, Pdt. Eduard Su, menyampaikan kekecewaannya atas insiden tersebut. Menurutnya, selama ini belum pernah ada insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan gereja dan jemaat GKI Air Garam. Peristiwa ini menjadi yang pertama, sehingga pemerintah dan gereja semakin memperkuat kerja sama agar ruang ibadah tetap menjadi tempat paling aman dan damai. Eduard menekankan pentingnya doa sebagai bentuk penguatan spiritual bagi keluarga korban sekaligus sebagai pengharapan agar Tuhan menyentuh hati pelaku kekerasan. Ia pun menyarankan agar umat mengurangi aktivitas luar rumah dalam kondisi yang belum pasti ini.

Ketua panitia pembangunan gereja yang juga Kepala Kampung Air Garam, Yustinus Kuantapo, menambahkan bahwa kedua korban telah bekerja sejak Februari lalu dan merupakan bagian dari sepuluh tukang yang didatangkan khusus dari Jawa Barat. Delapan lainnya telah lebih dulu kembali ke kampung halaman, meninggalkan dua orang terakhir yang kini menjadi korban penembakan. Kejadian itu terjadi usai proses pengecoran bangunan gereja. Saat korban sedang memeriksa tiang dan satu di antaranya bermain ponsel, OPM datang dari arah belakang gereja dan melakukan penembakan.

Di tengah duka yang mendalam, respons pemerintah dan gereja terhadap peristiwa ini justru menunjukkan sinyal pentingnya sinergi dalam menjaga ketertiban dan kemanusiaan di tanah Papua. Pemerintah melalui aparat keamanan telah bertindak cepat untuk mengamankan situasi, sementara pihak gereja memberikan pendekatan spiritual sekaligus merangkul masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh suasana mencekam.

Pentingnya kemitraan antara gereja dan pemerintah juga ditegaskan dalam forum nasional seperti Rakernas XIII Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII). Dalam Rakernas tersebut, Ketua Umum PGLII, Pdm. Dr. Robby Robert Repi, menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. PGLII percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, bangsa Indonesia akan terus diarahkan menuju keadilan dan kesejahteraan yang merata. Komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan simbolis, melainkan bagian dari orientasi strategis PGLII untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat kebangsaan, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, serta menjaga harmoni dalam bingkai NKRI.

Dalam Rakernas itu pula, PGLII menyampaikan langkah konkret melalui pembentukan Task Force Papua, sebuah inisiatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan perdamaian dan kesejahteraan di wilayah yang selama ini masih diliputi konflik. Keputusan ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab moral gereja terhadap sesama anak bangsa, terutama mereka yang menjadi korban situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil. PGLII juga menegaskan pentingnya membina generasi muda melalui wadah Sentra Generasi Injili sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, peduli, dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan.

Tidak hanya itu, keputusan PGLII untuk membangun kantor pusatnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) selaras dengan arah kebijakan strategis pemerintah. Ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya hadir dalam dimensi spiritual, tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan nasional. Kesediaan untuk menempatkan simbol kehadiran institusi gereja di pusat pemerintahan baru menunjukkan kepercayaan dan dukungan terhadap visi pemerataan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Harmonisasi antara gereja dan negara ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sekadar formal. Justru, sinergi seperti inilah yang dapat memperkuat daya tahan bangsa terhadap berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ketika aktor kekerasan mencoba menciptakan ketakutan dan perpecahan, solidaritas antara institusi keagamaan dan pemerintah menjadi kekuatan moral yang mampu menjaga keutuhan bangsa. Gereja, melalui berbagai organisasi dan jaringannya, memiliki peran strategis dalam merawat perdamaian dan mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam siklus kekerasan.

Tindakan-tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Air Garam tidak boleh dibiarkan menjadi narasi dominan dari Papua. Pemerintah terus bekerja untuk menghadirkan rasa aman di wilayah-wilayah yang rawan, namun keberhasilan itu membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Tidak hanya aparat, tetapi juga tokoh agama, pemuka adat, dan masyarakat luas perlu mengambil bagian dalam menciptakan ekosistem damai.

Dukungan terhadap pemerintah merupakan bentuk partisipasi aktif untuk memperkuat arah pembangunan yang sudah berjalan di jalur tepat. Seperti yang ditekankan PGLII, tidak ada yang dapat berjalan sendiri dalam membangun bangsa. Kolaborasi lintas sektoral adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketenteraman yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan kompleks seperti Papua.

*) Pengamat Sosial dari Papua Pegunungan

WAMENA – Penembakan dua tukang bangunan di area pembangunan Gereja GKI Imanuel Air Garam, Distrik Asotipo, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (4/6), menuai kecaman luas. Insiden tragis ini merenggut nyawa Saepudin dan Rahmat Hidayat, pekerja asal Purwakarta, Jawa Barat, yang tengah menyelesaikan proyek gereja tersebut.

Ketua Klasis GKI Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, menyatakan keterkejutannya atas peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan jemaat mereka. Ia mengungkapkan, peristiwa ini sangat memukul komunitas gereja, terlebih karena terjadi di tempat yang seharusnya menjadi simbol kedamaian.

“Harusnya lokasi gereja menjadi tempat yang aman bagi umat. Apalagi ini dalam pergumulan membangun rumah ibadah, tetapi justru terjadi peristiwa memilukan ini,” ujar Pendeta Eduard Su.

Ia menambahkan, seluruh jemaat diajak untuk memperkuat doa, sambil berharap aparat dan pemangku kebijakan dapat segera memulihkan keamanan.

“Kami mendoakan agar keluarga korban diberi kekuatan. Biarlah Tuhan yang memproses pelaku dengan cara-Nya sendiri,” pungkasnya.

Dalam kesaksian di Polres Jayawijaya, Yustinus Kuantapo, Kepala Kampung Kuantapo sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Gereja, menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyebut kedua korban ditembak usai melakukan pengecoran tiang bangunan.

“Setelah melihat tiang cor, saya masuk ke dalam gereja sambil memeriksa HP. Tiba-tiba beberapa orang tak dikenal datang dari belakang dan mengejar mereka,” ungkap Yustinus Kuantapo.

Kedua tukang itu sempat berusaha melarikan diri ke arah jalan, namun akhirnya ditembak.

“Saya hanya mendengar dua kali suara tembakan. Saat keluar, mereka sudah tergeletak tak bernyawa,” jelasnya.

Yustinus menegaskan bahwa sebelumnya kondisi kampung sangat aman dan tidak pernah terjadi penembakan serupa. Ia berharap jenazah korban dapat segera dipulangkan dan pemerintah setempat memberikan perhatian penuh.

Kedua tokoh tersebut menyerukan agar pembangunan rumah ibadah tetap dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Harapan besar disematkan agar keamanan Papua Pegunungan segera pulih, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan beribadah tanpa rasa takut. (^)

Jakarta: Langit Indonesia dihiasi fenomena alam unik yang dikenal sebagai Strawberry Moon pada Rabu malam, 11 Juni 2025. Fenomena ini terjadi saat bulan berada dalam posisi rendah dan mencapai puncak terang sebelum fajar.

Mengutip BBC Sky at Night Magazine, Strawberry Moon tahun ini menjadi purnama terendah dalam dua dekade terakhir. Bulan dapat disaksikan sejak terbit hingga menjelang matahari terbit, memberikan panorama langit yang memesona.

Menurut NASA, nama Strawberry Moon berasal dari tradisi suku Algonquin di Amerika Serikat bagian timur laut. Bulan ini menandai masa panen stroberi yang matang di bulan Juni.

Meski namanya Strawberry, bulan tidak selalu tampak merah muda. Warna kemerahan hanya muncul saat bulan berada dekat cakrawala, seperti saat terbit atau terbenam.

Di Eropa, purnama Juni juga dikenal dengan nama Honey Moon karena bertepatan dengan musim panen madu. Istilah ini kemudian menginspirasi penyebutan “bulan madu” bagi pasangan pengantin baru.

Strawberry Moon juga memiliki banyak nama lain seperti Birth Moon, Hatching Moon, dan Egg Laying Moon. Penamaan ini mencerminkan nuansa kesuburan dan kelahiran yang terjadi di musim panas.

Sementara di belahan Bumi Selatan seperti Australia, makna Strawberry Moon berbeda karena Juni justru memasuki musim dingin. Meski demikian, petani di daerah subtropis seperti Perth tetap mengalami panen stroberi.

Fenomena bulan purnama ini menjadi bagian dari kalender astronomi dan budaya masyarakat dunia. Setiap nama mencerminkan relasi unik antara manusia dan siklus alam.

Bulan purnama berikutnya, menurut situs Space akan disebut Buck Moon dan terjadi pada Juli 2025. Selain itu, masih ada Sturgeon Moon, Corn Moon, hingga Cold Moon yang akan muncul sepanjang tahun 2025.

Melalui fenomena langit ini, kita diajak merenungi bagaimana budaya dan sains menyatu dalam mengamati alam semesta. Strawberry Moon menjadi pengingat bahwa langit menyimpan cerita lintas zaman dan peradaban.

Jakarta – Hilirisasi sektor pertambangan diyakini menjadi jalan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan di daerah tertinggal.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya memastikan proses hilirisasi nikel sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

“Intinya saya mendukung hilirisasi, tapi harus memperhatikan lingkungan. Saya berharap pertumbuhan hilirisasi berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Sherly, industri pertambangan menyumbang sekitar 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Maluku Utara.

Namun, kontribusi hilirisasi nikel jauh lebih signifikan, mencapai 75 persen dari total pertumbuhan sektor tambang di provinsi tersebut.

“Pertumbuhan industri mining itu 50 persen dari GDP Maluku Utara. Tapi kenaikannya justru lebih besar, 75 persen itu berasal dari hilirisasi nikel,” tambahnya.

Sherly juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan tambang rakyat, asalkan dijalankan sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku.

“Saya mendukung tambang rakyat, tapi harus memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan prinsip keberlanjutan,” tegasnya.

Di Maluku Utara, kehadiran Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi simbol nyata dari percepatan hilirisasi nikel nasional.

Kawasan industri terpadu ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong hilirisasi tambang dan sawit, terutama di wilayah barat provinsi.

Menurutnya, hal ini akan meningkatkan nilai tambah SDA lokal serta menciptakan banyak lapangan kerja.

“Kalau hilirisasi bauksit, silika, dan sawit bisa diwujudkan di zona barat, maka nilai tambahnya sangat besar. Itu akan berdampak langsung ke pembangunan di 13 kabupaten dan satu kota,” jelas Agustiar.

Ia menekankan bahwa untuk mewujudkan hilirisasi dibutuhkan kesiapan kawasan industri dan dukungan semua pihak.

“Saya butuh dukungan masyarakat dan koordinasi dengan para bupati, agar hilirisasi ini benar-benar berjalan,” ujarnya.

Dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG).

Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al Idrus, menyebut hilirisasi sebagai bentuk keadilan ekonomi yang membuka ruang bagi UMKM dan generasi muda untuk terlibat dalam sektor strategis.

“Hilirisasi membuka banyak peluang kerja dan usaha baru di dalam negeri. Ini langkah berani yang berpihak kepada rakyat,” kata Said.

[edRW]

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong hilirisasi digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan industri pusat data.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pusat data merupakan infrastruktur vital dalam mendukung kedaulatan digital serta pengembangan sektor industri strategis.

“Saya lihat ini benar-benar suatu upaya anak bangsa, dimiliki 100 persen lokal, tapi dari sisi kualitas tidak kalah dengan pemain global. Infrastruktur data adalah data center,” ujarnya saat menghadiri peluncuran JK6 Data Center.

Menurut Anindya, pusat data seperti JK6 merupakan contoh konkret hilirisasi digital di Indonesia.

Ia menegaskan pentingnya menjadikan data sebagai aset strategis dan cerdas, dengan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi industri.

“Kita harus berpikir strategis dan intelligent. Artinya, selain strategis, kita juga harus menguasai teknologi, dan semua itu berawal dari pusat data,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar lebih banyak data asing disimpan di Indonesia, selama keamanan dan kerahasiaannya dapat terjamin.

“Kalau bisa, data-data luar negeri makin banyak disimpan di Indonesia. Tapi tentu keamanannya harus dijaga,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa JK6 merupakan salah satu fasilitas pusat data terbesar di Tanah Air, dengan kapasitas hingga 36 megawatt.

Ia mengapresiasi keterlibatan ribuan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur digital tersebut.

“Di balik bangunan ini ada semangat kolektif nasional. Lebih dari 3 juta jam kerja dan hampir 8.000 pekerja lokal berkontribusi membangunnya,” ungkap Meutya.

Di sisi lain, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut mendorong hilirisasi industri di kawasan perbatasan sebagai strategi memperkuat perekonomian lokal.

Deputi BNPP, Irjen Pol Edfrie R. Maith, menyatakan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata lokal menjadi fokus utama.

“Kami ingin industri pengolahan bisa tumbuh langsung di perbatasan, agar komoditas lokal seperti pertanian dan perikanan bernilai tambah,” katanya.

Maith juga menekankan perlunya investasi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses hilirisasi.

“Kalau hanya menjual bahan baku, memang cepat untung. Tapi kita kehilangan potensi besar dan rentan terhadap fluktuasi pasar,” jelasnya.

BNPP mencatat ekspor dari PLBN seperti Entikong, Badau, dan Aruk mencapai puluhan miliar rupiah, didominasi produk olahan perikanan, pertanian, dan UMKM.

[edRW]