Jakarta – Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi di tengah ketidakpastian global.

“Bantuan pangan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Targetnya sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan,” ujar Sarwo.

Sarwo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlangsungan pendapatan petani. Menurutnya, bantuan pangan tidak boleh menyebabkan harga gabah jatuh di tingkat produsen.

“Kepala Bapanas juga memberi perhatian agar harga di tingkat petani tidak terganggu oleh bantuan ini. Jadi program harus berjalan seimbang, masyarakat terbantu, petani juga tetap semangat menanam,” jelasnya.

Sarwo juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk menghindari distorsi harga di hulu. Ia menyebut bahwa saat ini pemerintah telah memahami pentingnya menjaga dua sisi sekaligus, yakni daya beli masyarakat dan keberlangsungan produksi pertanian.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa peluncuran stimulus ekonomi nasional, termasuk bantuan pangan, merupakan bagian dari paket kebijakan yang lebih luas untuk menopang konsumsi dalam negeri, terutama industri padat karya.

“Bagi Indonesia, kita melihat ke depan bagaimana menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Salah satunya dengan meluncurkan lima paket stimulus yang diharapkan dapat menjaga aktivitas industri dan mendorong konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah selaras dengan lebih dari 90 persen standar fiskal dan keuangan OECD. Bahkan, Indonesia bersama Jepang saat ini memimpin program kemitraan regional Asia Tenggara untuk OECD.

Sebagai bagian dari langkah konkret menjaga stabilitas pangan, Bapanas juga telah menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 3.666 kali hingga 2 Juni 2025. Rinciannya, 60 kali di tingkat pusat, 786 kali di 34 provinsi, dan 2.820 kali di 252 kabupaten/kota.

Sarwo menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini akan efektif bila dijalankan secara konsisten dan kolaboratif lintas sektor.

“Dengan sinergi yang kuat, kami yakin daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, harga tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu di tengah tantangan global,” pungkasnya.

Jakarta — Pemerintah memperkuat langkah pemulihan ekonomi nasional melalui peluncuran lima paket stimulus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2025. Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor-sektor riil yang terdampak penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada sektor padat karya, terutama yang terdampak oleh penurunan permintaan dari pasar Amerika Serikat. Stimulus ekonomi ini, menurut dia, menjadi instrumen untuk memastikan roda ekonomi terus bergerak di tengah ketidakpastian global.

“Lima paket stimulus ekonomi pada periode Juni–Juli 2025 ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang sektor-sektor padat karya yang terdampak penurunan ekspor, terutama ke Amerika Serikat,” kata Airlangga, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Ia menambahkan, langkah serupa juga ditempuh oleh sejumlah negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) guna melindungi konsumsi domestik.

“Sebagian besar negara OECD juga menyiapkan paket-paket kebijakan serupa untuk menjaga daya beli masyarakatnya,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, stimulus yang diberikan merupakan bagian dari strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada triwulan II tahun ini. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 5 persen.

“Stimulus ini ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2025 agar tetap berada di kisaran 5 persen,” kata Sri Mulyani.

Ia menilai, pertumbuhan yang terjaga akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga momentumnya dan stabilitas perekonomian tetap kuat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Menkeu.

Dari sisi pengamat, paket stimulus dinilai sebagai langkah yang tepat dan relevan. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa masyarakat rentan sangat membutuhkan dukungan fiskal dalam menghadapi tekanan biaya hidup.

“Stimulus ini sangat relevan, terutama untuk masyarakat rentan yang kesulitan menghadapi tekanan biaya hidup,” kata Trubus. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dalam menjaga konsumsi rumah tangga.

Kalangan pekerja juga menyambut positif kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menyebut bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600.000 per pekerja sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk keperluan sekolah anak.

“Belanja pekerja akan meningkat karena dapat BSU, meski tidak besar. Ini sesuai harapan pemerintah untuk mendongkrak daya beli,” ujar Timboel.

Kelima paket stimulus ekonomi mencakup berbagai bentuk bantuan langsung tunai, insentif fiskal, perluasan akses pembiayaan usaha, dan relaksasi pajak bagi sektor-sektor padat karya. Seluruh program diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung sektor riil nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat gejolak geopolitik dan pelemahan harga komoditas, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Alih-alih pasif, negara justru meluncurkan stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalurnya, khususnya pada kuartal II tahun 2025.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal negara, tetapi juga strategi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah menetapkan enam kebijakan utama yang menyasar konsumsi rakyat. Di antaranya adalah diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk jutaan penumpang, insentif PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi, serta pemotongan tarif kapal laut hingga 50 persen. Selain itu, jalan tol juga digratiskan secara terbatas selama masa liburan sekolah.

Pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan subsidi upah bagi para pekerja bergaji rendah serta memberikan bantuan pangan tambahan kepada lebih dari 18 juta keluarga prasejahtera. Seluruh program ini berlangsung dari Juni hingga akhir Juli 2025, dengan dana utama berasal dari APBN dan sebagian kecil dari kontribusi BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa stimulus ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga mendekati 5 persen pada kuartal II 2025. Ia menekankan pentingnya menyalurkan kekuatan APBN secara langsung ke masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan biaya hidup. Menurutnya, kebijakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab fiskal yang terukur dan berdampak nyata.

Dukungan dari sisi moneter pun tidak kalah kuat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen sebagai langkah mendorong penyaluran kredit dan konsumsi domestik. Ia menilai bahwa kebijakan ini tetap menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sembari merangsang pertumbuhan ekonomi. Kombinasi antara langkah fiskal dan moneter, menurut Perry, adalah strategi penting agar Indonesia tidak terjebak dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Dari kalangan analis, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa paket stimulus ini merupakan langkah awal yang cukup efektif untuk merangsang konsumsi. Namun, ia mengingatkan bahwa setelah stimulus ini selesai pada akhir Juli, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara, terutama untuk infrastruktur. Ia berpendapat bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pergerakan belanja negara di semester kedua.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tekanan terhadap daya beli masyarakat kian terasa akibat kenaikan biaya hidup. Karena itu, stimulus yang menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti transportasi, energi, dan pangan dipandang sangat tepat dan dibutuhkan.

Momentum peluncuran stimulus juga dianggap strategis karena bertepatan dengan libur sekolah dan Idul Adha—dua periode di mana konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Kebijakan ini tidak hanya menstimulasi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga membantu menurunkan beban biaya hidup bagi keluarga kecil dan pekerja rentan.

Lebih jauh, langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini menunjukkan sinergi kebijakan yang solid. Di satu sisi, fiskal digerakkan untuk menggerakkan konsumsi, dan di sisi lain, moneter dikelola untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Hingga Mei 2025, tingkat inflasi nasional tetap terkendali di bawah 3 persen dan cadangan devisa berada pada posisi yang cukup untuk menjaga ketahanan eksternal.

Meskipun tantangan global masih membayangi, kebijakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan tanggap. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan fiskal tidak hanya tercermin dalam angka-angka, tetapi dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Kebijakan ini juga membawa efek positif bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi rumah tangga, permintaan terhadap barang dan jasa UMKM pun diperkirakan meningkat, membuka ruang bagi percepatan pemulihan sektor informal.

Tidak hanya jangka pendek, keberanian pemerintah menggulirkan stimulus dalam masa sulit ini juga menunjukkan komitmen untuk menjaga momentum reformasi struktural. Keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan pelaku ekonomi riil menjadi pondasi penting bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan stimulus ini. Pemerintah pusat mendorong sinergi lintas level pemerintahan agar distribusi bantuan dan pelaksanaan insentif berjalan lancar hingga ke pelosok. Kolaborasi ini penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menerima manfaat kebijakan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang masih terdampak ketimpangan akses dan infrastruktur.

Para pelaku industri dan asosiasi pengusaha pun menyambut baik langkah pemerintah ini. Banyak yang menilai bahwa dengan meningkatnya daya beli masyarakat, aktivitas produksi dan distribusi barang akan ikut terdorong. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek berantai, mulai dari peningkatan omzet usaha hingga terbukanya kembali lapangan kerja. Di tengah perlambatan global, kebijakan seperti ini menjadi bukti bahwa optimisme masih bisa dibangun melalui kebijakan yang berpihak dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andhika Rachma *)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tekanan domestik, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli rakyat. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menghindari potensi gejolak sosial yang dapat timbul akibat meningkatnya tekanan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pemerintah menilai bahwa dalam situasi seperti saat ini, kebijakan yang responsif dan adaptif menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki kemampuan konsumsi yang memadai, sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi global yang masih bergejolak memberikan tekanan tersendiri terhadap perekonomian Indonesia. Konflik geopolitik yang terus berlangsung, perubahan iklim yang berdampak pada hasil pertanian, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Fluktuasi harga pangan dan energi menjadi tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Inflasi yang sempat menanjak, meskipun masih dalam kendali, tetap menjadi perhatian utama karena dampaknya sangat langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama dalam kelompok pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa stimulus yang disiapkan pemerintah berbasis konsumsi domestik, dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya tren konsumsi pasca-hari besar keagamaan.

Pemerintah menyadari bahwa dalam konteks tersebut, menjaga daya beli masyarakat bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menjadi isu sosial dan politik yang harus ditangani secara serius. Daya beli masyarakat merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa, maka aktivitas ekonomi akan terus bergerak, produksi akan tetap berjalan, lapangan kerja akan tersedia, dan pada akhirnya, stabilitas nasional dapat terjaga.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus ekonomi yang diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah bantuan sosial. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan pangan non-tunai terus diperkuat dan disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dalam rangka mengantisipasi kelompok rentan baru yang muncul akibat tekanan ekonomi pascapandemi dan gejolak harga.

Selain itu, subsidi tetap menjadi instrumen kebijakan fiskal yang signifikan. Pemerintah terus memberikan subsidi untuk energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, dan tarif listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi tersebut bertujuan menjaga agar biaya hidup tidak melonjak tajam dan tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah juga menempuh berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan, melalui operasi pasar, penguatan cadangan logistik pangan, serta kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan petani lokal.

Di sektor ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah (UKM), stimulus ekonomi juga diarahkan untuk menjaga produktivitas dan mendorong pemulihan usaha rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperluas dengan bunga rendah, bahkan sebagian disubsidi oleh pemerintah. Berbagai pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM juga dilakukan secara masif untuk memperkuat daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Program padat karya juga digencarkan di berbagai wilayah untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa dan kecamatan.

Upaya menjaga daya beli rakyat juga dibarengi dengan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah daerah didorong untuk proaktif dalam menyusun program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dengan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Selain itu, pemerintah pusat terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program stimulus yang berjalan agar dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengendalian inflasi. Dalam berbagai forum ekonomi nasional, pemerintah menegaskan bahwa pengendalian inflasi, terutama pada kelompok pangan, menjadi prioritas. Hal ini karena kenaikan harga pangan memiliki efek domino yang sangat besar terhadap daya beli masyarakat. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat dengan mandat yang lebih luas dan koordinasi lintas sektor yang lebih erat, agar langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan seluruh stimulus tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa menjaga daya beli rakyat bukan sekadar retorika, tetapi menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tahun-tahun penuh tantangan ke depan, kebijakan stimulus ekonomi akan terus menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan, mencegah kesenjangan, dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama pembangunan.

Dengan dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil, upaya menjaga daya beli rakyat diyakini akan memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

)* Pengamat isu strategis

Jakarta – Negara hadir dalam bentuk nyata ketika akses terhadap pendidikan tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau segelintir kalangan. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi cermin kepedulian negara terhadap masa depan anak bangsa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera atau daerah tertinggal.
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan 100 sekolah berasrama gratis setiap tahun, khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari lapisan ekonomi terbawah.

“Langkah ini tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang, tetapi juga menjadi strategi konkret untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.” ungkapnya

Presiden Prabowo menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang kesempatan yang tidak merata. Oleh sebab itu, membangun sistem pendidikan yang inklusif bukanlah pilihan, tapi kebutuhan mendesak bangsa.

“Perubahan besar hanya bisa tercapai dengan keberanian, kepemimpinan bersih, dan kemauan politik yang kuat,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah Presiden Prabowo untuk membangun 100 sekolah berasrama gratis per tahun adalah terobosan besar dalam sejarah pendidikan nasional. Ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret intervensi sosial dalam dunia pendidikan. Di tengah tantangan kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, antara kaya dan miskin, kehadiran sekolah ini memberikan harapan baru. Anak-anak yang sebelumnya terpaksa putus sekolah karena biaya, keterbatasan transportasi, atau minimnya fasilitas pendidikan di daerahnya, kini memiliki peluang untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang layak.

Disamping itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya soal akses pendidikan, tetapi bagian dari misi negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pak Presiden tidak ingin kalau orangtuanya kurang mampu, orangtuanya miskin, anaknya ikut miskin. Kedua, Pak Presiden ingin memuliakan orang-orang yang kurang mampu,” kata Agus Jabo.

Sekolah Rakyat diharapkan bisa berkembang di lebih banyak wilayah di Indonesia. Saat ini, sebagian besar sekolah serupa masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Dengan perluasan jangkauan dan penambahan kapasitas, maka lebih banyak anak bangsa yang dapat merasakan manfaat dari pendidikan gratis dan bermutu.

Jakarta – Dengan pendekatan inklusif, Sekolah Rakyat telah menjadi solusi nyata dalam mengatasi tantangan ketimpangan sosial dan Pendidikan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan Sekolah Rakyat tidak bisa dianggap remeh. Meskipun tidak memungut biaya, kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan setara dengan sekolah-sekolah unggulan.

“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan. Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ. Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah,” ujar Gus Ipul.

Karena pentingnya status sebagai sekolah unggulan, Gus Ipul kembali menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah alternatif, melainkan institusi pendidikan unggulan yang secara khusus dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tertinggal.

“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk kehadiran negara, bentuk pemihakan negara pada mereka yang selama ini tertinggal,” tuturnya.

Sisi unggulan ini salah satunya dapat ditinjau dari aspek kurikulum. Pendekatan yang digunakan Sekolah Rakyat berbasis pada potensi dan talenta anak.

“Sapi jangan disuruh terbang. Anak kita harus dibimbing sesuai talenta. Inilah beda Sekolah Rakyat. Sistemnya talent mapping, bukan kurikulum yang kaku,” kata Gus Ipul.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan dukungan atas pembangunan Sekolah Rakyat karena menjadi terobosan bagi pemerataan pendidikan di tanah air, khususnya agar pendidikan dapat diakses oleh masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.

“Semua biaya di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat,” kata Lalu.

Guna mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat mampu menciptakan pemerataan pendidikan, Lalu menilai Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Di daerah, dinas sosial juga harus bersinergi dengan dinas pendidikan dalam membantu mewujudkan rencana itu. Sinergi itu sangat penting karena Kemendikdasmen yang berpengalaman dalam memberikan layanan pendidikan,” katanya.

Lanjutnya, Lalu juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Sekolah Rakyat, karena kehadiran Sekolah Rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Mereka yang tidak mampu akan dididik dengan kualitas pendidikan yang baik. Para siswa yang mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan bisa mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka,” ujarnya. *

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu terobosan besar yang kini sedang diwujudkan adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebagai solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi kendala ekonomi dalam menempuh pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan pendekatan berbasis asrama atau boarding school, sekolah ini tidak hanya menghilangkan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan fasilitas penuh bagi peserta didik untuk belajar secara intensif dan terstruktur.

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pembangunan ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa.

Untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat tetap unggul, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Guru Penggerak (GKTPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa guru-guru yang akan mengajar merupakan lulusan terbaik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka akan direkrut sebagai guru ASN dengan skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sebanyak 1.514 guru ASN disiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar di 100 Sekolah Rakyat tahap awal. Sumber daya manusia ini dipilih secara ketat dari 59 ribu lulusan PPG fresh graduate, menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun sekolah, tetapi juga berfokus pada kualitas pendidikannya.

Dirjen Nunuk Suryani menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga kurikulum khusus yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Kurikulum ini dirancang adaptif, kontekstual, dan berfokus pada penguatan karakter serta kompetensi abad 21, termasuk literasi digital dan keterampilan hidup.

Sementara itu, proses seleksi kepala sekolah telah dilakukan lebih awal, dengan melibatkan guru-guru ASN yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan di sekolah reguler. Ini merupakan langkah strategis agar Sekolah Rakyat memiliki manajemen yang kuat sejak awal operasional.

Langkah nyata pemerintah juga terlihat dari kesiapan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat. Salah satu contoh sukses adalah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang dinilai sangat siap dalam memulai implementasi program ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, baru-baru ini meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng. Pihaknya menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten dan seluruh unsur Forkopimda yang mendukung penuh pembangunan ini.

Robben Rico mengatakan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah telah clear secara administrasi dan legalitas. Dengan sertifikat tanah yang sudah lengkap, proses pembangunan tinggal menunggu sinkronisasi perencanaan dengan Kementerian PUPR.

Tak hanya itu, Robben Rico menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Soppeng akan menjadi pionir dan percontohan bagi daerah lain. Targetnya, sekolah tersebut dapat mulai berjalan pada September tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan.

Kementerian Sosial telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rakyat.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan sinergi yang positif dalam mewujudkan cita-cita pendidikan inklusif di Indonesia.

Menurut Robben Rico, Kabupaten Soppeng merupakan contoh daerah yang kompak dan responsif dalam menyambut inisiatif pemerintah pusat. Dukungan ini akan menjadi faktor pembeda yang mempercepat realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah tersebut.

Program Sekolah Rakyat juga menyasar wilayah lain di Sulawesi Selatan, seperti Kota Makassar, Kabupaten Wajo, dan Bone. Rencana ekspansi ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar pilot project, tetapi sebuah gerakan nasional yang akan menjangkau seluruh penjuru negeri.

Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan empati sosial. Peserta didik akan tinggal dalam lingkungan asrama yang mendukung pembentukan karakter positif sejak dini.

Infrastruktur dan sarana penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, tempat ibadah, dan asrama akan dibangun dengan standar nasional. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan pengalaman belajar yang setara dengan sekolah unggulan lainnya.

Dengan pendekatan holistik ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan pendidikan yang selama ini menjadi perhatian. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, tetapi hak setiap anak bangsa tanpa terkecuali.

Keberadaan guru ASN dari lulusan PPG fresh graduate menambah optimisme. Mereka dikenal memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, dan telah mendapatkan pembekalan profesionalisme yang matang melalui pelatihan intensif.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan generasi muda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di era global.

Dengan segala upaya dan koordinasi lintas kementerian dan daerah, Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah serius menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa. Masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin cerah.

)* Penulis adalah mahasiswa Makassar tinggal di Jakarta

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama penuh yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di seluruh pelosok negeri. Dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, tanpa terkendala latar belakang ekonomi.

Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Inpres No. 8/2025 sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA/SMK secara gratis, tetapi juga mengintegrasikan pola hidup asrama yang mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pembinaan mental anak sejak dini. Di atas lahan seluas 5 hingga 8 hektare per lokasi, sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti laboratorium, sarana olahraga, ruang kelas multimedia, serta perangkat teknologi seperti iPad untuk setiap siswa.

Pembangunan Sekolah Rakyat dijalankan secara terstruktur dan melibatkan lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Satuan Tugas Sekolah Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 446/KPTS/M/2025. Satgas ini bertanggung jawab merancang, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan fisik di 100 lokasi sekolah hingga tahun 2029. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah bentuk nyata dukungan negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki fasilitas belajar yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan di kota besar.

Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama bekerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kolaborasi ini meliputi penyiapan formasi ASN guru dan tenaga kependidikan yang akan tinggal dan mendampingi siswa di lingkungan asrama. Kemendikbudristek sendiri telah menyiapkan lebih dari 4.500 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk diseleksi secara ketat sebagai calon pengajar yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Para guru akan tinggal bersama siswa dan menjalankan peran tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga pembina karakter dan pembimbing kehidupan sehari-hari.

Kementerian Sosial juga telah merancang sistem seleksi yang menyeluruh untuk menjaring siswa dari keluarga miskin ekstrem. Proses seleksi dimulai dengan verifikasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2. Setelah itu, calon siswa mengikuti serangkaian tes potensi akademik dan psikologis, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan. Seleksi dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas desa, dan dinas sosial, agar tepat sasaran dan adil. Diharapkan, siswa yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan dukungan negara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025, dengan 65 hingga 100 lokasi sekolah beroperasi pada tahap awal. Lokasi tersebut tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Setiap sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa, dengan skema boarding school penuh dari pagi hingga malam hari. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari seragam, alat tulis, tempat tinggal, hingga konsumsi harian. Skema ini diharapkan mampu membentuk lingkungan belajar yang optimal, setara, dan kondusif bagi anak-anak dari keluarga marginal.

Sebagai tokoh kunci program ini, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono tampil sebagai figur inspiratif yang berperan penting dalam mendorong Sekolah Rakyat sebagai strategi transformasi sosial. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat miskin. Agus Jabo juga menekankan bahwa program ini akan terus diawasi agar tidak menjadi ajang manipulasi data, dan benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara hadir secara penuh dalam membangun SDM unggul. Ia mengajak semua pihak, baik swasta maupun organisasi masyarakat sipil, untuk ikut serta mengawal dan mendukung pelaksanaan program. Dalam visi jangka panjang, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga arena pembentukan karakter, pemupukan semangat nasionalisme, dan pelecut prestasi anak-anak bangsa yang semula tak tersentuh layanan pendidikan.

Sebelumnya, Kepala BBPPKS Wilayah VI Maluku-Papua Kementerian Sosial (Kemensos) John H Mampioper menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat adalah inovasi pendidikan yang menjanjikan dalam menjawab ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, pendanaan APBN yang memadai, dan dukungan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan SDM unggul yang dapat direplikasi secara luas. Pemerataan pendidikan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas baru yang tengah dibangun dengan semangat keberpihakan dan keadilan sosial.

Pemerintah melalui Sekolah Rakyat kini tengah menulis babak baru dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional. Jika dilaksanakan secara konsisten dan diawasi dengan ketat, program ini berpotensi besar menjadi fondasi transformasi sosial dan ekonomi Indonesia. Pendidikan, yang dulu menjadi hak istimewa sebagian kecil masyarakat, kini benar-benar sedang dijadikan hak setiap anak bangsa tanpa kecuali.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga yang terlaksana di Papua dan Kabupaten Pesawaran, berlangsung dengan aman dan damai.

Bagaimana berlangsungnya pelaksanaan PSU tersebut menunjukkan betapa dewasanya penerapan nilai demokrasi pada masyarakat Tanah Air.

Keberhasilan pelaksanaan tersebut juga sekaligus menjadi bukti yang nyata bahwa sejatinya demokrasi di Indonesia semakin hari kian matang dan masyarakat telah mampu untuk menolak segala bentuk provokasi serta hoaks yang beredar di berbagai media sosial.

Mengenai hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa PSU di Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran berlangsung dengan tertib dan telah berhasil mencatatkan partisipasi yang tinggi.

“Seperti di Mahakam Ulu, sebanyak 20.941 pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan partisipasi mencapai 74,14 persen,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi penuh adanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk mulai dari penyelenggara hingga para pemilih.

“Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara dan pemilih yang telah memastikan proses ini berjalan kondusif,” tambah Mochammad Afifudin.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan rasa terima kasih atas adanya partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan PSU di berbagai daerah, khususnya Pilkada Pesawaran.

Menurutnya, keberhasilan dan kesuksesan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut sekaligus dapat mencerminkan adanya sisi kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi di Indonesia.

“Ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas daerah,” ucapnya.

Kapolda Lampung tersebut juga menegaskan pentingnya netralitas aparat.

“Netralitas anggota Polri adalah harga mati. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga marwah demokrasi agar tetap adil dan bermartabat,” tegas Helmy.

Di Papua, seruan damai datang dari tokoh agama Pastor Catto Mauri.

Ia mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati jernih dan menjauhi provokasi.

“Mari kita datang ke TPS pada 6 Agustus mendatang, berdoa agar Tuhan memberkati dan memberi hikmat serta akal budi yang sehat agar kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar hadir dalam hati kita,” ujarnya.

Pastor Mauri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan.

“Beda pilihan itu biasa, yang luar biasa adalah tetap bersatu dalam perbedaan. Mari kita jaga persaudaraan dan keutuhan Papua,” tutupnya.

Terima hasil pemungutan suara sebagai cermin kedewasaan berdemokrasi. Pilih damai, tolak hoaks dan provokasi. (*)

JAKARTA, – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia telah berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai pada berbagai prinsip demokrasi yang adil. Kesuksesan ini sekaligus menjadi suatu cerminan pada kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjawab adanya tantangan dalam proses demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan PSU juga turut serta membuktikan adanya perbaikan sistem yang terus berkembang di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat, menilai bahwa keberhasilan PSU sama sekali tidak bisa terlepas dari adanya dedikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan. Ia juga mengapresiasi betapa penuhnya integritas dari seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan PSU dalam menjalankan segala tugasnya.

“Dukungan kepada KPPS yang menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab membuat PSU berlangsung sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Menurut Yulianto, minimnya kendala dan tidak ditemukannya gangguan yang signifikan selama seluruh proses PSU berlangsung menjadi bukti nyata bahwa proses demokrasi di Indonesia sejatinya terus mengalami kemajuan.

Ia juga menekankan betapa pentingnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti Bawaslu serta kepolisian sebagai aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah di masing-masing daerah yang melangsungkan Pemungutan Suara Ulang.

Sementara itu, anggota KPU RI lainnya, Iffa Rosita, juga menyerukan kepada seluruh pasangan calon dan para pendukungnya agar tetap menerima apapun dan bagaimanapun hasil akhir PSU yang telah diumumkan secara resmi dengan tetap terbuka dan dewasa.

“Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” tegasnya usai menyaksikan rekapitulasi suara di Kabupaten Serang.

Iffa menambahkan, penyelenggara di seluruh daerah perlu berhati-hati dalam setiap tahapan rekapitulasi agar hasil PSU tidak lagi disengketakan serta berharap tidak ada lagi daerah yang kembali menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi.

“Serang jangan sampai ikut-ikutan,” ungkapnya mengingatkan.

Dukungan terhadap kedewasaan politik turut disampaikan Ketua PCNU Kutai Kartanegara, KH. Muhammad Askin. Ia menegaskan pentingnya merawat ukhuwah dan menyatukan kembali langkah masyarakat pasca kontestasi politik serta menyerukan pentingnya mengutamakan persatuan demi stabilitas daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, menjunjung tinggi demokrasi, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok,” serunya.