Oleh : Ricky Rinaldi )*

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat gejolak geopolitik dan pelemahan harga komoditas, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Alih-alih pasif, negara justru meluncurkan stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalurnya, khususnya pada kuartal II tahun 2025.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal negara, tetapi juga strategi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah menetapkan enam kebijakan utama yang menyasar konsumsi rakyat. Di antaranya adalah diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk jutaan penumpang, insentif PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi, serta pemotongan tarif kapal laut hingga 50 persen. Selain itu, jalan tol juga digratiskan secara terbatas selama masa liburan sekolah.

Pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan subsidi upah bagi para pekerja bergaji rendah serta memberikan bantuan pangan tambahan kepada lebih dari 18 juta keluarga prasejahtera. Seluruh program ini berlangsung dari Juni hingga akhir Juli 2025, dengan dana utama berasal dari APBN dan sebagian kecil dari kontribusi BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa stimulus ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga mendekati 5 persen pada kuartal II 2025. Ia menekankan pentingnya menyalurkan kekuatan APBN secara langsung ke masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan biaya hidup. Menurutnya, kebijakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab fiskal yang terukur dan berdampak nyata.

Dukungan dari sisi moneter pun tidak kalah kuat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen sebagai langkah mendorong penyaluran kredit dan konsumsi domestik. Ia menilai bahwa kebijakan ini tetap menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sembari merangsang pertumbuhan ekonomi. Kombinasi antara langkah fiskal dan moneter, menurut Perry, adalah strategi penting agar Indonesia tidak terjebak dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Dari kalangan analis, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa paket stimulus ini merupakan langkah awal yang cukup efektif untuk merangsang konsumsi. Namun, ia mengingatkan bahwa setelah stimulus ini selesai pada akhir Juli, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara, terutama untuk infrastruktur. Ia berpendapat bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pergerakan belanja negara di semester kedua.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tekanan terhadap daya beli masyarakat kian terasa akibat kenaikan biaya hidup. Karena itu, stimulus yang menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti transportasi, energi, dan pangan dipandang sangat tepat dan dibutuhkan.

Momentum peluncuran stimulus juga dianggap strategis karena bertepatan dengan libur sekolah dan Idul Adha—dua periode di mana konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Kebijakan ini tidak hanya menstimulasi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga membantu menurunkan beban biaya hidup bagi keluarga kecil dan pekerja rentan.

Lebih jauh, langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini menunjukkan sinergi kebijakan yang solid. Di satu sisi, fiskal digerakkan untuk menggerakkan konsumsi, dan di sisi lain, moneter dikelola untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Hingga Mei 2025, tingkat inflasi nasional tetap terkendali di bawah 3 persen dan cadangan devisa berada pada posisi yang cukup untuk menjaga ketahanan eksternal.

Meskipun tantangan global masih membayangi, kebijakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan tanggap. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan fiskal tidak hanya tercermin dalam angka-angka, tetapi dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Kebijakan ini juga membawa efek positif bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi rumah tangga, permintaan terhadap barang dan jasa UMKM pun diperkirakan meningkat, membuka ruang bagi percepatan pemulihan sektor informal.

Tidak hanya jangka pendek, keberanian pemerintah menggulirkan stimulus dalam masa sulit ini juga menunjukkan komitmen untuk menjaga momentum reformasi struktural. Keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan pelaku ekonomi riil menjadi pondasi penting bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan stimulus ini. Pemerintah pusat mendorong sinergi lintas level pemerintahan agar distribusi bantuan dan pelaksanaan insentif berjalan lancar hingga ke pelosok. Kolaborasi ini penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menerima manfaat kebijakan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang masih terdampak ketimpangan akses dan infrastruktur.

Para pelaku industri dan asosiasi pengusaha pun menyambut baik langkah pemerintah ini. Banyak yang menilai bahwa dengan meningkatnya daya beli masyarakat, aktivitas produksi dan distribusi barang akan ikut terdorong. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek berantai, mulai dari peningkatan omzet usaha hingga terbukanya kembali lapangan kerja. Di tengah perlambatan global, kebijakan seperti ini menjadi bukti bahwa optimisme masih bisa dibangun melalui kebijakan yang berpihak dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andhika Rachma *)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tekanan domestik, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli rakyat. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menghindari potensi gejolak sosial yang dapat timbul akibat meningkatnya tekanan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pemerintah menilai bahwa dalam situasi seperti saat ini, kebijakan yang responsif dan adaptif menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki kemampuan konsumsi yang memadai, sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi global yang masih bergejolak memberikan tekanan tersendiri terhadap perekonomian Indonesia. Konflik geopolitik yang terus berlangsung, perubahan iklim yang berdampak pada hasil pertanian, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Fluktuasi harga pangan dan energi menjadi tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Inflasi yang sempat menanjak, meskipun masih dalam kendali, tetap menjadi perhatian utama karena dampaknya sangat langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama dalam kelompok pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa stimulus yang disiapkan pemerintah berbasis konsumsi domestik, dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya tren konsumsi pasca-hari besar keagamaan.

Pemerintah menyadari bahwa dalam konteks tersebut, menjaga daya beli masyarakat bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menjadi isu sosial dan politik yang harus ditangani secara serius. Daya beli masyarakat merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa, maka aktivitas ekonomi akan terus bergerak, produksi akan tetap berjalan, lapangan kerja akan tersedia, dan pada akhirnya, stabilitas nasional dapat terjaga.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus ekonomi yang diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah bantuan sosial. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan pangan non-tunai terus diperkuat dan disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dalam rangka mengantisipasi kelompok rentan baru yang muncul akibat tekanan ekonomi pascapandemi dan gejolak harga.

Selain itu, subsidi tetap menjadi instrumen kebijakan fiskal yang signifikan. Pemerintah terus memberikan subsidi untuk energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, dan tarif listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi tersebut bertujuan menjaga agar biaya hidup tidak melonjak tajam dan tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah juga menempuh berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan, melalui operasi pasar, penguatan cadangan logistik pangan, serta kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan petani lokal.

Di sektor ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah (UKM), stimulus ekonomi juga diarahkan untuk menjaga produktivitas dan mendorong pemulihan usaha rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperluas dengan bunga rendah, bahkan sebagian disubsidi oleh pemerintah. Berbagai pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM juga dilakukan secara masif untuk memperkuat daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Program padat karya juga digencarkan di berbagai wilayah untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa dan kecamatan.

Upaya menjaga daya beli rakyat juga dibarengi dengan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah daerah didorong untuk proaktif dalam menyusun program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dengan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Selain itu, pemerintah pusat terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program stimulus yang berjalan agar dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengendalian inflasi. Dalam berbagai forum ekonomi nasional, pemerintah menegaskan bahwa pengendalian inflasi, terutama pada kelompok pangan, menjadi prioritas. Hal ini karena kenaikan harga pangan memiliki efek domino yang sangat besar terhadap daya beli masyarakat. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat dengan mandat yang lebih luas dan koordinasi lintas sektor yang lebih erat, agar langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan seluruh stimulus tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa menjaga daya beli rakyat bukan sekadar retorika, tetapi menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tahun-tahun penuh tantangan ke depan, kebijakan stimulus ekonomi akan terus menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan, mencegah kesenjangan, dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama pembangunan.

Dengan dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil, upaya menjaga daya beli rakyat diyakini akan memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

)* Pengamat isu strategis

Jakarta – Negara hadir dalam bentuk nyata ketika akses terhadap pendidikan tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau segelintir kalangan. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi cermin kepedulian negara terhadap masa depan anak bangsa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera atau daerah tertinggal.
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan 100 sekolah berasrama gratis setiap tahun, khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari lapisan ekonomi terbawah.

“Langkah ini tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang, tetapi juga menjadi strategi konkret untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.” ungkapnya

Presiden Prabowo menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang kesempatan yang tidak merata. Oleh sebab itu, membangun sistem pendidikan yang inklusif bukanlah pilihan, tapi kebutuhan mendesak bangsa.

“Perubahan besar hanya bisa tercapai dengan keberanian, kepemimpinan bersih, dan kemauan politik yang kuat,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah Presiden Prabowo untuk membangun 100 sekolah berasrama gratis per tahun adalah terobosan besar dalam sejarah pendidikan nasional. Ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret intervensi sosial dalam dunia pendidikan. Di tengah tantangan kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, antara kaya dan miskin, kehadiran sekolah ini memberikan harapan baru. Anak-anak yang sebelumnya terpaksa putus sekolah karena biaya, keterbatasan transportasi, atau minimnya fasilitas pendidikan di daerahnya, kini memiliki peluang untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang layak.

Disamping itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya soal akses pendidikan, tetapi bagian dari misi negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pak Presiden tidak ingin kalau orangtuanya kurang mampu, orangtuanya miskin, anaknya ikut miskin. Kedua, Pak Presiden ingin memuliakan orang-orang yang kurang mampu,” kata Agus Jabo.

Sekolah Rakyat diharapkan bisa berkembang di lebih banyak wilayah di Indonesia. Saat ini, sebagian besar sekolah serupa masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Dengan perluasan jangkauan dan penambahan kapasitas, maka lebih banyak anak bangsa yang dapat merasakan manfaat dari pendidikan gratis dan bermutu.

Jakarta – Dengan pendekatan inklusif, Sekolah Rakyat telah menjadi solusi nyata dalam mengatasi tantangan ketimpangan sosial dan Pendidikan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan Sekolah Rakyat tidak bisa dianggap remeh. Meskipun tidak memungut biaya, kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan setara dengan sekolah-sekolah unggulan.

“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan. Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ. Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah,” ujar Gus Ipul.

Karena pentingnya status sebagai sekolah unggulan, Gus Ipul kembali menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah alternatif, melainkan institusi pendidikan unggulan yang secara khusus dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tertinggal.

“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk kehadiran negara, bentuk pemihakan negara pada mereka yang selama ini tertinggal,” tuturnya.

Sisi unggulan ini salah satunya dapat ditinjau dari aspek kurikulum. Pendekatan yang digunakan Sekolah Rakyat berbasis pada potensi dan talenta anak.

“Sapi jangan disuruh terbang. Anak kita harus dibimbing sesuai talenta. Inilah beda Sekolah Rakyat. Sistemnya talent mapping, bukan kurikulum yang kaku,” kata Gus Ipul.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan dukungan atas pembangunan Sekolah Rakyat karena menjadi terobosan bagi pemerataan pendidikan di tanah air, khususnya agar pendidikan dapat diakses oleh masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.

“Semua biaya di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat,” kata Lalu.

Guna mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat mampu menciptakan pemerataan pendidikan, Lalu menilai Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Di daerah, dinas sosial juga harus bersinergi dengan dinas pendidikan dalam membantu mewujudkan rencana itu. Sinergi itu sangat penting karena Kemendikdasmen yang berpengalaman dalam memberikan layanan pendidikan,” katanya.

Lanjutnya, Lalu juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Sekolah Rakyat, karena kehadiran Sekolah Rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Mereka yang tidak mampu akan dididik dengan kualitas pendidikan yang baik. Para siswa yang mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan bisa mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka,” ujarnya. *

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu terobosan besar yang kini sedang diwujudkan adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebagai solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi kendala ekonomi dalam menempuh pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan pendekatan berbasis asrama atau boarding school, sekolah ini tidak hanya menghilangkan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan fasilitas penuh bagi peserta didik untuk belajar secara intensif dan terstruktur.

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pembangunan ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa.

Untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat tetap unggul, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Guru Penggerak (GKTPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa guru-guru yang akan mengajar merupakan lulusan terbaik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka akan direkrut sebagai guru ASN dengan skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sebanyak 1.514 guru ASN disiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar di 100 Sekolah Rakyat tahap awal. Sumber daya manusia ini dipilih secara ketat dari 59 ribu lulusan PPG fresh graduate, menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun sekolah, tetapi juga berfokus pada kualitas pendidikannya.

Dirjen Nunuk Suryani menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga kurikulum khusus yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Kurikulum ini dirancang adaptif, kontekstual, dan berfokus pada penguatan karakter serta kompetensi abad 21, termasuk literasi digital dan keterampilan hidup.

Sementara itu, proses seleksi kepala sekolah telah dilakukan lebih awal, dengan melibatkan guru-guru ASN yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan di sekolah reguler. Ini merupakan langkah strategis agar Sekolah Rakyat memiliki manajemen yang kuat sejak awal operasional.

Langkah nyata pemerintah juga terlihat dari kesiapan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat. Salah satu contoh sukses adalah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang dinilai sangat siap dalam memulai implementasi program ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, baru-baru ini meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng. Pihaknya menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten dan seluruh unsur Forkopimda yang mendukung penuh pembangunan ini.

Robben Rico mengatakan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah telah clear secara administrasi dan legalitas. Dengan sertifikat tanah yang sudah lengkap, proses pembangunan tinggal menunggu sinkronisasi perencanaan dengan Kementerian PUPR.

Tak hanya itu, Robben Rico menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Soppeng akan menjadi pionir dan percontohan bagi daerah lain. Targetnya, sekolah tersebut dapat mulai berjalan pada September tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan.

Kementerian Sosial telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rakyat.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan sinergi yang positif dalam mewujudkan cita-cita pendidikan inklusif di Indonesia.

Menurut Robben Rico, Kabupaten Soppeng merupakan contoh daerah yang kompak dan responsif dalam menyambut inisiatif pemerintah pusat. Dukungan ini akan menjadi faktor pembeda yang mempercepat realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah tersebut.

Program Sekolah Rakyat juga menyasar wilayah lain di Sulawesi Selatan, seperti Kota Makassar, Kabupaten Wajo, dan Bone. Rencana ekspansi ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar pilot project, tetapi sebuah gerakan nasional yang akan menjangkau seluruh penjuru negeri.

Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan empati sosial. Peserta didik akan tinggal dalam lingkungan asrama yang mendukung pembentukan karakter positif sejak dini.

Infrastruktur dan sarana penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, tempat ibadah, dan asrama akan dibangun dengan standar nasional. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan pengalaman belajar yang setara dengan sekolah unggulan lainnya.

Dengan pendekatan holistik ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan pendidikan yang selama ini menjadi perhatian. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, tetapi hak setiap anak bangsa tanpa terkecuali.

Keberadaan guru ASN dari lulusan PPG fresh graduate menambah optimisme. Mereka dikenal memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, dan telah mendapatkan pembekalan profesionalisme yang matang melalui pelatihan intensif.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan generasi muda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di era global.

Dengan segala upaya dan koordinasi lintas kementerian dan daerah, Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah serius menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa. Masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin cerah.

)* Penulis adalah mahasiswa Makassar tinggal di Jakarta

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama penuh yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di seluruh pelosok negeri. Dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, tanpa terkendala latar belakang ekonomi.

Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Inpres No. 8/2025 sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA/SMK secara gratis, tetapi juga mengintegrasikan pola hidup asrama yang mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pembinaan mental anak sejak dini. Di atas lahan seluas 5 hingga 8 hektare per lokasi, sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti laboratorium, sarana olahraga, ruang kelas multimedia, serta perangkat teknologi seperti iPad untuk setiap siswa.

Pembangunan Sekolah Rakyat dijalankan secara terstruktur dan melibatkan lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Satuan Tugas Sekolah Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 446/KPTS/M/2025. Satgas ini bertanggung jawab merancang, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan fisik di 100 lokasi sekolah hingga tahun 2029. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah bentuk nyata dukungan negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki fasilitas belajar yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan di kota besar.

Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama bekerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kolaborasi ini meliputi penyiapan formasi ASN guru dan tenaga kependidikan yang akan tinggal dan mendampingi siswa di lingkungan asrama. Kemendikbudristek sendiri telah menyiapkan lebih dari 4.500 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk diseleksi secara ketat sebagai calon pengajar yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Para guru akan tinggal bersama siswa dan menjalankan peran tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga pembina karakter dan pembimbing kehidupan sehari-hari.

Kementerian Sosial juga telah merancang sistem seleksi yang menyeluruh untuk menjaring siswa dari keluarga miskin ekstrem. Proses seleksi dimulai dengan verifikasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2. Setelah itu, calon siswa mengikuti serangkaian tes potensi akademik dan psikologis, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan. Seleksi dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas desa, dan dinas sosial, agar tepat sasaran dan adil. Diharapkan, siswa yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan dukungan negara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025, dengan 65 hingga 100 lokasi sekolah beroperasi pada tahap awal. Lokasi tersebut tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Setiap sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa, dengan skema boarding school penuh dari pagi hingga malam hari. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari seragam, alat tulis, tempat tinggal, hingga konsumsi harian. Skema ini diharapkan mampu membentuk lingkungan belajar yang optimal, setara, dan kondusif bagi anak-anak dari keluarga marginal.

Sebagai tokoh kunci program ini, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono tampil sebagai figur inspiratif yang berperan penting dalam mendorong Sekolah Rakyat sebagai strategi transformasi sosial. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat miskin. Agus Jabo juga menekankan bahwa program ini akan terus diawasi agar tidak menjadi ajang manipulasi data, dan benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara hadir secara penuh dalam membangun SDM unggul. Ia mengajak semua pihak, baik swasta maupun organisasi masyarakat sipil, untuk ikut serta mengawal dan mendukung pelaksanaan program. Dalam visi jangka panjang, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga arena pembentukan karakter, pemupukan semangat nasionalisme, dan pelecut prestasi anak-anak bangsa yang semula tak tersentuh layanan pendidikan.

Sebelumnya, Kepala BBPPKS Wilayah VI Maluku-Papua Kementerian Sosial (Kemensos) John H Mampioper menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat adalah inovasi pendidikan yang menjanjikan dalam menjawab ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, pendanaan APBN yang memadai, dan dukungan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan SDM unggul yang dapat direplikasi secara luas. Pemerataan pendidikan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas baru yang tengah dibangun dengan semangat keberpihakan dan keadilan sosial.

Pemerintah melalui Sekolah Rakyat kini tengah menulis babak baru dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional. Jika dilaksanakan secara konsisten dan diawasi dengan ketat, program ini berpotensi besar menjadi fondasi transformasi sosial dan ekonomi Indonesia. Pendidikan, yang dulu menjadi hak istimewa sebagian kecil masyarakat, kini benar-benar sedang dijadikan hak setiap anak bangsa tanpa kecuali.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga yang terlaksana di Papua dan Kabupaten Pesawaran, berlangsung dengan aman dan damai.

Bagaimana berlangsungnya pelaksanaan PSU tersebut menunjukkan betapa dewasanya penerapan nilai demokrasi pada masyarakat Tanah Air.

Keberhasilan pelaksanaan tersebut juga sekaligus menjadi bukti yang nyata bahwa sejatinya demokrasi di Indonesia semakin hari kian matang dan masyarakat telah mampu untuk menolak segala bentuk provokasi serta hoaks yang beredar di berbagai media sosial.

Mengenai hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa PSU di Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran berlangsung dengan tertib dan telah berhasil mencatatkan partisipasi yang tinggi.

“Seperti di Mahakam Ulu, sebanyak 20.941 pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan partisipasi mencapai 74,14 persen,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi penuh adanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk mulai dari penyelenggara hingga para pemilih.

“Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara dan pemilih yang telah memastikan proses ini berjalan kondusif,” tambah Mochammad Afifudin.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan rasa terima kasih atas adanya partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan PSU di berbagai daerah, khususnya Pilkada Pesawaran.

Menurutnya, keberhasilan dan kesuksesan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut sekaligus dapat mencerminkan adanya sisi kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi di Indonesia.

“Ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas daerah,” ucapnya.

Kapolda Lampung tersebut juga menegaskan pentingnya netralitas aparat.

“Netralitas anggota Polri adalah harga mati. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga marwah demokrasi agar tetap adil dan bermartabat,” tegas Helmy.

Di Papua, seruan damai datang dari tokoh agama Pastor Catto Mauri.

Ia mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati jernih dan menjauhi provokasi.

“Mari kita datang ke TPS pada 6 Agustus mendatang, berdoa agar Tuhan memberkati dan memberi hikmat serta akal budi yang sehat agar kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar hadir dalam hati kita,” ujarnya.

Pastor Mauri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan.

“Beda pilihan itu biasa, yang luar biasa adalah tetap bersatu dalam perbedaan. Mari kita jaga persaudaraan dan keutuhan Papua,” tutupnya.

Terima hasil pemungutan suara sebagai cermin kedewasaan berdemokrasi. Pilih damai, tolak hoaks dan provokasi. (*)

JAKARTA, – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia telah berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai pada berbagai prinsip demokrasi yang adil. Kesuksesan ini sekaligus menjadi suatu cerminan pada kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjawab adanya tantangan dalam proses demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan PSU juga turut serta membuktikan adanya perbaikan sistem yang terus berkembang di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat, menilai bahwa keberhasilan PSU sama sekali tidak bisa terlepas dari adanya dedikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan. Ia juga mengapresiasi betapa penuhnya integritas dari seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan PSU dalam menjalankan segala tugasnya.

“Dukungan kepada KPPS yang menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab membuat PSU berlangsung sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Menurut Yulianto, minimnya kendala dan tidak ditemukannya gangguan yang signifikan selama seluruh proses PSU berlangsung menjadi bukti nyata bahwa proses demokrasi di Indonesia sejatinya terus mengalami kemajuan.

Ia juga menekankan betapa pentingnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti Bawaslu serta kepolisian sebagai aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah di masing-masing daerah yang melangsungkan Pemungutan Suara Ulang.

Sementara itu, anggota KPU RI lainnya, Iffa Rosita, juga menyerukan kepada seluruh pasangan calon dan para pendukungnya agar tetap menerima apapun dan bagaimanapun hasil akhir PSU yang telah diumumkan secara resmi dengan tetap terbuka dan dewasa.

“Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” tegasnya usai menyaksikan rekapitulasi suara di Kabupaten Serang.

Iffa menambahkan, penyelenggara di seluruh daerah perlu berhati-hati dalam setiap tahapan rekapitulasi agar hasil PSU tidak lagi disengketakan serta berharap tidak ada lagi daerah yang kembali menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi.

“Serang jangan sampai ikut-ikutan,” ungkapnya mengingatkan.

Dukungan terhadap kedewasaan politik turut disampaikan Ketua PCNU Kutai Kartanegara, KH. Muhammad Askin. Ia menegaskan pentingnya merawat ukhuwah dan menyatukan kembali langkah masyarakat pasca kontestasi politik serta menyerukan pentingnya mengutamakan persatuan demi stabilitas daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, menjunjung tinggi demokrasi, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok,” serunya.

Oleh: Reni Kartikasari )*

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia sekaligus mencerminkan keberhasilan kolektif seluruh masyarakat dalam menjaga marwah demokrasi di negeri ini.

Salah satu potret yang paling menonjol hadir dari Kabupaten Pesawaran yang berhasil menyelenggarakan PSU dengan aman, tertib, dan penuh kedewasaan politik. Proses ini tidak hanya menunjukkan adanya kematangan dari para pemilih saja, tetapi juga sekaligus menegaskan betapa pentingnya untuk senantiasa menghormati apapun dan bagaimanapun hasil akhir pemilihan yang sudah ditetapkan secara resmi sebagai bagian bentuk tanggung jawab berdemokrasi.

Terkait pelaksanaan PSU, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi seluruh masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan PSU yang berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Dengan sebanyak 759 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar hingga di 148 desa, seluruh masyarakat telah menunjukkan bagaimana kedisiplinan dan ketenangan yang luar biasa selama proses PSU tersebut berlangsung. Kapolda menilai keberhasilan itu sebagai salah satu fondasi yang penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Kepolisian menaruh komitmen yang kuat dalam menjaga netralitas dan profesionalisme seluruh jajarannya selama segenap tahapan PSU berlangsung. Helmy menegaskan bahwa netralitas aparat keamanan merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar, menjadi bagian dari upaya memastikan proses demokrasi berlangsung jujur dan adil. Menurutnya, keberhasilan PSU tidak hanya tercermin dari kelancaran teknis, tetapi juga dari terjaganya kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan aparat pengamanan.

Polda Lampung tidak hanya fokus pada pengamanan selama pemungutan suara berlangsung, tetapi juga terus mengawal tahapan berikutnya hingga hasil akhir ditetapkan. Bagi Helmy, keberlanjutan keamanan pasca pemungutan suara sangat krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi provokatif atau klaim kemenangan sepihak. Ia memandang bahwa peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi tetap damai menjadi kunci utama dalam memperkuat tatanan demokrasi lokal.

Pelaksanaan PSU di berbagai daerah memang menjadi ujian integritas, bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi seluruh warga negara. Di Kota Palopo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan turut mengapresiasi jalannya PSU yang berjalan secara tertib, transparan, dan demokratis. Anggota Bawaslu Saiful Jihad menyoroti kerja keras seluruh pihak, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat, yang telah turut memastikan jalannya PSU berlangsung damai.

Menurut Saiful, keberhasilan PSU di Palopo menunjukkan bagaimana demokrasi tidak sekadar menjadi rutinitas lima tahunan, melainkan sarana perwujudan kedaulatan rakyat secara substantif.

Ia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen sentral yang menentukan kualitas pemilu. Bagi Bawaslu, kerja pengawasan tidak berhenti pada hari pemungutan, tetapi terus berlanjut hingga semua tahapan dituntaskan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas proses.

Di tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengambil pelajaran penting dari pelaksanaan PSU di sebelas daerah. Anggota KPU Iffa Rosita menilai PSU sebagai refleksi konsolidasi demokrasi yang sedang tumbuh dan terus diperkuat.

Ia mendorong semua pasangan calon dan pendukungnya untuk menerima hasil PSU dengan jiwa besar. Bagi Iffa, sikap legawa terhadap hasil pemilihan menjadi ukuran kedewasaan berpolitik sekaligus wujud kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Iffa juga menekankan pentingnya kehati-hatian dan integritas dalam proses rekapitulasi suara. Ia mengingatkan agar setiap daerah penyelenggara PSU, termasuk Kabupaten Serang yang juga menggelar pemilihan ulang, menghindari tindakan gegabah yang dapat berujung pada sengketa hukum.

Dalam pengamatan KPU, tujuh dari sebelas daerah penyelenggara PSU kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggara untuk menjaga kredibilitas dan transparansi agar hasil akhir tidak menjadi pemicu konflik lanjutan.

KPU melihat bahwa penyelenggaraan PSU secara aman dan damai tidak hanya memberi legitimasi pada hasil yang diperoleh, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketika seluruh pihak bersedia menerima hasil pemungutan suara secara lapang dada, maka proses demokrasi telah menjalankan fungsinya secara utuh—yakni memilih pemimpin melalui mekanisme yang adil, terbuka, dan bermartabat.

Keberhasilan pelaksanaan PSU di Pesawaran, Palopo, hingga Serang menjadi gambaran bahwa demokrasi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat, sepanjang seluruh elemen masyarakat mampu bersikap dewasa dan menjunjung tinggi etika politik.

Ketika semua pihak menunjukkan kematangan dalam menyikapi hasil pemungutan suara, maka pemilu tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana membangun masa depan bersama.

Dalam konteks tersebut, apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada masyarakat, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan semua pihak yang telah bekerja dengan dedikasi penuh untuk memastikan PSU berjalan sesuai harapan. Demokrasi yang sehat tidak hanya dinilai dari seberapa banyak suara yang terkumpul, tetapi dari bagaimana hasilnya diterima dengan penuh tanggung jawab.

Menerima hasil PSU bukan tanda kekalahan atau kemenangan semata, melainkan bagian dari perwujudan kedewasaan kolektif dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam proses seperti inilah, makna sejati pemilu sebagai instrumen legitimasi kekuasaan benar-benar dapat dirasakan, bukan hanya oleh peserta, tetapi oleh seluruh rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. (*)

)* Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh: Fajar Dwi Santoso )*

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang berlangsung di Kabupaten Pesawaran pada 24 Mei 2025 lalu, menandai bagaimana fase penting dalam perjalanan demokrasi lokal selama ini.

Momentum tersebut tidak hanya mencerminkan adanya pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh warga di Tanah Air, tetapi juga sekaligus menjadi ajang pembuktian atas kematangan politik dan kebesaran hati yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menjaga stabilitas sosial.

Proses yang berjalan damai dan tertib selama pelaksanaan PSU memang layak untuk diapresiasi, namun tantangan utama dalam mewujudkan seluruh hal tersebut justru hadir pasca pencoblosan: yakni berkaitan dengan bagaimana menjaga kondusivitas serta menghormati apapun dan bagaimanapun hasil akhir yang telah diumumkan secara resmi tanpa tergelincir dalam polarisasi.

Tokoh masyarakat Pesawaran sekaligus Ketua Harian Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Erlan Syofandi Gelar Suntan Penatih, memandang pelaksanaan PSU sebagai panggung kedewasaan dalam berpolitik. Ia menyoroti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang menjadi perhatian luas, sehingga pelaksanaan di lapangan harus mencerminkan transparansi dan integritas yang tinggi. Dirinya mendorong keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan iklim yang damai serta menjunjung etika demokrasi.

Bagi Erlan, PSU tidak sekadar soal memilih pemimpin. Di dalamnya terkandung tanggung jawab kolektif untuk membuktikan bahwa warga Pesawaran mampu menjalankan demokrasi secara bermartabat.

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Informasi yang bias dan tidak jelas sumbernya bisa menjadi pemicu konflik horizontal jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, selektivitas dalam menyerap informasi merupakan benteng utama dalam meredam gesekan sosial.

Sebagai tokoh adat, Erlan menegaskan komitmen MPAL untuk menjadi penengah bila muncul potensi konflik di lapangan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif pemilih sebagai indikator kualitas demokrasi.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin kuat legitimasi hasil pemilihan tersebut. Ia mendorong warga untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana, memilih figur yang memiliki visi dan integritas demi kemajuan Bumi Andan Jejama. Tak kalah penting, ia mengingatkan para calon untuk menunaikan amanah ketika dipercaya memimpin, serta tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Pesan senada disampaikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang memberikan apresiasi terhadap situasi aman selama proses PSU berlangsung. Ia melihat keterlibatan aktif masyarakat dan kerja sama antarinstansi sebagai faktor penentu kesuksesan pemilu ulang tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam merespons dinamika politik. Dalam pandangannya, demokrasi yang sehat harus dilandasi oleh ketenangan, bukan reaktivitas emosional.

Helmy juga mengingatkan pentingnya menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak terpancing oleh informasi yang belum final. Ia menilai bahwa euforia berlebihan dari pihak pendukung calon dapat menimbulkan ketegangan sosial yang tidak perlu. Dirinya menegaskan bahwa kemenangan sejati dalam demokrasi adalah ketika masyarakat tetap bersatu dan tidak terpecah karena perbedaan pilihan politik.

Salah satu komitmen utama kepolisian dalam pelaksanaan PSU adalah menjaga netralitas. Hal tersebut menurut Kapolda adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Netralitas aparat menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan pemilu. Jika terdapat sengketa atau perbedaan pendapat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum yang telah tersedia, bukan dengan tindakan sepihak di ruang publik.

Secara nasional, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo, dan Kabupaten Mahakam Ulu berjalan lancar dan menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang menggembirakan. Pelaksanaan di Pesawaran mencatat kehadiran 223.047 pemilih atau sekitar 63,76 persen, menunjukkan animo publik yang tinggi terhadap perbaikan proses demokrasi.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PSU merupakan buah dari sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, peserta pemilu, dan warga pemilih. Ia menegaskan bahwa seluruh TPS telah menyelesaikan proses pencoblosan dengan pengawasan ketat serta telah mengirimkan formulir C-hasil untuk selanjutnya direkapitulasi secara berjenjang. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

KPU juga menyampaikan bahwa PSU merupakan bentuk konkret dari komitmen terhadap supremasi hukum dan integritas demokrasi. Dengan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara profesional, KPU berharap dapat memperkuat legitimasi dan kualitas hasil pemilihan. Situasi yang aman dan partisipatif di Pesawaran memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia mampu merespons dinamika politik dengan cara yang damai dan konstruktif.

Menghadapi fase pasca-PSU, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menahan diri, menjaga suasana tetap tenang, serta tidak menyebarkan narasi provokatif yang bisa mengganggu stabilitas. Upaya menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan juga kewajiban bersama yang harus ditanamkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Sebarkan pesan damai. Hormati hasil pemungutan suara apa pun bentuknya. Demokrasi yang kuat bukan hanya tercermin dari kotak suara, tetapi juga dari bagaimana warga mampu menjunjung tinggi persatuan di atas segala perbedaan.

)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya