Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Tambang Demi Kelestarian Raja Ampat

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait potensi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan konservasi tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang beroperasi di Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan tersebut memiliki izin resmi, evaluasi tetap akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat diawasi secara ketat dan transparan,” ujar Bahlil.

Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan hidup, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung.

“Evaluasi dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial,” kata Bahlil.

Di tengah sorotan publik dan dorongan dari berbagai pihak, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan industri di kawasan konservasi akan ditentukan secara transparan, berbasis data, serta dengan mempertimbangkan seluruh aspek ekologis, sosial, dan hukum.
“Komitmen kami jelas: menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melarang itu bukan seterusnya ya. Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,,” tegas Bahlil.

Langkah pengawasan ini juga mendapatkan dukungan dari legislatif. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat demi generasi mendatang. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut, Saleh menyatakan keprihatinannya atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan wisata unggulan itu.

“Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” kata Saleh.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa hilirisasi nikel sebagai proyek strategis nasional harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, khususnya di wilayah bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.

“Raja Ampat tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak,” tutur Budisatrio.

Menurutnya, Raja Ampat merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah, DPR, serta masyarakat sipil bekerja sama dalam mengawal kebijakan tambang yang berkelanjutan.

Saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin beroperasi di wilayah Raja Ampat. Di antaranya adalah PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang memperoleh izin dari pemerintah pusat, serta PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham yang memperoleh izin dari pemerintah daerah. Namun demikian, Menteri Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025 hingga evaluasi selesai dilakukan.
(*/rls)

Pemerintah Tegaskan Pengawasan Ketat Tambang di Raja Ampat untuk Lindungi Ekosistem

Papua Barat – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna melindungi ekosistem laut dan hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa semua kegiatan tambang di wilayah tersebut saat ini diawasi secara menyeluruh, baik dari sisi legalitas, dampak lingkungan, hingga kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung.

“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan lingkungan,” kata Bahlil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) juga turut mengambil langkah tegas. Dirjen Gakkum, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa KLHK telah menyiapkan tiga instrumen hukum: administratif, pidana, dan perdata, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tambang di kawasan hutan Raja Ampat.

“Tiga perusahaan terindikasi melakukan kegiatan di kawasan hutan. Dua di antaranya, PT GN dan PT KSM, telah mengantongi izin PPKH dan tengah dievaluasi. Satu perusahaan lainnya, PT MRP, masih berada di tahap eksplorasi tanpa izin kawasan,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan bahwa pengawasan awal telah dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan.

“Segala aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan tidak akan ditoleransi. Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga kelestarian Raja Ampat,” tegas Dwi.

Pemerintah juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mengawal isu lingkungan di Raja Ampat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tambang demi keberlanjutan wilayah yang menjadi warisan ekologi dunia ini.

Untuk diketahui, Raja Ampat dikenal sebagai kawasan geopark global dengan keanekaragaman hayati laut luar biasa. Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di wilayah ini, menjadikannya salah satu destinasi wisata bawah laut paling penting secara global. Aktivitas tambang di wilayah ini telah memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan permanen terhadap ekosistem laut dan hutan.

Terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi di wilayah Raja Ampat. Salah satunya adalah PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, yang telah beroperasi sejak 2018 dengan mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, menyusul munculnya penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan, Kementerian ESDM menghentikan sementara kegiatan produksi PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025.

Pemerintah Pastikan Investasi Selaras dengan Konservasi Raja Ampat

Oleh: Daniel Rumbarar )*

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap bentuk investasi di wilayah strategis seperti Raja Ampat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, tidak ada kompromi antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam. Raja Ampat, sebagai ikon keanekaragaman hayati laut dan destinasi wisata kelas dunia, dijadikan contoh nyata bahwa investasi yang bertanggung jawab dapat bersinergi dengan perlindungan lingkungan. Melalui pendekatan terintegrasi antara kementerian terkait, pemerintah memastikan bahwa setiap izin usaha yang dikeluarkan, khususnya dalam sektor pertambangan, telah melalui proses evaluasi ketat agar tidak mengganggu ekosistem yang ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa lokasi tambang nikel PT GAG Nikel, anak perusahaan PT ANTAM Tbk, berada sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata utama Raja Ampat. Ia menekankan bahwa meskipun Raja Ampat merupakan destinasi prioritas nasional dan kawasan konservasi laut dunia, wilayah tersebut juga mencakup zona-zona yang telah dialokasikan untuk pertambangan, dengan tetap mempertahankan prinsip tata ruang dan pengelolaan berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa dari lima pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, hanya PT GAG Nikel yang aktif beroperasi. Perusahaan ini telah memulai produksi sejak 2017 dan beroperasi penuh pada 2018, dengan target produksi sebesar tiga juta ton per tahun. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan tambang oleh perusahaan nasional ini merupakan bentuk upaya negara dalam mengoptimalkan sumber daya mineral secara bertanggung jawab, sekaligus mengurangi dominasi asing di sektor strategis.

Kementerian Pariwisata secara khusus mengingatkan bahwa setiap bentuk pembangunan industri, terutama yang tergolong ekstraktif seperti pertambangan, harus tunduk pada prinsip pariwisata berkelanjutan. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa aktivitas tambang di wilayah berdekatan dengan UNESCO Global Geopark Raja Ampat akan terus dievaluasi dengan hati-hati. Pasalnya, kawasan ini tidak hanya memegang status geopark, tetapi juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi nasional.

Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya forum dialog antarkementerian untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Pendekatan whole of government menjadi kunci agar pembangunan ekonomi melalui investasi tidak berbenturan dengan komitmen konservasi. Pemerintah juga memastikan akan mengevaluasi kembali izin-izin pertambangan yang berada di zona sensitif, agar arah pembangunan pariwisata tidak dikompromikan oleh kepentingan sesaat.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa potensi wisata alam Raja Ampat memiliki nilai tinggi dalam menarik wisatawan berkualitas—mereka yang bersedia membayar lebih demi pengalaman eksklusif yang berbasis alam dan budaya. Oleh karena itu, menjaga keasrian Raja Ampat menjadi investasi jangka panjang bagi ekonomi lokal dan nasional. Ia berharap kawasan ini tidak diintervensi secara berlebihan agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi utuh dan lestari.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengambil langkah aktif dengan meninjau langsung operasional tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa berdasarkan observasi langsung, kegiatan pertambangan di Pulau Gag masih dalam koridor yang aman dan terkelola dengan baik. Laut tetap biru, penghijauan dilakukan, dan reklamasi pascatambang telah berjalan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tidak semua isu yang berkembang di media mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Gubernur Kambu menegaskan bahwa investasi hanya layak dilanjutkan jika membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan lingkungan. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pengelola industri untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dalam bingkai keberlanjutan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan proaktif dalam memastikan bahwa setiap praktik industri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Gubernur Kambu menyampaikan bahwa tantangan utama adalah memastikan agar keterbatasan kewenangan pemerintah daerah tidak menghambat pengawasan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Raja Ampat sebagai aset nasional yang tidak hanya milik Indonesia, tetapi juga dunia.

Langkah-langkah evaluatif yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti penghentian sementara empat perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM dan KLHK, menjadi indikator bahwa negara bersikap serius terhadap pelestarian lingkungan.

Raja Ampat memiliki keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain dan pendekatan inilah yang kini sedang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, kawasan ini tidak hanya menjadi surga bagi ilmuwan dan pecinta alam, tetapi juga menjadi titik temu antara ekonomi biru dan konservasi. Maka dari itu, arah pembangunan di wilayah ini harus berpijak pada filosofi bahwa investasi terbaik adalah yang dilakukan untuk melindungi alam, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjaga warisan budaya.

Pemerintah terus memantapkan langkah strategis dalam mengelola wilayah strategis seperti Raja Ampat. Keberanian untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan menjadi cermin dari visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jika berhasil, Raja Ampat tidak hanya akan tetap menjadi mutiara Nusantara, tetapi juga menjadi panutan dunia dalam memadukan konservasi dan investasi secara harmonis.

*)Penulis merupakan pengamat tata ruang dan konservasi wilayah

Langkah Strategis Pemerintah Kawal Ketat Tambang demi Kelestarian Raja Ampat

Oleh Damar Wicaksana )*

Raja Ampat, kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, kini menjadi sorotan dalam diskursus nasional sebagai bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan di tengah aktivitas pertambangan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya di kawasan konservasi strategis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Gag Nikel, anak perusahaan dari PT Antam Tbk, yang telah menjalankan kegiatan penambangan nikel di pulau Gag. Pemerintah memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut berlangsung dalam pengawasan ketat. Evaluasi ketat dilakukan terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk memastikan setiap operasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem kawasan.

Dalam menjaga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rapuh, Kementerian ESDM mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU ini mengamanatkan bahwa kegiatan reklamasi dan eksploitasi sumber daya harus mempertimbangkan manfaat teknis, dampak lingkungan, dan aspek sosial masyarakat sekitar. Evaluasi menyeluruh dilakukan tidak hanya dari sisi legalitas izin, tetapi juga pada dampak lingkungan jangka panjang serta penerimaan sosial dari masyarakat lokal.

Menteri Bahlil sendiri telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pertambangan, mendengar aspirasi masyarakat, serta menurunkan tim inspektur tambang untuk menganalisis kegiatan operasional secara teknis. Pemerintah memastikan bahwa verifikasi terhadap kegiatan tambang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Langkah tegas pemerintah dalam melakukan evaluasi sementara terhadap aktivitas penambangan nikel di kawasan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi keputusan Menteri Bahlil yang dinilai sejalan dengan semangat perlindungan kawasan konservasi. Menurutnya, Raja Ampat adalah wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa dan menyimpan bentang laut yang dilindungi dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Pengelolaan sumber daya di wilayah ini, tambahnya, harus mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan jangka panjang.

Sarmuji menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di kawasan seperti Raja Ampat tidak bisa disamakan dengan wilayah industri lainnya. Nilai ekologis yang terkandung di wilayah ini sangat tinggi dan unik, dan pemerintah menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, langkah evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah patut didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Konservasi laut dan pengelolaan berkelanjutan harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan pembangunan di kawasan ini.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, hingga perlindungan atas keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Sebab, hilirisasi nikel yang merupakan bagian dari strategi industri nasional tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar selaras dengan nilai-nilai ekologis dan sosial di daerah-daerah dengan status konservasi tinggi seperti Raja Ampat.

Menurut Budisatrio, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari seberapa besar produksi dan ekspor yang dicapai, tetapi juga dari seberapa besar bangsa ini mampu menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan industri di kawasan ekologis harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan pengawasan aktif dari parlemen, pelibatan masyarakat setempat, serta komitmen kuat dari Pemerintah Pusat.

Penegasan dari para tokoh politik nasional ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap Raja Ampat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektoral Kementerian ESDM, tetapi merupakan isu lintas sektoral yang memerlukan kolaborasi dan komitmen kolektif. Dengan pendekatan holistik dan integratif, pengawasan pertambangan di kawasan konservasi Raja Ampat menjadi contoh bagaimana negara hadir untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan alam dan budaya lokal.

Pemerintah menyadari bahwa Raja Ampat bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset dunia yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi di kawasan ini harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak boleh merusak keutuhan ekologis wilayah. Penetapan kawasan konservasi laut dan hutan lindung merupakan langkah nyata dan konsisten dari pemerintah dalam menjaga masa depan lingkungan hidup.

Langkah pemerintah dalam mengawal ketat tambang di kawasan konservasi Raja Ampat mencerminkan arah kebijakan yang berorientasi pada kehati-hatian, keberlanjutan, dan keseimbangan. Peninjauan langsung, pembentukan tim evaluasi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak menunjukkan keseriusan dalam menjaga kawasan tersebut dari ancaman kerusakan ekologis. Ketegasan ini harus terus dikawal agar tidak menjadi kebijakan sesaat, melainkan menjadi paradigma dalam seluruh proses pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah dengan kekayaan alam luar biasa seperti Raja Ampat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan

Film Superman Dijadwalkan Tayang Global Juli 2025

Kupang: Film Superman produksi Warner Bros Discovery dan DC Studios dipastikan tayang global Juli ini. Kabar ini disambut gembira para penggemar setia Superman di seluruh dunia.

Sebelumnya, film ini sempat terancam tak tayang karena sengketa hak cipta. Dirangkum dari berbagai sumber keluarga Joe Shuster, pencipta Superman, mengklaim kepemilikan atas karakter ikonik tersebut.

Pada April lalu, gugatan awal mereka ditolak pengadilan AS karena masalah yurisdiksi.
Namun pihak keluarga kembali mengajukan gugatan baru pada bulan berikutnya.

Sengketa ini sempat menimbulkan kekhawatiran film akan diblokir di beberapa negara. Termasuk Inggris, Irlandia, Kanada, dan Australia.

Pemblokiran didasarkan pada perbedaan undang-undang hak cipta antarnegara.
Namun kini, hakim di New York kembali menolak gugatan keluarga Shuster.

Putusan tersebut membuka jalan bagi penayangan Superman secara global.
Hambatan hukum yang sempat mengancam rilis film akhirnya berhasil disingkirkan.

Meski begitu, konflik hukum terkait hak cipta belum sepenuhnya berakhir. Tarik ulur antara studio dan ahli waris diperkirakan akan terus berlanjut.

Di tengah kontroversi, antusiasme publik terhadap film ini terus meningkat. Pemeran utama pun mulai membagikan kisah mereka kepada media.

Nicholas Hoult memerankan Lex Luthor dan David Corenswet sebagai Superman. Corenswet mengaku sempat tidak percaya diri saat pertama kali dipilih.

Film ini jadi proyek pertama DC Studios di bawah arahan James Gunn. Diharapkan menjadi sajian baru dengan nuansa laga, humor, dan emosional.

Superman akan ditampilkan sebagai sosok penuh empati dan optimisme. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 11 Juli 2025.

Inilah Alasan Charly Van Houten Bebaskan Lagunya Dinyanyikan

akarta: Penyanyi Charly Van Houten mengambil sikap atas polemik royalti musik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Charly Van Houten menyatakan, dirinya memperbolehkan siapa pun menyanyikan lagu-lagu ciptaannya.

“Daripada mumet, saya, Charly VHT, membebaskan seluruh teman-teman penyanyi di seluruh Indonesia maupun penyanyi dunia dan akhirat. Bebas menyanyikan seluruh karya laguku,” tulis Charly Van Houten dalam unggahan Instagramnya, Minggu (8/6/2025).

Lalu apa alasan mantan vokalis ST12 ini membebaskan lagu-lagunya untuk dinyanyikan oleh semua orang? Melansir dari berbagai sumber, berikut penjelasannya.

1. Charly Adalah Musisi dan Penulis Lagu
Siapa sangka jika Charly Van Houten merupakan musisi sekaligus pencipta sebagian besar lagu ST12 . Hal ini lah yang membuat Charly enggan meroyaltikan karya-karyanya.

2. Menghidari Ketidakjelasan Royalti Musik di Indoenesia
Dalam pengakuannya, Charly memilih untuk tidak maun pusing dengan urusan royalti musik di Indonesia. Menurutnya, polemik royalti musik di Indonesia tak kunjung menemukan titik terang.

Bahkan dalam postingan yang diunggahnya melalui Instagram, Charly meminta agar masalah royalti diselesaikan dengan cara damai dan kepala dingin. Meskipun demikian, ia berharap agar permasalahan royalti musik bisa segera diselesaikan.

3. Percaya Rezeki Sudah Ada yang Mengatur
Terlepas dari polemik royalti musik di Indonesia yang tidak kunjung menemukan titik terang. Charly justru membebaskan orang-orang untuk menyanyikan lagunya, sebab rezeki sudah ada yang mengatur.

“Tak perlu mengedepankan tuntutan, karena hakikatnya semua milik TUHAN,” tulisanya, lagi. Ia berharap dengan terjadinya permasalahan royalti, para musisi dan pencipta lagu bisa mengambil sikap bijak.

Simak Deretan Fakta Unik Film ‘Bring Her Back’

Jakarta: Film horor Bring Her Back sukses membuat penonton bergidik sejak awal kemunculannya di layar lebar, Kamis (29/5/2025). Film horor besutan duo sutradara kembar asal Australia, Danny dan Michael Philippou ini bukan sekedar menyuguhkan adegan menyeramkan.

Sebelumnya, mereka meluncurkan film Talk To Me yang juga tidak kalah seramnya dengan Bring Her Back. Berbeda dengan sebelumnya, di balik film Bring Her Back tersimpan lapisan emosi yang dalam, personal, dan menyentuh hati.

Bukan film horor namanya jika tidak mengalami hal yang mencekam. Hal tersebut diceritakan oleh sang sutradara saat sesi wawancara di kanal YouTube Sinema Tengah Malam, Selasa (3/6/2025).

Lantas hal janggal apa yang pernah dialami oleh Danny dan Michael Philippou saat menggarap film Bring Her Back? Berikut ulasannya.

1. Lebih Seram dari Film Talk To Me

Jika Talk to Me saja udah bikin Anda merinding, Bring Her Back akan membuat bulu kuduk makin berdiri. Menariknya, film ini menampilkan elemen okultisme yang sangat intens dengan pemindahan roh lewat rekaman VHS jadul.

2. Gangguan Aneh saat Syuting Bring Her Back

Michael Philippou menceritakan adanya kejadian yang cukup aneh saat syuting film Bring Her Back berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan salah satu patung anjing yang digunakan untuk properti tidak ada di tempat semula.

Beberapa kru film tidak ada yang merasa memindahkan patung anjing tersebut sehingga membuat Michael agak kebingungan pada saat itu. Sementara itu, pihak rumah produksi juga menyewa sejumlah paranormal untuk mengusir hal negatif yang berada di lokasi tersebut.

3. Melakukan Riset Panjang Tentang Budaya Okultisme

Sebelum menggarap film Bring Her Back, Michael Philippou dan Danny melakukan riset panjang tentang budaya okultisme. Bahkan, ia sampai harus menyamar demi bisa berbicara dengan narasumber dari dunia yang tertutup itu.

Undang Tawa, Inilah Fakta-Fakta Film ‘Keluarga Super Irit’

Jakarta: Film ‘Keluarga Super Irit’ adalah film komedi keluarga Indonesia yang mengangkat tema kehidupan hemat sehari-hari. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures dan akan tayang pada 12 Juni 2025, di bioskop nasional.

Cerita film ini sendiri mengikuti keluarga sederhana yang menghadapi tantangan ekonomi dengan cara-cara unik dan menggelitik. Dengan gaya penceritaan ringan, film ini mengajarkan nilai hemat melalui humor dan kedekatan keluarga.

Film ini sendiri diadaptasi dari manhwa Korea populer berjudul Saving Family Chronicles. Manhwa ini pertama kali terbit tahun 2019 dan langsung viral karena ide unik dan humornya.

Gaya gambar dalam manhwa sangat ekspresif, mendukung jalan cerita yang ringan tapi penuh makna. Setiap bab manhwa menyisipkan pesan tentang keuangan keluarga, kebersamaan, dan pentingnya hidup sederhana.

Walaupun film ‘Keluarga Super Irit’ diadaptasi dari komik yang ada di korea, terdapat beberapa perbedaan dalam film ini. Nuansa dan komedi khas indonesia akan tetap hadir dalam film ini, sehingga masnyarakat tetap merasa relevan dengan ceritanya.

Dilansir dari berbagai sumber. Berikut adalah perbedaan film ‘Keluarga Super Irit’ yang tayang di Indonesia dengan komiknya.

1. Cerita Pilihan dari 32 Seri Komiknya

Manhwa aslinya terdiri dari 32 seri buku dengan berbagai cerita tentang kehidupan keluarga hemat. Karena jumlahnya banyak, tim produksi memilih beberapa cerita yang paling cocok untuk difilmkan.

Cerita-cerita pilihan itu lalu dirangkai ulang agar membentuk alur baru yang pas untuk durasi film. Struktur film akhirnya menjadi versi adaptasi unik yang memadukan berbagai bagian dari keseluruhan seri.

2. Perbedaan yang Dipilih Dibandingkan Versi Asli Komiknya

Meski berasal dari komik Korea, film *Keluarga Super Irit* mengalami banyak penyesuaian dalam penceritaannya. Tim produksi mengemas ulang cerita agar sesuai dengan realitas sosial Indonesia saat ini.

Tips-tips hemat juga disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti ojek online dan isu PHK di masyarakat. Film ini juga menambahkan lebih banyak karakter pendukung untuk memperkaya dinamika dan konflik dalam cerita.

3. Para Karakter Utama yang Tetap Dipertahankan

Meski ceritanya dikembangkan, film *Keluarga Super Irit* tetap mempertahankan tokoh utama dari komiknya. Karakter seperti anak boros, anak hemat, dan kakek super irit masih hadir dalam ceritanya. (Rafi Ghifari)

JUMBO Pecahkan Rekor, Jadi Film Animasi Indonesia Terlaris

Jakarta: Film animasi karya anak bangsa berjudul Jumbo berhasil mencatatkan sejarah baru dalam perfilman nasional. Dalam waktu kurang dari dua bulan penayangan, film ini meraih lebih dari sepuluh juta penonton.

Keberhasilan luar biasa tersebut menjadikan Jumbo sebagai film animasi Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah perfilman. Bahkan, film ini berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh KKN di Desa Penari.

Tak hanya mencetak prestasi di tanah air, Jumbo juga meraih kesuksesan besar di tingkat regional. Film ini kini tercatat sebagai film animasi terlaris di kawasan Asia Tenggara.

Dilansir dari Instagram @jumbofilm_id, jumlah penonton Jumbo mencapai angka 10.121.638 sejak awal penayangan hingga hari ke-68 penayangan. Angka ini menjadi prestasi langka bagi film animasi yang sebelumnya kurang diminati penonton Indonesia.

Disutradarai oleh sineas lokal, film ini mengisahkan perjuangan Don yang menghidupkan kembali pertunjukan dongeng warisan orang tuanya. Alur cerita yang emosional dan visual yang memukau berhasil memikat penonton lintas generasi.

Cerita yang sarat nilai budaya dan pendidikan membuat Jumbo unggul dari film horor dan produksi Hollywood. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa film keluarga dengan kearifan lokal tetap relevan dan dicintai.

Sang sutradara, Ryan Adriandhy, mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan doa. Film ini juga menjadi debut penyutradaraannya, dengan kisah Don yang diperankan oleh Prince Poetiray. (Amanda Saviolla)

Rekomendasi 7 Menu Masakan Olahan Daging Iduladha

Jakarta: Iduladha atau yang juga dikenal sebagai Lebaran Haji diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah. Momen ini identik dengan penyembelihan hewan kurban dan sajian masakan berbahan dasar daging yang menggugah selera.

Berkumpul bersama keluarga saat Iduladha terasa kurang lengkap tanpa hidangan khas yang lezat. Berikut beberapa rekomendasi menu yang cocok disajikan untuk menambah kehangatan suasana Lebaran Haji:

1. Rendang
Rendang menjadi sajian wajib yang selalu hadir saat perayaan Iduladha berlangsung. Anda bisa memasaknya menggunakan daging sapi ataupun kambing dengan teknik yang tepat agar empuk.

2. Gulai Kambing
Gulai kambing terkenal dengan kuah kuning kental yang dihasilkan dari campuran rempah pilihan. Hidangan ini diolah dengan cara merebus daging dalam bumbu hingga matang dan meresap.

3. Sate
Sate merupakan menu favorit yang dibuat dan biasa dimakan saat malam hari setelah penyembelihan hewan kurban. Dengan membakar potongan daging yang telah dibumbui, lalu disajikan sate bersama saus kacang atau kecap manis.

4. Sop Daging
Sop daging adalah pilihan yang menyegarkan karena disajikan dalam kuah bening yang gurih. Biasanya dibuat dari daging sapi atau kambing, termasuk bagian bertulang seperti iga.

5. Tengkleng
Tengkleng adalah masakan berbahan dasar tulang dan jeroan yang dimasak dalam kuah berbumbu. Hidangan ini cocok disantap bersama keluarga sebagai menu khas Lebaran Iduladha.

6. Semur Daging
Semur daging dimasak dengan bumbu kecap yang menciptakan kuah berwarna cokelat dan manis. Kentang sering ditambahkan dalam semur sebagai pelengkap yang menyempurnakan cita rasanya.

7. Tongseng
Tongseng merupakan hidangan berkuah bumbu yang diperkaya dengan kol serta irisan tomat segar. Tongseng biasanya terbuat dari daging kambing, namun bisa juga menggunakan sapi atau domba. (Amanda Saviolla)