Sofia: Film dokumenter pendek berjudul “Mama Jo” meraih penghargaan pada ajang Golden FEMI Film Festival di Sofia, Bulgaria. Film karya sutradara Ineu Rahmawati itu berhasil memenangkan kategori bergengsi yaitu Best Short Documentary (film dokumenter pendek terbaik).

Tropi pemenang diterima Kuasa Usaha Ad-Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sofia, Irvan Fachrizal. Wakil Presiden Bulgaria, Iliana Iotova, tampak menghadiri pagelaran Golden FEMI Film Festival tahun ini bersama produser sedunia.

Ineu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas penghargaan terhadap filmnya itu secara virtual. Dia tidak dapat hadir secara langsung karena kendala logistik, tetapi sempat menyampaikan salam hangatnya dari Indonesia.

Film “Mama Jo” berkisah tentang Santi, seorang ibu yang memiliki anak penderita cerebral palsy berusia sembilan tahun. Melalui film ini, Ineu menyuarakan realitas yang sering luput dari perhatian yakni perjuangan dan keteguhan keluarga penyandang disabilitas.

Film “Mama Jo” rencananya juga akan diputar di klub film Universitas Sofia, Bulgaria. Penghargaan ini juga mencerminkan meningkatnya apresiasi dunia internasional terhadap sinema Indonesia.

Pada 2024, penonton film nasional tercatat mencapai 68,95 juta orang. Ini merupakan jumlah tertinggi selama 98 tahun perjalanan sejarah perfilman Indonesia.

Jumlah layar bioskop di seluruh Indonesia hingga 2025 tercatat sebanyak 2.088 unit. Dari jumlah tersebut, 60 persen dari total penonton di bioskop memilih untuk menyaksikan film nasional.

Jakarta: Sebanyak 9.332 wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo saat berlangsungnya libur panjang pada momen Hari Raya Iduladha. Hal itu disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. ​

“Jumlah kunjungan pada 6 Juni 2025 ada 1.347 wisatawan, pada 7 Juni 2025 ada 3.504 wisatawan, pada 8 Juni 2025 ada 2.891 wisatawan, dan pada 9 Juni 2025 ada 1.590 wisatawan. Jumlahnya 9.332 wisatawan,” kata Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Balai Besar TNBTS merinci 9.332 wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo selama libur panjang Iduladha, terdiri dari 8.975 wisatawan nusantara dan 357 wisatawan mancanegara. Berdasarkan catatan lembaga tersebut, diketahui jumlah wisatawan nusantara ke Gunung Bromo paling banyak terjadi pada Sabtu (7/6) yang sebanyak 3.421 wisatawan.

Sedangkan, kunjungan wisatawan mancanegara paling banyak terjadi pada hari Senin ini, yakni sebanyak 115 wisatawan. Endrip menyatakan bahwa kuota kunjungan wisata pada libur panjang ini tetap sama, yakni dengan total sebesar 4.752 wisatawan.

“Bromo untuk kuota normal 2.752. Lallu saat libur panjang ada penambahan kuota sebesar 2 ribu untuk kuota sunrise,” ujarnya.

Soal kemacetan di jalur wisata Gunung Bromo yang terjadi, pada Sabtu (7/6), Endrip menyatakan jika hal itu terjadi karena banyaknya pengunjung yang datang menjelang sesi sunrise. “Mereka data untuk berburu (melihat) sunrise, jadi terjadi penumpukan pengunjung di titik yang sama pada waktu yang sama. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, otomatis jumlah kendaraan (jip) juga bertambah,” ucapnya.

Selain Bromo, Balai Besar TNBTS juga mencatat angka kunjungan wisata di kawasan Ranu Regulo selama berlangsungnya libur panjang. Ini pada momen Idul Adha mencapai 1.104 wisatawan.

Oleh: Marinus Imbenai *)

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan terindah di Indonesia, dengan laut biru jernih dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun di balik keindahannya, wilayah ini juga mulai menjadi bagian dari pembangunan nasional, termasuk lewat aktivitas pertambangan nikel. Situasi ini turut menjadi perhatian pemerintah agar investasi tetap berpihak pada pelestarian lingkungan. Pemerintah pun berupaya memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat dilakukan dengan aturan yang jelas dan tetap menjaga keseimbangan alam. Pemerintah menempatkan tata kelola investasi sebagai prioritas, agar pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan lingkungan yang menjadi aset berharga bagi Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa seluruh kegiatan penambangan yang berlangsung di wilayah ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa negara tidak mengabaikan aspek ekologis dalam merancang kebijakan ekonomi di kawasan prioritas konservasi.

Hingga saat ini, lima perusahaan tambang nikel telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi di Raja Ampat. Dua di antaranya, yakni PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP), mendapat izin langsung dari pemerintah pusat. Tiga lainnya, yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, menerima izin dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Keberadaan kelima perusahaan ini telah melalui proses perizinan yang legal dan diawasi secara ketat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip legalitas dan kehati-hatian.

Pemerintah tidak hanya berhenti pada proses penerbitan izin, tetapi juga menerapkan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan benar-benar sejalan dengan kaidah lingkungan. Pengawasan ini mencakup aspek legalitas, kepatuhan terhadap zona konservasi, serta pemeliharaan hutan lindung yang menjadi penyangga ekosistem kawasan yang dilakukan secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Bahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menekankan evaluasi menyeluruh dilakukan secara berkala oleh tim inspektur tambang yang diturunkan langsung oleh Kementerian ESDM.

Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Bahkan, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambil kebijakan, Menteri ESDM telah melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag, salah satu pusat kegiatan tambang, guna melihat langsung kondisi di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat sekitar. Temuan dari kunjungan tersebut akan dianalisis secara teknis dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Penegasan ini menjadi sangat relevan di tengah beredarnya video viral yang menyebut dugaan pencemaran. Namun, informasi tersebut segera diluruskan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama Menteri ESDM. Dalam peninjauan itu, kondisi laut dilaporkan tetap jernih dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sebagaimana yang ditampilkan dalam video tersebut.

Gubernur Kambu menyampaikan bahwa tuduhan terhadap kerusakan lingkungan di Pulau Gag merupakan informasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang PT Gag Nikel telah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal reklamasi dan reboisasi wilayah pascatambang. Pernyataan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pemerintah daerah dan pusat memiliki persepsi yang selaras dalam menjaga integritas lingkungan Raja Ampat.

Tanggapan tegas dari pemerintah daerah juga menjadi penyeimbang penting di tengah maraknya narasi yang tidak berbasis fakta. Pemerintah menyadari bahwa opini publik kerap terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu sahih. Oleh karena itu, klarifikasi yang dilakukan melalui pendekatan faktual di lapangan menjadi strategi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam nasional.

Lebih dari sekadar meluruskan informasi, pendekatan pemerintah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan di wilayah seperti Raja Ampat tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal. Setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan realitas sosial, ekologis, dan ekonomi yang menyatu dalam satu kesatuan wilayah. Evaluasi yang terus dilakukan, bahkan terhadap perusahaan yang telah mengantongi izin resmi, merupakan bentuk kehati-hatian yang patut diapresiasi.

Pemerintah juga menjalankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi ini menegaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pemanfaatan wilayah harus mempertimbangkan manfaat teknis, sosial, dan terutama lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan instrumen yang cukup kuat untuk memastikan agar pembangunan tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan.

Fakta bahwa pemerintah pusat maupun daerah aktif melakukan kunjungan lapangan dan evaluasi rutin menegaskan bahwa investasi di sektor tambang merupakan sektor yang diatur secara ketat dan diawasi penuh oleh negara. Justru sebaliknya, kebijakan dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan orientasi jangka panjang terhadap keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan, tata kelola investasi seperti yang diterapkan di Raja Ampat menjadi model ideal dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam bukan hanya menyangkut eksploitasi, tetapi juga soal bagaimana menjamin keberlanjutan ekosistem demi generasi mendatang.

*) Pegiat Literasi dan Pemerhati Lingkungan Hutan

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah yang belum teraliri.

Dalam acara Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati akses listrik.

“Ini menunjukkan urgensi program karena masih ada saudara-saudara kita yang belum tersentuh listrik meski pembangunan telah masif,” kata Jisman

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan roadmap Program Listrik Desa (Lisdes) dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp50 triliun. Program ini menargetkan penyaluran listrik ke 5.700 desa yang saat ini belum dilayani oleh PLN.

“Kami ingin desa-desa yang belum terjangkau PLN bisa segera mendapat layanan listrik yang berkelanjutan,” jelas Jisman.

Ia juga menegaskan pentingnya pemberian subsidi kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki akses listrik.

“Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat 3T mendapatkan akses listrik sebagai dasar penyaluran subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ke depan, program elektrifikasi akan lebih terintegrasi lintas kementerian agar berkelanjutan dan efektif.

“Program sebelumnya menghadapi tantangan keberlanjutan, namun pemerintah kini memastikan agar layanan listrik dapat terus dinikmati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN dan Kementerian ESDM telah mengembangkan roadmap yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup desa, tetapi juga dusun.

“Kami sekarang menghitung berdasarkan dusun. Totalnya ada 10.068 desa dan dusun yang masuk dalam perencanaan elektrifikasi kami,” ungkapnya saat rapat dengan Komisi XII DPR.

Ia menyebut kebutuhan investasi tambahan sekitar Rp42,3 triliun untuk mewujudkan target tersebut.

“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil sudah menyatakan dukungan penuh untuk program ini,” tegasnya.

Komitmen yang sama juga ditegaskan Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

“Listrik adalah kebutuhan primer. Melalui upaya ini, kami hadir untuk mewujudkan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sebagai contoh, PLN melalui UID Kaltimra telah menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di sembilan desa, yang kini memungkinkan 275 keluarga menikmati layanan listrik secara berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis paling lambat pada akhir 2025.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan program ini tidak mudah, namun menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggarannya.

“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera menyentuh seluruh rakyat. Karena itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, minta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakin, di akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan, tantangan utama tidak hanya pada pendistribusian secara fisik, tetapi juga dalam menjaga akuntabilitas anggaran.

“Proses pengamanan dana agar tidak disalahgunakan juga memerlukan waktu. Tapi saya tekankan, kita harus mencari cara terbaik dan tercepat agar anak-anak kita segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Presiden juga menambahkan, meskipun program ini tergolong besar dan kompleks, pemerintah telah memastikan pendanaan tersedia.

“Ini proyek besar, tidak ringan secara fisik. Tapi saya jamin, dananya ada. Anak-anak Indonesia pasti dapat makan bergizi. Yang tidak butuh, tidak usah ikut. Berikan jatahnya kepada yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga Mei 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 4,4 juta penerima manfaat melalui 1.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) di seluruh provinsi.

“Per Mei, kita sudah layani 4,4 juta orang di 1.583 SPPG di 38 provinsi. Awalnya hanya 190 SPPG dan 300-400 penerima,” ujar Dadan.

Ia menargetkan jumlah penerima akan melonjak menjadi 20 juta pada Agustus, mencakup ibu hamil, menyusui, balita, hingga siswa dari PAUD sampai SMA serta santri.

Dadan menilai program ini sebagai investasi strategis untuk mewujudkan generasi emas 2045.

“Manfaat jangka panjangnya besar, tapi dalam waktu dekat kita sudah lihat dampaknya, misalnya peningkatan kehadiran siswa dari 70-75 persen menjadi 95 persen,” katanya.

Di Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mulai menjalankan Program MBG pada Juni 2025 untuk 4.926 siswa di tiga distrik.

Bupati Elysa Auri menegaskan penggunaan bahan baku lokal agar program ini turut menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Belanja bahan bakunya tidak keluar dari Wondama. Pedagang lokal sudah disiapkan,” ujarnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menyatakan bahwa masalah stunting, anemia, dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius, terutama di Provinsi Jawa Timur.

“Angka prevalensi stunting masih tinggi, khususnya pada anak-anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata menekan stunting melalui program seperti Makan Bergizi Gratis. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak sangat penting untuk mempercepat penanganan gizi ini,” ujar Indah.

Program MBG menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMK, termasuk lembaga nonformal.

Menurut Indah, program ini tidak sekadar memberi makanan gratis, tapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul di masa depan.

Perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Ari Yulianto, menambahkan bahwa pola makan seimbang adalah dasar dari kesehatan anak secara menyeluruh.

“Program MBG mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menitikberatkan pada pemenuhan gizi anak sejak dini. SDM yang berkualitas akan melahirkan generasi sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” jelas Ari.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN tanpa wewenang.

Sosialisasi MBG sekaligus menjadi ajang edukasi untuk mencegah penyelewengan program.

Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, program MBG turut disosialisasikan kepada masyarakat Sembalun.

Warga menyambut program ini dengan antusias dan berharap adanya perbaikan gizi serta penurunan stunting di wilayah mereka.

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Muazzim Akbar, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi keberlanjutan program MBG.

“Membangun SPPG tidak murah. Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta harus bersinergi agar program ini berjalan optimal,” ujarnya.

Muazzim juga menyampaikan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dana awal Rp5 miliar per unit, untuk menyediakan kebutuhan pokok terjangkau.

Selain itu, BUMDes diinstruksikan untuk mengalokasikan 20% anggarannya guna mendukung MBG.

Provinsi NTB sendiri telah memiliki 30 SPPG—24 di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan lima unit SPPG yang aktif.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi kunci dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat.

Oleh: Zidane Ramadhana )*

Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya menanggulangi permasalahan gizi anak dengan meluncurkan program strategis bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi kasus stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui inisiatif ini, pemerintah tidak hanya menargetkan pemberian makanan sehat yang bergizi bagi anak-anak usia dini, tetapi juga berupaya menanamkan fondasi kuat untuk masa depan bangsa yang lebih sehat dan produktif.

Program MBG secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, baik yang bersekolah maupun yang belum menjadi peserta didik. Langkah ini sangat penting mengingat kondisi gizi yang kurang memadai akan berdampak langsung pada perkembangan tubuh dan otak anak, sehingga memengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas di kemudian hari. Pemerintah memahami bahwa penanganan gizi anak harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar mampu menghasilkan generasi emas yang sehat dan cerdas pada tahun 2045, target visi pembangunan nasional yang tengah diperjuangkan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, program MBG tidak hanya sebagai upaya pemberian makanan bergizi secara gratis, melainkan juga merupakan investasi besar bagi bangsa Indonesia. Ia menilai program ini sangat strategis dalam menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, sekaligus memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Heru menekankan bahwa nutrisi yang diberikan secara teratur kepada anak-anak usia dini menjadi kunci utama pencegahan stunting, yang jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan fisik dan intelektual anak.

Selain itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Meida Octarina, menjelaskan bahwa Program MBG memiliki misi luas yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di wilayah Kabupaten Blitar, misalnya, program ini membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat melalui keterlibatan mitra kerja yang bertugas menyediakan makanan bergizi. Meida juga menyatakan bahwa Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pangan Generik (SPPG) yang belum optimal beroperasi, sehingga distribusi manfaat program masih belum merata. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar mitra yang ingin bergabung dapat melakukan pendaftaran melalui portal resmi BGN secara online tanpa biaya, demi mempercepat pemerataan program.

Dukungan dari tenaga ahli menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program MBG. Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung, Ratih Puspitaningtyas, memaparkan pentingnya keseimbangan nutrisi dalam menu makanan yang disediakan. Program MBG tidak hanya menyajikan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga mengedepankan kandungan gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan lemak sehat. Ratih menegaskan bahwa kerja sama antara program ini dengan para ahli gizi membantu memastikan bahwa makanan yang diberikan dapat mendukung pertumbuhan optimal anak dan penurunan angka stunting secara signifikan. Pendampingan dari tenaga profesional juga terus dilakukan untuk memastikan mutu dan keberlanjutan program.

Dengan penyediaan makanan bergizi secara gratis, pemerintah berhasil mengurangi beban keluarga, terutama di daerah-daerah yang masih rentan mengalami malnutrisi. Program ini memberikan solusi praktis sekaligus efektif dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak secara luas. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari program ini turut dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses gizi seimbang. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program MBG akan berkontribusi besar dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Komitmen pemerintah melalui MBG juga sejalan dengan target nasional untuk menurunkan angka stunting yang telah dicanangkan sebagai prioritas pembangunan kesehatan dan sosial. Pemberian gizi yang cukup dan berkualitas di usia anak-anak sangat penting karena masa tersebut adalah periode emas pertumbuhan yang menentukan kondisi kesehatan dan kecerdasan di tahap selanjutnya. Pemerintah pun terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian yang diinginkan dapat terpenuhi secara maksimal.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja menjadi kunci keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan bergizi sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru menambah nilai positif yang menyeluruh. Selain itu, teknologi informasi dan mekanisme pendaftaran mitra yang dilakukan secara online memudahkan proses administrasi serta meningkatkan transparansi program. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan program dan memastikan seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaatnya.

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan. Dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi, pemerintah berhasil membangun pondasi kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi, tetapi juga mengukuhkan semangat keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Oleh: Nina Stevia )*

Pemerintah Indonesia semakin memperkuat fokusnya dalam meningkatkan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi permasalahan gizi yang masih membayangi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani. Melalui sinergi berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan aktif dalam memperluas jangkauan program MBG dengan menargetkan pembangunan seribu dapur khusus atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunan dapur ini tidak lepas dari kerja sama dengan pelaku usaha dari Prancis yang tergabung dalam Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menggarisbawahi komitmen bersama dalam mendukung program gizi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa pembangunan dapur ini menjadi tonggak penting yang akan dikembangkan bersama para mitra, baik melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan maupun kerja sama bisnis yang berorientasi pada pemberdayaan daerah.

Pembangunan dapur yang diinisiasi oleh Kadin bersama PT Tempo Scan Pacific Tbk, yang mengembangkan buku panduan sebagai dasar riset dan pengembangan, menunjukkan adanya fondasi ilmiah yang kokoh dalam pelaksanaan program ini. Proses riset dan pengembangan tersebut merupakan langkah awal yang kemudian diskalakan dengan melibatkan mitra internasional

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat sebagai upaya mempercepat distribusi makanan bergizi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini Kalimantan Barat baru memiliki sekitar 40 dapur umum, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai lebih dari 500 unit. Untuk itu, pemerintah daerah didorong agar lebih aktif dalam mempercepat pembangunan dapur, khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Dadan juga menekankan bahwa dapur sekolah menjadi solusi paling efektif untuk menjaga kualitas makanan di daerah yang hanya memiliki satu sekolah. Hal ini penting karena pengiriman makanan dari jarak jauh berpotensi menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan tersebut. Dengan dapur yang terletak langsung di sekolah, anak-anak dapat menerima makanan bergizi yang segar dan layak konsumsi, sehingga program MBG dapat berjalan optimal.

Program MBG sangat menekankan pada pemanfaatan bahan pangan lokal seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Kolaborasi dengan petani dan peternak lokal menjadi pilar utama agar pasokan bahan baku tetap berkelanjutan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi komunitas lokal.

Distribusi makanan bergizi tidak hanya ditujukan untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil dan balita melalui posyandu serta pendampingan kader posyandu yang diberikan insentif. Pendekatan ini menunjukkan perhatian pemerintah yang komprehensif dalam menjamin kualitas gizi bagi seluruh kelompok rentan, tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam keluarga.

Pemerintah juga menetapkan komposisi gizi seimbang dalam menu makanan yang diberikan melalui program MBG, yakni 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat, dengan tambahan susu bila memungkinkan. Standar ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan gizi anak yang harus terpenuhi agar mereka dapat tumbuh sehat dan berkembang optimal.

Inovasi lain yang mendukung keberhasilan program MBG datang dari Kadin Indonesia yang mendesain mobil khusus untuk memperkuat alur distribusi makanan bergizi. Mobil ini dilengkapi dengan rak khusus agar makanan tetap hangat dan tidak tumpah selama pengantaran. Desain ini menjadi jawaban atas kendala sebelumnya di mana makanan sering sampai dalam kondisi berantakan, sehingga mengurangi manfaat gizi yang diterima. Setiap mobil dapat mengangkut hingga seribu kotak makanan dalam satu perjalanan, dan dalam tahap awal, sepuluh unit mobil akan didistribusikan ke lima provinsi yang menjadi cakupan Koordinator Wilayah Balinusamatra.

Wakil Ketua Umum Korwil Balinusamatra Kadin Indonesia, Amirullah Abbas, menyatakan bahwa respons masyarakat terhadap program MBG sangat positif. Masyarakat yang sebelumnya hanya dapat mengandalkan makanan sederhana seperti nasi dan kerupuk kini bisa menikmati asupan ayam, ikan, dan berbagai sumber protein lain setiap hari. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak dan keluarga mereka.

Kadin menargetkan perluasan jumlah mobil khusus untuk distribusi makanan bergizi seiring dengan semakin meluasnya program MBG di berbagai daerah. Langkah ini memperkuat harapan bahwa program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dan menyentuh lebih banyak anak di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui sinergi berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, membuktikan komitmennya dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah. Pembangunan dapur umum dan sekolah, penguatan distribusi dengan kendaraan khusus, serta pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi langkah konkret yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Peningkatan akses makanan bergizi melalui program MBG juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak, sekaligus investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan akses gizi yang cukup dan berkualitas, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mencapai potensi maksimalnya.

)* Penulis merupakan peneliti independen

Raja Ampat – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong pengelolaan tambang di wilayah Raja Ampat agar berjalan dengan prinsip ramah lingkungan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat dan pegiat lingkungan terkait dampak tambang nikel terhadap ekosistem laut dan pariwisata Raja Ampat yang terkenal di dunia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa pengelolaan tambang mempertimbangkan kelestarian alam Raja Ampat.

“Evaluasi menyeluruh dan objektif atas semua izin tambang sangat diperlukan. Keindahan alam Raja Ampat adalah aset nasional dan internasional yang tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan, PT GAG Nikel sebagai anak perusahaan Antam wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Yakni dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

“Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara investasi tambang dan pelestarian alam. Pihaknya membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerhati lingkungan untuk mencari solusi terbaik.

“Alam Raja Ampat adalah warisan untuk anak cucu kita. Tidak ada investasi yang boleh merusak lingkungan. Kami mendorong model tambang ramah lingkungan yang melibatkan masyarakat adat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menghentikan sementara kegiatan tambang di beberapa pulau sensitif, termasuk Pulau Gag. Selain itu, proses revisi dan penguatan AMDAL sedang dilakukan agar seluruh kegiatan tambang memenuhi standar lingkungan yang ketat.

Koordinasi lintas kementerian saat ini difokuskan pada penyusunan skema pengelolaan tambang berkelanjutan. Ini mencakup penerapan teknologi hijau, reklamasi pasca-tambang yang optimal, serta pengawasan ketat terhadap jalur logistik. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan tambang.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keunggulan ekologis Raja Ampat, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tambang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Oleh: Indah Hapsari )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerataan akses energi melalui pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang difokuskan pada wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar nasional untuk mendorong inklusi energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di sektor ketenagalistrikan. Dengan target ambisius, pemerintah menargetkan sekitar 780 ribu rumah tangga di wilayah 3T akan menikmati akses listrik pada periode 2025 hingga 2029.

Pemerintah menyadari masih adanya sejumlah warga yang belum menikmati layanan dasar seperti listrik dan kini bergerak cepat untuk menuntaskannya di era Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melihat keterhubungan listrik bukan sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka peluang ekonomi, dan memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya telah menetapkan agar dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah yang belum mendapat layanan listrik bisa terjangkau oleh infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Presiden Prabowo menilai pentingnya mengatasi hambatan pemerataan listrik sebagai bentuk komitmen moral pemerintah saat ini untuk melanjutkan upaya pemerataan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas ketenagalistrikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Sejalan dengan itu, PT PLN (Persero) mengambil peran sentral dalam pelaksanaan teknis program Lisdes. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan pihaknya dalam membangun jaringan distribusi listrik ke seluruh pelosok negeri. PLN bahkan telah menyusun roadmap pembangunan infrastruktur listrik nasional yang mengakomodasi proyeksi pertumbuhan permintaan listrik secara nasional. Menurutnya, peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, serta transformasi energi nasional termasuk adopsi kendaraan listrik dan penggunaan teknologi rumah tangga berbasis listrik.

Darmawan menegaskan bahwa PLN tidak hanya akan memperluas jaringan listrik konvensional, tetapi juga akan memanfaatkan energi terbarukan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama. Teknologi seperti panel surya, pembangkit tenaga diesel skala kecil, dan mikrohidro akan menjadi solusi penting, terutama di daerah dengan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Langkah ini tidak hanya efisien dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan kebijakan energi berkelanjutan jangka panjang.

Salah satu provinsi yang menjadi perhatian dalam program Lisdes adalah Maluku Utara. Provinsi ini termasuk dalam kategori wilayah 3T dengan tantangan geografis yang sangat kompleks. Dalam sebuah pertemuan strategis bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PLN memaparkan rencana pelaksanaan program Lisdes untuk periode lima tahun ke depan. Dalam roadmap tersebut, PLN menargetkan sambungan listrik bagi puluhan ribu pelanggan baru yang tersebar di desa-desa terpencil.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula, menjelaskan bahwa penyambungan listrik di Maluku Utara akan dilakukan secara bertahap. Pada 2025 saja, sebanyak 19 desa dengan lebih dari 1.600 pelanggan direncanakan akan teraliri listrik. Dalam proses pembangunan, PLN terus berupaya mengatasi berbagai hambatan teknis dan alam dengan mengembangkan jaringan tegangan menengah dan rendah, gardu distribusi, serta penggunaan sumber energi lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Menurut Awat, listrik tidak hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di desa. Dengan akses listrik, masyarakat memiliki peluang lebih luas untuk membuka usaha kecil, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan nilai tambah dari sektor-sektor lokal seperti pertanian dan perikanan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan PLN. Ia menilai bahwa program Lisdes akan memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di provinsinya. Pemprov Maluku Utara bahkan berkomitmen memberikan dukungan anggaran tambahan untuk penyediaan dan pemasangan listrik bagi masyarakat pra-sejahtera, sebagai bentuk nyata kolaborasi daerah dalam program nasional tersebut.

Keberhasilan program Lisdes tidak hanya akan tercermin dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasional, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum sepenuhnya tersentuh pembangunan secara merata. Pemerintah juga menargetkan kenaikan signifikan konsumsi listrik per kapita dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045, sebagai cermin dari meningkatnya taraf hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka besar pembangunan nasional, listrik menjadi penggerak utama transformasi sosial dan ekonomi. Karena itu, penyediaan listrik membutuhkan intervensi aktif negara agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah, pelaksanaan program Listrik Desa akan menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, termasuk mereka yang berada di ujung terluar negeri ini.

Melalui langkah-langkah terukur dan kerja sama lintas sektor, Indonesia kini tengah menapaki jalan menuju pemerataan energi yang sesungguhnya. Program Lisdes bukan hanya soal mengalirkan listrik, tetapi soal menghadirkan keadilan sosial dalam bentuk yang paling konkret—akses energi yang merata, berkelanjutan, dan inklusif.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik