Tanjungpinang — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggagalkan upaya pengiriman seorang warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi daring atau juga dikenal sebagai judi online (Judol).

Tawaran gaji besar menjadi daya tarik utama bagi korban yang direkrut oleh sindikat dari Sumatera Utara hingga Tanjungpinang.

Kepala Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Polisi Imam Riyadi, mengungkapkan bahwa korban berinisial MZ, warga Sumatera Utara, terbuai oleh janji penghasilan tinggi dari pekerjaan ilegal tersebut.

“Saat dilakukan pendalaman didapati pengurus rekrut yang berada di Kamboja berinisial R, dan yang turut membantu yang berada di Tanjungpinang berinisial A,” kata Imam.

R diketahui membujuk MZ melalui sambungan telepon untuk bekerja sebagai operator judi daring dengan janji gaji Rp10 juta per bulan.

Setelah mendapat persetujuan korban, R mengatur perjalanan dari Bandara Kualanamu di Medan ke Bandara Hang Nadim di Batam, dan selanjutnya ke Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Korban dijadwalkan menyeberang ke Malaysia sebagai titik transit sebelum diterbangkan ke Phnom Penh, Kamboja. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan oleh BP3MI Kepri pada Rabu (4/6/2025) lalu.

MZ kini ditampung di rumah penampungan BP3MI Kepri dan telah diperiksa oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang.

“Terduga yang turut membantu di Tanjungpinang akan diperiksa,” ujar Imam, seraya menambahkan bahwa gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar di luar negeri, terutama sebagai operator judi daring.

“Kurang hati-hati dan mudah terbujuk bisa menjadi salah satu pintu untuk terjerumus. Berangkatlah secara prosedural atau legal agar terhindar dari masalah dan terlindungi,” ujar Karding.

Sementara itu, Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pihaknya telah meminta perbankan memblokir sekitar 17.000 rekening hingga Mei 2025.

“Kami juga meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan enhanced due diligence,” ujarnya. *

Raja Ampat — Pemerintah telah menunjukkan komitmen tegas dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak mengancam keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah guna merespons kekhawatiran publik terhadap aktivitas lima perusahaan tambang nikel di kawasan tersebut.

Saat meninjau langsung aktivitas tambang PT Gag Nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun berada dalam pengawasan ketat.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil.

Pihaknya telah memastikan bahwa aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi tolok ukur utama dalam pengelolaan tambang. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat dan siap menindaklanjuti laporan dengan tindakan teknis konkret.

“Kegiatan industri harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambah Bahlil.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.

Kebijakan industri di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti ini harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.

“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi tambang, terutama PT Gag Nikel di Pulau Gag. Dari hasil peninjauan, pihaknya memastikan bahwa kondisi lingkungan masih terjaga.

“Sesuai hasil pantauan kita tadi, amanlah. Jadi info atau isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka [pihak perusahaan] juga melakukan reklamasi lokasi galian dan ada penghijauan. Semua masih bagus, khusus untuk Pulau Gag,” jelas Elisa.

Elisa juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi merugikan masyarakat atau merusak lingkungan.

“Alam Raja Ampat ini adalah titipan sementara dari anak cucu kita. Investasi tidak boleh merusak lingkungan. Itu sebabnya perlu kolaborasi semua pihak,” tegasnya.

Langkah kolaboratif pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga kelestarian Raja Ampat, tidak hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Evaluasi yang menyeluruh dan transparan menjadi bukti nyata bahwa isu lingkungan kini menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan strategis nasional.

Makkah – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan juga jemaah haji Indonesia pascapuncak ibadah haji pada tahun 2025. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencerminkan bagaimana komitmen para petugas dalam memberikan layanan terbaik mereka kepada seluruh Tamu Allah SWT.

“Pelaksanaan haji 2025 kali ini sebenarnya menghadapi tantangan yang besar akibat adanya perubahan pada sistem layanan dari pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu perusahaan (syarikah) saja yang mengelola layanan, namun tahun 2025 bertambah menjadi delapan, sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan. Namun, ini bisa teratasi berkat kerja keras seluruh petugas haji Indonesia yang mampu terus beradaptasi dengan cepat.

“Alhamdulillah, satu per satu persoalan-persoalan yang kita hadapi kemarin sudah terurai dengan baik. Walaupun tentu masih ada di sana-sini yang perlu lebih disempurnakan,” ujar Nasaruddin saat menunaikan umrah wajib di Makkah.

Menag menyebut bahwa para petugas mampu membuat terobosan dan juga mengambil langkah yang strategis dalam menghadapi kompleksitas permasalahan serta persoalan di lapangan.

“Tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi alhamdulillah, karena kejeniusan teman-teman yang bertugas di sini, mereka mampu melakukan ijtihad yang cukup berani dan terobosan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Muhammad Hanafi, meninjau secara langsung bagaimana layanan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Ia juga turut mengapresiasi para petugas bandara yang selama ini telah memberikan perhatian secara khusus bagi para jemaah disabilitas dan lansia.

“Teruslah komitmen memberikan layanan prima kepada jemaah haji Indonesia,” pesan Muchlis kepada petugas di Terminal Fast Track.

Senada, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhammad Husni, juga memberikan penilaian secara positif terhadap adanya peningkatan pelayanan haji pada tahun 2025 ini. Husni juga memuji sigapnya petugas transportasi dan tertibnya jemaah, sehingga mendukung kelancaran ibadah haji secara menyeluruh.

“Katering sampai hari ini lancar semuanya, hotel juga satu kamar empat orang, malah ada di beberapa tempat saya lihat hanya dua orang,” ujarnya usai meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia. (*)

Makkah – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 ini berhasil berjalan dengan lancar dan tertib.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian ibadah haji.

Apresiasi tinggi dari Menag juga termasuk kepada jajaran petugas, personel TNI-Polri, hingga mitra kerja penyelenggara haji.

Bagaimana soliditas antar berbagai lintas sektor tersebut seluruhnya sudah baik.

“Alhamdulillah kemarin kami laporkan perkembangan terakhir sebelum kami ke sini. Bapak presiden memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja sama yang sangat baik,” ungkap Nasaruddin Umar.

“Semua petugas, semua pihak yang terkait dengan haji, ada Kemenag, ada BP Haji. Itu kelihatan oleh beliau sangat solid,” ujar Nasaruddin Umar saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi.

Sebagai Amirul Hajj, Nasaruddin turut memantau secara langsung seperti apa proses pemberangkatan jamaah ke Arafah.

Ia memuji bagaimana penerapan sistem evakuasi massa yang dengan tertata rapi berkat kontribusi nyata TNI dan Polri atau aparat keamanan.

“Terima kasih sekali lagi kepada TNI dan Polri atas bantuannya kepada kami,” tuturnya.

Ia juga meminta doa dari semua masyarakat Indonesia agar seluruh jamaah bisa memperoleh haji yang mabrur.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan haji yang dinilainya cukup baik.

Ia menekankan betapa pentingnya mewujudkan perlindungan bagi para jamaah lansia dan juga adanya pemetaan kesehatan secara proaktif.

Menurut Ketua DPR RI tersebut, momentum puncak haji merupakan fase yang paling krusial bagi para jemaan, baik itu secara spiritual ataupun secara fisik.

“Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik,” ujar Puan.

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan ekstra dari petugas di lapangan.

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Gerakan Pemuda Ansor melalui Sumarno menilai bahwa pelaksanaan haji 2025 berjalan dengan cukup baik meski terdapat kendala teknis.

“Kalau ada kendala teknis, itu merupakan bagian dari dinamika lapangan dan tidak bisa langsung disebut sebagai kegagalan sistemik,” tegasnya.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah. (*)

Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan )*

Pasca Idul Adha 2025, perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengemuka di berbagai ruang publik. Bukan karena masalah atau keluhan, melainkan justru karena banyaknya apresiasi yang datang secara bertubi-tubi dari dalam dan luar negeri. Pelayanan yang humanis, aman, dan penuh empati terhadap seluruh jemaah menjadi wajah baru pengelolaan haji Indonesia yang kini terus menuai pujian luas.

Salah satu sorotan utama bahkan datang dari Pemerintah Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, menyampaikan secara langsung apresiasi tinggi tersebut kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan resmi di Jeddah beberapa waktu lalu.

Pengelolaan haji Indonesia dinilai olehnya sama sekali tidak hanya fokus pada kepentingan jemaah dalam negeri saja, namun juga terus memberikan dampak positif bagi sistem haji bahkan secara global. Nilai humanitas yang diterapkan tersebut dianggap telah memperkaya praktik perhajian dunia dengan menerapkan pendekatan yang lebih beradab dan menyejukkan.

Menteri Nasaruddin melihat pengakuan dari Arab Saudi itu sebagai buah hasil dari adanya komitmen secara kolektif pada seluruh elemen dalam negeri. Ia menekankan bahwa pelayanan haji yang disiapkan selama ini bukan hanya sekadar untuk mengurus teknis logistik semata, melainkan untuk menciptakan atmosfer yang mendamaikan.

Pengalaman spiritual bagi seluruh jemaah menjadi fokus utama. Pelayanan yang diberikan tersebut mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, menyejukkan, dan juga membahagiakan. Para Jemaah tidak disuguhi dengan birokrasi yang rumit, melainkan justru dilayani dengan adanya pendampingan yang penuh empati.

Apresiasi tersebut tidak datang dari satu arah saja. Di dalam negeri, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin, juga mengutarakan pandangan serupa.

Ia melihat penyelenggaraan haji tahun ini sebagai tonggak penting dalam reformasi pelayanan ibadah. Menurutnya, terobosan-terobosan yang dihadirkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret bagi umat, bukan sebatas slogan.

Beberapa kebijakan seperti program tanazul, murur, dan safari wukuf disebut Prof. Wan sebagai bentuk nyata inovasi yang sangat berpihak pada jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Terobosan tersebut tidak hanya membantu jemaah menjalankan ibadah secara lebih mudah, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang bermartabat. Dalam pandangan akademisi tersebut, pelayanan yang ramah disabilitas merupakan cermin pelayanan berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Selain aspek teknis, langkah pemerintah menurunkan biaya haji juga dianggap sebagai strategi jangka panjang yang bijak. Penurunan biaya dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi dana, optimalisasi masa tinggal, serta peningkatan kualitas akomodasi memperlihatkan tata kelola haji yang semakin transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tak hanya dari sisi kebijakan, kekuatan utama dari pelayanan haji tahun ini terletak pada kehadiran sumber daya manusia yang berdedikasi di lapangan. Salah satunya terlihat dari peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang secara khusus menyiapkan 183 petugas untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas.

Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), Suviyanto, menjelaskan bahwa petugas tersebut disebar di tiga titik utama yaitu Makkah, Madinah, dan Bandara.

Meskipun rasio ideal antara petugas dan jumlah jemaah lansia belum sepenuhnya terpenuhi, semangat dan komitmen para petugas di lapangan tetap tak surut. Suviyanto menyatakan bahwa para petugas terus berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan yang layak dan penuh hormat. Keterbatasan tenaga tidak menjadi alasan untuk abai terhadap kualitas pelayanan. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan penuh kehangatan.

Pengelolaan haji tahun ini memang tampak bertransformasi secara menyeluruh. Tak lagi terpaku pada pendekatan administratif semata, melainkan sudah beralih menjadi sistem pelayanan yang menempatkan jemaah sebagai pusat dari segala kebijakan.

Transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan sepenuh hati. Menteri Nasaruddin pun merespons dengan menjadikan “senyum jemaah” sebagai indikator keberhasilan utama.

Tiga senyuman yang dimaksud adalah senyuman ketika jemaah membayar biaya haji yang lebih terjangkau, senyuman saat menerima pelayanan optimal di Tanah Suci, dan senyuman terakhir ketika pulang ke tanah air dalam keadaan sehat dan meraih predikat haji mabrur. Gagasan ini bukan sekadar retorika, melainkan filosofi pelayanan publik berbasis kasih sayang dan nilai spiritual.

Penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M menjadi bukti bahwa reformasi pelayanan dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas institusi. Ketika pemerintah, tenaga lapangan, akademisi, dan masyarakat saling bersinergi, hasilnya adalah sistem pelayanan ibadah yang bukan hanya efisien, tetapi juga menyentuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan haji yang berkelas dunia.

Apresiasi yang mengalir dari Arab Saudi, akademisi, hingga petugas lapangan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dalam menyelenggarakan ibadah haji. Melalui pelayanan yang aman dan humanis, Indonesia tidak hanya melayani jemaahnya, tetapi juga turut serta membentuk wajah perhajian global yang lebih manusiawi dan penuh kedamaian. (*)

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh: Melati Cahaya Ramadhani )*

Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 menutup rangkaiannya dengan nuansa penuh khidmat yang menyentuh hati. Sebanyak jutaan jemaah dari berbagai macam penjuru dunia, termasuk lebih dari 200.000 jemaah asal Indonesia, berhasil menyelesaikan seluruh prosesi dengan tertib dan penuh kekhusyukan.

Di balik padatnya jadwal ibadah dan tantangan fisik, terutama karena adanya cuaca ekstrem yang menyentuh hingga 40 derajat Celsius, semangat dari para jemaah sama sekali tak surut sedikit pun. Sebaliknya, luapan rasa syukur dan terima kasih justru kian menguat dari mereka yang berhasil menuntaskan rukun Islam kelima itu.

Sejak awal pelaksanaan, jutaan jemaah memulai perjalanan spiritual mereka menuju ke Mina. Prosesi itu bukan hanya sekadar perpindahan fisik semata, tetapi lebih dari itu—sebuah perjalanan ke dalam jiwa yang menguji bagaimana keikhlasan dan keteguhan iman dari seseorang.

Para jemaah memadati Lembah Mina dengan langkah mereka yang mantap, serta dengan mengenakan pakaian ihram, dan membulatkan niat untuk bia menggapai ridha Allah SWT. Kebersamaan lintas bangsa dan budaya pun terasa nyata, dan semakin menguatkan makna persatuan dalam kesetaraan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Ahmad Al-Mansur, jemaah asal Mesir, menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam atas kesempatan berhaji pada tahun 2025 ini. Menurutnya, ibadah haji merupakan puncak dari harapan panjang dan doa-doa yang sama sekali tak henti untuk terus dipanjatkan.

Di matanya, Mina bukan hanya sekadar menjadi kota tenda yang mampu menampung lautan manusia saja, tetapi juga sekaligus menjadi tempat bagi dimulainya pembersihan jiwa secara total. Kekhusyukan yang mengiringi perjalanan para jemaah tersebut dapat menghapus batas-batas geografis, kemudian mampu menciptakan solidaritas spiritual yang tak terbantahkan.

Tidak hanya dari luar negeri saja, namun jemaah asal Indonesia juga menunjukkan kegigihan mereka yang luar biasa. Setiawan, seorang jemaah muda asal Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengungkapkan rasa haru dan syukurnya usai menjalani wukuf di Arafah.

Sebagai seorang yatim piatu, ia menjadikan momen haji kali ini sebagai sarana untuk mendoakan orang tuanya dan memohon untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Baginya, wukuf bukan hanya sekadar ritual, tetapi anugerah agung dari Allah yang juga membuktikan kehadiran-Nya dalam setiap desah doa umat manusia.

Setiawan kemudian menyampaikan bahwa pelayanan selama di Arafah sangat memuaskan. Fasilitas yang tersedia di sana dinilai layak dan mampu membuat para jemaah bisa beribadah tanpa terganggu.

Ia secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Agama dan pihak penyelenggara yang telah memberikan perhatian maksimal. Ucapan terima kasih itu mengalir tulus, menjadi wujud penghargaan atas dedikasi yang terlibat dalam menjamin kelancaran ibadah ratusan ribu orang.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Ia menilai penyelenggaraan ibadah berjalan cukup baik dan harus terus dijaga hingga akhir.

Menurutnya, seluruh rangkaian yang telah dijalankan oleh jemaah menunjukkan kedisiplinan dan komitmen tinggi dari seluruh petugas lapangan. Pelayanan terhadap jemaah, khususnya mereka yang lansia atau memiliki komorbid, menjadi fokus perhatian agar ibadah tetap berjalan dengan aman dan nyaman.

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sistem tersebut mengharuskan pengorganisasian jemaah dalam kafilah, menggantikan sistem kloter yang selama ini digunakan.

Meskipun menjadi tantangan baru, ia menilai perubahan ini adalah peluang penting untuk memperbaiki pelayanan haji secara menyeluruh. Dengan koordinasi yang tepat antara PPIH dan pihak syarikah, sistem ini berpotensi menjadi standar baru dalam penyelenggaraan ibadah haji modern.

Dalam evaluasinya, Puan menekankan pentingnya mitigasi dini terhadap risiko kesehatan. Ia meminta agar petugas kesehatan segera memetakan jemaah rentan, terutama lansia dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran.

Pendekatan proaktif, kata dia, menjadi kunci dalam mencegah ancaman kesehatan seperti kelelahan ekstrem dan heatstroke, yang kerap menghantui pelaksanaan ibadah di kawasan Armuzna.

Kritik dan masukan pun tidak luput dari perhatian. Puan menegaskan bahwa DPR RI akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga memastikan pengawasan terhadap persoalan visa jemaah furoda yang batal berangkat tetap menjadi prioritas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Keseluruhan pelaksanaan haji 2025 mencerminkan upaya kolaboratif lintas lembaga dan bangsa dalam memastikan ibadah berlangsung lancar. Rasa syukur tak hanya terucap dari para jemaah, tetapi juga dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan. Pemandangan para jemaah yang kembali dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan wajah tenang dan mata yang berkaca-kaca menjadi saksi bisu keberhasilan sebuah perjalanan suci.

Sebagaimana diungkapkan banyak pihak, momen haji tahun ini menyatukan harapan, doa, dan rasa syukur dari seluruh penjuru dunia. Di tengah tantangan global dan perubahan sistemik dalam tata kelola ibadah, kesakralan tetap terjaga. Harapan besar pun bergantung pada momentum ini untuk terus memperkuat solidaritas umat Islam dan memperbaiki pelayanan di masa mendatang. (*)

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas investasi, terutama di wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kawasan ini tidak hanya menjadi ikon kebanggaan nasional, tetapi juga simbol kepedulian Indonesia terhadap pelestarian lingkungan global. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu lingkungan, pemerintah mengambil berbagai langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap kegiatan investasi tidak mengorbankan ekosistem yang sangat berharga ini.

Sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Raja Ampat memiliki status istimewa dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui pendekatan berbasis keseimbangan antara pembangunan dan konservasi, menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus tunduk pada standar perlindungan lingkungan yang ketat. Prinsip ini diterapkan secara konsisten untuk melindungi warisan alam bagi generasi mendatang.

Dalam rangka menjaga integritas ekologis wilayah tersebut, pemerintah telah mengambil tindakan evaluatif terhadap berbagai aktivitas industri ekstraktif, khususnya sektor pertambangan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberlakukan penghentian sementara operasi sejumlah perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengutamakan keberlanjutan.

Instruksi strategis juga dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Seluruh penerbitan PPKH baru di wilayah Raja Ampat dihentikan sementara sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi degradasi lingkungan. Sementara itu, PPKH yang telah diterbitkan sebelumnya dievaluasi secara ketat untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memprioritaskan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan data yang ada, terdapat dua PPKH yang aktif di Raja Ampat yang diterbitkan pada tahun 2020 dan 2022. Kedua izin ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan berada dalam pengawasan intensif dari pihak berwenang. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengawasan langsung di lapangan guna memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan secara menyeluruh.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan, telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan Raja Ampat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa terdapat tiga entitas yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan ini, dua di antaranya telah memiliki izin resmi, sementara satu lainnya belum mengantongi izin dan tengah dalam tahap eksplorasi.

Langkah-langkah hukum telah disiapkan untuk menghadapi pelanggaran terhadap peraturan kehutanan dan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap pemegang izin dilakukan untuk mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan, dan sanksi administratif dapat dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin. Selain itu, opsi penegakan hukum pidana dan perdata juga akan ditempuh bila bukti pelanggaran hukum cukup kuat.

Selain pengawasan terhadap perusahaan yang sudah berizin, pemerintah juga telah bergerak cepat dalam menangani indikasi aktivitas ilegal oleh entitas yang belum mengantongi izin resmi. Surat tugas telah diterbitkan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap pihak terkait, dan proses klarifikasi dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga legalitas dan akuntabilitas seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah konservasi.

Pendekatan multisektor dan kolaboratif terus diperkuat untuk mengawal keberlanjutan pembangunan di Raja Ampat. Kementerian terkait bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat lokal, sebagai penjaga hutan dan alam, diakui perannya dalam menjaga kelestarian kawasan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah-langkah ini juga sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah memberikan sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan sumber daya alamnya demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Raja Ampat adalah representasi dari visi Indonesia terhadap masa depan hijau yang berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan ekologis yang berkelanjutan. Standar tinggi yang diterapkan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan arah baru menuju pembangunan yang lebih bertanggung jawab.

Dengan menerapkan kebijakan ketat, melakukan pengawasan intensif, serta menyiapkan mekanisme hukum yang jelas, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring. Ketegasan dalam penerapan regulasi lingkungan ini tidak hanya menjamin keberlanjutan alam Raja Ampat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga kekayaan ekologisnya di tengah tantangan global.

Penerapan standar lingkungan tinggi di Raja Ampat juga menjadi model bagi daerah konservasi lainnya di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kebijakan ini sebagai acuan nasional dalam pengelolaan kawasan sensitif secara ekologis. Dengan membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, memperkuat peran masyarakat adat, serta memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, pemerintah menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan wilayah berbasis kelestarian. Strategi ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini dapat terus diwariskan dalam kondisi terbaik kepada generasi yang akan datang.

*) Pemerhati isu lingkungan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang.

Melalui peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua,” ujar Bahlil di Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.

RUPTL terbaru ini disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

“Kalau kita sudah bangun jaringannya, pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan. Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu,” jelas Bahlil.

Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi tulang punggung pemerataan energi. Pemerintah menargetkan 5.758 desa teraliri listrik dengan kapasitas pembangkit 394 MW dan penyambungan ke 780 ribu rumah tangga.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menegaskan pemerintah telah menyiapkan roadmap senilai Rp50 triliun.

“Setelah berhasil mengaliri jutaan rumah, pemerintah kini fokus pada 780 ribu rumah tersisa yang segera akan dialiri listrik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami pastikan desa-desa itu dilayani PLN agar lebih berkelanjutan,” tegas Jisman.

Jisman juga menekankan pentingnya subsidi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Akses listrik menjadi pintu masuk untuk subsidi negara agar lebih tepat sasaran di daerah 3T,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan penuh PLN dalam mewujudkan pemerataan energi.

“Kami adalah perpanjangan tangan negara. Program Lisdes ini adalah wujud nyata sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan.

Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang gelap gulita. Pemerataan listrik menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. (^)

Oleh : Kurnia Aji )*

Kasus penempatan warga negara Indonesia (WNI) sebagai admin judi daring atau judi online (judol) di luar negeri kembali terbongkar. Seorang warga asal Sumatera Utara berhasil diselamatkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang saat hendak diberangkatkan ke Kamboja. Modusnya sama seperti kasus-kasus sebelumnya: korban diperdaya iming-iming gaji tinggi, hingga Rp10 juta per bulan. Di balik tawaran menggiurkan tersebut, tersembunyi jerat sindikat kejahatan yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan korbannya.

Perlu diingat bahwa tawaran gaji tinggi untuk menjadi admin judi daring bukanlah peluang kerja biasa. Ini adalah pintu masuk ke dalam praktik kejahatan lintas negara yang terorganisir. Korban, berinisial MZ, berhasil dicegah keberangkatannya oleh petugas BP3MI Kepri setelah diketahui hendak menuju Phnom Penh melalui Malaysia. Menurut Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi, keberangkatan MZ diatur oleh jaringan sindikat yang beroperasi dari Kamboja hingga Tanjungpinang. Dalam kasus ini, ada dua aktor utama: satu berinisial R yang berada di Kamboja dan merekrut langsung korban, serta A di Tanjungpinang yang memfasilitasi pengiriman.

Tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar sering kali menjadi umpan yang efektif, apalagi bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, masyarakat harus waspada terhadap jebakan seperti ini. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang ditawari pekerjaan sebagai admin judi daring sebaiknya langsung menolak. Proses perekrutan ilegal ini hanya memanfaatkan ketidaktahuan dan kerapuhan ekonomi para calon pekerja migran.

Judi daring bukanlah persoalan sederhana. Ia merupakan kejahatan yang memiliki banyak lapisan. Dari sisi sosial, praktik ini merusak moral masyarakat, menghancurkan keluarga, dan menjadikan individu terjebak dalam siklus ketergantungan. Dari sisi ekonomi, judi daring menguras uang masyarakat, menyebabkan kemiskinan struktural, serta merusak tatanan keuangan negara. Bahkan dari sisi hukum, judi online telah melibatkan ribuan akun bank yang menjadi sarana pencucian uang dan transaksi ilegal lintas negara.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, sekitar 17.000 rekening perbankan telah diblokir karena terkait aktivitas judi online. Angka ini meningkat sekitar 20% dibanding bulan sebelumnya. Pemblokiran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi jaringan keuangan judol. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bahkan menyatakan bahwa pihaknya meminta perbankan untuk menutup rekening yang terkait dengan nomor identitas kependudukan tertentu, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh (enhanced due diligence).

Namun, upaya teknis saja tidak cukup jika masyarakat masih mudah terbujuk oleh tawaran-tawaran yang tampak “legal” namun sejatinya ilegal. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan judi daring adalah derasnya arus informasi dan perekrutan melalui media sosial. Jaringan sindikat judol menyasar masyarakat dengan pendekatan personal—melalui pesan WhatsApp, panggilan langsung, hingga konten-konten lowongan kerja palsu yang dikemas profesional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital dan hukum yang baik agar tidak mudah terjerumus.

Pemerintah, lewat lembaga-lembaga seperti BP3MI dan Kementerian P2MI, telah berupaya menghalau dan membongkar praktik ini. Namun, pengawasan dan penindakan hukum tidak bisa berjalan efektif tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kasus MZ, beruntung proses penyelamatan berhasil dilakukan sebelum ia benar-benar dibawa ke luar negeri. Namun, tidak sedikit yang telah berhasil lolos dan akhirnya terperangkap di negara asing, bekerja di bawah tekanan, tidak digaji, bahkan menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia.

Bahaya lainnya yang patut diwaspadai adalah bahwa pekerjaan sebagai admin judi daring di luar negeri seringkali hanya kedok. Ada banyak laporan bahwa mereka yang dikirim ke luar negeri untuk pekerjaan ini justru kehilangan paspor, dikurung, atau dipaksa bekerja tanpa hak. Situasi tersebut menempatkan mereka dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak berdaya. Alih-alih mendapatkan gaji tinggi, mereka malah terjebak dalam eksploitasi modern.

Karena itu, penting untuk menyampaikan secara luas kepada masyarakat bahwa bekerja di luar negeri harus melalui prosedur legal dan lembaga resmi. Keberangkatan secara legal menjamin hak dan perlindungan pekerja migran. Jangan mudah percaya dengan perekrut yang menawarkan pekerjaan instan tanpa proses yang jelas. Kecurigaan harus segera timbul jika ada tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak menyertakan informasi resmi dari perusahaan, kontrak kerja, atau izin kerja dari negara tujuan.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus bergandengan tangan untuk memerangi judi daring. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Pemerintah harus terus memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan pekerja migran. Media massa harus aktif dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan yang paling penting, masyarakat harus menjadi benteng pertama yang menolak dan melaporkan tawaran-tawaran pekerjaan mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan judi daring.

Mari kita jaga bersama generasi bangsa dari jebakan judi daring. Jangan biarkan saudara-saudara kita menjadi korban sindikat kejahatan hanya karena terbuai gaji besar yang sebenarnya semu. Saatnya kita satukan langkah untuk menyuarakan perlawanan terhadap judi daring dan segala bentuk kejahatan digital lainnya. Jangan beri ruang bagi praktik yang merusak ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju

Oleh: Dodit Cahyadi )*

Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmennya untuk memastikan seluruh desa di negeri ini mendapatkan akses listrik yang layak melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Program strategis ini menjadi bagian penting dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034 yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan target menyambungkan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga di lebih dari 10 ribu desa dan dusun yang belum teraliri listrik, pemerintah menegaskan bahwa pemerataan energi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa energi merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Pemerintah memandang akses listrik sebagai wujud kehadiran negara yang memberikan pelayanan dasar secara merata kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan investasi besar-besaran senilai sekitar Rp50 triliun yang tidak hanya berasal dari anggaran negara, tetapi juga membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa-desa.

PLN sebagai BUMN yang mendapat mandat langsung dari pemerintah memegang peran sentral dalam pelaksanaan program ini. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja secara total guna memastikan keberhasilan Lisdes sebagai bagian dari RUPTL 2025–2034. Darmawan memandang listrik bukan hanya sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai simbol hadirnya negara hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Dengan program ini, PLN diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan listrik, menghilangkan kesenjangan sosial yang selama ini ada akibat keterbatasan akses energi.

Sejauh ini, pemerintah telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam program elektrifikasi nasional. Hingga akhir 2024, lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan sudah berhasil dialiri listrik. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang. Di berbagai wilayah, kehadiran listrik telah membawa perubahan positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi program Lisdes. Kolaborasi erat antara PLN dan pemerintah provinsi maupun kabupaten mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik, terutama di daerah 3T yang menghadapi berbagai tantangan geografis dan teknis. Pemerintah daerah turut menyediakan dukungan sumber daya dan anggaran untuk membantu proses pemasangan dan penyediaan listrik bagi masyarakat pra-sejahtera, menunjukkan bahwa keberhasilan program ini juga merupakan hasil sinergi antar berbagai pihak.

Selain memperluas jaringan listrik konvensional, PLN juga berupaya mengintegrasikan teknologi energi terbarukan dalam program Lisdes. Penggunaan panel surya, pembangkit listrik tenaga diesel skala kecil, serta sistem mikrohidro dipilih sebagai solusi efektif untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mengembangkan energi berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa listrik yang disalurkan tidak hanya andal tetapi juga ramah lingkungan.

Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita secara signifikan, dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045. Target ini mencerminkan harapan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses listrik, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal untuk berbagai aktivitas produktif dan sosial. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, PLN juga memperhitungkan pertumbuhan sektor industri, pusat data, dan adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik, yang semuanya akan mendorong peningkatan permintaan energi secara berkelanjutan.

Program Listrik Desa menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkeadilan. Melalui penyediaan listrik yang merata, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi percepatan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Hal ini selaras dengan semangat nasional untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat fondasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui komitmen kuat dari pemerintah pusat, PLN, dan dukungan aktif dari pemerintah daerah, program ini terus berjalan dengan fokus pada keberhasilan dan keberlanjutan. Pemerintah yakin bahwa dengan kerja keras dan sinergi seluruh pihak, tidak akan ada lagi desa di Indonesia yang gelap tanpa listrik. Keadilan sosial dan kemajuan bangsa dapat terwujud melalui kehadiran energi yang merata, yang menjadi pendorong utama pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan Listrik Desa sebagai fondasi transformasi desa-desa di seluruh Indonesia menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Program ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan langkah nyata dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat kesatuan bangsa melalui kehadiran negara hingga ke wilayah paling terpencil. Dengan kerja sama dan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia menuju masa depan yang lebih terang, merata, dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan