Oleh : Kurnia Dewanto )*

Pemerintah kini mengambil peran lebih aktif dalam menanggulangi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menjadi perhatian serius di sektor perhotelan di berbagai wilayah, terutama di Jakarta. Situasi ini menuntut langkah cepat dan terukur karena dampaknya tidak hanya terhadap kelangsungan bisnis hotel, tetapi juga terhadap nasib ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada industri ini.

Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai inisiatif digerakkan, salah satunya melalui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memilih strategi memperbanyak event berskala besar maupun kecil di berbagai titik kota sebagai bentuk intervensi langsung. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan okupansi hotel agar para pelaku usaha tidak terpaksa merumahkan karyawannya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti komitmen serius pemerintah provinsi dalam menghadapi ancaman PHK di sektor perhotelan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah menjalin koordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan agenda kegiatan strategis guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Ibu Kota. Menurut Pramono, penyelenggaraan event seperti lomba lari, konser musik, hingga festival seni bukan hanya meningkatkan traffic pengunjung, tetapi juga memperpanjang lama tinggal para wisatawan, yang secara langsung menyokong bisnis perhotelan.

Data dan pengamatan menunjukkan bahwa Jakarta telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah kegiatan besar selama bulan Juni, mulai dari tiga hingga empat event olahraga hingga pertunjukan musik berskala nasional seperti Soundfest. Dinamika ini membawa efek positif terhadap keberlangsungan bisnis perhotelan, mengingat sektor tersebut sangat bergantung pada tingkat okupansi yang stabil.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mulai melonggarkan beberapa pembatasan dan efisiensi anggaran. Kondisi ini membuka peluang pemulihan bagi para pelaku usaha perhotelan yang sebelumnya tertekan. Pramono menilai adanya surplus pada April 2025 sebagai pertanda positif bahwa kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil, dan ia menyampaikan komitmen penuh untuk terus mendukung langkah-langkah tersebut.

Dukungan terhadap strategi Pemprov DKI juga datang dari Ketua DPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, yang menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan event di seluruh wilayah Jakarta, termasuk pusat, timur, barat, dan selatan. Menurut Sutrisno, peningkatan arus kunjungan di setiap wilayah akan menciptakan permintaan yang lebih luas terhadap jasa penginapan, sehingga memperkecil potensi PHK.

Meski demikian, ancaman PHK masih menjadi tantangan. Sutrisno mengungkapkan bahwa saat ini, beberapa hotel terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja karena okupansi yang rendah. Sekitar 10 hingga 30 persen karyawan di sektor ini sudah terdampak, tergantung pada kondisi masing-masing hotel. Ketika tingkat hunian hanya mencapai 40 persen, kebutuhan tenaga kerja pun otomatis berkurang.

Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang disebut Sutrisno sebagai penyebab melemahnya sektor ini. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah juga menambah tekanan. Seiring berkurangnya kegiatan rapat atau konferensi yang biasanya dilaksanakan di hotel, pendapatan bisnis ini pun menurun. Ia mengusulkan agar pungutan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa ditinjau ulang agar beban operasional tidak semakin berat.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI turut menyatakan keprihatinan terhadap ancaman PHK di sektor perhotelan dan restoran. Siti Erma Mukaromah, anggota Komisi VII, menyatakan bahwa DPR telah menerima laporan-laporan yang menunjukkan tren penurunan bisnis di sektor ini, yang dapat mengarah pada PHK massal jika tidak segera ditangani secara sistematis.

Menurutnya, masalah ini dipicu oleh berbagai variabel mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tingginya inflasi, dan daya beli masyarakat yang menurun, hingga disrupsi teknologi yang mengubah pola konsumsi masyarakat. Pemerintah terus beradaptasi dan memfasilitasi transformasi digital di sektor pariwisata agar mampu menjawab tantangan ini. Penghematan anggaran yang diterapkan baik oleh sektor swasta maupun instansi pemerintah turut berkontribusi terhadap menurunnya tingkat okupansi hotel. Dalam situasi semacam ini, ia menekankan pentingnya penerapan strategi berkelanjutan dalam jangka panjang. Komisi VII saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang diharapkan mampu merevitalisasi keseluruhan ekosistem pariwisata nasional.

Ia menyebutkan bahwa pariwisata tidak hanya tentang tempat wisata, tetapi juga melibatkan berbagai sektor terkait seperti akomodasi, restoran, transportasi, hingga kegiatan UMKM dan pelibatan masyarakat lokal. Karena itu, regulasi yang kuat dibutuhkan untuk menghubungkan dan melindungi seluruh komponen dalam ekosistem ini.

Usulan lain dari Erma mencakup program lintas kementerian yang bisa mempermudah transisi pekerja yang terdampak PHK menuju kewirausahaan. Program seperti ini penting untuk memberikan solusi jangka menengah hingga panjang atas efek domino dari lesunya industri perhotelan.

Dalam situasi ekonomi yang menantang seperti sekarang, kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, pelaku industri, dan lembaga legislatif menjadi penentu utama keberhasilan menjaga keberlangsungan sektor perhotelan. Upaya Pramono Anung dalam meningkatkan jumlah event yang bisa mengundang wisatawan ke Jakarta adalah langkah nyata yang harus didukung oleh kebijakan fiskal yang bijak serta regulasi yang berpihak pada pekerja dan pelaku usaha.

Semua pihak diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menghadapi krisis ini. Baik dengan mendukung program-program pemerintah, menciptakan inovasi di sektor pariwisata, maupun mendorong konsumsi domestik yang bisa menstimulasi pergerakan ekonomi. Kini adalah waktu yang tepat untuk menyadari bahwa penyelamatan sektor perhotelan bukan sekadar menyelamatkan bisnis, melainkan juga menyelamatkan mata pencaharian ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya di dalamnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menargetkan renovasi rumah menjadi strategi utama dalam upaya mewujudkan penyediaan tiga juta unit rumah layak huni setiap tahun. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut langkah ini sebagai pendekatan realistis yang bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional saat ini.

“Manuver kami terkait program perumahan tahun ini tidak besar, tapi bisa ada penyesuaian terhadap anggaran yang ada. Saya dengar pemerintah akan menyetujui untuk memperbesar target renovasi rumah tahun ini,” kata Fahri Hamzah.

Tahun ini, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 10% dari total rumah tidak layak huni (RTLH) nasional yang mencapai 2,6 juta unit, atau sekitar 260 ribu rumah. Renovasi dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 850 miliar untuk 38.504 unit rumah atau sekitar Rp 22 juta per rumah.

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta per unit. Untuk menekan biaya, pemerintah akan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai penyedia langsung komponen konstruksi seperti semen dan baja. Koperasi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dengan target jangka panjang 80 ribu unit koperasi desa di seluruh Indonesia.

“Melalui mekanisme koperasi, seperti pesan bapak presiden, supaya perantara-perantara tidak banyak, sehingga nanti harga besi, baja, dan sebagainya bisa turun,” ujarnya.

Meski belum diumumkan waktu pelaksanaan program renovasi massal ini, Fahri menegaskan bahwa anggaran tersedia. “Sebenarnya, uang itu ada. Yang penting pintar ngomong, itu dikasih sama Menteri Keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap kepemilikan hunian masih rendah. Kajian Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa 83,7% kelas menengah tidak berencana membeli rumah dalam lima tahun ke depan. Tingginya harga properti menjadi faktor utama, dengan sebagian besar responden memilih menabung untuk dana darurat.

Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah mengkaji revisi harga rumah subsidi agar tetap menarik bagi pengembang.

“Harga rusun saat ini idealnya sekitar Rp 12 juta per meter persegi,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Dengan pendekatan renovasi dan intervensi harga melalui koperasi serta penyesuaian regulasi, pemerintah berharap program tiga juta rumah dapat berjalan lebih adaptif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pelosok tanah air melalui program pembangunan apotek dan klinik desa/kelurahan. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, dan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas.

Program ini digagas sebagai bagian dari unit bisnis koperasi desa merah putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa keberadaan apotek dan klinik desa merupakan bentuk integrasi antara layanan kesehatan dengan pengembangan ekonomi desa melalui koperasi.

“Saat ini terdapat sekitar 30 ribu Poskesdes dan 20 ribu Pustu yang siap diintegrasikan ke dalam sistem Kopdes Merah Putih, sehingga lebih dari 50 ribu desa akan memiliki akses langsung terhadap layanan kesehatan terpadu,” ujar Zulhas.

Melalui Apotek desa, pemerintah menyediakan berbagai layanan berbasis siklus hidup seperti skrining, edukasi kesehatan, imunisasi, pengobatan terbatas, serta fasilitas laboratorium dengan tes cepat. Layanan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

“Di satu sisi, apotek desa akan menjalankan pelayanan standar meliputi pengelolaan serta pelayanan klinis, dengan memberikan konsultasi ataupun pemberian obat terkait obat-obat program seperti HIV, TB, Malaria dan program lainnya,” terang Zulhas.

Tak hanya itu, apotek desa juga akan mengembangkan pelayanan komersial yang meliputi penjualan obat dengan resep dokter, obat bebas dan bebas terbatas, obat herbal, vitamin, suplemen kesehatan, hingga alat kesehatan sederhana seperti termometer, kasa, dan plester. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan kesehatan sehari-hari.

“Diharapkan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban biaya kesehatan, dan mendorong perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Zulhas.

Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran apotek dan klinik desa sebagai garda terdepan dalam sistem layanan kesehatan nasional.

“Apotek desa adalah perpanjangan tangan negara dalam menjangkau kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. Selain layanan kesehatan, unit ini juga akan berfungsi secara komersial melalui koperasi,” ujar Budi.

Menurut Budi, pembangunan satu unit apotek dan klinik desa membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp700 miliar pada tahun 2025 untuk membangun 700 unit di seluruh Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur yang sudah tersedia, fokus pemerintah kini tertuju pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi sistem pelayanan berbasis koperasi.

“Orangnya sudah ada, asetnya sudah ada, anggarannya sudah ada. Tinggal kita integrasikan jadi satu sistem pelayanan yang efisien dan memberdayakan,” jelas Budi.

Program Apotek Desa diharapkan mampu memberikan solusi konkret atas keterbatasan akses kesehatan di wilayah terpencil, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis gotong royong dan kemandirian desa.

()

Oleh : Doni Wicaksono )*

Di tengah tantangan pembangunan dan perbedaan karakteristik layanan kesehatan antara kota dan desa, peluncuran Apotek Desa menjadi angin segar yang membawa harapan baru bagi jutaan masyarakat di pelosok negeri. Langkah strategis ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar akan akses obat-obatan, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh warga. Melalui Apotek Desa, kualitas hidup masyarakat desa mulai menunjukkan peningkatan yang nyata dan berdampak luas, baik dari segi kesehatan, ekonomi, hingga kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat.

Pemerintah menyadari tantangan akses kesehatan yang sebelumnya dialami masyarakat pedesaan. Tidak sedikit warga desa yang harus menempuh jarak belasan bahkan puluhan kilometer hanya untuk membeli obat atau berkonsultasi dengan tenaga farmasi. Kondisi ini tentu berisiko tinggi, terlebih ketika menghadapi kondisi darurat. Dengan hadirnya Apotek Desa di tengah masyarakat, akses terhadap obat menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Tak hanya itu, masyarakat kini dapat berkonsultasi langsung dengan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang bertugas, sehingga penggunaan obat pun menjadi lebih tepat dan rasional.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI), Noffendri Roestam mengatakan program pemerintah untuk mengoptimalkan berbagai sarana yang ada untuk program apotek desa/kelurahan merupakan solusi yang cerdas dan tepat. Pihaknya juga menekankan bahwa tugas IAI adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa Apotek Desa bukan semata tempat menjual obat. Lebih dari itu, ia menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan, warga desa mulai mengenal pentingnya menjaga kesehatan, memahami indikasi dan kontraindikasi obat, serta belajar membedakan mana pengobatan medis yang benar dan mana praktik yang tidak sesuai standar. Edukasi ini sangat penting untuk mengurangi budaya pengobatan sendiri tanpa panduan yang tepat, yang sering kali justru memperburuk kondisi pasien. Keberadaan Apotek Desa perlahan namun pasti membentuk budaya hidup sehat yang sebelumnya belum terbangun kuat di masyarakat pedesaan.

Dari sisi ekonomi, Apotek Desa juga memberikan manfaat yang signifikan. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, apotek ini mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar, baik sebagai tenaga kefarmasian maupun dalam peran pendukung lainnya. Efek domino dari program ini sangat terasa, meningkatnya kesejahteraan ekonomi akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan mereka, menciptakan siklus positif yang saling memperkuat.

Tak kalah penting, peluncuran Apotek Desa juga mendorong tumbuhnya kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, tenaga kesehatan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih integratif dan berkelanjutan. Ketika sistem rujukan berjalan lancar, catatan medis lebih tertata, dan pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, maka masyarakat akan merasakan betapa hadirnya negara benar-benar sampai ke desa. Rasa percaya masyarakat terhadap sistem kesehatan meningkat, partisipasi warga dalam program-program kesehatan juga tumbuh, termasuk dalam upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, L. Rizka Andalucia mengatakan dengan adanya Apotek Desa diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan, konsultasi kesehatan, dan edukasi kesehatan khususnya di daerah yang sulit terjangkau. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban biaya kesehatan, dan mendorong perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, keberadaan Apotek Desa dapat dilihat sebagai simbol pemerataan pembangunan. Di era di mana kesenjangan antardaerah masih menjadi tantangan besar, program ini menandai langkah konkret bahwa desa kini menjadi pusat perhatian pembangunan nasional. Justru dari desa, lahir inovasi pelayanan yang inklusif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata pembangunan dari pinggiran.

Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah solutif Apotek Desa, seperti ketersediaan SDM, pendanaan, dan distribusi obat yang merata. Namun, semangat gotong royong dan dukungan berbagai pihak mampu menjadi modal sosial yang kuat untuk mengatasi hal tersebut. Ke depan, digitalisasi pelayanan dan integrasi data kesehatan akan menjadi kunci dalam memperkuat peran Apotek Desa. Bayangkan jika suatu saat, warga desa dapat mengakses layanan farmasi secara daring, memesan obat melalui aplikasi, atau menerima pengingat minum obat dari sistem yang terintegrasi, sebuah lompatan besar yang mungkin dimulai dari hal sederhana: hadirnya Apotek Desa.

Dengan segala manfaat dan dampaknya, Apotek Desa bukan sekadar program kesehatan, melainkan investasi sosial yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Program ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang dirancang dengan hati dan dikelola secara partisipatif akan menghasilkan dampak berkelanjutan. Di balik rak obat yang tertata rapi dan senyum hangat petugas apotek, tersimpan harapan dan masa depan desa yang lebih sehat, mandiri, dan bermartabat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, program Apotek Desa menjadi salah satu langkah strategis yang diusung pemerintah.

Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan memberikan edukasi kesehatan langsung kepada masyarakat desa. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor—melibatkan pusat, daerah, swasta, hingga komunitas lokal.
.
Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mendukung program Apotek Desa yang digagas Presiden Prabowo. Apotek Desa dinilai dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa. Program Apotek Desa dituangkan dalam Inpres No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

‘’Di dalam Inpres No. 9 tahun 2025 disebutkan, Koperasi Desa Merah Putih ini akan melaksanakan kegiatan antara lain berupa Apotek Desa/Kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,’’ kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) apt Noffendri Roestam, S.Si.

Menurut apt Noffendri Roetam, program Apotek Desa merupakan sebuah ide brilian, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.

‘’Bagi IAI yang menjadi fokus perhatian kami adalah bagaimana Apotek Desa/Kelurahan ini nanti benar-benar dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan awalnya dapat tercapai. IAI menaruh perhatian penuh agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, sesuai arahan Presiden.,’’ ujar apt Noffendri Roestam.

Apt Noffendri Roestam menggarisbawahi solusi yang ditawarkan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai sebuah ide yang cerdas.

‘’Menkes menegaskan, tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Menurut Menkes ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan Posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program Apotek Desa/Kelurahan ini. Tugas IAI adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini,’’ ungkap apt Noffendri.

Melalui sinergi yang baik antar sektor, diharapkan Apotek Desa dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Kolaborasi bukan hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan demi tercapainya tujuan besar: Indonesia sehat dari desa.

[edRW]

Oleh: Nur Utunissa )*

Di tengah upaya pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai pilar utama, pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pengembangan dan penguatan Apotek Desa. Program ini menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri, di mana akses terhadap fasilitas kesehatan sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat.

Apotek Desa bukan hanya sekadar tempat penyediaan obat-obatan. Lebih dari itu, kehadirannya mencerminkan transformasi sistem kesehatan yang inklusif dan berbasis komunitas. Di wilayah pedesaan, masyarakat selama ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses obat-obatan bermutu dengan harga yang terjangkau. Jarak ke fasilitas kesehatan yang jauh, ketersediaan obat yang terbatas, serta harga yang kerap tidak bersahabat dengan kantong masyarakat kecil menjadi problematika nyata. Dalam konteks ini, Apotek Desa hadir sebagai solusi konkret untuk mendekatkan layanan farmasi kepada masyarakat secara langsung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan klinik dan apotek desa/kelurahan ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Apotek desa akan menjalankan pelayanan standar meliputi pengelolaan serta pelayanan klinis, dengan memberikan konsultasi ataupun pemberian obat terkait obat-obat program seperti HIV, TB, Malaria dan program lainnya.

Selain itu, apotek desa dapat melakukan pengembangan layanan dengan memberikan pelayanan obat dan alat kesehatan komersial, seperti pemberian obat dengan resep dokter, obat bebas dan bebas terbatas, obat herbal, vitamin dan suplemen kesehatan, serta alat kesehatan sederhana (termometer, kasa, plester, dll).
Pemerintah secara bertahap telah memperluas cakupan Apotek Desa di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat akses kesehatan yang rendah.

Tujuannya jelas: mendekatkan layanan, menurunkan biaya transportasi masyarakat ke fasilitas kesehatan kota, dan memastikan ketersediaan obat-obatan esensial. Apotek Desa umumnya dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kapasitas memadai dan berada di bawah pengawasan dinas kesehatan setempat. Hal ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap berada dalam standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan nasional.

Lebih dari sekadar penyediaan obat, Apotek Desa juga berfungsi sebagai pusat edukasi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya dapat membeli obat, tetapi juga memperoleh informasi yang benar mengenai penggunaan obat yang rasional, pencegahan penyakit, serta pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dengan demikian, Apotek Desa ikut berperan dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik maupun pengetahuan.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, L. Rizka Andalucia mengatakan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan ini.

Apotek Desa juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan target pembangunan kesehatan nasional. Dalam konteks ini, Apotek Desa bukan hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan layanan kesehatan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan budaya kesehatan di tingkat akar rumput.

Di banyak wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Apotek Desa menjadi satu-satunya sumber utama layanan farmasi. Dalam kondisi geografis yang sulit dan minimnya infrastruktur kesehatan, Apotek Desa berperan vital dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Obat-obatan seperti antibiotik, antihipertensi, dan penurun panas menjadi kebutuhan harian yang harus tersedia secara kontinyu. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya membangun Apotek Desa, tetapi juga menjamin rantai pasokan obat-obatan agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Apotek Desa juga menciptakan efek ekonomi positif di tingkat lokal. Keberadaan apotek ini membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan di desa-desa, dan pada saat yang sama mendorong perputaran ekonomi mikro. Dalam jangka panjang, Apotek Desa dapat menjadi bagian dari ekosistem kesehatan desa yang berkelanjutan, di mana desa tidak lagi menjadi objek pembangunan semata, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi juga tercermin dari alokasi anggaran yang semakin meningkat untuk sektor kesehatan. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program ini, mulai dari penyediaan lahan, fasilitas, hingga tenaga kerja. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa Apotek Desa dapat berjalan optimal sesuai harapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil inspirasi dari sistem layanan kesehatan di India, khususnya dalam penyediaan apotek murah yang menjual obat generik secara luas dan terjangkau. Presiden mengatakan ingin masyarakat Indonesia memiliki akses Kkesehatan yang murah dan dekat.

Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Melalui Apotek Desa, prinsip keadilan sosial dalam sektor kesehatan menjadi nyata. Setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis atau status ekonomi, berhak atas layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

)* Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh : Rizky Pratama Nugraha )*

Isu pertambangan di Raja Ampat kembali menjadi p publerhatianik dalam beberapa pekan terakhir. Merespons perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, pemerintah menunjukkan kesigapan melalui serangkaian langkah preventif dan evaluatif. Keputusan menghentikan sementara aktivitas tambang, menyegel operasi ilegal, serta mengevaluasi izin usaha pertambangan mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan nilai ekologis yang sangat tinggi. Selain menjadi destinasi wisata kelas dunia, wilayah ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies laut dan ekosistem yang belum banyak tersentuh. Keberadaannya bukan sekadar kebanggaan lokal, melainkan simbol kekayaan hayati Indonesia yang menjadi perhatian internasional. Dalam konteks ini, setiap aktivitas pembangunan di wilayah tersebut tentu memerlukan kehati-hatian ekstra.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag. Meskipun tambang berada cukup jauh dari kawasan wisata utama, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan ekologis melalui evaluasi lapangan. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan verifikasi lapangan sebelum melanjutkan aktivitas menunjukkan upaya serius menjaga integritas lingkungan.

Tindakan ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan bentuk pengelolaan risiko yang bijak. Aktivitas pertambangan merupakan bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya alam nasional. Namun, keberlanjutan dan tata kelola lingkungan harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan. Maka, evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang sedang dilakukan menjadi bagian penting dari penguatan sistem pengawasan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga telah melakukan pengawasan sejak akhir Mei. Fokusnya adalah menilai kembali persetujuan lingkungan dari perusahaan tambang terkait dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum. Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pencabutan izin akan dilakukan bila ditemukan pelanggaran yang membahayakan ekosistem. Ini adalah sinyal bahwa prinsip kehati-hatian berjalan seiring dengan penegakan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan yang diambil pemerintah tidak bersifat represif, melainkan korektif. Kebijakan penghentian sementara tambang ditujukan untuk mencegah dampak lanjutan sembari membuka ruang klarifikasi dan verifikasi. Dalam jangka panjang, langkah ini membantu memastikan bahwa investasi yang berjalan memiliki dasar legal, etis, dan ekologis yang kuat.

Sejumlah tokoh nasional juga turut menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi aktivitas pertambangan di kawasan strategis. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, misalnya, menekankan pentingnya melindungi keindahan alam dan situs-situs bersejarah dari potensi gangguan akibat aktivitas industri. Pandangan seperti ini memperkuat posisi bahwa perlindungan lingkungan adalah kepentingan bersama, bukan semata ranah pemerintah.

Respons cepat pemerintah ini juga mencerminkan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika kebijakan publik. Koordinasi antarkementerian, termasuk dengan Sekretariat Kabinet, menunjukkan bahwa isu ini ditangani secara menyeluruh di level pengambilan keputusan strategis. Komunikasi yang intensif antara berbagai institusi mengindikasikan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan keputusan sepihak, melainkan hasil dialog dan pertimbangan mendalam.

Pulau-pulau kecil seperti Gag memang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Dengan daya dukung lingkungan yang terbatas, setiap bentuk eksploitasi harus ditimbang dengan cermat. Maka, evaluasi izin di kawasan tersebut menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kembali rencana investasi dengan karakteristik lingkungan lokal. Ini bukan upaya menghentikan kemajuan, melainkan membentuk pola pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dalam skema besar pembangunan nasional, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah telah memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus bertentangan dengan perlindungan lingkungan. Justru dengan menjaga alam, potensi ekonomi jangka panjang seperti pariwisata dan jasa lingkungan akan semakin kuat.

Kebijakan yang diambil dalam kasus ini menjadi refleksi dari arah pembangunan Indonesia ke depan. Negara tidak anti terhadap pertambangan, tetapi memegang teguh prinsip bahwa semua aktivitas harus berpihak pada masa depan yang berkelanjutan. Ketegasan terhadap perizinan bukan sekadar upaya penertiban administratif, tetapi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam.

Langkah cepat pemerintah dalam merespons polemik pertambangan di Raja Ampat patut diapresiasi. Pendekatan yang berimbang antara kepentingan lingkungan dan investasi memperlihatkan kematangan dalam pengambilan kebijakan. Dengan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, membuka ruang evaluasi objektif, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, potensi benturan antara pembangunan dan lingkungan dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini menjadi cerminan bahwa arah pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih bijak, adil, dan lestari.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi di Raja Ampat merupakan wujud nyata dari visi pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah tekanan global terhadap isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan, langkah tegas dan terukur yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam melindungi aset ekologi nasional. Dengan sinergi lintas kementerian dan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan serupa dapat menjadi standar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah strategis lainnya.

)* Penulis merupakan pengamat lingkungan

PAPUA BARAT – Pemerintah terus memantau perkembangan isu pertambangan di Raja Ampat sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aspek ekologi. Merespons hal tersebut, pemerintah bergerak cepat mengambil langkah korektif demi memastikan bahwa keseimbangan antara pelestarian ekologi dan investasi tetap terjaga secara adil dan proporsional.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan penghentian sementara operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah.

“Evaluasi izin dan verifikasi lapangan menjadi prioritas agar aktivitas pertambangan tidak merusak ekosistem yang ada,” tegas Bahlil Lahadalia.

Langkah ini memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak anti terhadap investasi, tetapi mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pulau Gag sebagai bagian dari Raja Ampat memiliki nilai ekologis tinggi dan merupakan kawasan strategis yang telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, keputusan ini menjadi bentuk manajemen risiko yang tepat dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pengawasan intensif telah dilakukan sejak akhir Mei, khususnya terhadap persetujuan lingkungan perusahaan tambang.

“Jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan ekosistem, maka izin usaha bisa dicabut,” pungkas Hanif Faisol Nurofiq.

Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum administratif, tetapi mencerminkan pendekatan reformatif terhadap tata kelola sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan dan tidak mengorbankan lingkungan yang menjadi aset jangka panjang bangsa.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan alam dan warisan budaya di wilayah tersebut.

“Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cagar budaya dan sejarah yang harus dilindungi dari dampak industri,” ujar Fadli Zon.

Koordinasi antarkementerian dan keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa penanganan isu ini dilakukan secara menyeluruh dan inklusif. Pemerintah tidak hanya responsif terhadap tekanan publik, tetapi juga proaktif dalam membentuk standar tata kelola sumber daya yang lebih etis dan lestari.

Komitmen ini menjadi penegasan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan mengedepankan prinsip keberlanjutan, integritas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang saling menguatkan. (^)

PAPUA BARAT – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan strategis seperti Raja Ampat. Langkah penghentian sementara kegiatan tambang oleh PT Gag Nikel menjadi sinyal bahwa setiap investasi harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekologis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil risiko dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah sensitif. “Meski tambang berada jauh dari kawasan wisata utama, kami tetap melakukan verifikasi di lapangan agar tidak ada celah bagi kerusakan lingkungan,” ujar Bahlil Lahadalia.

Verifikasi dan evaluasi izin usaha pertambangan dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini bukan bentuk penolakan investasi, tetapi upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pemerintah menyelaraskan kontribusi sektor tambang terhadap ekonomi nasional dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati secara berimbang.

Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa pendekatan pemerintah bersifat preventif dan solutif. “Kami siap mencabut izin usaha jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan,” tegas Hanif Faisol Nurofiq.

Langkah tersebut mencerminkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola perizinan, serta mencegah dampak jangka panjang terhadap wilayah yang memiliki daya dukung terbatas seperti Pulau Gag. Dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, evaluasi izin menjadi wujud adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan kawasan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut menyoroti pentingnya mempertahankan kekayaan budaya dan keindahan alam Raja Ampat dari potensi kerusakan akibat aktivitas industri.

“Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa situs sejarah dan lanskap alam tetap terlindungi dalam setiap aktivitas investasi,” tambah Fadli Zon.

Koordinasi lintas kementerian dan pendekatan partisipatif memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Pemerintah memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya respons terhadap tekanan publik, melainkan bagian dari arah pembangunan nasional yang berbasis etika lingkungan.

Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya menjaga warisan ekologi, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi investasi jangka panjang yang lebih beretika dan berkelanjutan. Raja Ampat pun tetap menjadi simbol harmoni antara alam dan pembangunan.
[^]

Salah satu alasan Sahrian (24) memilih Jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga (Unair) karena menyukai Matematika. Lah, kenapa nggak pilih Jurusan Matematika? Padahal, dia juga anak IPA di SMA dulu. Tanya saya kepada dia saat itu.

Pemuda asal Surabaya itu pun menjawab, dia memang suka berhitung tapi nggak suka yang rumit-rumit. Kalau di Akuntansi, kata Sahrian, nggak perlu mikirin limit, turunan, integral, statistika inferensial, fungsi trigonometri, hingga matriks.

Seperti Matematika peminatan yang diajarkan semasa ia SMA dulu. Di sisi lain, Sahrian memang suka ilmu logika terutama yang berhubungan dengan angka. Apalagi, Akuntansi juga berhubungan dengan “menghitung duit”.

Menurut Sahrian jika dibandingkan dengan Jurusan Matematika, prospek kerja anak Akuntansi lebih jelas dan banyak pilihan. Oleh karena itu, ia memilih Jurusan Akuntansi di Unair, Surabaya.

Lintas jurusan dari IPA ke Soshum

Sebagai siswa Jurusan IPA yang dianggap mencuri kesempatan anak IPS, Sahrian tak mau menyerah atas mimpinya masuk kuliah di Jurusan Akuntansi. Ia santai saja menghadapi nyinyiran teman-temannya saat itu.

Toh, bukan berarti ia bisa langsung masuk di jurusan tersebut lewat jalur hoki. Saat SNMPTN, Sahrian dinyatakan tidak lolos dan akhirnya mencoba lagi di jalur SBMPTN atau lewat tes. Barulah, dua bulan sebelum pelaksanaan UTBK, ia membeli buku soal sosial dan humaniora (Soshum).

“Jadi bisa dibilang ya persiapanku agak kurang matang. Makanya, strategiku gini. Kan, ada yang tes logika sama tes pengetahuan. Nah, sedangkan untuk pengetahuan aku harus lebih struggle karena aku dulu SMA-nya IPA,” jelas Sahrian saat dihubungi Mojok, Kamis (22/5/2025).

“Kalau belajar ekonomi, geografi, sejarah, sama sosiologi lagi dari awal juga nggak mungkin, mangkanya aku kuatin di logika,” lanjutnya.

Beruntung, usahanya itu membuahkan hasil. Ia mendapat nilai tinggi di dua tes. Dengan kepercayaan diri tersebut, Sahrian berani mengambil Jurusan Akuntansi di Unair. Salah satu kampus yang menempati peringkat 308 dalam QS World University Rankings (WUR).

Sementara jika dilansir dari laman resmi Unair, Akuntansi termasuk jurusan yang paling diminati oleh peserta SBMPTN. Tahun 2025/2026 sendiri presentase keketatannya adalah 4,46 persen, menempati posisi kedua setelah Jurusan Psikologi. Sahrian pun menjadi salah satu mahasiswa yang diterima di Jurusan Akuntansi lewat tes.

Jurusan Akuntansi nggak cukup untuk kerja

Menurut Sahrian, keketatan itu wajar, karena baik dari kakak tingkat, alumni, dan teman mahasiswanya di Unair bilang Jurusan Akuntansi memang memiliki prospek kerja yang luas dan mentereng. Itu juga yang memotivasinya.

“Jurusan Akuntansi itu materinya cukup fleksibel, bisa belajar pajak, manajemen, keuangan, perbendaharaan, akuntansi publik, audit, dan sebagainya,” kata Sahrian.

Namun, ujar Sahrian, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, beberapa karyawan dari Jurusan Akuntansi juga dituntut memiliki kemampuan lain. Jadi bisa dibilang, Akuntansi kini hanyalah ilmu dasar.

“Banyak teman-temanku yang mau melamar ke perusahaan besar ternama dengan gaji tinggi itu harus ‘menjual’ skill lain yang berhubungan dengan akuntansi. Misalnya, data sains, artificial intelligence, atau mungkin yang berhubungan dengan sistem informasi,” ujar Sahrian.

Alasan itu juga yang membuat Sahrian memilih S2 untuk menunjang kariernya setelah lulus dari Unair. Sebab ilmu-ilmu di atas bisa menjadi nilai plus untuk perusahaan. Bayangkan saja, di era sekarang, pembukuan tak perlu dilakukan oleh anak Jurusan Akuntansi saja.

Namun, setidaknya anak Jurusan Akuntansi harus memiliki kemampuan lebih dengan melakukan pembukuan secara efisien dan efektif. Mereka juga perlu mempelajari teknologi untuk mempercepat proses audit.

“Jadi kami harus mengoptimalkan platform atau software terkait untuk bisa mempercepat proses audit, kayak gitu,” jelas Sahrian.

Jurusan Akuntansi lulusnya cepat

Selain kemampuan yang perlu ditingkatkan, mahasiswa Jurusan Akuntansi juga butuh mengasah skill sosialnya. Sahrian tak menampik jika mahasiswa Jurusan Akuntansi terutama di Unair memiliki ‘kesenjangan ekonomi’.

Meski sehari-hari ngomongin soal keuangan, tak semua mahasiswa di jurusan ini terbilang kaya. Ada saja mahasiswa seperti dirinya yang menggantungkan beasiswa Bidikmisi untuk kuliah. Oleh karena itu, sebagai “kaum mendang-mending”, Sahrian harus pintar bergaul dengan teman-teman yang ia anggap senasib seperjuangan.

“Aku juga pernah sempat ikut ngopi sama teman yang mungkin bisa dibilang kastanya kelas menengah ke atas. Nah, ngopinya mungkin sampai jam 02.00 pagi. Terus keluar bukan mau nyari makanan, tapi malah nyari tempat biliard,” kata Sahrian.

Kalau setiap hari menuruti gengsi seperti, Sahrian gelagapan juga. Apalagi, beasiswa Bidikmisinya juga sering telat cair. Oleh karena itu, alih-alih berteman dengan orang yang hedon, Sahrian memilih lingkungan yang sehat.

Setidaknya, bisa memaklumi jika memang keuangannya terbatas. Syukur-syukur lingkungan yang mendukungnya secara akademik. Sebab, kata dia, mahasiswa di Jurusan Akuntansi terkenal dengan lulus cepat.

“Di angkatanku itu banyak yang lulus cepat alias 3,5 tahun. Karena kami bisa lulus tanpa sempro. Jadi nggak ribet, langsung skripsi tanpa harus magang dulu. Bahkan ada semester pendek untuk memudahkan mahasiswa mengambil SKS,” kata Sahrian.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Muchamad Aly Reza