Oleh: Maria Wonda *)

Peristiwa penembakan terhadap dua pekerja gereja di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kembali menampar nurani bangsa. Tindakan keji yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan saja menewaskan dua warga sipil, tetapi juga memperlihatkan degradasi moral yang ditunjukkan oleh kelompok separatis ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemerintah menjaga perdamaian. Aksi ini tidak hanya mencabik nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mencederai ruang sakral keagamaan yang selama ini menjadi pilar harmoni masyarakat Papua.

Penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya saat proses pembangunan Gereja GKI Imanuel Air Garam, telah menunjukkan bahwa kelompok separatis kini tidak lagi membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Gereja yang sejatinya menjadi tempat mencari kedamaian dan penguatan spiritual, justru dijadikan target serangan yang mencerminkan kebrutalan tanpa batas. Para korban bukan aparat bersenjata, melainkan pekerja bangunan asal Purwakarta, yang tengah menunaikan tugas membangun rumah Tuhan. Fakta ini menegaskan bahwa OPM tidak sekadar menentang pemerintah, tetapi telah melukai masyarakat Papua sendiri, bahkan menyasar nilai-nilai suci yang dijunjung tinggi.

Reaksi keras dari para tokoh agama pun tak terhindarkan. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Darwin Darmawan, menyuarakan bahwa peristiwa ini harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia menilai bahwa ketegasan negara dalam penegakan hukum dan keterlibatan semua elemen, termasuk unsur gereja, sangat penting untuk mengakhiri pola kekerasan yang terus terjadi. Langkah pemerintah dalam merespons tragedi ini perlu diperkuat, termasuk kemungkinan pembentukan tim independen bersama Komnas HAM untuk mempercepat keadilan. Dalam pandangannya, pendekatan damai tetap dibutuhkan, tetapi tidak dengan mengorbankan keadilan dan rasa aman masyarakat.

Pernyataan senada juga datang dari Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, yang menyampaikan bahwa penyerangan terhadap gereja bukan hanya tindakan kekerasan biasa, melainkan penghinaan terhadap tempat suci. Ia dengan tegas menyebut tindakan OPM sudah melewati batas kemanusiaan, dan menyisakan luka mendalam di hati masyarakat Papua. Tragedi ini seharusnya menjadi momen bagi seluruh komponen bangsa untuk bangkit dan menyatakan sikap tegas terhadap teror bersenjata yang menyasar masyarakat sipil.

Keberanian untuk menyebut kekejaman ini sebagai bentuk nyata terorisme juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, tidak ragu menyatakan bahwa apa yang dilakukan OPM bukan perjuangan, tetapi bentuk pembunuhan terhadap orang asli Papua sendiri. Meski sempat diliputi trauma, masyarakat mulai kembali bangkit berkat dukungan pemerintah dan aparat keamanan. Namun di tengah kekhawatiran itu, ia menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak akan diam, dan akan terus bersinergi dengan aparat keamanan demi menjaga kedamaian di tanah leluhur mereka.

Sikap tegas pemerintah, baik di pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan bersenjata semacam ini. Seruan untuk bersatu, memperkuat solidaritas sosial, dan menolak kekerasan menjadi bagian dari semangat kolektif yang harus terus dijaga. Dalam hal ini, dukungan terhadap pemerintah bukan sekadar loyalitas politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban, dan keadilan. Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan warga melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

Tragedi Jayawijaya juga mengingatkan publik bahwa klaim perjuangan yang dilakukan oleh OPM tidak lagi memiliki legitimasi moral. Serangan terhadap rumah ibadah dan pembunuhan warga sipil, termasuk pekerja gereja, membuktikan bahwa tindakan mereka telah menyimpang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan rakyat Papua. Di tengah realitas ini, pemerintah memegang tanggung jawab penting untuk tetap konsisten dalam menjaga stabilitas dan menjamin rasa aman bagi setiap warga negara di Papua, termasuk dengan langkah-langkah hukum yang tegas namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberpihakan negara terhadap masyarakat Papua semakin nyata melalui komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah agar tidak terulang. Namun upaya pemerintah tentu tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat setempat, khususnya tokoh agama dan pemuka adat, dalam memperkuat budaya damai. Papua membutuhkan ruang-ruang dialog yang jujur dan terbuka, namun tetap dalam bingkai hukum dan konstitusi negara. Dalam konteks ini, dukungan terhadap pemerintah menjadi bagian penting dari perjuangan kolektif untuk menciptakan Papua yang bebas dari rasa takut, dan menjadikan kedamaian sebagai identitas utama masyarakat.

Duka mendalam dari tragedi ini menyisakan pesan kuat bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kekerasan tidak mendapat tempat di Papua. Jalan damai dan dialog harus tetap ditempuh, namun tidak dengan mengabaikan ketegasan hukum. Negara terus hadir dalam setiap luka yang dirasakan masyarakat Papua, dan kehadiran itu tidak hanya dalam bentuk belasungkawa, melainkan melalui tindakan nyata dalam menjaga keamanan dan keadilan. Pemerintah telah menunjukkan langkah yang tepat, dan kini saatnya seluruh komponen bangsa berdiri bersama, bukan sekadar mengutuk kekejaman, tetapi memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi teror untuk berkembang di tanah Papua.

*) Pengamat Sosial dari Papua Pegunungan

JAKARTA — Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah pengawasan terhadap sektor keuangan, khususnya dalam menanggulangi penyalahgunaan rekening dormant atau rekening pasif yang kerap dimanfaatkan untuk praktik judi daring dan kejahatan finansial lainnya. Penguatan ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya potensi risiko keamanan digital dan kerugian masyarakat akibat kejahatan siber di sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan intensif dengan seluruh direktur kepatuhan perbankan nasional. Pertemuan tersebut membahas strategi antisipatif terhadap penyalahgunaan rekening dormant sekaligus menyusun panduan penanganan terhadap kasus penipuan atau scam.

“Ke depan, OJK akan menguatkan pengawasan dan pengaturan terhadap pemanfaatan rekening dormant serta menyusun panduan penanganan kasus penipuan atau scam,” ujar Dian

Dian menjelaskan, langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan literasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan keuangan, terutama yang menyasar nasabah perbankan. Ia menyatakan bahwa pengawasan yang sigap dan responsif menjadi kunci utama dalam mencegah risiko yang lebih besar terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dalam implementasinya, OJK tidak hanya fokus pada penguatan pengawasan terhadap rekening pasif, tetapi juga menyiapkan regulasi baru terkait teknologi informasi di sektor perbankan. Regulasi ini dinilai penting mengingat ancaman insiden siber yang semakin meningkat dan berpotensi merusak integritas sistem keuangan nasional.

Data Komdigi mencatat bahwa hingga Mei 2025, sebanyak 17.000 rekening telah diminta untuk diblokir oleh OJK karena terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sekitar 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan 14.117 rekening.

Dian menambahkan, nasabah yang terdampak dari penghentian sementara atas rekening dormant tetap memiliki hak penuh atas dananya.

“Proses reaktivasi rekening dapat dilakukan melalui kantor cabang atau aplikasi resmi bank dengan mengikuti prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang memanfaatkan celah dalam sistem perbankan.

“Langkah ini sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan keuangan ilegal, khususnya praktik judi daring yang telah meresahkan berbagai lapisan masyarakat,” tutupnya. ()

Oleh : Rahayu Kirani )*

Perhatian pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin nyata dengan hadirnya berbagai program sosialisasi dan edukasi yang berorientasi pada pelindungan dan pemberdayaan. Upaya ini bukan sekadar program seremonial, melainkan komitmen serius dalam memastikan PMI tidak hanya berangkat dan kembali dengan selamat, tetapi juga memiliki bekal finansial, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini tergambar dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator bagi PMI yang digelar di Nunukan, Kalimantan Utara.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menjadi simbol bahwa pelindungan terhadap PMI merupakan proses menyeluruh. Pelindungan ini mencakup masa pra-penempatan, saat PMI bekerja di luar negeri, hingga ketika mereka kembali ke tanah air. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 200 peserta yang terdiri dari calon PMI, purna PMI, dan keluarga PMI, turut ambil bagian. Hal ini menunjukkan bahwa program ini disambut dengan antusiasme dan harapan yang besar dari masyarakat di wilayah perbatasan.
Christina menekankan bahwa kegiatan ini adalah amanat langsung dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelindungan terhadap PMI. Dengan fokus pada penempatan PMI yang terampil, pemerintah berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tetapi juga agen perubahan di komunitas mereka masing-masing. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 297 ribu PMI berhasil ditempatkan secara resmi. Keberadaan mereka telah membantu menurunkan angka pengangguran nasional sebesar 3,98% dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,36%.

Kontribusi besar lainnya dari PMI adalah dalam bentuk remitansi yang mencapai Rp253,3 triliun pada tahun yang sama. Dana ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan keluarga di tanah air, tetapi juga menyumbang sebagai devisa negara yang sangat berarti bagi ketahanan ekonomi nasional. Karena itulah, literasi keuangan menjadi tema penting dalam sosialisasi kali ini. Christina mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, seperti menabung, berinvestasi secara cerdas, menggunakan saluran remitansi yang resmi dan aman, serta memahami risiko kejahatan digital di era serba digital seperti saat ini.

Lebih dari sekadar edukasi keuangan, kegiatan ini juga mengusung pelatihan keterampilan digital, terutama dalam bidang konten kreator. Wamen Christina mendorong PMI untuk menggunakan platform digital sebagai sarana berbagi pengalaman, mempromosikan potensi daerah, dan bahkan membuka peluang usaha baru. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang kreatif, mandiri, dan memiliki daya saing. Pendidikan keterampilan ini menjadi bekal penting bagi purna PMI agar mereka tetap produktif setelah kembali dari luar negeri.

Dalam kesempatan yang berbeda, di UIN KHAS Jember, Staf Ahli Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Prof. Moh Chotib, menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis dalam ekosistem pelindungan PMI. Ia menegaskan bahwa dukungan akademik akan memperkuat kebijakan dan implementasi pelindungan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan dunia kampus, calon pekerja migran dapat dibekali dengan literasi hukum, keterampilan teknis, dan pemahaman mendalam tentang jalur migrasi legal.

Chotib menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, baik dalam bentuk forum diskusi, riset kebijakan, hingga program pengabdian masyarakat. Ia bahkan menyoroti peran mahasiswa sebagai agen perubahan, yang bisa membantu menyosialisasikan jalur migrasi legal dan aman kepada masyarakat, terutama saat mereka menjalani praktik lapangan. Pendekatan ini dinilai sangat efektif dalam mencegah praktik migrasi ilegal yang kerap menjadi pintu masuk eksploitasi dan pelanggaran hak-hak pekerja.

Di Jakarta, perhatian terhadap perlindungan pekerja migran juga menjadi agenda pembahasan dalam rapat penting yang dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto bersama jajaran lintas kementerian. Dalam forum tersebut, dibahas secara rinci Rancangan Undang-Undang Pelindungan PMI yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam tubuh Kementerian P2MI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Purwadi menegaskan bahwa PMI adalah bagian penting dari sistem ekonomi nasional dan berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

Dukungan terhadap program pelindungan PMI juga mengemuka dalam pertemuan strategis antara Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dengan para kepala daerah se-Sumatera Barat di Padang. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebut PMI sebagai aset bangsa yang bisa menjadi solusi nyata peningkatan kesejahteraan keluarga dan daerah. Menteri Karding menegaskan bahwa kehadiran Kementerian P2MI di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk keseriusan negara untuk mengurus pekerja migran dari hulu ke hilir mulai dari pelatihan, penempatan, pelindungan selama bekerja, hingga proses pemulangan.

Karding juga mendorong terbentuknya ekosistem migrasi kerja yang aman, terencana, dan bermartabat melalui kolaborasi lintas sektor dan daerah. Visi besar yang ia sampaikan “Pergi migran, pulang juragan” mengandung harapan besar agar PMI tidak hanya sukses di luar negeri, tetapi juga kembali dengan modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tanah air.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memberikan edukasi seputar ketentuan kepabeanan sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang digelar oleh Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Jember. Edukasi kepabeanan tersebut meliputi pemahaman mengenai barang kiriman, barang penumpang, pendaftaran IMEI, serta tata cara pengisian electronic customs declaration (e-CD). Selain itu, para calon PMI juga dibekali informasi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

“Edukasi ini menjadi bagian dari peran aktif Bea Cukai dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran melalui pemahaman yang tepat terhadap hak dan kewajiban di bidang kepabeanan,” ujar Budi Prasetiyo, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai.

Kegiatan OPP Bea Cukai Tanjung Emas menyasar calon PMI yang akan diberangkatkan ke Republik Korea melalui skema penempatan pemerintah. Edukasi berlangsung di tiga lokasi berbeda di Kota Surakarta. Sementara itu, Bea Cukai Jember menggandeng Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam menggelar sosialisasi serupa bagi puluhan calon PMI.

Materi yang diberikan mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dan PMK Nomor 141 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, PMI yang terdaftar di BP2MI berhak atas pembebasan bea masuk untuk maksimal dua unit handphone, komputer genggam, atau tablet (HKT) dalam satu tahun—khusus untuk barang bawaan saat tiba di Indonesia.

Upaya edukasi ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam meningkatkan kualitas pelindungan PMI. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menegaskan pentingnya edukasi dan literasi keuangan agar PMI dapat lebih siap secara ekonomi dan hukum saat bekerja di luar negeri maupun saat kembali ke tanah air.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak menempuh jalur ilegal saat bekerja ke luar negeri. “Kasus deportasi karena bekerja secara ilegal menjadi tantangan besar. Pemerintah desa harus berperan sebagai filter pertama dalam pencegahan,” tegas Christina.

Dengan sinergi lintas lembaga dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, pemerintah berharap para pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, legal, dan sejahtera.

Palu, — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus memperkuat sinergi dengan kalangan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi strategis ini dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, humanis, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Kementerian P2MI, Prof. Moh Chotib, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam mendukung upaya perlindungan terhadap PMI, baik dalam konteks akademik, teknis, maupun hukum.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia, baik dari sisi akademis, teknis, maupun hukum,” ujar Prof. Chotib.

Ia menambahkan, dukungan dari kalangan akademisi akan memperkuat fondasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran yang tidak hanya berbasis hukum, namun juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Menurutnya, perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh siklus migrasi kerja, mulai dari pra-penempatan, masa kerja di luar negeri, hingga proses pemulangan ke tanah air.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas untuk meningkatkan literasi hukum bagi calon pekerja migran. Selain itu, institusi pendidikan tinggi juga dapat memberikan pelatihan keterampilan kerja serta menyumbangkan data dan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

“Sinergi antara Kementerian P2MI dan perguruan tinggi harus diperkuat melalui forum-forum diskusi dan kerja sama riset. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang masih membayangi pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan hak-hak mereka,” tegas Chotib.

Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mencegah praktik migrasi ilegal. Dengan pendekatan berbasis komunitas, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat dapat menyosialisasikan jalur migrasi yang legal, aman, dan bermartabat.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Lukman Thahir, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa pihak kampus siap berkontribusi aktif dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan PMI.

“Pekerja migran harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan perguruan tinggi juga memiliki andil dalam perlindungan,” ujar Lukman Thahir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini akan mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di tingkat internasional, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pekerja migran. UIN Datokarama juga berkomitmen untuk meningkatkan advokasi dan pendampingan bagi PMI, serta mendorong agar alumni memiliki daya saing tinggi untuk bekerja secara profesional di luar negeri.

“Kerja sama ini menjadi landasan UIN Datokarama dalam meningkatkan kontribusi terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan PMI,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan secara menyeluruh, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola migrasi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. [-red]

Oleh : Dendy Prasetya )*
Pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyiapkan skema dana pensiun yang dirancang khusus untuk para pahlawan devisa tersebut. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir tidak hanya saat mereka bekerja di luar negeri, tetapi juga ketika mereka kembali ke tanah air untuk menjalani masa tua dengan aman dan layak. Skema dana pensiun ini disiapkan sebagai bagian dari upaya perlindungan jangka panjang bagi pekerja migran, mengingat mereka seringkali tidak memiliki jaminan sosial setelah selesai masa kerja di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sinkronisasi kebijakan agar program ini bisa segera diimplementasikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak yang sama seperti pekerja dalam negeri dalam hal jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua. Melalui dana pensiun ini, para pekerja migran dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya selama bekerja di luar negeri untuk masa depan yang lebih pasti. Dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional dan transparan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang jaminan sosial.

Menteri BP2MI, Abdul Kadir Karding menjelaskan skema dana pensiun sangat penting mengingat selama ini banyak pekerja migran yang kembali ke Indonesia dalam kondisi tidak memiliki tabungan, bahkan beberapa di antaranya mengalami kesulitan ekonomi pasca kontrak kerja berakhir. Dengan adanya dana pensiun, para PMI bisa memiliki pegangan finansial ketika mereka tidak lagi produktif. Pemerintah juga akan memberikan edukasi keuangan dan pelatihan literasi keuangan kepada para pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan, agar mereka memahami pentingnya menabung untuk hari tua.

Langkah ini juga merupakan respons terhadap data yang menunjukkan bahwa sebagian besar PMI bekerja pada sektor-sektor informal dan berisiko tinggi seperti pekerja rumah tangga, sektor konstruksi, serta perikanan, yang umumnya tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah ingin menjadikan skema ini sebagai sistem perlindungan universal yang dapat diakses oleh seluruh pekerja migran, baik yang bekerja secara formal maupun informal. Di samping itu, mekanisme klaim dan pencairan dana pensiun nantinya akan dibuat sederhana agar mudah diakses oleh para mantan PMI di daerah asal mereka.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (MenpanRB), Purwadi Arianto dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI adalah mandat konstitusional dan prioritas nasional. Pekerja migran bukan objek eksploitasi, tetapi warga negara yang harus mendapatkan perlakuan adil dan manusiawi. Skema dana pensiun ini menjadi salah satu upaya konkret menjawab berbagai kerentanan yang selama ini dialami oleh para PMI. Menurutnya, pemerintah juga tengah menyusun instrumen regulasi agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan tidak mudah berubah oleh pergantian kebijakan.

Respons positif juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan komunitas pekerja migran. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai bentuk keadilan sosial yang ditunggu-tunggu. Rektor UIN Datokarma Palu, Lukman Thahir menjelaskan dengan adanya jaminan pensiun, diharapkan para pekerja migran tidak lagi terjerat utang, atau bahkan terpaksa kembali bekerja ke luar negeri karena tidak memiliki penghasilan di masa tua.

Selain itu, skema dana pensiun ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan, perbankan, dan koperasi. Pemerintah mendorong agar pihak swasta turut serta dalam memperluas jangkauan layanan dana pensiun bagi PMI. Program ini juga dapat disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti bantuan usaha produktif, agar mantan PMI yang kembali ke daerah asal dapat menjalani kehidupan yang mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, perlindungan bagi PMI menjadi lebih utuh dan berkelanjutan.

Kebijakan dana pensiun bagi PMI tidak hanya menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi cerminan penghargaan negara terhadap jasa dan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional. Dengan devisa yang dihasilkan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, sudah sewajarnya PMI mendapatkan perlindungan yang setara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa menjadi pekerja migran bukan berarti harus kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara. Kini, harapan bagi masa tua yang lebih sejahtera bagi PMI bukan lagi mimpi, tetapi mulai menjadi kenyataan.

Dengan hadirnya skema dana pensiun bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kesejahteraan jangka panjang para pahlawan devisa bangsa. Program ini bukan hanya solusi perlindungan sosial, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan kepastian hidup setelah masa kerja di luar negeri berakhir.

Melalui kolaborasi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh PMI tanpa terkecuali. Pada akhirnya, perlindungan negara terhadap pekerja migran harus diwujudkan tidak hanya saat mereka berangkat dan bekerja, tetapi juga saat mereka pulang dan memasuki masa senja dengan tenang dan bermartabat.

)* Mahasiswa Pascasarjana Uninus Bandung

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah preventif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi daring dan pinjaman ilegal (pindar). Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah peningkatan literasi digital dan keuangan sebagai benteng utama menghadapi ancaman dunia maya yang kian kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar urusan teknologi dan aplikasi, tetapi harus dimulai dari lingkungan terkecil rumah dan sekolah. Judi daring dan pinjaman ilegal adalah dua ancaman nyata yang kini menjerat banyak generasi muda Indonesia.

“Bahaya judi daring dan pinjaman ilegal tidak bisa dilawan hanya dengan sensor atau pemblokiran. Literasi digital harus menjadi budaya yang dibangun dari rumah tangga dan satuan pendidikan,” ujarnya.

Meutya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan digital sebagai sarana agar masyarakat dapat melaporkan aktivitas mencurigakan atau merugikan secara cepat dan mudah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah bertujuan mendukung pendidikan, ekonomi, dan kreativitas digital anak bangsa bukan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.

“Dengan penindakan hukum yang tegas, sinergi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital dan finansial secara masif, Indonesia punya harapan besar untuk keluar dari krisis ini,” tegas Meutya.

Senada dengan itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan di tengah arus digitalisasi yang semakin deras. Ia menyampaikan bahwa generasi muda harus memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital.

“Literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era digital. Anak muda perlu menjadi agen literasi keuangan yang mampu menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Muchlasin.

Ia menambahkan, tanpa pemahaman yang memadai, banyak masyarakat terutama generasi muda yang terjebak dalam ilusi kekayaan instan yang ditawarkan oleh situs judi daring atau layanan keuangan ilegal.

“Oleh karena itu, edukasi dan inklusi keuangan harus terus diperluas melalui kerja sama antara regulator, lembaga pendidikan, komunitas, dan media,” imbuhnya.

Upaya peningkatan literasi keuangan juga dinilai strategis untuk mendukung keberhasilan program nasional penguatan sektor ekonomi digital dan pengentasan kemiskinan berbasis teknologi. Dengan masyarakat yang paham risiko keuangan dan memiliki kontrol terhadap konsumsi digital, ancaman seperti judi daring bisa ditekan secara signifikan.

Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap moral, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa. Dengan penguatan literasi keuangan, diharapkan semua bisa berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kolaborasi strategis antar lembaga negara. Salah satu langkah terbaru yang mencerminkan hal tersebut adalah sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Pertemuan antara Danantara dan para direktur utama Himbara yang digelar awal Juni 2025 di Jakarta menjadi forum penting untuk membahas langkah konkret memperkuat ekonomi melalui pembiayaan strategis dan investasi terarah.
Dalam pertemuan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya dibentuk sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terstruktur serta untuk menarik investasi berkualitas yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Danantara berkomitmen menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya dari aspek investasi, tetapi juga melalui kemitraan yang strategis, termasuk dengan Himbara.
Rosan juga memandang kerja sama dengan bank-bank milik negara sebagai elemen kunci dalam menjalankan agenda investasi nasional. Menurutnya, dukungan pembiayaan dari Himbara akan memungkinkan program-program investasi pemerintah menjangkau sektor-sektor prioritas yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Pernyataan Rosan didukung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menekankan bahwa kemitraan ini tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi lebih jauh bertujuan untuk menghasilkan dampak sosial luas, termasuk penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dony menjelaskan bahwa strategi bisnis Danantara disusun tidak hanya untuk mencapai imbal hasil investasi secara materiil, tetapi juga untuk memberikan kontribusi sosial nyata.
Dony menyebut bahwa kolaborasi dengan Himbara membuka peluang besar untuk mengalirkan investasi ke sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas nasional. Sebagai bentuk nyata dari strategi tersebut, Danantara menargetkan investasi sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,54 triliun sepanjang tahun 2025. Investasi ini akan diarahkan pada delapan sektor utama, yakni mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, utilitas dan infrastruktur dasar, kawasan industri, serta pangan dan pertanian.
Fokus pada sektor-sektor tersebut mencerminkan pemahaman terhadap arah pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh, investasi pada hilirisasi mineral sejalan dengan agenda industrialisasi nasional berbasis sumber daya alam dalam negeri, sementara sektor energi terbarukan menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan transisi energi bersih.
Direktur utama keempat bank anggota Himbara turut hadir dalam pertemuan tersebut. Meski pernyataan mereka tidak diuraikan secara langsung, kehadiran para pemimpin dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI menjadi sinyal positif atas dukungan penuh terhadap agenda yang dibawa oleh Danantara. Keikutsertaan mereka memperlihatkan antusiasme sektor perbankan nasional untuk memperkuat efektivitas pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis yang berdampak luas. Dengan jaringan yang tersebar hingga ke pelosok, Himbara dipandang sebagai mitra ideal dalam mendorong penetrasi investasi sampai ke akar ekonomi rakyat. Danantara juga menargetkan penerimaan dividen dari BUMN sebesar Rp120 triliun pada tahun 2025.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai proyek prioritas pembangunan nasional, antara lain infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta program penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pengelolaan kekayaan negara secara efisien, tetapi juga bertekad agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kekayaan negara benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi ekonomi, kerja sama ini juga membuka ruang bagi pelibatan UMKM dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok strategis. Melalui dukungan perbankan Himbara dan skema investasi Danantara, pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah akan mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha yang lebih terstruktur. Hal ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang merata antarwilayah, sejalan dengan misi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan rakyat sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional.
Langkah kolaboratif antara Danantara dan Himbara juga merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap penguatan institusi pengelola investasi dan keuangan negara agar menjadi fondasi ekonomi yang kuat dan mampu bertahan menghadapi tekanan global. Dalam kerangka itu, Danantara didorong untuk beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bersama Himbara, Danantara diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi nasional yang sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi. Kemitraan strategis ini menjadi cerminan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia—berlandaskan sinergi, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Melalui sinergi antara Danantara dan Himbara, pemerintah memperlihatkan langkah nyata dalam menggerakkan seluruh potensi nasional untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan merata. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak parsial, melainkan menyatukan peran negara, lembaga investasi, dan sektor keuangan untuk kepentingan yang lebih besar. Indonesia kini tengah bersiap menghadapi berbagai tantangan global dengan strategi yang matang dan struktur kelembagaan yang solid. Dengan arah kebijakan seperti ini, langkah menuju negara maju yang mandiri secara ekonomi dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya kian nyata.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menginisiasi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Danantara hadir sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang dirancang untuk mengelola dividen BUMN secara produktif melalui skema investasi jangka panjang, dengan target investasi senilai Rp 81,4 triliun pada tahun ini. Dana tersebut berasal dari dividen BUMN yang mencapai Rp 120 triliun, dan difokuskan pada delapan sektor prioritas nasional seperti mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, kawasan industri, infrastruktur publik, serta sektor pangan.

Dalam penyusunan portofolio investasi, Danantara mengadopsi pendekatan yang sepenuhnya komersial. Chief Investment Officer , Pandu Sjahrir menekankan bahwa setiap proyek yang akan didanai harus memiliki potensi pengembalian investasi yang kuat dan mampu bersaing secara ekonomi. Ia menyatakan bahwa pendekatan investasi akan difokuskan pada penguatan nilai tambah serta hasil konkret yang mendorong pertumbuhan nasional. Pandu juga menambahkan bahwa lembaga ini akan sangat selektif terhadap proyek yang diajukan, hanya memprioritaskan inisiatif yang memenuhi syarat kelayakan finansial dan mendukung transformasi struktural perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Managing Director Finance Danantara, Arief Budiman juga menyampaikan bahwa lembaga ini berperan strategis dalam memastikan efektivitas penggunaan dana dividen BUMN. Arief menguraikan bahwa tujuan dari pengelolaan dividen ini tidak sekadar mengejar profit, melainkan juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional melalui investasi yang terukur dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa nilai ekonomi dari setiap rupiah yang diinvestasikan menjadi indikator utama keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan mandatnya.
Komitmen terhadap tata kelola yang baik juga ditunjukkan melalui transparansi operasional Danantara. Pemerintah secara tegas menunjukkan komitmen transparansi dengan membuka lembaga ini untuk audit berkala serta pengawasan otoritatif independen demi menjaga kredibilitas di mata publik dan investor. Penegasan tersebut juga bertujuan membangun kepercayaan investor domestik dan internasional, serta menjadikan Danantara sebagai institusi yang kredibel dalam lanskap pembiayaan pembangunan.

Dukungan dari BUMN juga menjadi pilar penting dalam struktur pendanaan Danantara. Tercatat tujuh BUMN besar telah menyumbang dividen dengan total Rp 81,7 triliun, yang mencakup 95,55% dari total dividen BUMN. Perusahaan tersebut antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Keterlibatan BUMN dalam skema ini menunjukkan transformasi peran mereka sebagai agen pembangunan melalui kontribusi nyata terhadap pembiayaan strategis negara.

Dari sisi visi jangka panjang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa Danantara akan menjadi instrumen kunci dalam merealisasikan investasi senilai Rp 325 triliun ke dalam 20 proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan sektor hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, infrastruktur energi seperti kilang dan petrokimia, serta produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan. Presiden juga menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut sangat penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompetitif dan rawan disrupsi.

Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo yang aktif dalam penyusunan arah kebijakan fiskal nasional mengemukakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah mampu menghasilkan ruang fiskal tambahan hingga Rp 327 triliun per tahun. Menurutnya, dana ini dapat dijadikan sebagai modal awal (ekuitas) untuk mendukung Danantara. Ia juga menyampaikan bahwa melalui skema co-investment, potensi penggandaan dana bisa mencapai empat kali lipat. Artinya, modal Rp 327 triliun bisa berkembang menjadi lebih dari Rp 1.200 triliun bila disinergikan dengan mitra investor strategis. Pendekatan ini dianggap sebagai model pembangunan masa depan yang tidak membebani APBN secara langsung namun memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan.

Namun demikian, pembentukan Danantara juga diiringi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings telah mengeluarkan catatan bahwa potensi peningkatan kewajiban dividen bagi BUMN bisa menimbulkan tekanan terhadap profil kredit perusahaan-perusahaan tersebut. Risiko lainnya adalah kemungkinan pengambilan keputusan investasi yang sarat kepentingan politik atau kurang efisien jika tidak dijaga melalui sistem pengawasan yang kuat.

Keberhasilan Danantara tidak hanya akan diukur dari besaran investasi yang digelontorkan, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing industri dalam negeri, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Danantara juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara berkembang yang memiliki tata kelola kekayaan negara yang modern dan adaptif terhadap perubahan.

Kehadiran Danantara merepresentasikan pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Dari semula berbasis konsumsi fiskal menuju investasi yang berdampak jangka panjang. Jika dijalankan secara konsisten dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada nilai ekonomi strategis, maka Danantara bisa menjadi warisan kebijakan yang membawa perubahan signifikan dalam wajah pembangunan Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Tokoh investasi dunia dan pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, kembali menegaskan komitmen strategisnya terhadap Danantara Indonesia, sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

“Indonesia adalah negara dengan potensi besar dan momentum yang kuat. Saya melihat Danantara sebagai platform yang mampu menjembatani kebutuhan transformasi ekonomi domestik dengan peluang investasi global,” ujar Dalio

Dalio menyampaikan bahwa tidak ada perubahan dalam hubungannya dengan Danantara. Ia tetap berdiri sebagai pendukung penuh terhadap visi dan misi lembaga tersebut.

“Saya tetap menjadi pendukung setia misi Danantara Indonesia,” tegas Ray Dalio.

Keterlibatan Ray Dalio dalam Danantara tidak sekadar simbolis. Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir, Danantara Indonesia telah mendapatkan banyak manfaat dari pemikiran strategis dan perspektif global yang dibawa oleh Dalio.

Masukan dan bimbingan yang diberikannya dianggap memiliki dampak signifikan dalam mengarahkan perjalanan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara yang berorientasi jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Dalio juga menegaskan bahwa perannya sebagai penasihat informal tidak berubah, dan tetap dijalankan dengan penuh komitmen.

“Keterlibatan saya sebagai penasihat tetap sama, dan tidak berubah, bersifat sukarela, dan tidak dibayar. Danantara Indonesia sepenuhnya menghormati serta menghargai kontribusi tersebut,” jelas dia.

Dalio kerap memberikan wawasan mengenai strategi investasi global, mitigasi risiko, dan pemikiran jangka panjang dalam membangun institusi keuangan yang stabil dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya telah banyak berdiskusi dengan Ray Dalio.

“Hari ini kami berdiskusi secara daring, membahas sejumlah langkah strategis ke depan. Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan misi besar Danantara,” tulis Rosan dalam akun resmi Rosan yang terverifikasi @rosanroeslani.

CEO Danantara itu menilai bahwa Ray Dalio dikenal sebagai sosok investor global dengan pengalaman yang panjang.

“Saya sangat menghargai waktu dan pandangan beliau yang selalu visioner dan konstruktif,” ungkap Rosan.

[edRW]