Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta atau Lapas Wirogunan merayakan Hari Raya Iduladha 1446 H dengan menyembelih sembilan ekor hewan kurban pada Jumat (6/6/2025). Adapun hewan kurban terdiri dari dua ekor sapi dan tujuh ekor kambing.

Napi di Lapas Wirogunan dapat makan daging kurban

Kepala Lapas Yogyakarta, Marjiyanto, berujar proses pemotongan dilakukan secara bertahap hingga hari tasyrik terakhir yakni Senin (9/6/2025). Penyembelihan dilakukan setelah salat Id dan dilaksanakan di lapangan tenis yang berada di dalam kompleks lapas. Adapaun serangkaian kegiatan memotong dan memasak dilakukan di halaman dapur “Bale Raos”.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para shohibul kurban. Hari ini dipotong satu sapi dan satu kambing, dilanjutkan pada Sabtu dan Senin. Setelah dimasak di dapur lapas, daging akan dibagikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam bentuk makanan siap saji sebagai tambahan gizi,” tutur Marjiyanto melalui keterangan tertulis, Jumat (6/6/2026).

Di hadapan para petugas dan WBP yang mengikuti salat Id, Marjiyanto menyampaikan harapannya agar Iduladha menjadi momen untuk memperkuat rasa syukur dan kepedulian. Ia menilai, semangat berbagi di hari raya dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan lapas.

Kurban jadi simbol keterhubungan ruhani

Pada pelaksanaan salat Iduladha pagi tadi, Ustaz Muhammad Mahlani dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyampaikan pesan tentang makna ibadah kurban. Dalam khotbahnya, ia menegaskan bahwa ibadah kurban bukan hanya wujud syukur kepada Allah, tetapi juga bentuk keterlibatan batin dalam semangat pelaksanaan ibadah haji.

“Kurban menjadi simbol keterhubungan ruhani kita dengan peristiwa agung haji. Meski tidak berhaji, kita tetap bisa mengambil bagian melalui ibadah kurban,” ujar Mahlani yang juga Koordinator Ustaz Madrasah Al-Fajar di Lapas Wirogunan.

WBP alias para napi di Lapas Wirogunan sendiri sebelumnya telah melaksanakan manasik haji pada Selasa (3/6/2025). Kegiatan itu menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian berbasis keagamaan. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman rukun Islam kelima dan membangkitkan semangat religius warga binaan.

Di sana, para napi diingatkan untuk tidak putus asa menjalani hidup karena penjara bukanlah akhir segalanya. Justru saat ini adalah momen paling tepat bagi mereka untuk memperbaiki diri.

Pada momentum Iduladha kali ini, Mahlani menambahkan bahwa WBP dapat belajar menjadi pribadi yang abrar, yakni sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah (hablum minallah) sekaligus memberi manfaat bagi sesama (hablum minannas).

“Iduladha mengajarkan keberanian untuk berkorban, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, dan kepentingan pribadi demi menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya.

Para napi menanti bebas

EA (43) salah satu napi yang ada di Lapas Wirogunan mengaku sedih karena satu tahun ini tidak bisa menikmati waktu dengan keluarga, terutama di momen kurban. Ia ketahuan menipu dan dijebloskan ke penjara pada 2024 lalu.

Namun, EA mengaku menyesal. Ia berharap bebas sebagai pribadi yang baru. Jika tidak ada kejadian yang menghambatnya, EA dikabarkan bebas satu bulan lagi setelah Iduladha.

“Sayangnya saya masih belum bebas saat hari raya kurban nanti, jadi tidak bisa bertemu keluarga. Tapi setelah bebas, saya ingin menyempatkan waktu sebulan penuh bersama mereka,” ujar EA.

Setelah puas menghabiskan waktunya bersama keluarga, EA pun sudah membuat rencana seperti saran yang disampaikan oleh Sagiran tadi. Di mana, tiga bulan selanjutnya ia akan fokus mencari kerja dan sisanya dimanfaatkan untuk menata hidup.

“Saya punya tekad dan dengan pertolongan Allah, saya bisa bangkit,” ujar EA.

Tak hanya EA yang merasa perlahan-lahan sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Rojisutanta (54), orang yang mengantarkan saya ke masjid pagi tadi juga merasa begitu. Roji sudah empat tahun ini tinggal di Lapas Wirogunan. Lagi-lagi ia tak bisa kumpul saat momen Iduladha.

Roji mengaku sudah tobat dan tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Di Lapas Wirogunan, Roji lebih banyak berlatih memainkan alat musik bersama tim karawitan di lapas yang bernama Sanggar Seni Wiroguna Budoyo.

Sembari menghabiskan waktunya di Lapas Wirogunan dengan kegiatan yang positif seperti kurban, Roji berharap saat ia bebas nanti keluarganya dapat dengan senang hati menyambutnya. Ia bercerita, anak-anaknya pernah melihat Roji bermain musik dan mereka amat senang.

“Waktu kami tampil, ada istri dan anak saya. Jujur saat itu sangat berat tapi justru merekalah yang menguatkan saya di sini,” ucapnya.

“Saya pribadi sangat merasa berdosa, karena apapun alasannya saya mengakui bahwa saya salah. Apalagi, saya adalah seorang kepala keluarga,” kata dia melanjutkan.

Jika bebas nanti, Roji berujar mungkin dia tidak akan sanggup berkata-kata, dan hanya bisa memeluk keluarganya. Sampai saat ini, ia masih bersyukur bisa diberi kesehatan dan mendapatkan kesempatan untuk berubah.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Ahmad Effendi

Minimnya pengalaman saat merantau membuat Hendri Prayitno (26) sampai harus menginap selama tiga hari dua malam di Terminal Giwangan. Pemuda asal Banyumas, Jawa Tengah itu sejak kecil sekolah di Pulau Bangka, hingga akhirnya diterima sebagai mahasiswa baru (maba) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Malam pertama maba UNY di Terminal Giwangan

Di tengah lalu lalang bus kota, Hendri terlelap di bangku tunggu Terminal Giwangan, Jogja. Udara dingin yang menyergap tubuhnya, tak mempan mengalahkan kantuknya saat itu. Ia kelelahan setelah menghabiskan waktu sekitar 25 jam dari Pulau Bangka menuju Jakarta dengan menggunakan kapal.

“Jadi, setelah menerima undangan dari kampus, aku harus melakukan verifikasi data di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai mahasiswa baru angkatan tahun 2017,” ucap pemuda asal Banyumas itu kepada Mojok, Rabu (28/5/2025).

Setibanya di Jakarta, Hendri memutuskan singgah sebentar di Banyumas untuk mengurus pembuatan KTP. Tanpa bisa merebahkan badan barang sejenak, Ia langsung melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Sampai akhirnya tiba di Terminal Giwangan, Jogja pada tengah malam.

“Di jam itu, aku nggak mungkin langsung ke kampus. Jarak Terminal Giwangan ke UNY pun masih jauh. Sedangkan aku belum punya tempat tinggal dan nggak ada kenalan sama sekali,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hendri memutuskan bermalam di ruang tunggu Terminal Giwangan. Tak lama setelah larut dalam mimpi, tubuhnya baru menggeliat sekitar pukul 03.30 WIB, ketika seorang petugas terminal membangunkannya untuk sahur.
“Saya ingat betul karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Saya pun menggunakan fasilitas toilet di sana untuk mandi sembari membawa semua barang-barang saya agar tidak hilang,” kata Hendri.

Hampir diboyong ke kantor polisi

Pagi harinya, Hendri bertandang ke UNY untuk survei, sembari mencari kos-kosan murah dengan berjalan kaki. Namun, tidak membuahkan hasil. Rata-rata, kata dia, kos di dekat UNY memang mahal.

Harga kos dekat UNY sekitar Rp1 juta ke atas untuk tiap bulan. Sedangkan, ia memang mencari kos murah dengan fasilitas yang tak muluk-muluk. Yang penting, bisa dipakai tidur.

Karena hari semakin gelap dan tak kunjung menemukan kosan, ia akhirnya kembali ke Terminal Giwangan. Lagi-lagi, ia menghabiskan malam keduanya di terminal hingga akhirnya mengikuti proses verifikasi data di UNY esok pagi.

“Pada malam kedua, dua orang petugas polisi entah datang dari mana membangunkan saya yang sedang tidur. Mereka sempat ingin membawa saya ke kantor, tapi saya menolak,” kata Hendri.

Saat polisi memaksa dirinya bangkit, Hendri buru-buru mengeluarkan kartu identitasnya, serta berkas-berkas yang menunjukkan bahwa dirinya adalah mahasiswa baru di UNY.

Untungnya, kedua polisi itu memahami dan tidak jadi mengusir. Mereka hanya mengingatkan Hendri agar tetap waspada menjaga diri, termasuk barang-barang yang ia bawa.

“Sebelum mereka pergi dari Terminal Giwangan, saya diminta hati-hati karena tempat itu rawan terjadi tindak kejahatan,” ujar Hendri.

“Malaikat penyelamat” di Terminal Giwangan
Di hari ketiga, Hendri akhirnya mengikuti proses verifikasi data di UNY dari pagi hingga sore. Setelah kegiatan selesai, ia singgah sejenak di Masjid Kampus UNY (Masmuja). Di sela-sela istirahatnya itu, ia berkenalan dengan Bryan, salah satu mahasiswa baru di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Keduanya pun sempat berbincang dan bertukar kontak, sebelum akhirnya Hendri kembali ke terminal. Hari itu, lagi-lagi, Hendri memutuskan tidur di Terminal Giwangan. Namun, saat tengah malam, Hendri dikejutkan dengan dering teleponnya sendiri.

Rupanya itu telepon dari Bryan. Ia menanyakan posisi Hendri saat itu. Hendri pun menjawab apa adanya. Tak lama setelah menutup teleponnya, Bryan tiba-tiba datang di Terminal Giwangan dan mengajak Hendri bermalam di rumah keluarganya, bahkan ikut sahur bersama mereka.

Pagi harinya, saat matahari mulai memancarkan terang sinarnya, Hendri pun izin untuk pamit dan mencari kos-kosan dekat UNY. Belum cukup memberikan tumpangan tempat tinggal, ibu Bryan yang baik hati memberikan uang saku kepada Hendri.

Bahkan, Bryan juga membantu Hendri mencari kos dengan harga bulanan yang terjangkau.

“Saat itu saya langsung merenung. Saya tidak tahu, kebaikan apa yang pernah saya lakukan sehingga Tuhan mengirimkan ‘malaikat’ dalam wujud manusia seperti Mas Bryan dan keluarganya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah menolong saya,” kata Hendri.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Ahmad Effendi

Oleh : Annisa Syuhada
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk maraknya praktik judi daring (online). Fenomena ini tidak hanya menggerus sendi-sendi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi daring menjadi investasi jangka panjang yang amat strategis dalam menyelamatkan masa depan bangsa.

Salah satu langkah konkret telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari garda terdepan dalam sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa penanganan judi daring membutuhkan pendekatan yang sistemik dan kolaboratif lintas lembaga. Upaya-upaya ini tidak bisa bersifat terisolasi. Misalnya hanya Komdigi bersama OJK saja, harus ada dukungan dari pihak-pihak lainnya. OJK telah menutup rekening yang terindikasi judi daring, tetapi juga memang harus dilakukan secara masif dan menyeluruh.

OJK juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga perbankan, untuk menggalakkan kampanye publik besar-besaran mengenai bahaya judi daring. Kampanye ini mencakup penyuluhan langsung ke masyarakat, pelajar, hingga pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda yang rentan menjadi sasaran utama judi daring. OJK juga telah memulai inisiatif pertemuan intensif dengan direktur kepatuhan dari berbagai bank untuk merancang pendekatan yang lebih terstruktur dalam memberantas praktik judi online.

Dalam langkah nyata, OJK telah meminta lembaga perbankan untuk memblokir sekitar 17 ribu rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KemenKomdigi). Bank diminta untuk melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan enhanced due diligence (pengawasan lanjutan).

Langkah OJK ini mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan imbauan keras kepada seluruh pelajar di wilayahnya untuk menjauhi praktik judi daring. Ia menekankan bahwa masa depan para pelajar tidak boleh dirusak oleh aktivitas ilegal yang menawarkan janji-janji keuntungan instan.

Pelajar dan generasi muda diminta untuk menjauhi judi daring karena merusak masa depan generasi muda, diharapkan anak muda fokus pada pendidikan dan cita-cita. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming uang cepat dari aktivitas yang melanggar hukum dan merusak moral.

Pernyataan ini selaras dengan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka besar Asta Cita, salah satunya adalah penguatan karakter bangsa dan perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman sosial dan digital. Dalam konteks ini, pemberantasan judi online bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga masa depan bangsa.

Dalam banyak kasus, judi daring tidak berdiri sendiri. Aktivitas ini kerap terhubung dengan kejahatan siber lainnya, seperti pencucian uang, penipuan digital, dan bahkan pendanaan aktivitas ilegal lainnya. Oleh sebab itu, sosialisasi bahaya judi daring perlu digencarkan tidak hanya di sekolah dan universitas, tetapi juga di lingkungan masyarakat umum, rumah ibadah, hingga tempat kerja.

Pemerintah perlu terus mendukung berbagai inisiatif positif dari aparat penegak hukum, OJK, dan pemerintah daerah. Edukasi tentang literasi digital, pentingnya pengelolaan keuangan pribadi, dan kesadaran hukum harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Keterlibatan tokoh masyarakat, pendidik, tokoh agama, dan media massa sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan antijudi daring secara luas dan efektif.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui pelibatan komunitas digital, seperti para influencer, kreator konten, hingga gamer, yang memiliki basis pengikut besar dari kalangan muda. Dengan pesan-pesan yang kreatif dan bahasa yang mudah dipahami, sosialisasi bahaya judi daring dapat lebih efektif menjangkau kelompok usia yang paling rentan.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem deteksi dini pada aktivitas keuangan mencurigakan di sektor perbankan dan e-commerce. Pengawasan terhadap transaksi digital yang tidak wajar perlu ditingkatkan dengan dukungan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan big data analytics, agar upaya pencegahan tidak selalu menunggu hingga kejahatan terjadi.

Di tengah gencarnya upaya pemberantasan judi daring oleh pemerintah dan lembaga terkait, peran serta masyarakat sangat krusial. Tanpa kesadaran kolektif, tidak mungkin ancaman ini bisa diberantas hingga ke akar. Setiap individu, keluarga, dan komunitas memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran dan dampak buruk dari judi daring.

Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat bersama-sama menjaga masa depan bangsa dengan memperkuat edukasi dan literasi digital, menjauhi godaan judi daring, dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif. Jangan biarkan generasi muda terjebak dalam lingkaran ilusi kekayaan instan yang akhirnya membawa kehancuran.

)* Penulis merupakan Pegiat Sosial.

Oleh: Loa Murib

Peristiwa penembakan brutal terhadap dua pekerja bangunan yang tengah mengerjakan rumah ibadah di Kampung Kwantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, menjadi titik nadir kekejaman yang terus dipertontonkan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam insiden mengenaskan ini, dua warga sipil, Rahmat Hidayat dan Saepudin, kehilangan nyawa mereka secara tragis. Serangan itu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengoyak nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian tempat ibadah yang semestinya menjadi ruang damai.

Kebiadaban ini bukanlah yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, deretan serangan serupa telah menunjukkan bahwa OPM semakin kehilangan arah dan legitimasi di mata rakyat Papua. Sasaran mereka bukan lagi aparat bersenjata, melainkan rakyat sipil tak bersalah—bahkan rumah Tuhan tak luput dari amukan peluru. Ironisnya, kelompok yang mengatasnamakan “perjuangan” itu justru menciptakan penderitaan mendalam bagi orang asli Papua yang mereka klaim ingin bebaskan. Alih-alih membela kepentingan masyarakat Papua, OPM justru menjadi sumber ketakutan dan trauma.

Namun, di tengah teror dan duka yang melanda, suara keberanian dan persatuan yang selaras dengan upaya pemerintah dan aparat keamanan menguat dari berbagai penjuru tanah Papua. Suara ini tidak datang dari pucuk senjata, melainkan dari lubuk hati rakyat yang menginginkan kedamaian. Suara ini datang dari tokoh agama, masyarakat, dan pemimpin daerah yang bersama-sama menyerukan perlawanan terhadap teror, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan moral dan persatuan.

Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, secara tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan OPM bukanlah perjuangan, melainkan pembunuhan keji yang menghancurkan hidup masyarakat Papua sendiri. Ia menegaskan bahwa orang asli Papua tidak akan tinggal diam menyaksikan kekerasan terus berlangsung. Dalam seruan moral yang menggema, Ronny menyampaikan bahwa masyarakat harus bersinergi dengan aparat keamanan untuk mengakhiri teror yang selama ini membuat rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini adalah momentum bagi Papua untuk berdiri tegak, menolak kekerasan dalam bentuk apa pun.

Dukungan moral yang sama datang dari Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, yang mengecam keras penyerangan terhadap gereja dan warga sipil. Ia menyebut tindakan OPM sebagai penghinaan terhadap tempat suci dan nilai-nilai agama. Gereja, yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan harapan, berubah menjadi medan berdarah karena kebiadaban yang tidak berperikemanusiaan. Menurut Eduard, kekejaman ini tidak bisa lagi ditoleransi, dan rakyat Papua harus bersatu menolak segala bentuk teror demi masa depan yang damai dan harmonis.

Respons masyarakat tidak lagi bisa bersifat pasif, tetapi harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Mereka bukan sekadar angka statistik korban, melainkan individu yang memiliki keluarga, harapan, dan masa depan. Saat rumah Tuhan dijadikan sasaran, maka yang diserang bukan hanya fisik bangunan, melainkan semangat dan iman komunitas. Maka dari itu, respons masyarakat tidak lagi bisa bersifat pasif. Ini saatnya untuk menunjukkan bahwa kekuatan Papua sejati terletak pada kebersamaan dan keteguhan hati dalam menjaga perdamaian.

Suara dari akar rumput pun turut mempertegas penolakan terhadap teror. Markus Murib, seorang warga asli Papua yang selamat dari serangan, mengungkapkan ketakutan dan kekecewaannya. Ia menyatakan bahwa masyarakat kecil tidak ingin terlibat dalam konflik yang bukan milik mereka. Harapan mereka sederhana: hidup damai, bekerja dengan tenang, dan beribadah dengan aman. Pernyataan Markus mencerminkan realitas bahwa OPM telah kehilangan simpati dari masyarakat Papua itu sendiri.

Perlawanan terhadap teror ini tidak harus menggunakan senjata, namun harus diarahkan pada penguatan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah dan TNI-Polri.. Ketika peluru diarahkan ke para pekerja gereja, sesungguhnya yang diserang adalah harapan akan masa depan Papua yang lebih baik. Maka, perlawanan terhadap teror ini tidak harus menggunakan senjata, tetapi dengan kekuatan kolektif untuk menolak kekerasan, melawan narasi separatisme, dan memperkuat sendi-sendi sosial kemasyarakatan yang selama ini menjadi benteng perdamaian.

Solidaritas seluruh elemen masyarakat menjadi kunci. Pemuka agama, tokoh adat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil harus saling menguatkan dan menegaskan bahwa Papua adalah bagian utuh dari Indonesia yang menjunjung tinggi kedamaian dan nilai kemanusiaan. Kolaborasi dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas harus terus diperkuat, namun pendekatan kultural dan kemasyarakatan juga menjadi fondasi penting untuk memutus mata rantai kekerasan.

Masyarakat Papua tidak membutuhkan senjata untuk menyuarakan identitasnya, karena pemerintah telah membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi dan pembangunan yang inklusif. Papua adalah tanah yang kaya akan budaya, spiritualitas, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Masyarakat Papua tidak membutuhkan senjata untuk menyuarakan identitasnya. Yang mereka butuhkan adalah jaminan keamanan, kesejahteraan, dan ruang untuk hidup damai di atas tanah leluhur mereka.

Serangan OPM terhadap rumah ibadah di Jayawijaya adalah bentuk kebiadaban yang tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun. Namun tragedi ini juga menjadi cermin yang memperlihatkan bahwa kekuatan sejati Papua terletak pada suara damai yang menolak tunduk pada kekerasan. Masyarakat Papua kini bersatu, bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk membangun masa depan yang bebas dari rasa takut.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

JAYAWIJAYA – Jayawijaya kembali menjadi saksi kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) usai penembakan brutal terhadap dua pekerja bangunan rumah ibadah, Rahmat Hidayat dan Saepudin di Kampung Kwantapo, Distrik Asotipo. Tindakan ini tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menodai kesucian tempat ibadah dan mengguncang nurani kemanusiaan.
Serangan terhadap warga sipil semakin mempertegas bahwa OPM kian kehilangan arah perjuangan. Alih-alih membela masyarakat Papua, OPM justru menebar teror dan luka mendalam bagi warga asli. Ironisnya, propaganda yang disebar kerap dibungkus dengan narasi palsu dan hoaks demi mengaburkan fakta keji di lapangan.
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, mengecam keras aksi tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Papua.
“Apa yang mereka lakukan bukan perjuangan, melainkan pembunuhan yang melukai kami semua,” ujar Ronny.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparat untuk bersinergi menjaga keamanan.
“Masyarakat tidak boleh takut. Kita harus lawan teror ini dengan persatuan dan kekuatan moral,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, yang menyebut tindakan OPM sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai agama.
“Gereja seharusnya menjadi tempat damai, bukan medan kekerasan. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Pendeta Eduard.
Ia mengajak seluruh umat untuk bersatu menolak teror dan tidak terpengaruh oleh propaganda separatis. Menurutnya, kekejaman OPM justru mengkhianati semangat kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat Papua.
Sementara itu, warga yang selamat dari serangan, Markus Murib, mengungkapkan keresahannya atas situasi yang mencekam.
“Kami hanya ingin hidup tenang, bekerja dan beribadah tanpa rasa takut,” ungkap Markus Murib.
Tragedi ini menjadi penanda bahwa narasi kebencian OPM tidak lagi mendapat tempat di hati masyarakat Papua. Kekuatan rakyat kini terletak pada suara damai dan penolakan terhadap kekerasan. Sebuah sinyal kuat bahwa Papua menolak tunduk pada teror, dan memilih jalan damai untuk masa depan yang bermartabat. (^)

Papua — Meningkatnya aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Tengah menuai kecaman keras dari berbagai tokoh masyarakat dan pejabat daerah. Mereka menilai tindakan OPM tidak hanya merusak keamanan, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua.

Dalam kunjungan reses ke Nabire, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan kekerasan oleh OPM yang terjadi di wilayah seperti Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai telah menciptakan ketakutan mendalam di tengah masyarakat. Fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit lumpuh, dan warga hidup dalam ketidakpastian masa depan, terutama anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan.

“Kami berharap seluruh unsur pemerintahan daerah bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dalam menangani masalah Papua Tengah” kata Yorrys.

Sementara itu, Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, menyesalkan aksi penyerangan OPM terhadap gereja yang sedang dibangun. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap tempat suci dan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sudah melampaui batas. Eduard menyerukan kepada masyarakat Papua untuk bersatu melawan teror dan menegakkan nilai-nilai perdamaian.

“Gereja adalah simbol damai, bukan medan pertumpahan darah. Pembunuhan terhadap dua warga yang tengah membangun rumah Tuhan adalah bentuk kebiadaban,” ujarnya.

Kecaman serupa juga datang dari Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere. Ia menegaskan bahwa tindakan OPM bukan perjuangan kemerdekaan, melainkan teror terhadap orang asli Papua sendiri.

“Kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah aksi terorisme. Kami akan bersinergi dengan TNI-Polri untuk mengusut tuntas dan memulihkan rasa aman masyarakat,” tegas Ronny.

Tokoh gereja Papua lainnya, Socratez Yoman, menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto dan mendoakan agar beliau senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas negara. Ia berharap pemimpin nasional dapat membawa solusi damai dan adil bagi masyarakat Papua.

Solidaritas antara pemimpin daerah, tokoh agama, dan masyarakat Papua menjadi kunci penting dalam menolak kekerasan dan mengembalikan harapan akan masa depan yang aman, damai, dan bermartabat di Tanah Papua.

Oleh: Maria Wonda *)

Peristiwa penembakan terhadap dua pekerja gereja di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kembali menampar nurani bangsa. Tindakan keji yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan saja menewaskan dua warga sipil, tetapi juga memperlihatkan degradasi moral yang ditunjukkan oleh kelompok separatis ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemerintah menjaga perdamaian. Aksi ini tidak hanya mencabik nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mencederai ruang sakral keagamaan yang selama ini menjadi pilar harmoni masyarakat Papua.

Penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya saat proses pembangunan Gereja GKI Imanuel Air Garam, telah menunjukkan bahwa kelompok separatis kini tidak lagi membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Gereja yang sejatinya menjadi tempat mencari kedamaian dan penguatan spiritual, justru dijadikan target serangan yang mencerminkan kebrutalan tanpa batas. Para korban bukan aparat bersenjata, melainkan pekerja bangunan asal Purwakarta, yang tengah menunaikan tugas membangun rumah Tuhan. Fakta ini menegaskan bahwa OPM tidak sekadar menentang pemerintah, tetapi telah melukai masyarakat Papua sendiri, bahkan menyasar nilai-nilai suci yang dijunjung tinggi.

Reaksi keras dari para tokoh agama pun tak terhindarkan. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Darwin Darmawan, menyuarakan bahwa peristiwa ini harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia menilai bahwa ketegasan negara dalam penegakan hukum dan keterlibatan semua elemen, termasuk unsur gereja, sangat penting untuk mengakhiri pola kekerasan yang terus terjadi. Langkah pemerintah dalam merespons tragedi ini perlu diperkuat, termasuk kemungkinan pembentukan tim independen bersama Komnas HAM untuk mempercepat keadilan. Dalam pandangannya, pendekatan damai tetap dibutuhkan, tetapi tidak dengan mengorbankan keadilan dan rasa aman masyarakat.

Pernyataan senada juga datang dari Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, yang menyampaikan bahwa penyerangan terhadap gereja bukan hanya tindakan kekerasan biasa, melainkan penghinaan terhadap tempat suci. Ia dengan tegas menyebut tindakan OPM sudah melewati batas kemanusiaan, dan menyisakan luka mendalam di hati masyarakat Papua. Tragedi ini seharusnya menjadi momen bagi seluruh komponen bangsa untuk bangkit dan menyatakan sikap tegas terhadap teror bersenjata yang menyasar masyarakat sipil.

Keberanian untuk menyebut kekejaman ini sebagai bentuk nyata terorisme juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, tidak ragu menyatakan bahwa apa yang dilakukan OPM bukan perjuangan, tetapi bentuk pembunuhan terhadap orang asli Papua sendiri. Meski sempat diliputi trauma, masyarakat mulai kembali bangkit berkat dukungan pemerintah dan aparat keamanan. Namun di tengah kekhawatiran itu, ia menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak akan diam, dan akan terus bersinergi dengan aparat keamanan demi menjaga kedamaian di tanah leluhur mereka.

Sikap tegas pemerintah, baik di pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan bersenjata semacam ini. Seruan untuk bersatu, memperkuat solidaritas sosial, dan menolak kekerasan menjadi bagian dari semangat kolektif yang harus terus dijaga. Dalam hal ini, dukungan terhadap pemerintah bukan sekadar loyalitas politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban, dan keadilan. Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan warga melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

Tragedi Jayawijaya juga mengingatkan publik bahwa klaim perjuangan yang dilakukan oleh OPM tidak lagi memiliki legitimasi moral. Serangan terhadap rumah ibadah dan pembunuhan warga sipil, termasuk pekerja gereja, membuktikan bahwa tindakan mereka telah menyimpang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan rakyat Papua. Di tengah realitas ini, pemerintah memegang tanggung jawab penting untuk tetap konsisten dalam menjaga stabilitas dan menjamin rasa aman bagi setiap warga negara di Papua, termasuk dengan langkah-langkah hukum yang tegas namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberpihakan negara terhadap masyarakat Papua semakin nyata melalui komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah agar tidak terulang. Namun upaya pemerintah tentu tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat setempat, khususnya tokoh agama dan pemuka adat, dalam memperkuat budaya damai. Papua membutuhkan ruang-ruang dialog yang jujur dan terbuka, namun tetap dalam bingkai hukum dan konstitusi negara. Dalam konteks ini, dukungan terhadap pemerintah menjadi bagian penting dari perjuangan kolektif untuk menciptakan Papua yang bebas dari rasa takut, dan menjadikan kedamaian sebagai identitas utama masyarakat.

Duka mendalam dari tragedi ini menyisakan pesan kuat bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kekerasan tidak mendapat tempat di Papua. Jalan damai dan dialog harus tetap ditempuh, namun tidak dengan mengabaikan ketegasan hukum. Negara terus hadir dalam setiap luka yang dirasakan masyarakat Papua, dan kehadiran itu tidak hanya dalam bentuk belasungkawa, melainkan melalui tindakan nyata dalam menjaga keamanan dan keadilan. Pemerintah telah menunjukkan langkah yang tepat, dan kini saatnya seluruh komponen bangsa berdiri bersama, bukan sekadar mengutuk kekejaman, tetapi memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi teror untuk berkembang di tanah Papua.

*) Pengamat Sosial dari Papua Pegunungan

JAKARTA — Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah pengawasan terhadap sektor keuangan, khususnya dalam menanggulangi penyalahgunaan rekening dormant atau rekening pasif yang kerap dimanfaatkan untuk praktik judi daring dan kejahatan finansial lainnya. Penguatan ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya potensi risiko keamanan digital dan kerugian masyarakat akibat kejahatan siber di sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan intensif dengan seluruh direktur kepatuhan perbankan nasional. Pertemuan tersebut membahas strategi antisipatif terhadap penyalahgunaan rekening dormant sekaligus menyusun panduan penanganan terhadap kasus penipuan atau scam.

“Ke depan, OJK akan menguatkan pengawasan dan pengaturan terhadap pemanfaatan rekening dormant serta menyusun panduan penanganan kasus penipuan atau scam,” ujar Dian

Dian menjelaskan, langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan literasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan keuangan, terutama yang menyasar nasabah perbankan. Ia menyatakan bahwa pengawasan yang sigap dan responsif menjadi kunci utama dalam mencegah risiko yang lebih besar terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dalam implementasinya, OJK tidak hanya fokus pada penguatan pengawasan terhadap rekening pasif, tetapi juga menyiapkan regulasi baru terkait teknologi informasi di sektor perbankan. Regulasi ini dinilai penting mengingat ancaman insiden siber yang semakin meningkat dan berpotensi merusak integritas sistem keuangan nasional.

Data Komdigi mencatat bahwa hingga Mei 2025, sebanyak 17.000 rekening telah diminta untuk diblokir oleh OJK karena terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sekitar 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan 14.117 rekening.

Dian menambahkan, nasabah yang terdampak dari penghentian sementara atas rekening dormant tetap memiliki hak penuh atas dananya.

“Proses reaktivasi rekening dapat dilakukan melalui kantor cabang atau aplikasi resmi bank dengan mengikuti prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang memanfaatkan celah dalam sistem perbankan.

“Langkah ini sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan keuangan ilegal, khususnya praktik judi daring yang telah meresahkan berbagai lapisan masyarakat,” tutupnya. ()

Oleh : Rahayu Kirani )*

Perhatian pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin nyata dengan hadirnya berbagai program sosialisasi dan edukasi yang berorientasi pada pelindungan dan pemberdayaan. Upaya ini bukan sekadar program seremonial, melainkan komitmen serius dalam memastikan PMI tidak hanya berangkat dan kembali dengan selamat, tetapi juga memiliki bekal finansial, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini tergambar dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator bagi PMI yang digelar di Nunukan, Kalimantan Utara.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menjadi simbol bahwa pelindungan terhadap PMI merupakan proses menyeluruh. Pelindungan ini mencakup masa pra-penempatan, saat PMI bekerja di luar negeri, hingga ketika mereka kembali ke tanah air. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 200 peserta yang terdiri dari calon PMI, purna PMI, dan keluarga PMI, turut ambil bagian. Hal ini menunjukkan bahwa program ini disambut dengan antusiasme dan harapan yang besar dari masyarakat di wilayah perbatasan.
Christina menekankan bahwa kegiatan ini adalah amanat langsung dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelindungan terhadap PMI. Dengan fokus pada penempatan PMI yang terampil, pemerintah berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tetapi juga agen perubahan di komunitas mereka masing-masing. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 297 ribu PMI berhasil ditempatkan secara resmi. Keberadaan mereka telah membantu menurunkan angka pengangguran nasional sebesar 3,98% dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,36%.

Kontribusi besar lainnya dari PMI adalah dalam bentuk remitansi yang mencapai Rp253,3 triliun pada tahun yang sama. Dana ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan keluarga di tanah air, tetapi juga menyumbang sebagai devisa negara yang sangat berarti bagi ketahanan ekonomi nasional. Karena itulah, literasi keuangan menjadi tema penting dalam sosialisasi kali ini. Christina mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, seperti menabung, berinvestasi secara cerdas, menggunakan saluran remitansi yang resmi dan aman, serta memahami risiko kejahatan digital di era serba digital seperti saat ini.

Lebih dari sekadar edukasi keuangan, kegiatan ini juga mengusung pelatihan keterampilan digital, terutama dalam bidang konten kreator. Wamen Christina mendorong PMI untuk menggunakan platform digital sebagai sarana berbagi pengalaman, mempromosikan potensi daerah, dan bahkan membuka peluang usaha baru. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang kreatif, mandiri, dan memiliki daya saing. Pendidikan keterampilan ini menjadi bekal penting bagi purna PMI agar mereka tetap produktif setelah kembali dari luar negeri.

Dalam kesempatan yang berbeda, di UIN KHAS Jember, Staf Ahli Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Prof. Moh Chotib, menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis dalam ekosistem pelindungan PMI. Ia menegaskan bahwa dukungan akademik akan memperkuat kebijakan dan implementasi pelindungan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan dunia kampus, calon pekerja migran dapat dibekali dengan literasi hukum, keterampilan teknis, dan pemahaman mendalam tentang jalur migrasi legal.

Chotib menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, baik dalam bentuk forum diskusi, riset kebijakan, hingga program pengabdian masyarakat. Ia bahkan menyoroti peran mahasiswa sebagai agen perubahan, yang bisa membantu menyosialisasikan jalur migrasi legal dan aman kepada masyarakat, terutama saat mereka menjalani praktik lapangan. Pendekatan ini dinilai sangat efektif dalam mencegah praktik migrasi ilegal yang kerap menjadi pintu masuk eksploitasi dan pelanggaran hak-hak pekerja.

Di Jakarta, perhatian terhadap perlindungan pekerja migran juga menjadi agenda pembahasan dalam rapat penting yang dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto bersama jajaran lintas kementerian. Dalam forum tersebut, dibahas secara rinci Rancangan Undang-Undang Pelindungan PMI yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam tubuh Kementerian P2MI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Purwadi menegaskan bahwa PMI adalah bagian penting dari sistem ekonomi nasional dan berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

Dukungan terhadap program pelindungan PMI juga mengemuka dalam pertemuan strategis antara Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dengan para kepala daerah se-Sumatera Barat di Padang. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebut PMI sebagai aset bangsa yang bisa menjadi solusi nyata peningkatan kesejahteraan keluarga dan daerah. Menteri Karding menegaskan bahwa kehadiran Kementerian P2MI di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk keseriusan negara untuk mengurus pekerja migran dari hulu ke hilir mulai dari pelatihan, penempatan, pelindungan selama bekerja, hingga proses pemulangan.

Karding juga mendorong terbentuknya ekosistem migrasi kerja yang aman, terencana, dan bermartabat melalui kolaborasi lintas sektor dan daerah. Visi besar yang ia sampaikan “Pergi migran, pulang juragan” mengandung harapan besar agar PMI tidak hanya sukses di luar negeri, tetapi juga kembali dengan modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tanah air.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memberikan edukasi seputar ketentuan kepabeanan sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang digelar oleh Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Jember. Edukasi kepabeanan tersebut meliputi pemahaman mengenai barang kiriman, barang penumpang, pendaftaran IMEI, serta tata cara pengisian electronic customs declaration (e-CD). Selain itu, para calon PMI juga dibekali informasi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

“Edukasi ini menjadi bagian dari peran aktif Bea Cukai dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran melalui pemahaman yang tepat terhadap hak dan kewajiban di bidang kepabeanan,” ujar Budi Prasetiyo, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai.

Kegiatan OPP Bea Cukai Tanjung Emas menyasar calon PMI yang akan diberangkatkan ke Republik Korea melalui skema penempatan pemerintah. Edukasi berlangsung di tiga lokasi berbeda di Kota Surakarta. Sementara itu, Bea Cukai Jember menggandeng Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam menggelar sosialisasi serupa bagi puluhan calon PMI.

Materi yang diberikan mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dan PMK Nomor 141 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, PMI yang terdaftar di BP2MI berhak atas pembebasan bea masuk untuk maksimal dua unit handphone, komputer genggam, atau tablet (HKT) dalam satu tahun—khusus untuk barang bawaan saat tiba di Indonesia.

Upaya edukasi ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam meningkatkan kualitas pelindungan PMI. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menegaskan pentingnya edukasi dan literasi keuangan agar PMI dapat lebih siap secara ekonomi dan hukum saat bekerja di luar negeri maupun saat kembali ke tanah air.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak menempuh jalur ilegal saat bekerja ke luar negeri. “Kasus deportasi karena bekerja secara ilegal menjadi tantangan besar. Pemerintah desa harus berperan sebagai filter pertama dalam pencegahan,” tegas Christina.

Dengan sinergi lintas lembaga dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, pemerintah berharap para pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, legal, dan sejahtera.