Palu, — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus memperkuat sinergi dengan kalangan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi strategis ini dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, humanis, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Kementerian P2MI, Prof. Moh Chotib, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam mendukung upaya perlindungan terhadap PMI, baik dalam konteks akademik, teknis, maupun hukum.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia, baik dari sisi akademis, teknis, maupun hukum,” ujar Prof. Chotib.

Ia menambahkan, dukungan dari kalangan akademisi akan memperkuat fondasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran yang tidak hanya berbasis hukum, namun juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Menurutnya, perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh siklus migrasi kerja, mulai dari pra-penempatan, masa kerja di luar negeri, hingga proses pemulangan ke tanah air.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas untuk meningkatkan literasi hukum bagi calon pekerja migran. Selain itu, institusi pendidikan tinggi juga dapat memberikan pelatihan keterampilan kerja serta menyumbangkan data dan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

“Sinergi antara Kementerian P2MI dan perguruan tinggi harus diperkuat melalui forum-forum diskusi dan kerja sama riset. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang masih membayangi pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan hak-hak mereka,” tegas Chotib.

Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mencegah praktik migrasi ilegal. Dengan pendekatan berbasis komunitas, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat dapat menyosialisasikan jalur migrasi yang legal, aman, dan bermartabat.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Lukman Thahir, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa pihak kampus siap berkontribusi aktif dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan PMI.

“Pekerja migran harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan perguruan tinggi juga memiliki andil dalam perlindungan,” ujar Lukman Thahir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini akan mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di tingkat internasional, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pekerja migran. UIN Datokarama juga berkomitmen untuk meningkatkan advokasi dan pendampingan bagi PMI, serta mendorong agar alumni memiliki daya saing tinggi untuk bekerja secara profesional di luar negeri.

“Kerja sama ini menjadi landasan UIN Datokarama dalam meningkatkan kontribusi terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan PMI,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan secara menyeluruh, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola migrasi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. [-red]

Oleh : Dendy Prasetya )*
Pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyiapkan skema dana pensiun yang dirancang khusus untuk para pahlawan devisa tersebut. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir tidak hanya saat mereka bekerja di luar negeri, tetapi juga ketika mereka kembali ke tanah air untuk menjalani masa tua dengan aman dan layak. Skema dana pensiun ini disiapkan sebagai bagian dari upaya perlindungan jangka panjang bagi pekerja migran, mengingat mereka seringkali tidak memiliki jaminan sosial setelah selesai masa kerja di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sinkronisasi kebijakan agar program ini bisa segera diimplementasikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak yang sama seperti pekerja dalam negeri dalam hal jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua. Melalui dana pensiun ini, para pekerja migran dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya selama bekerja di luar negeri untuk masa depan yang lebih pasti. Dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional dan transparan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang jaminan sosial.

Menteri BP2MI, Abdul Kadir Karding menjelaskan skema dana pensiun sangat penting mengingat selama ini banyak pekerja migran yang kembali ke Indonesia dalam kondisi tidak memiliki tabungan, bahkan beberapa di antaranya mengalami kesulitan ekonomi pasca kontrak kerja berakhir. Dengan adanya dana pensiun, para PMI bisa memiliki pegangan finansial ketika mereka tidak lagi produktif. Pemerintah juga akan memberikan edukasi keuangan dan pelatihan literasi keuangan kepada para pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan, agar mereka memahami pentingnya menabung untuk hari tua.

Langkah ini juga merupakan respons terhadap data yang menunjukkan bahwa sebagian besar PMI bekerja pada sektor-sektor informal dan berisiko tinggi seperti pekerja rumah tangga, sektor konstruksi, serta perikanan, yang umumnya tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah ingin menjadikan skema ini sebagai sistem perlindungan universal yang dapat diakses oleh seluruh pekerja migran, baik yang bekerja secara formal maupun informal. Di samping itu, mekanisme klaim dan pencairan dana pensiun nantinya akan dibuat sederhana agar mudah diakses oleh para mantan PMI di daerah asal mereka.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (MenpanRB), Purwadi Arianto dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI adalah mandat konstitusional dan prioritas nasional. Pekerja migran bukan objek eksploitasi, tetapi warga negara yang harus mendapatkan perlakuan adil dan manusiawi. Skema dana pensiun ini menjadi salah satu upaya konkret menjawab berbagai kerentanan yang selama ini dialami oleh para PMI. Menurutnya, pemerintah juga tengah menyusun instrumen regulasi agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan tidak mudah berubah oleh pergantian kebijakan.

Respons positif juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan komunitas pekerja migran. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai bentuk keadilan sosial yang ditunggu-tunggu. Rektor UIN Datokarma Palu, Lukman Thahir menjelaskan dengan adanya jaminan pensiun, diharapkan para pekerja migran tidak lagi terjerat utang, atau bahkan terpaksa kembali bekerja ke luar negeri karena tidak memiliki penghasilan di masa tua.

Selain itu, skema dana pensiun ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan, perbankan, dan koperasi. Pemerintah mendorong agar pihak swasta turut serta dalam memperluas jangkauan layanan dana pensiun bagi PMI. Program ini juga dapat disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti bantuan usaha produktif, agar mantan PMI yang kembali ke daerah asal dapat menjalani kehidupan yang mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, perlindungan bagi PMI menjadi lebih utuh dan berkelanjutan.

Kebijakan dana pensiun bagi PMI tidak hanya menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi cerminan penghargaan negara terhadap jasa dan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional. Dengan devisa yang dihasilkan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, sudah sewajarnya PMI mendapatkan perlindungan yang setara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa menjadi pekerja migran bukan berarti harus kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara. Kini, harapan bagi masa tua yang lebih sejahtera bagi PMI bukan lagi mimpi, tetapi mulai menjadi kenyataan.

Dengan hadirnya skema dana pensiun bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kesejahteraan jangka panjang para pahlawan devisa bangsa. Program ini bukan hanya solusi perlindungan sosial, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan kepastian hidup setelah masa kerja di luar negeri berakhir.

Melalui kolaborasi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh PMI tanpa terkecuali. Pada akhirnya, perlindungan negara terhadap pekerja migran harus diwujudkan tidak hanya saat mereka berangkat dan bekerja, tetapi juga saat mereka pulang dan memasuki masa senja dengan tenang dan bermartabat.

)* Mahasiswa Pascasarjana Uninus Bandung

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah preventif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi daring dan pinjaman ilegal (pindar). Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah peningkatan literasi digital dan keuangan sebagai benteng utama menghadapi ancaman dunia maya yang kian kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar urusan teknologi dan aplikasi, tetapi harus dimulai dari lingkungan terkecil rumah dan sekolah. Judi daring dan pinjaman ilegal adalah dua ancaman nyata yang kini menjerat banyak generasi muda Indonesia.

“Bahaya judi daring dan pinjaman ilegal tidak bisa dilawan hanya dengan sensor atau pemblokiran. Literasi digital harus menjadi budaya yang dibangun dari rumah tangga dan satuan pendidikan,” ujarnya.

Meutya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan digital sebagai sarana agar masyarakat dapat melaporkan aktivitas mencurigakan atau merugikan secara cepat dan mudah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah bertujuan mendukung pendidikan, ekonomi, dan kreativitas digital anak bangsa bukan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.

“Dengan penindakan hukum yang tegas, sinergi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital dan finansial secara masif, Indonesia punya harapan besar untuk keluar dari krisis ini,” tegas Meutya.

Senada dengan itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan di tengah arus digitalisasi yang semakin deras. Ia menyampaikan bahwa generasi muda harus memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital.

“Literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era digital. Anak muda perlu menjadi agen literasi keuangan yang mampu menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Muchlasin.

Ia menambahkan, tanpa pemahaman yang memadai, banyak masyarakat terutama generasi muda yang terjebak dalam ilusi kekayaan instan yang ditawarkan oleh situs judi daring atau layanan keuangan ilegal.

“Oleh karena itu, edukasi dan inklusi keuangan harus terus diperluas melalui kerja sama antara regulator, lembaga pendidikan, komunitas, dan media,” imbuhnya.

Upaya peningkatan literasi keuangan juga dinilai strategis untuk mendukung keberhasilan program nasional penguatan sektor ekonomi digital dan pengentasan kemiskinan berbasis teknologi. Dengan masyarakat yang paham risiko keuangan dan memiliki kontrol terhadap konsumsi digital, ancaman seperti judi daring bisa ditekan secara signifikan.

Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap moral, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa. Dengan penguatan literasi keuangan, diharapkan semua bisa berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kolaborasi strategis antar lembaga negara. Salah satu langkah terbaru yang mencerminkan hal tersebut adalah sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Pertemuan antara Danantara dan para direktur utama Himbara yang digelar awal Juni 2025 di Jakarta menjadi forum penting untuk membahas langkah konkret memperkuat ekonomi melalui pembiayaan strategis dan investasi terarah.
Dalam pertemuan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya dibentuk sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terstruktur serta untuk menarik investasi berkualitas yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Danantara berkomitmen menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya dari aspek investasi, tetapi juga melalui kemitraan yang strategis, termasuk dengan Himbara.
Rosan juga memandang kerja sama dengan bank-bank milik negara sebagai elemen kunci dalam menjalankan agenda investasi nasional. Menurutnya, dukungan pembiayaan dari Himbara akan memungkinkan program-program investasi pemerintah menjangkau sektor-sektor prioritas yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Pernyataan Rosan didukung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menekankan bahwa kemitraan ini tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi lebih jauh bertujuan untuk menghasilkan dampak sosial luas, termasuk penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dony menjelaskan bahwa strategi bisnis Danantara disusun tidak hanya untuk mencapai imbal hasil investasi secara materiil, tetapi juga untuk memberikan kontribusi sosial nyata.
Dony menyebut bahwa kolaborasi dengan Himbara membuka peluang besar untuk mengalirkan investasi ke sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas nasional. Sebagai bentuk nyata dari strategi tersebut, Danantara menargetkan investasi sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,54 triliun sepanjang tahun 2025. Investasi ini akan diarahkan pada delapan sektor utama, yakni mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, utilitas dan infrastruktur dasar, kawasan industri, serta pangan dan pertanian.
Fokus pada sektor-sektor tersebut mencerminkan pemahaman terhadap arah pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh, investasi pada hilirisasi mineral sejalan dengan agenda industrialisasi nasional berbasis sumber daya alam dalam negeri, sementara sektor energi terbarukan menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan transisi energi bersih.
Direktur utama keempat bank anggota Himbara turut hadir dalam pertemuan tersebut. Meski pernyataan mereka tidak diuraikan secara langsung, kehadiran para pemimpin dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI menjadi sinyal positif atas dukungan penuh terhadap agenda yang dibawa oleh Danantara. Keikutsertaan mereka memperlihatkan antusiasme sektor perbankan nasional untuk memperkuat efektivitas pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis yang berdampak luas. Dengan jaringan yang tersebar hingga ke pelosok, Himbara dipandang sebagai mitra ideal dalam mendorong penetrasi investasi sampai ke akar ekonomi rakyat. Danantara juga menargetkan penerimaan dividen dari BUMN sebesar Rp120 triliun pada tahun 2025.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai proyek prioritas pembangunan nasional, antara lain infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta program penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pengelolaan kekayaan negara secara efisien, tetapi juga bertekad agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kekayaan negara benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi ekonomi, kerja sama ini juga membuka ruang bagi pelibatan UMKM dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok strategis. Melalui dukungan perbankan Himbara dan skema investasi Danantara, pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah akan mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha yang lebih terstruktur. Hal ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang merata antarwilayah, sejalan dengan misi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan rakyat sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional.
Langkah kolaboratif antara Danantara dan Himbara juga merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap penguatan institusi pengelola investasi dan keuangan negara agar menjadi fondasi ekonomi yang kuat dan mampu bertahan menghadapi tekanan global. Dalam kerangka itu, Danantara didorong untuk beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bersama Himbara, Danantara diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi nasional yang sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi. Kemitraan strategis ini menjadi cerminan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia—berlandaskan sinergi, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Melalui sinergi antara Danantara dan Himbara, pemerintah memperlihatkan langkah nyata dalam menggerakkan seluruh potensi nasional untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan merata. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak parsial, melainkan menyatukan peran negara, lembaga investasi, dan sektor keuangan untuk kepentingan yang lebih besar. Indonesia kini tengah bersiap menghadapi berbagai tantangan global dengan strategi yang matang dan struktur kelembagaan yang solid. Dengan arah kebijakan seperti ini, langkah menuju negara maju yang mandiri secara ekonomi dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya kian nyata.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menginisiasi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Danantara hadir sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang dirancang untuk mengelola dividen BUMN secara produktif melalui skema investasi jangka panjang, dengan target investasi senilai Rp 81,4 triliun pada tahun ini. Dana tersebut berasal dari dividen BUMN yang mencapai Rp 120 triliun, dan difokuskan pada delapan sektor prioritas nasional seperti mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, kawasan industri, infrastruktur publik, serta sektor pangan.

Dalam penyusunan portofolio investasi, Danantara mengadopsi pendekatan yang sepenuhnya komersial. Chief Investment Officer , Pandu Sjahrir menekankan bahwa setiap proyek yang akan didanai harus memiliki potensi pengembalian investasi yang kuat dan mampu bersaing secara ekonomi. Ia menyatakan bahwa pendekatan investasi akan difokuskan pada penguatan nilai tambah serta hasil konkret yang mendorong pertumbuhan nasional. Pandu juga menambahkan bahwa lembaga ini akan sangat selektif terhadap proyek yang diajukan, hanya memprioritaskan inisiatif yang memenuhi syarat kelayakan finansial dan mendukung transformasi struktural perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Managing Director Finance Danantara, Arief Budiman juga menyampaikan bahwa lembaga ini berperan strategis dalam memastikan efektivitas penggunaan dana dividen BUMN. Arief menguraikan bahwa tujuan dari pengelolaan dividen ini tidak sekadar mengejar profit, melainkan juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional melalui investasi yang terukur dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa nilai ekonomi dari setiap rupiah yang diinvestasikan menjadi indikator utama keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan mandatnya.
Komitmen terhadap tata kelola yang baik juga ditunjukkan melalui transparansi operasional Danantara. Pemerintah secara tegas menunjukkan komitmen transparansi dengan membuka lembaga ini untuk audit berkala serta pengawasan otoritatif independen demi menjaga kredibilitas di mata publik dan investor. Penegasan tersebut juga bertujuan membangun kepercayaan investor domestik dan internasional, serta menjadikan Danantara sebagai institusi yang kredibel dalam lanskap pembiayaan pembangunan.

Dukungan dari BUMN juga menjadi pilar penting dalam struktur pendanaan Danantara. Tercatat tujuh BUMN besar telah menyumbang dividen dengan total Rp 81,7 triliun, yang mencakup 95,55% dari total dividen BUMN. Perusahaan tersebut antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Keterlibatan BUMN dalam skema ini menunjukkan transformasi peran mereka sebagai agen pembangunan melalui kontribusi nyata terhadap pembiayaan strategis negara.

Dari sisi visi jangka panjang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa Danantara akan menjadi instrumen kunci dalam merealisasikan investasi senilai Rp 325 triliun ke dalam 20 proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan sektor hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, infrastruktur energi seperti kilang dan petrokimia, serta produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan. Presiden juga menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut sangat penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompetitif dan rawan disrupsi.

Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo yang aktif dalam penyusunan arah kebijakan fiskal nasional mengemukakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah mampu menghasilkan ruang fiskal tambahan hingga Rp 327 triliun per tahun. Menurutnya, dana ini dapat dijadikan sebagai modal awal (ekuitas) untuk mendukung Danantara. Ia juga menyampaikan bahwa melalui skema co-investment, potensi penggandaan dana bisa mencapai empat kali lipat. Artinya, modal Rp 327 triliun bisa berkembang menjadi lebih dari Rp 1.200 triliun bila disinergikan dengan mitra investor strategis. Pendekatan ini dianggap sebagai model pembangunan masa depan yang tidak membebani APBN secara langsung namun memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan.

Namun demikian, pembentukan Danantara juga diiringi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings telah mengeluarkan catatan bahwa potensi peningkatan kewajiban dividen bagi BUMN bisa menimbulkan tekanan terhadap profil kredit perusahaan-perusahaan tersebut. Risiko lainnya adalah kemungkinan pengambilan keputusan investasi yang sarat kepentingan politik atau kurang efisien jika tidak dijaga melalui sistem pengawasan yang kuat.

Keberhasilan Danantara tidak hanya akan diukur dari besaran investasi yang digelontorkan, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing industri dalam negeri, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Danantara juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara berkembang yang memiliki tata kelola kekayaan negara yang modern dan adaptif terhadap perubahan.

Kehadiran Danantara merepresentasikan pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Dari semula berbasis konsumsi fiskal menuju investasi yang berdampak jangka panjang. Jika dijalankan secara konsisten dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada nilai ekonomi strategis, maka Danantara bisa menjadi warisan kebijakan yang membawa perubahan signifikan dalam wajah pembangunan Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Tokoh investasi dunia dan pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, kembali menegaskan komitmen strategisnya terhadap Danantara Indonesia, sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

“Indonesia adalah negara dengan potensi besar dan momentum yang kuat. Saya melihat Danantara sebagai platform yang mampu menjembatani kebutuhan transformasi ekonomi domestik dengan peluang investasi global,” ujar Dalio

Dalio menyampaikan bahwa tidak ada perubahan dalam hubungannya dengan Danantara. Ia tetap berdiri sebagai pendukung penuh terhadap visi dan misi lembaga tersebut.

“Saya tetap menjadi pendukung setia misi Danantara Indonesia,” tegas Ray Dalio.

Keterlibatan Ray Dalio dalam Danantara tidak sekadar simbolis. Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir, Danantara Indonesia telah mendapatkan banyak manfaat dari pemikiran strategis dan perspektif global yang dibawa oleh Dalio.

Masukan dan bimbingan yang diberikannya dianggap memiliki dampak signifikan dalam mengarahkan perjalanan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara yang berorientasi jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Dalio juga menegaskan bahwa perannya sebagai penasihat informal tidak berubah, dan tetap dijalankan dengan penuh komitmen.

“Keterlibatan saya sebagai penasihat tetap sama, dan tidak berubah, bersifat sukarela, dan tidak dibayar. Danantara Indonesia sepenuhnya menghormati serta menghargai kontribusi tersebut,” jelas dia.

Dalio kerap memberikan wawasan mengenai strategi investasi global, mitigasi risiko, dan pemikiran jangka panjang dalam membangun institusi keuangan yang stabil dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya telah banyak berdiskusi dengan Ray Dalio.

“Hari ini kami berdiskusi secara daring, membahas sejumlah langkah strategis ke depan. Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan misi besar Danantara,” tulis Rosan dalam akun resmi Rosan yang terverifikasi @rosanroeslani.

CEO Danantara itu menilai bahwa Ray Dalio dikenal sebagai sosok investor global dengan pengalaman yang panjang.

“Saya sangat menghargai waktu dan pandangan beliau yang selalu visioner dan konstruktif,” ungkap Rosan.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah melalui BPI Danantara akan mengarahkan fokus investasinya pada delapan sektor strategis guna menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional. Hal tersebut dikatakan Managing Director Finance Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Arief Budiman.

“Dividen dari BUMN itu akan diinvestasikan kembali agar Danantara bisa mengantongi nilai tambah dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Arief.

Menurut Arief, Danantara menargetkan penyaluran investasi sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,4 triliun pada semester kedua tahun ini. Dana tersebut akan diarahkan pada delapan sektor utama yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, antara lain sektor mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, pelayanan kesehatan, layanan keuangan non-bank, infrastruktur utilitas seperti air dan limbah, kawasan industri, serta ketahanan pangan.

Ia menambahkan bahwa pemilihan sektor-sektor tersebut bukan hanya berdasarkan potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap Indonesia secara menyeluruh.

“Keputusan investasi akan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu dampak terhadap perekonomian Indonesia, potensi imbal hasil, dan besarnya peluang investasi di sektor terkait,” jelas Arief.

Fokus pemerintah dalam memaksimalkan investasi melalui Danantara juga mendapat sorotan dari laporan “OECD Economic Outlook” edisi Juni 2025. OECD menyebut bahwa percepatan realisasi investasi publik, khususnya melalui Danantara, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas, akan memberi dorongan signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah kebijakan efisiensi belanja lintas sektor, investasi melalui Danantara dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menambahkan bahwa dalam setiap keputusan investasi, Danantara akan mengedepankan aspek komersialisasi dan pengembalian investasi yang sehat.

“Paling penting bagi Danantara adalah tingkat pengembalian investasi dan komersialitas sebuah kegiatan,” ujarnya.

Pandu juga menyebutkan bahwa sektor-sektor prioritas tersebut telah melalui kajian yang mendalam berdasarkan dampak ekonomi dan kesesuaian dengan visi misi pendirian Danantara. Selain delapan sektor utama yang telah disebutkan, Danantara juga membuka peluang pada sektor-sektor baru seperti pusat data untuk kecerdasan buatan (AI) dan manufaktur semikonduktor canggih.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut bahwa meskipun dana investasi awal sebesar US$ 5 miliar tergolong kecil untuk ukuran lembaga pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth fund), fokus Danantara yang selektif pada sektor strategis dinilai sebagai langkah yang tepat.

“Saya yakin hilirisasi akan menjadi prioritas utama karena memiliki potensi dampak ekonomi yang besar dan mendukung transformasi industri nasional,” kata Wijayanto.

[edRW]

Oleh : Andika Pratama

Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatan akun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembaga secara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani judi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh.

Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskan bahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antara OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektif yang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara.

Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukan OJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokir karena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektif bila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat.

Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atau loophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untuk menyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanisme identifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced due diligence sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang akuntabel.

Tak kalah penting adalah edukasi publik. Kolaborasi yang efektif juga mencakup peran pemerintah daerah, media massa, dan lembaga pendidikan dalam mengampanyekan bahaya judi daring. Sebab, pemberantasan tidak akan berhasil sepenuhnya tanpa kesadaran masyarakat sebagai garda terdepan. Pengetahuan tentang dampak destruktif judi daring terhadap ekonomi keluarga, stabilitas mental individu, serta potensi keterlibatan dalam tindak pidana lain seperti pencucian uang perlu ditanamkan sejak dini.
Dari sisi regulasi tindak pidana, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sangat penting. Pada tahun 2024, PPATK telah menghentikan sementara lebih dari 28 ribu rekening dormant yang diduga terlibat dalam praktik judi daring. Langkah ini tidak hanya berdasarkan kecurigaan, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan legal ini menegaskan bahwa judi daring tidak hanya pelanggaran etika, melainkan juga tindakan kriminal dengan konsekuensi hukum serius.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa penghentian rekening dormant ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Artinya, judi daring telah diidentifikasi sebagai salah satu mata rantai kejahatan terorganisir yang perlu dihancurkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerja sama antara PPATK, OJK, Komdigi, serta aparat penegak hukum menjadi pondasi utama dalam menciptakan sistem deteksi dan pencegahan yang solid.

Namun demikian, kerja lintas lembaga ini memerlukan penguatan dari sisi koordinasi, pembagian peran, serta dukungan anggaran dan teknologi. Ketika masing-masing lembaga sudah bergerak, tantangan berikutnya adalah bagaimana menciptakan mekanisme koordinasi yang terintegrasi, cepat, dan akurat. Sebab, pelaku judi daring kerap memanfaatkan celah dalam sistem koordinasi antar instansi, terutama dalam memindahkan dana antar rekening atau menyamarkan aktivitas keuangan melalui transaksi digital yang rumit.

Dalam jangka panjang, penanganan judi daring harus menjadi bagian dari desain besar sistem keamanan digital nasional. Indonesia memerlukan pusat komando terpadu yang bisa menyatukan data, kebijakan, serta respons instan dari berbagai lembaga. Integrasi semacam ini juga dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan analisis forensik digital agar upaya penindakan menjadi lebih presisi dan efisien.

Penting pula bagi lembaga keuangan untuk memperbarui sistem keamanan dan identifikasi nasabah. Kesesuaian antara nomor rekening dan nomor induk kependudukan (NIK), verifikasi ganda dalam pembukaan rekening, serta peningkatan pelatihan kepada petugas bank tentang deteksi transaksi mencurigakan akan menutup peluang bagi pelaku judi daring untuk bermanuver.

Penanganan judi daring sejatinya merupakan ujian nyata terhadap kapasitas institusi negara dalam menegakkan kedaulatan digital dan hukum. Dengan koordinasi yang baik, komitmen yang kuat, serta pembenahan regulasi yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memutus mata rantai praktik judi daring yang merusak masa depan bangsa. Kolaborasi lintas lembaga bukan hanya keharusan, melainkan jalan satu-satunya untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

*Penulis adalah pegiat anti Judi Daring

Jakarta – Pemerintah kembali mengandalkan kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 akan dilakukan pada Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Gaji ke-13 akan diberikan kepada sekitar 9,4 juta penerima, termasuk PNS, anggota TNI-Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hakim, pejabat negara, serta para pensiunan.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa total nilai dari lima paket insentif ini mencapai Rp24,4 triliun. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pencairan gaji ke-13 untuk aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan.

Ia juga menyatakan bahwa pencairan gaji ke-13 telah mulai dilakukan dan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung akselerasi program-program prioritas nasional.

“Dengan adanya pencairan gaji ke-13, ditambah paket stimulus dan percepatan program pemerintah lainnya, kita harapkan momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” jelasnya.

Hal ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat permintaan domestik, mendorong konsumsi rumah tangga, dan mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN pusat mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Sementara itu, ASN daerah menerima komponen yang sama, namun penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Bagi pensiunan, gaji ke-13 diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa pemberian gaji ke-13 ini bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga ASN dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat selama periode tahun ajaran baru. Pemberian gaji ke-13 dianggap sebagai stimulus fiskal yang efektif untuk mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan total anggaran yang signifikan, pemberian gaji ke-13 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara serta masyarakat secara keseluruhan.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada penguatan sektor riil. Selain sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN dan pensiunan, gaji ke-13 diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga – komponen yang menyumbang lebih dari separuh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini menyasar lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa sekitar 60% anak-anak dari keluarga miskin dan rentan belum memiliki akses terhadap makanan bergizi seimbang.

“Mereka yang saat ini berada dalam kandungan, TK, SD, hingga SMA akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045. Jika tidak diintervensi sejak dini, mereka berisiko tumbuh dengan kualitas rendah akibat pertumbuhan otak dan fisik yang tidak optimal,” ujarnya.

Ditambahkannya, MBG ditujukan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada pelajar, ibu hamil, balita, serta kelompok masyarakat rentan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian.

“Inisiatif ini selaras dengan agenda besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi produktif yang sehat dan cerdas menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional,” imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menambahkan bahwa manfaat MBG dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Pemberian asupan bergizi rutin pada anak usia dini menjadi solusi untuk menurunkan kasus kekurangan gizi di Jawa Timur.

“Program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan melibatkan UMKM serta koperasi sebagai penyedia bahan makanan, sehingga memberikan dampak ekonomi positif di tingkat daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Meida Octarina, menjelaskan bahwa Program MBG juga dirancang untuk memberikan efek jangka panjang terhadap peningkatan daya saing bangsa. Dengan gizi yang cukup, pelajar akan lebih siap secara fisik dan mental dalam menerima pelajaran dan membentuk karakter yang tangguh.

“Gizi yang cukup juga berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan penurunan angka penyakit pada usia sekolah,” ungkap Meida.

Diketahui, Kualitas SDM sangat ditentukan sejak usia dini, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan yang dianggap krusial dalam menentukan tumbuh kembang anak. Rendahnya asupan gizi pada periode ini berkontribusi signifikan terhadap terjadinya stunting suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang menghambat perkembangan fisik dan intelektual mereka. Melalui Program MBG, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi setiap harinya.

Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan mutu makanan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi. Namun dengan komitmen kuat dari semua pihak, Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.