Oleh: Zidane Ramadhana )*

Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya menanggulangi permasalahan gizi anak dengan meluncurkan program strategis bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi kasus stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui inisiatif ini, pemerintah tidak hanya menargetkan pemberian makanan sehat yang bergizi bagi anak-anak usia dini, tetapi juga berupaya menanamkan fondasi kuat untuk masa depan bangsa yang lebih sehat dan produktif.

Program MBG secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, baik yang bersekolah maupun yang belum menjadi peserta didik. Langkah ini sangat penting mengingat kondisi gizi yang kurang memadai akan berdampak langsung pada perkembangan tubuh dan otak anak, sehingga memengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas di kemudian hari. Pemerintah memahami bahwa penanganan gizi anak harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar mampu menghasilkan generasi emas yang sehat dan cerdas pada tahun 2045, target visi pembangunan nasional yang tengah diperjuangkan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, program MBG tidak hanya sebagai upaya pemberian makanan bergizi secara gratis, melainkan juga merupakan investasi besar bagi bangsa Indonesia. Ia menilai program ini sangat strategis dalam menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, sekaligus memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Heru menekankan bahwa nutrisi yang diberikan secara teratur kepada anak-anak usia dini menjadi kunci utama pencegahan stunting, yang jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan fisik dan intelektual anak.

Selain itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Meida Octarina, menjelaskan bahwa Program MBG memiliki misi luas yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di wilayah Kabupaten Blitar, misalnya, program ini membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat melalui keterlibatan mitra kerja yang bertugas menyediakan makanan bergizi. Meida juga menyatakan bahwa Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pangan Generik (SPPG) yang belum optimal beroperasi, sehingga distribusi manfaat program masih belum merata. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar mitra yang ingin bergabung dapat melakukan pendaftaran melalui portal resmi BGN secara online tanpa biaya, demi mempercepat pemerataan program.

Dukungan dari tenaga ahli menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program MBG. Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung, Ratih Puspitaningtyas, memaparkan pentingnya keseimbangan nutrisi dalam menu makanan yang disediakan. Program MBG tidak hanya menyajikan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga mengedepankan kandungan gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan lemak sehat. Ratih menegaskan bahwa kerja sama antara program ini dengan para ahli gizi membantu memastikan bahwa makanan yang diberikan dapat mendukung pertumbuhan optimal anak dan penurunan angka stunting secara signifikan. Pendampingan dari tenaga profesional juga terus dilakukan untuk memastikan mutu dan keberlanjutan program.

Dengan penyediaan makanan bergizi secara gratis, pemerintah berhasil mengurangi beban keluarga, terutama di daerah-daerah yang masih rentan mengalami malnutrisi. Program ini memberikan solusi praktis sekaligus efektif dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak secara luas. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari program ini turut dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses gizi seimbang. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program MBG akan berkontribusi besar dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Komitmen pemerintah melalui MBG juga sejalan dengan target nasional untuk menurunkan angka stunting yang telah dicanangkan sebagai prioritas pembangunan kesehatan dan sosial. Pemberian gizi yang cukup dan berkualitas di usia anak-anak sangat penting karena masa tersebut adalah periode emas pertumbuhan yang menentukan kondisi kesehatan dan kecerdasan di tahap selanjutnya. Pemerintah pun terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian yang diinginkan dapat terpenuhi secara maksimal.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja menjadi kunci keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan bergizi sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru menambah nilai positif yang menyeluruh. Selain itu, teknologi informasi dan mekanisme pendaftaran mitra yang dilakukan secara online memudahkan proses administrasi serta meningkatkan transparansi program. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan program dan memastikan seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaatnya.

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan. Dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi, pemerintah berhasil membangun pondasi kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi, tetapi juga mengukuhkan semangat keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Oleh: Nina Stevia )*

Pemerintah Indonesia semakin memperkuat fokusnya dalam meningkatkan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi permasalahan gizi yang masih membayangi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani. Melalui sinergi berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan aktif dalam memperluas jangkauan program MBG dengan menargetkan pembangunan seribu dapur khusus atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunan dapur ini tidak lepas dari kerja sama dengan pelaku usaha dari Prancis yang tergabung dalam Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menggarisbawahi komitmen bersama dalam mendukung program gizi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa pembangunan dapur ini menjadi tonggak penting yang akan dikembangkan bersama para mitra, baik melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan maupun kerja sama bisnis yang berorientasi pada pemberdayaan daerah.

Pembangunan dapur yang diinisiasi oleh Kadin bersama PT Tempo Scan Pacific Tbk, yang mengembangkan buku panduan sebagai dasar riset dan pengembangan, menunjukkan adanya fondasi ilmiah yang kokoh dalam pelaksanaan program ini. Proses riset dan pengembangan tersebut merupakan langkah awal yang kemudian diskalakan dengan melibatkan mitra internasional

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat sebagai upaya mempercepat distribusi makanan bergizi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini Kalimantan Barat baru memiliki sekitar 40 dapur umum, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai lebih dari 500 unit. Untuk itu, pemerintah daerah didorong agar lebih aktif dalam mempercepat pembangunan dapur, khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Dadan juga menekankan bahwa dapur sekolah menjadi solusi paling efektif untuk menjaga kualitas makanan di daerah yang hanya memiliki satu sekolah. Hal ini penting karena pengiriman makanan dari jarak jauh berpotensi menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan tersebut. Dengan dapur yang terletak langsung di sekolah, anak-anak dapat menerima makanan bergizi yang segar dan layak konsumsi, sehingga program MBG dapat berjalan optimal.

Program MBG sangat menekankan pada pemanfaatan bahan pangan lokal seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Kolaborasi dengan petani dan peternak lokal menjadi pilar utama agar pasokan bahan baku tetap berkelanjutan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi komunitas lokal.

Distribusi makanan bergizi tidak hanya ditujukan untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil dan balita melalui posyandu serta pendampingan kader posyandu yang diberikan insentif. Pendekatan ini menunjukkan perhatian pemerintah yang komprehensif dalam menjamin kualitas gizi bagi seluruh kelompok rentan, tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam keluarga.

Pemerintah juga menetapkan komposisi gizi seimbang dalam menu makanan yang diberikan melalui program MBG, yakni 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat, dengan tambahan susu bila memungkinkan. Standar ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan gizi anak yang harus terpenuhi agar mereka dapat tumbuh sehat dan berkembang optimal.

Inovasi lain yang mendukung keberhasilan program MBG datang dari Kadin Indonesia yang mendesain mobil khusus untuk memperkuat alur distribusi makanan bergizi. Mobil ini dilengkapi dengan rak khusus agar makanan tetap hangat dan tidak tumpah selama pengantaran. Desain ini menjadi jawaban atas kendala sebelumnya di mana makanan sering sampai dalam kondisi berantakan, sehingga mengurangi manfaat gizi yang diterima. Setiap mobil dapat mengangkut hingga seribu kotak makanan dalam satu perjalanan, dan dalam tahap awal, sepuluh unit mobil akan didistribusikan ke lima provinsi yang menjadi cakupan Koordinator Wilayah Balinusamatra.

Wakil Ketua Umum Korwil Balinusamatra Kadin Indonesia, Amirullah Abbas, menyatakan bahwa respons masyarakat terhadap program MBG sangat positif. Masyarakat yang sebelumnya hanya dapat mengandalkan makanan sederhana seperti nasi dan kerupuk kini bisa menikmati asupan ayam, ikan, dan berbagai sumber protein lain setiap hari. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak dan keluarga mereka.

Kadin menargetkan perluasan jumlah mobil khusus untuk distribusi makanan bergizi seiring dengan semakin meluasnya program MBG di berbagai daerah. Langkah ini memperkuat harapan bahwa program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dan menyentuh lebih banyak anak di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui sinergi berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, membuktikan komitmennya dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah. Pembangunan dapur umum dan sekolah, penguatan distribusi dengan kendaraan khusus, serta pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi langkah konkret yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Peningkatan akses makanan bergizi melalui program MBG juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak, sekaligus investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan akses gizi yang cukup dan berkualitas, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mencapai potensi maksimalnya.

)* Penulis merupakan peneliti independen

Raja Ampat – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong pengelolaan tambang di wilayah Raja Ampat agar berjalan dengan prinsip ramah lingkungan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat dan pegiat lingkungan terkait dampak tambang nikel terhadap ekosistem laut dan pariwisata Raja Ampat yang terkenal di dunia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa pengelolaan tambang mempertimbangkan kelestarian alam Raja Ampat.

“Evaluasi menyeluruh dan objektif atas semua izin tambang sangat diperlukan. Keindahan alam Raja Ampat adalah aset nasional dan internasional yang tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan, PT GAG Nikel sebagai anak perusahaan Antam wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Yakni dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

“Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara investasi tambang dan pelestarian alam. Pihaknya membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerhati lingkungan untuk mencari solusi terbaik.

“Alam Raja Ampat adalah warisan untuk anak cucu kita. Tidak ada investasi yang boleh merusak lingkungan. Kami mendorong model tambang ramah lingkungan yang melibatkan masyarakat adat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menghentikan sementara kegiatan tambang di beberapa pulau sensitif, termasuk Pulau Gag. Selain itu, proses revisi dan penguatan AMDAL sedang dilakukan agar seluruh kegiatan tambang memenuhi standar lingkungan yang ketat.

Koordinasi lintas kementerian saat ini difokuskan pada penyusunan skema pengelolaan tambang berkelanjutan. Ini mencakup penerapan teknologi hijau, reklamasi pasca-tambang yang optimal, serta pengawasan ketat terhadap jalur logistik. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan tambang.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keunggulan ekologis Raja Ampat, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tambang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Oleh: Indah Hapsari )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerataan akses energi melalui pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang difokuskan pada wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar nasional untuk mendorong inklusi energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di sektor ketenagalistrikan. Dengan target ambisius, pemerintah menargetkan sekitar 780 ribu rumah tangga di wilayah 3T akan menikmati akses listrik pada periode 2025 hingga 2029.

Pemerintah menyadari masih adanya sejumlah warga yang belum menikmati layanan dasar seperti listrik dan kini bergerak cepat untuk menuntaskannya di era Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melihat keterhubungan listrik bukan sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka peluang ekonomi, dan memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya telah menetapkan agar dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah yang belum mendapat layanan listrik bisa terjangkau oleh infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Presiden Prabowo menilai pentingnya mengatasi hambatan pemerataan listrik sebagai bentuk komitmen moral pemerintah saat ini untuk melanjutkan upaya pemerataan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas ketenagalistrikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Sejalan dengan itu, PT PLN (Persero) mengambil peran sentral dalam pelaksanaan teknis program Lisdes. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan pihaknya dalam membangun jaringan distribusi listrik ke seluruh pelosok negeri. PLN bahkan telah menyusun roadmap pembangunan infrastruktur listrik nasional yang mengakomodasi proyeksi pertumbuhan permintaan listrik secara nasional. Menurutnya, peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, serta transformasi energi nasional termasuk adopsi kendaraan listrik dan penggunaan teknologi rumah tangga berbasis listrik.

Darmawan menegaskan bahwa PLN tidak hanya akan memperluas jaringan listrik konvensional, tetapi juga akan memanfaatkan energi terbarukan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama. Teknologi seperti panel surya, pembangkit tenaga diesel skala kecil, dan mikrohidro akan menjadi solusi penting, terutama di daerah dengan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Langkah ini tidak hanya efisien dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan kebijakan energi berkelanjutan jangka panjang.

Salah satu provinsi yang menjadi perhatian dalam program Lisdes adalah Maluku Utara. Provinsi ini termasuk dalam kategori wilayah 3T dengan tantangan geografis yang sangat kompleks. Dalam sebuah pertemuan strategis bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PLN memaparkan rencana pelaksanaan program Lisdes untuk periode lima tahun ke depan. Dalam roadmap tersebut, PLN menargetkan sambungan listrik bagi puluhan ribu pelanggan baru yang tersebar di desa-desa terpencil.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula, menjelaskan bahwa penyambungan listrik di Maluku Utara akan dilakukan secara bertahap. Pada 2025 saja, sebanyak 19 desa dengan lebih dari 1.600 pelanggan direncanakan akan teraliri listrik. Dalam proses pembangunan, PLN terus berupaya mengatasi berbagai hambatan teknis dan alam dengan mengembangkan jaringan tegangan menengah dan rendah, gardu distribusi, serta penggunaan sumber energi lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Menurut Awat, listrik tidak hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di desa. Dengan akses listrik, masyarakat memiliki peluang lebih luas untuk membuka usaha kecil, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan nilai tambah dari sektor-sektor lokal seperti pertanian dan perikanan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan PLN. Ia menilai bahwa program Lisdes akan memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di provinsinya. Pemprov Maluku Utara bahkan berkomitmen memberikan dukungan anggaran tambahan untuk penyediaan dan pemasangan listrik bagi masyarakat pra-sejahtera, sebagai bentuk nyata kolaborasi daerah dalam program nasional tersebut.

Keberhasilan program Lisdes tidak hanya akan tercermin dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasional, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum sepenuhnya tersentuh pembangunan secara merata. Pemerintah juga menargetkan kenaikan signifikan konsumsi listrik per kapita dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045, sebagai cermin dari meningkatnya taraf hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka besar pembangunan nasional, listrik menjadi penggerak utama transformasi sosial dan ekonomi. Karena itu, penyediaan listrik membutuhkan intervensi aktif negara agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah, pelaksanaan program Listrik Desa akan menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, termasuk mereka yang berada di ujung terluar negeri ini.

Melalui langkah-langkah terukur dan kerja sama lintas sektor, Indonesia kini tengah menapaki jalan menuju pemerataan energi yang sesungguhnya. Program Lisdes bukan hanya soal mengalirkan listrik, tetapi soal menghadirkan keadilan sosial dalam bentuk yang paling konkret—akses energi yang merata, berkelanjutan, dan inklusif.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Tanjungpinang — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggagalkan upaya pengiriman seorang warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi daring atau juga dikenal sebagai judi online (Judol).

Tawaran gaji besar menjadi daya tarik utama bagi korban yang direkrut oleh sindikat dari Sumatera Utara hingga Tanjungpinang.

Kepala Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Polisi Imam Riyadi, mengungkapkan bahwa korban berinisial MZ, warga Sumatera Utara, terbuai oleh janji penghasilan tinggi dari pekerjaan ilegal tersebut.

“Saat dilakukan pendalaman didapati pengurus rekrut yang berada di Kamboja berinisial R, dan yang turut membantu yang berada di Tanjungpinang berinisial A,” kata Imam.

R diketahui membujuk MZ melalui sambungan telepon untuk bekerja sebagai operator judi daring dengan janji gaji Rp10 juta per bulan.

Setelah mendapat persetujuan korban, R mengatur perjalanan dari Bandara Kualanamu di Medan ke Bandara Hang Nadim di Batam, dan selanjutnya ke Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Korban dijadwalkan menyeberang ke Malaysia sebagai titik transit sebelum diterbangkan ke Phnom Penh, Kamboja. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan oleh BP3MI Kepri pada Rabu (4/6/2025) lalu.

MZ kini ditampung di rumah penampungan BP3MI Kepri dan telah diperiksa oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang.

“Terduga yang turut membantu di Tanjungpinang akan diperiksa,” ujar Imam, seraya menambahkan bahwa gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar di luar negeri, terutama sebagai operator judi daring.

“Kurang hati-hati dan mudah terbujuk bisa menjadi salah satu pintu untuk terjerumus. Berangkatlah secara prosedural atau legal agar terhindar dari masalah dan terlindungi,” ujar Karding.

Sementara itu, Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pihaknya telah meminta perbankan memblokir sekitar 17.000 rekening hingga Mei 2025.

“Kami juga meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan enhanced due diligence,” ujarnya. *

Raja Ampat — Pemerintah telah menunjukkan komitmen tegas dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak mengancam keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah guna merespons kekhawatiran publik terhadap aktivitas lima perusahaan tambang nikel di kawasan tersebut.

Saat meninjau langsung aktivitas tambang PT Gag Nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun berada dalam pengawasan ketat.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil.

Pihaknya telah memastikan bahwa aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi tolok ukur utama dalam pengelolaan tambang. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat dan siap menindaklanjuti laporan dengan tindakan teknis konkret.

“Kegiatan industri harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambah Bahlil.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.

Kebijakan industri di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti ini harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.

“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi tambang, terutama PT Gag Nikel di Pulau Gag. Dari hasil peninjauan, pihaknya memastikan bahwa kondisi lingkungan masih terjaga.

“Sesuai hasil pantauan kita tadi, amanlah. Jadi info atau isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka [pihak perusahaan] juga melakukan reklamasi lokasi galian dan ada penghijauan. Semua masih bagus, khusus untuk Pulau Gag,” jelas Elisa.

Elisa juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi merugikan masyarakat atau merusak lingkungan.

“Alam Raja Ampat ini adalah titipan sementara dari anak cucu kita. Investasi tidak boleh merusak lingkungan. Itu sebabnya perlu kolaborasi semua pihak,” tegasnya.

Langkah kolaboratif pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga kelestarian Raja Ampat, tidak hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Evaluasi yang menyeluruh dan transparan menjadi bukti nyata bahwa isu lingkungan kini menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan strategis nasional.

Makkah – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan juga jemaah haji Indonesia pascapuncak ibadah haji pada tahun 2025. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencerminkan bagaimana komitmen para petugas dalam memberikan layanan terbaik mereka kepada seluruh Tamu Allah SWT.

“Pelaksanaan haji 2025 kali ini sebenarnya menghadapi tantangan yang besar akibat adanya perubahan pada sistem layanan dari pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu perusahaan (syarikah) saja yang mengelola layanan, namun tahun 2025 bertambah menjadi delapan, sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan. Namun, ini bisa teratasi berkat kerja keras seluruh petugas haji Indonesia yang mampu terus beradaptasi dengan cepat.

“Alhamdulillah, satu per satu persoalan-persoalan yang kita hadapi kemarin sudah terurai dengan baik. Walaupun tentu masih ada di sana-sini yang perlu lebih disempurnakan,” ujar Nasaruddin saat menunaikan umrah wajib di Makkah.

Menag menyebut bahwa para petugas mampu membuat terobosan dan juga mengambil langkah yang strategis dalam menghadapi kompleksitas permasalahan serta persoalan di lapangan.

“Tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi alhamdulillah, karena kejeniusan teman-teman yang bertugas di sini, mereka mampu melakukan ijtihad yang cukup berani dan terobosan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Muhammad Hanafi, meninjau secara langsung bagaimana layanan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Ia juga turut mengapresiasi para petugas bandara yang selama ini telah memberikan perhatian secara khusus bagi para jemaah disabilitas dan lansia.

“Teruslah komitmen memberikan layanan prima kepada jemaah haji Indonesia,” pesan Muchlis kepada petugas di Terminal Fast Track.

Senada, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhammad Husni, juga memberikan penilaian secara positif terhadap adanya peningkatan pelayanan haji pada tahun 2025 ini. Husni juga memuji sigapnya petugas transportasi dan tertibnya jemaah, sehingga mendukung kelancaran ibadah haji secara menyeluruh.

“Katering sampai hari ini lancar semuanya, hotel juga satu kamar empat orang, malah ada di beberapa tempat saya lihat hanya dua orang,” ujarnya usai meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia. (*)

Makkah – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 ini berhasil berjalan dengan lancar dan tertib.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian ibadah haji.

Apresiasi tinggi dari Menag juga termasuk kepada jajaran petugas, personel TNI-Polri, hingga mitra kerja penyelenggara haji.

Bagaimana soliditas antar berbagai lintas sektor tersebut seluruhnya sudah baik.

“Alhamdulillah kemarin kami laporkan perkembangan terakhir sebelum kami ke sini. Bapak presiden memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja sama yang sangat baik,” ungkap Nasaruddin Umar.

“Semua petugas, semua pihak yang terkait dengan haji, ada Kemenag, ada BP Haji. Itu kelihatan oleh beliau sangat solid,” ujar Nasaruddin Umar saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi.

Sebagai Amirul Hajj, Nasaruddin turut memantau secara langsung seperti apa proses pemberangkatan jamaah ke Arafah.

Ia memuji bagaimana penerapan sistem evakuasi massa yang dengan tertata rapi berkat kontribusi nyata TNI dan Polri atau aparat keamanan.

“Terima kasih sekali lagi kepada TNI dan Polri atas bantuannya kepada kami,” tuturnya.

Ia juga meminta doa dari semua masyarakat Indonesia agar seluruh jamaah bisa memperoleh haji yang mabrur.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan haji yang dinilainya cukup baik.

Ia menekankan betapa pentingnya mewujudkan perlindungan bagi para jamaah lansia dan juga adanya pemetaan kesehatan secara proaktif.

Menurut Ketua DPR RI tersebut, momentum puncak haji merupakan fase yang paling krusial bagi para jemaan, baik itu secara spiritual ataupun secara fisik.

“Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik,” ujar Puan.

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan ekstra dari petugas di lapangan.

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Gerakan Pemuda Ansor melalui Sumarno menilai bahwa pelaksanaan haji 2025 berjalan dengan cukup baik meski terdapat kendala teknis.

“Kalau ada kendala teknis, itu merupakan bagian dari dinamika lapangan dan tidak bisa langsung disebut sebagai kegagalan sistemik,” tegasnya.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah. (*)

Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan )*

Pasca Idul Adha 2025, perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengemuka di berbagai ruang publik. Bukan karena masalah atau keluhan, melainkan justru karena banyaknya apresiasi yang datang secara bertubi-tubi dari dalam dan luar negeri. Pelayanan yang humanis, aman, dan penuh empati terhadap seluruh jemaah menjadi wajah baru pengelolaan haji Indonesia yang kini terus menuai pujian luas.

Salah satu sorotan utama bahkan datang dari Pemerintah Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, menyampaikan secara langsung apresiasi tinggi tersebut kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan resmi di Jeddah beberapa waktu lalu.

Pengelolaan haji Indonesia dinilai olehnya sama sekali tidak hanya fokus pada kepentingan jemaah dalam negeri saja, namun juga terus memberikan dampak positif bagi sistem haji bahkan secara global. Nilai humanitas yang diterapkan tersebut dianggap telah memperkaya praktik perhajian dunia dengan menerapkan pendekatan yang lebih beradab dan menyejukkan.

Menteri Nasaruddin melihat pengakuan dari Arab Saudi itu sebagai buah hasil dari adanya komitmen secara kolektif pada seluruh elemen dalam negeri. Ia menekankan bahwa pelayanan haji yang disiapkan selama ini bukan hanya sekadar untuk mengurus teknis logistik semata, melainkan untuk menciptakan atmosfer yang mendamaikan.

Pengalaman spiritual bagi seluruh jemaah menjadi fokus utama. Pelayanan yang diberikan tersebut mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, menyejukkan, dan juga membahagiakan. Para Jemaah tidak disuguhi dengan birokrasi yang rumit, melainkan justru dilayani dengan adanya pendampingan yang penuh empati.

Apresiasi tersebut tidak datang dari satu arah saja. Di dalam negeri, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin, juga mengutarakan pandangan serupa.

Ia melihat penyelenggaraan haji tahun ini sebagai tonggak penting dalam reformasi pelayanan ibadah. Menurutnya, terobosan-terobosan yang dihadirkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret bagi umat, bukan sebatas slogan.

Beberapa kebijakan seperti program tanazul, murur, dan safari wukuf disebut Prof. Wan sebagai bentuk nyata inovasi yang sangat berpihak pada jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Terobosan tersebut tidak hanya membantu jemaah menjalankan ibadah secara lebih mudah, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang bermartabat. Dalam pandangan akademisi tersebut, pelayanan yang ramah disabilitas merupakan cermin pelayanan berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Selain aspek teknis, langkah pemerintah menurunkan biaya haji juga dianggap sebagai strategi jangka panjang yang bijak. Penurunan biaya dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi dana, optimalisasi masa tinggal, serta peningkatan kualitas akomodasi memperlihatkan tata kelola haji yang semakin transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tak hanya dari sisi kebijakan, kekuatan utama dari pelayanan haji tahun ini terletak pada kehadiran sumber daya manusia yang berdedikasi di lapangan. Salah satunya terlihat dari peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang secara khusus menyiapkan 183 petugas untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas.

Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), Suviyanto, menjelaskan bahwa petugas tersebut disebar di tiga titik utama yaitu Makkah, Madinah, dan Bandara.

Meskipun rasio ideal antara petugas dan jumlah jemaah lansia belum sepenuhnya terpenuhi, semangat dan komitmen para petugas di lapangan tetap tak surut. Suviyanto menyatakan bahwa para petugas terus berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan yang layak dan penuh hormat. Keterbatasan tenaga tidak menjadi alasan untuk abai terhadap kualitas pelayanan. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan penuh kehangatan.

Pengelolaan haji tahun ini memang tampak bertransformasi secara menyeluruh. Tak lagi terpaku pada pendekatan administratif semata, melainkan sudah beralih menjadi sistem pelayanan yang menempatkan jemaah sebagai pusat dari segala kebijakan.

Transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan sepenuh hati. Menteri Nasaruddin pun merespons dengan menjadikan “senyum jemaah” sebagai indikator keberhasilan utama.

Tiga senyuman yang dimaksud adalah senyuman ketika jemaah membayar biaya haji yang lebih terjangkau, senyuman saat menerima pelayanan optimal di Tanah Suci, dan senyuman terakhir ketika pulang ke tanah air dalam keadaan sehat dan meraih predikat haji mabrur. Gagasan ini bukan sekadar retorika, melainkan filosofi pelayanan publik berbasis kasih sayang dan nilai spiritual.

Penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M menjadi bukti bahwa reformasi pelayanan dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas institusi. Ketika pemerintah, tenaga lapangan, akademisi, dan masyarakat saling bersinergi, hasilnya adalah sistem pelayanan ibadah yang bukan hanya efisien, tetapi juga menyentuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan haji yang berkelas dunia.

Apresiasi yang mengalir dari Arab Saudi, akademisi, hingga petugas lapangan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dalam menyelenggarakan ibadah haji. Melalui pelayanan yang aman dan humanis, Indonesia tidak hanya melayani jemaahnya, tetapi juga turut serta membentuk wajah perhajian global yang lebih manusiawi dan penuh kedamaian. (*)

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh: Melati Cahaya Ramadhani )*

Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 menutup rangkaiannya dengan nuansa penuh khidmat yang menyentuh hati. Sebanyak jutaan jemaah dari berbagai macam penjuru dunia, termasuk lebih dari 200.000 jemaah asal Indonesia, berhasil menyelesaikan seluruh prosesi dengan tertib dan penuh kekhusyukan.

Di balik padatnya jadwal ibadah dan tantangan fisik, terutama karena adanya cuaca ekstrem yang menyentuh hingga 40 derajat Celsius, semangat dari para jemaah sama sekali tak surut sedikit pun. Sebaliknya, luapan rasa syukur dan terima kasih justru kian menguat dari mereka yang berhasil menuntaskan rukun Islam kelima itu.

Sejak awal pelaksanaan, jutaan jemaah memulai perjalanan spiritual mereka menuju ke Mina. Prosesi itu bukan hanya sekadar perpindahan fisik semata, tetapi lebih dari itu—sebuah perjalanan ke dalam jiwa yang menguji bagaimana keikhlasan dan keteguhan iman dari seseorang.

Para jemaah memadati Lembah Mina dengan langkah mereka yang mantap, serta dengan mengenakan pakaian ihram, dan membulatkan niat untuk bia menggapai ridha Allah SWT. Kebersamaan lintas bangsa dan budaya pun terasa nyata, dan semakin menguatkan makna persatuan dalam kesetaraan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Ahmad Al-Mansur, jemaah asal Mesir, menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam atas kesempatan berhaji pada tahun 2025 ini. Menurutnya, ibadah haji merupakan puncak dari harapan panjang dan doa-doa yang sama sekali tak henti untuk terus dipanjatkan.

Di matanya, Mina bukan hanya sekadar menjadi kota tenda yang mampu menampung lautan manusia saja, tetapi juga sekaligus menjadi tempat bagi dimulainya pembersihan jiwa secara total. Kekhusyukan yang mengiringi perjalanan para jemaah tersebut dapat menghapus batas-batas geografis, kemudian mampu menciptakan solidaritas spiritual yang tak terbantahkan.

Tidak hanya dari luar negeri saja, namun jemaah asal Indonesia juga menunjukkan kegigihan mereka yang luar biasa. Setiawan, seorang jemaah muda asal Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengungkapkan rasa haru dan syukurnya usai menjalani wukuf di Arafah.

Sebagai seorang yatim piatu, ia menjadikan momen haji kali ini sebagai sarana untuk mendoakan orang tuanya dan memohon untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Baginya, wukuf bukan hanya sekadar ritual, tetapi anugerah agung dari Allah yang juga membuktikan kehadiran-Nya dalam setiap desah doa umat manusia.

Setiawan kemudian menyampaikan bahwa pelayanan selama di Arafah sangat memuaskan. Fasilitas yang tersedia di sana dinilai layak dan mampu membuat para jemaah bisa beribadah tanpa terganggu.

Ia secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Agama dan pihak penyelenggara yang telah memberikan perhatian maksimal. Ucapan terima kasih itu mengalir tulus, menjadi wujud penghargaan atas dedikasi yang terlibat dalam menjamin kelancaran ibadah ratusan ribu orang.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Ia menilai penyelenggaraan ibadah berjalan cukup baik dan harus terus dijaga hingga akhir.

Menurutnya, seluruh rangkaian yang telah dijalankan oleh jemaah menunjukkan kedisiplinan dan komitmen tinggi dari seluruh petugas lapangan. Pelayanan terhadap jemaah, khususnya mereka yang lansia atau memiliki komorbid, menjadi fokus perhatian agar ibadah tetap berjalan dengan aman dan nyaman.

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sistem tersebut mengharuskan pengorganisasian jemaah dalam kafilah, menggantikan sistem kloter yang selama ini digunakan.

Meskipun menjadi tantangan baru, ia menilai perubahan ini adalah peluang penting untuk memperbaiki pelayanan haji secara menyeluruh. Dengan koordinasi yang tepat antara PPIH dan pihak syarikah, sistem ini berpotensi menjadi standar baru dalam penyelenggaraan ibadah haji modern.

Dalam evaluasinya, Puan menekankan pentingnya mitigasi dini terhadap risiko kesehatan. Ia meminta agar petugas kesehatan segera memetakan jemaah rentan, terutama lansia dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran.

Pendekatan proaktif, kata dia, menjadi kunci dalam mencegah ancaman kesehatan seperti kelelahan ekstrem dan heatstroke, yang kerap menghantui pelaksanaan ibadah di kawasan Armuzna.

Kritik dan masukan pun tidak luput dari perhatian. Puan menegaskan bahwa DPR RI akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga memastikan pengawasan terhadap persoalan visa jemaah furoda yang batal berangkat tetap menjadi prioritas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Keseluruhan pelaksanaan haji 2025 mencerminkan upaya kolaboratif lintas lembaga dan bangsa dalam memastikan ibadah berlangsung lancar. Rasa syukur tak hanya terucap dari para jemaah, tetapi juga dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan. Pemandangan para jemaah yang kembali dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan wajah tenang dan mata yang berkaca-kaca menjadi saksi bisu keberhasilan sebuah perjalanan suci.

Sebagaimana diungkapkan banyak pihak, momen haji tahun ini menyatukan harapan, doa, dan rasa syukur dari seluruh penjuru dunia. Di tengah tantangan global dan perubahan sistemik dalam tata kelola ibadah, kesakralan tetap terjaga. Harapan besar pun bergantung pada momentum ini untuk terus memperkuat solidaritas umat Islam dan memperbaiki pelayanan di masa mendatang. (*)

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute