Jakarta – Pemerintah melalui BPI Danantara akan mengarahkan fokus investasinya pada delapan sektor strategis guna menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional. Hal tersebut dikatakan Managing Director Finance Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Arief Budiman.

“Dividen dari BUMN itu akan diinvestasikan kembali agar Danantara bisa mengantongi nilai tambah dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Arief.

Menurut Arief, Danantara menargetkan penyaluran investasi sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,4 triliun pada semester kedua tahun ini. Dana tersebut akan diarahkan pada delapan sektor utama yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, antara lain sektor mineral dan hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur digital, pelayanan kesehatan, layanan keuangan non-bank, infrastruktur utilitas seperti air dan limbah, kawasan industri, serta ketahanan pangan.

Ia menambahkan bahwa pemilihan sektor-sektor tersebut bukan hanya berdasarkan potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap Indonesia secara menyeluruh.

“Keputusan investasi akan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu dampak terhadap perekonomian Indonesia, potensi imbal hasil, dan besarnya peluang investasi di sektor terkait,” jelas Arief.

Fokus pemerintah dalam memaksimalkan investasi melalui Danantara juga mendapat sorotan dari laporan “OECD Economic Outlook” edisi Juni 2025. OECD menyebut bahwa percepatan realisasi investasi publik, khususnya melalui Danantara, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas, akan memberi dorongan signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah kebijakan efisiensi belanja lintas sektor, investasi melalui Danantara dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menambahkan bahwa dalam setiap keputusan investasi, Danantara akan mengedepankan aspek komersialisasi dan pengembalian investasi yang sehat.

“Paling penting bagi Danantara adalah tingkat pengembalian investasi dan komersialitas sebuah kegiatan,” ujarnya.

Pandu juga menyebutkan bahwa sektor-sektor prioritas tersebut telah melalui kajian yang mendalam berdasarkan dampak ekonomi dan kesesuaian dengan visi misi pendirian Danantara. Selain delapan sektor utama yang telah disebutkan, Danantara juga membuka peluang pada sektor-sektor baru seperti pusat data untuk kecerdasan buatan (AI) dan manufaktur semikonduktor canggih.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut bahwa meskipun dana investasi awal sebesar US$ 5 miliar tergolong kecil untuk ukuran lembaga pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth fund), fokus Danantara yang selektif pada sektor strategis dinilai sebagai langkah yang tepat.

“Saya yakin hilirisasi akan menjadi prioritas utama karena memiliki potensi dampak ekonomi yang besar dan mendukung transformasi industri nasional,” kata Wijayanto.

[edRW]

Oleh : Andika Pratama

Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatan akun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembaga secara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani judi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh.

Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskan bahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antara OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektif yang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara.

Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukan OJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokir karena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektif bila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat.

Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atau loophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untuk menyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanisme identifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced due diligence sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang akuntabel.

Tak kalah penting adalah edukasi publik. Kolaborasi yang efektif juga mencakup peran pemerintah daerah, media massa, dan lembaga pendidikan dalam mengampanyekan bahaya judi daring. Sebab, pemberantasan tidak akan berhasil sepenuhnya tanpa kesadaran masyarakat sebagai garda terdepan. Pengetahuan tentang dampak destruktif judi daring terhadap ekonomi keluarga, stabilitas mental individu, serta potensi keterlibatan dalam tindak pidana lain seperti pencucian uang perlu ditanamkan sejak dini.
Dari sisi regulasi tindak pidana, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sangat penting. Pada tahun 2024, PPATK telah menghentikan sementara lebih dari 28 ribu rekening dormant yang diduga terlibat dalam praktik judi daring. Langkah ini tidak hanya berdasarkan kecurigaan, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan legal ini menegaskan bahwa judi daring tidak hanya pelanggaran etika, melainkan juga tindakan kriminal dengan konsekuensi hukum serius.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa penghentian rekening dormant ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Artinya, judi daring telah diidentifikasi sebagai salah satu mata rantai kejahatan terorganisir yang perlu dihancurkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerja sama antara PPATK, OJK, Komdigi, serta aparat penegak hukum menjadi pondasi utama dalam menciptakan sistem deteksi dan pencegahan yang solid.

Namun demikian, kerja lintas lembaga ini memerlukan penguatan dari sisi koordinasi, pembagian peran, serta dukungan anggaran dan teknologi. Ketika masing-masing lembaga sudah bergerak, tantangan berikutnya adalah bagaimana menciptakan mekanisme koordinasi yang terintegrasi, cepat, dan akurat. Sebab, pelaku judi daring kerap memanfaatkan celah dalam sistem koordinasi antar instansi, terutama dalam memindahkan dana antar rekening atau menyamarkan aktivitas keuangan melalui transaksi digital yang rumit.

Dalam jangka panjang, penanganan judi daring harus menjadi bagian dari desain besar sistem keamanan digital nasional. Indonesia memerlukan pusat komando terpadu yang bisa menyatukan data, kebijakan, serta respons instan dari berbagai lembaga. Integrasi semacam ini juga dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan analisis forensik digital agar upaya penindakan menjadi lebih presisi dan efisien.

Penting pula bagi lembaga keuangan untuk memperbarui sistem keamanan dan identifikasi nasabah. Kesesuaian antara nomor rekening dan nomor induk kependudukan (NIK), verifikasi ganda dalam pembukaan rekening, serta peningkatan pelatihan kepada petugas bank tentang deteksi transaksi mencurigakan akan menutup peluang bagi pelaku judi daring untuk bermanuver.

Penanganan judi daring sejatinya merupakan ujian nyata terhadap kapasitas institusi negara dalam menegakkan kedaulatan digital dan hukum. Dengan koordinasi yang baik, komitmen yang kuat, serta pembenahan regulasi yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memutus mata rantai praktik judi daring yang merusak masa depan bangsa. Kolaborasi lintas lembaga bukan hanya keharusan, melainkan jalan satu-satunya untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

*Penulis adalah pegiat anti Judi Daring

Jakarta – Pemerintah kembali mengandalkan kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 akan dilakukan pada Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Gaji ke-13 akan diberikan kepada sekitar 9,4 juta penerima, termasuk PNS, anggota TNI-Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hakim, pejabat negara, serta para pensiunan.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa total nilai dari lima paket insentif ini mencapai Rp24,4 triliun. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pencairan gaji ke-13 untuk aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan.

Ia juga menyatakan bahwa pencairan gaji ke-13 telah mulai dilakukan dan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung akselerasi program-program prioritas nasional.

“Dengan adanya pencairan gaji ke-13, ditambah paket stimulus dan percepatan program pemerintah lainnya, kita harapkan momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” jelasnya.

Hal ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat permintaan domestik, mendorong konsumsi rumah tangga, dan mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN pusat mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Sementara itu, ASN daerah menerima komponen yang sama, namun penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Bagi pensiunan, gaji ke-13 diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa pemberian gaji ke-13 ini bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga ASN dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat selama periode tahun ajaran baru. Pemberian gaji ke-13 dianggap sebagai stimulus fiskal yang efektif untuk mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan total anggaran yang signifikan, pemberian gaji ke-13 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara serta masyarakat secara keseluruhan.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada penguatan sektor riil. Selain sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN dan pensiunan, gaji ke-13 diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga – komponen yang menyumbang lebih dari separuh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini menyasar lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa sekitar 60% anak-anak dari keluarga miskin dan rentan belum memiliki akses terhadap makanan bergizi seimbang.

“Mereka yang saat ini berada dalam kandungan, TK, SD, hingga SMA akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045. Jika tidak diintervensi sejak dini, mereka berisiko tumbuh dengan kualitas rendah akibat pertumbuhan otak dan fisik yang tidak optimal,” ujarnya.

Ditambahkannya, MBG ditujukan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada pelajar, ibu hamil, balita, serta kelompok masyarakat rentan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian.

“Inisiatif ini selaras dengan agenda besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi produktif yang sehat dan cerdas menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional,” imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menambahkan bahwa manfaat MBG dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Pemberian asupan bergizi rutin pada anak usia dini menjadi solusi untuk menurunkan kasus kekurangan gizi di Jawa Timur.

“Program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan melibatkan UMKM serta koperasi sebagai penyedia bahan makanan, sehingga memberikan dampak ekonomi positif di tingkat daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Meida Octarina, menjelaskan bahwa Program MBG juga dirancang untuk memberikan efek jangka panjang terhadap peningkatan daya saing bangsa. Dengan gizi yang cukup, pelajar akan lebih siap secara fisik dan mental dalam menerima pelajaran dan membentuk karakter yang tangguh.

“Gizi yang cukup juga berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan penurunan angka penyakit pada usia sekolah,” ungkap Meida.

Diketahui, Kualitas SDM sangat ditentukan sejak usia dini, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan yang dianggap krusial dalam menentukan tumbuh kembang anak. Rendahnya asupan gizi pada periode ini berkontribusi signifikan terhadap terjadinya stunting suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang menghambat perkembangan fisik dan intelektual mereka. Melalui Program MBG, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi setiap harinya.

Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan mutu makanan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi. Namun dengan komitmen kuat dari semua pihak, Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Manokwari – Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disosialisasikan di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sosialisasi ini melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren menegaskan kita ingin masyarakat di Papua Barat menikmati haknya, termasuk pemenuhan gizi secara gratis. Menurutnya pemenuhan gizi adalah hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.

“Ini adalah bagian dari investasi pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh,” ujar Obet.

Obet juga memberikan apresiasi terhadap peran Badan Gizi Nasional yang dinilai sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan peningkatan kualitas gizi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terluar seperti Papua Barat.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Yusak Yusanto Sayori, menyambut positif implementasi Program MBG di Distrik Masni. Ia menilai program ini dapat menjadi solusi atas permasalahan gizi yang masih dihadapi masyarakat pinggiran.

“Program ini bisa menjadi solusi nyata bagi masalah gizi masyarakat. Kami juga berharap agar bahan makanan yang digunakan berasal dari petani lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Yusak.

Lebih jauh, Yusak mengusulkan agar dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat Masni, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Sementara itu, seorang Perwakilan BGN, Suhud menjelaskan bahwa pihaknya akan mengembangkan tiga jenis dapur layanan gizi seperti Dapur Mandiri, Dapur Mitra, dan Dapur BGN, yang masing-masing mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat setiap hari. Dapur ini akan dikelola secara profesional oleh tenaga ahli, dibantu relawan, dan seluruhnya dibiayai oleh BGN.

“Makanan bergizi bukan soal jumlah, tapi kualitas. Anak-anak akan menerima asupan bergizi setiap hari, termasuk protein, telur, susu, dan nutrisi lainnya sesuai porsi yang ditetapkan,” jelas Suhud.

Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan status gizi dan kehadiran siswa di sekolah, tetapi juga berpotensi menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya dengan melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan utama. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. {}

[edRW]

Oleh: Dewi Ayu Mahardika*

Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya strategis ini bukan sekadar program bantuan gizi bagi kelompok rentan, melainkan langkah komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk menjadikan MBG lebih dari sekadar intervensi nutrisi, pelibatan aktif UMKM dan elemen masyarakat yang telah dilakukan menjadi kunci sukses implementasinya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Program MBG tidak hanya menjangkau anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, tetapi juga menyertakan peran pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, dalam rantai pasokannya. Ini menunjukkan bahwa MBG tak semata-mata soal makanan, melainkan juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Sebagaimana ditegaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, program ini adalah investasi jangka panjang yang bukan hanya memperkuat aspek kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan pangan maupun pengelola dapur MBG.

Pelibatan UMKM merupakan langkah strategis yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan menjadikan pelaku usaha kecil sebagai bagian dari solusi nasional, negara membangun ekosistem yang tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga menyejahterakan pelaku ekonomi akar rumput. Terlebih, data menunjukkan UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Integrasi mereka dalam program MBG memberi jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terpusat, melainkan tersebar merata hingga pelosok daerah.

Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyampaikan bahwa setiap dapur MBG dikelola oleh satuan pelaksana pemberian gizi (SPPG) yang terdiri atas kepala dapur, ahli gizi, akuntan, serta relawan dari masyarakat. Pendekatan ini mengukuhkan bahwa implementasi program tidak digerakkan secara top-down, melainkan melalui gotong royong dan partisipasi masyarakat. Di sinilah pentingnya pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat serta UMKM agar mereka mampu memenuhi standar gizi yang ditetapkan, sekaligus memperluas pengetahuan dan praktik hidup sehat di lingkungannya masing-masing.

Kegiatan pelatihan di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh konkret dari sinergi antara negara dan rakyat dalam menyukseskan program nasional. Pelatihan ini tidak hanya memperkenalkan konsep gizi seimbang, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM lokal untuk menjadi mitra penyedia bahan baku dapur MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program ini tidak berhenti pada penerima makan bergizi, tetapi juga dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, dan pengusaha kecil yang terlibat dalam rantai penyediaan pangan lokal.

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menyoroti pentingnya penentuan lokasi dapur MBG agar dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, seperti sekolah rakyat. Hal ini penting untuk efisiensi operasional sekaligus mempermudah pemantauan. Ia juga menekankan potensi Sleman sebagai lumbung pangan yang mampu menopang program secara berkelanjutan. Pemanfaatan bahan lokal yang melimpah seperti padi, telur, dan cabai menjadi peluang besar untuk mendorong ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Potensi ketahanan pangan daerah yang terintegrasi dengan program gizi nasional ini adalah bentuk nyata pembangunan inklusif. Ketika petani lokal menjadi pemasok bahan makanan, nelayan menyuplai ikan segar, dan UMKM mengolah serta mendistribusikannya melalui dapur MBG, maka terjadilah sirkulasi ekonomi yang adil dan merata. Ini juga memperkuat prinsip kemandirian pangan yang selaras dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya di Jawa, komitmen memperluas jangkauan MBG juga terlihat di Papua Barat. Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menegaskan pentingnya pemerataan akses gizi hingga ke distrik-distrik terpencil seperti Masni di Kabupaten Manokwari. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi yang layak adalah hak dasar setiap anak bangsa, dan implementasi MBG di Papua Barat menjadi simbol keadilan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat terhadap wilayah terluar ini penting, namun yang tak kalah vital adalah pemberdayaan petani dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku makanan bergizi.

Anggota DPRK Manokwari, Yusak Yusanto Sayori, bahkan menyerukan agar bahan baku MBG diprioritaskan dari petani lokal, sebuah langkah bijak yang akan memutus ketergantungan pada impor atau suplai dari luar daerah. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program MBG itu sendiri.

BGN juga telah membuka tiga jalur partisipasi dalam pembangunan dapur MBG, yaitu Dapur Mandiri yang dibangun oleh swasta atau masyarakat, Dapur Mitra oleh pemerintah, dan Dapur BGN yang dikelola langsung oleh lembaga tersebut. Setiap dapur mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat setiap hari. Dengan keterlibatan minimal tiga tenaga inti dan beberapa relawan, dapur MBG berpotensi menjadi pusat edukasi gizi sekaligus pusat aktivitas ekonomi lokal.

Keterlibatan UMKM dan masyarakat bukanlah pilihan, melainkan keharusan karena Indonesia ingin menjadikan program MBG sebagai fondasi generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena pada akhirnya, transformasi besar tidak lahir dari kebijakan pusat semata, melainkan dari keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Makan bergizi bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi bentuk keberpihakan negara pada masa depan bangsanya. Dan masa depan itu dimulai hari ini, dari dapur-dapur kecil yang menyajikan harapan besar.

*Penulis merupakan pemerhati gizi masyarakat

Oleh Manihota Loka )*

Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah konkret yang kini menjadi perhatian nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi nasional, terutama bagi kelompok rentan seperti anak usia dini, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian negara terhadap generasi masa depan, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing bangsa di masa mendatang.

Program MBG dirancang dengan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Salah satu aspek penting dari program ini adalah keterlibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan memprioritaskan produk pertanian dari daerah setempat, program ini mendorong roda ekonomi masyarakat bawah, menciptakan pasar baru bagi hasil tani lokal, dan memacu produksi pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak dan setara merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Obet menyebut, khususnya untuk wilayah Papua Barat, kehadiran program ini sangat penting agar masyarakat setempat dapat menikmati hak dasar mereka dalam memperoleh makanan bergizi, tanpa terkendala kondisi geografis atau ekonomi.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Yusak Yusanto Sayori, juga mengungkapkan harapannya terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya di daerah pinggiran kota seperti Distrik Masni. Ia menilai bahwa MBG dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan gizi, terutama di kawasan dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pangan bergizi. Yusak juga menekankan pentingnya agar bahan makanan yang digunakan dalam program ini berasal dari petani lokal, sehingga ada efek ganda yang dirasakan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi.

Dalam hal pelaksanaan teknis, BGN telah menyiapkan model dapur layanan gizi yang dinamakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tiga jenis dapur disiapkan untuk mendukung jalannya program, yaitu Dapur Mandiri yang dibangun oleh masyarakat atau swasta, Dapur Mitra hasil kerja sama BGN dan pemerintah daerah, serta Dapur BGN yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh badan tersebut. Masing-masing dapur ini dirancang mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat per hari, dengan pengelolaan profesional oleh tenaga inti seperti ahli gizi, kepala dapur, dan akuntan yang didukung relawan lokal.

Penerapan konsep dapur berbasis komunitas ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program sekaligus menciptakan keterlibatan aktif dari masyarakat sekitar. SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan, tetapi juga menjadi ruang edukasi gizi dan pusat pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Di wilayah Jawa Timur, program ini juga mulai menunjukkan hasil positif. Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa pemberian asupan bergizi secara rutin kepada anak-anak usia dini merupakan solusi konkret untuk menekan kasus kekurangan gizi di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa nutrisi seimbang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga sangat menentukan perkembangan otak dan kecerdasan mereka.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Meida Octarina, turut menambahkan bahwa program MBG mendukung penuh pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan cara yang berkelanjutan. Selain memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dan masyarakat, program ini secara simultan juga menciptakan lapangan kerja baru. Di Kabupaten Tulungagung, misalnya, masih diperlukan sekitar 50 SPPG tambahan untuk bisa melayani lebih dari 170 ribu peserta didik. Ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang tercipta dari implementasi program tersebut.

Makanan yang disajikan dalam Program MBG telah memenuhi standar gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan ibu hamil. Kolaborasi erat antara BGN, institusi layanan kesehatan, dan komunitas lokal memastikan bahwa makanan yang diterima tidak hanya layak konsumsi, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak.

Melalui pelaksanaan Program MBG yang sistematis dan melibatkan multi pihak, Indonesia sedang menunjukkan keseriusannya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM nasional. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran atau logistik, melainkan juga oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal.

Keterlibatan petani dalam rantai pasok pangan, partisipasi aktif UMKM, dan kehadiran dapur-dapur layanan gizi di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa program ini dibangun dengan pendekatan inklusif. Dengan strategi seperti ini, MBG bukan hanya tentang memberi makan secara gratis, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya. Jika dijalankan secara konsisten, program ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para abdi negara, tetapi juga sebagai strategi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 dengan total anggaran mencapai Rp49,3 triliun. Dana ini mencakup pembayaran untuk ASN pusat dan daerah, TNI-Polri, serta pensiunan. Pencairan ini merupakan bagian dari paket stimulus fiskal yang lebih luas, dengan total nilai Rp24,4 triliun, yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran.

Sri Mulyani menekankan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Dengan adanya pencairan gaji ke-13, diharapkan konsumsi rumah tangga meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 mendekati 5 persen, untuk mengantisipasi tekanan global dan memastikan target pertumbuhan tetap tercapai. Pencairan gaji ke-13 memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat, khususnya bagi ASN dan pensiunan. Dengan tambahan pendapatan ini, mereka memiliki kemampuan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan anak, serta melakukan pengeluaran lainnya yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ini. Prabowo menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 dilakukan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru, agar dapat dimanfaatkan para ASN dan pensiunan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini telah direncanakan secara strategis dan terkoordinasi sejak jauh hari sebagai bagian dari perencanaan fiskal pemerintah.

Dengan mengambil momen penting tahun ajaran baru, Presiden ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya sekadar transfer dana, tetapi benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat. Dukungan kepala negara ini memperkuat pesan bahwa pemerintah hadir secara nyata dan terukur dalam menjawab kebutuhan rakyat di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan meningkatnya konsumsi, terutama dari sektor publik, diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Pencairan gaji ke-13 merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari perlambatan ekonomi global. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, terutama dalam bentuk transfer langsung kepada ASN dan pensiunan, diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan sebagai bukti keberpihakan negara terhadap kesejahteraan aparatur dan rakyat kecil.

Dengan memberikan gaji ke-13, pemerintah memberikan apresiasi atas dedikasi mereka, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebijakan ini dinilai sebagai pendekatan yang bijak, karena tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para penerima, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Uang yang diterima oleh ASN dan pensiunan tidak akan berhenti di tangan mereka, tetapi akan bergerak melalui aktivitas konsumsi di berbagai sektor ekonomi.

Momentum pencairan gaji ke-13 ini juga bersinggungan dengan tahun ajaran baru dan momen konsumsi musiman lainnya, yang biasanya mendorong pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, dana gaji ke-13 yang disalurkan bisa langsung terkonversi menjadi aktivitas ekonomi riil, seperti belanja perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan pokok. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di sisi lain, stabilitas daya beli yang tetap terjaga juga menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha, bahwa pemerintah menjaga agar mesin konsumsi tetap bergerak.

Pemerintah telah membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat bukan hanya janji politik, melainkan dijalankan secara konkret dan terukur. Penyaluran gaji ke-13 menjadi bagian dari langkah preventif untuk menjaga agar perekonomian domestik tidak terlalu terdampak oleh gejolak global. Ketika negara-negara lain mengalami perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia tetap menjaga optimismenya melalui kebijakan strategis yang tepat sasaran. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap situasi, tetapi juga proaktif dalam merancang langkah-langkah antisipatif.

Melalui langkah ini, diharapkan Indonesia bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang solid, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Gaji ke-13 bukan semata-mata insentif tahunan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga daya beli rakyatnya dan kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan fiskal yang matang dan eksekusi yang tepat, berbagai tantangan ekonomi bisa dihadapi tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Gaji ke-13 menjadi contoh nyata bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak selalu harus melalui program-program besar, tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana namun berdampak luas.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,44 triliun untuk periode bulan Juni–Juli 2025.

Salah satu kebijakan yang dinilai sebagai langkah strategis dalam paket tersebut adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu bagi sebanyak 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

Kebijakan ini diyakini memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga nasional bagi masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bantuan ini memang salah satunya ditujukan untuk terus menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka pada kelas menengah bawah di tengah terjadinya ancaman pelemahan ekonomi global.

“Pemberian bantuan subsidi upah kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara.

Ia juga mengonfirmasi bahwa penyaluran dilakukan satu kali pada bulan Juni dengan total bantuan senilai Rp600 ribu.

Dana tersebut diberikan secara langsung melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dengan validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menilai kebijakan strategis tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahadiansah, menyebut bahwa langkah pemerintah itu sangat responsif terhadap adanya kebutuhan yang secara nyata dirasakan oleh kelas pekerja.

“Bantuan tunai sebesar Rp600 ribu mungkin tampak kecil di atas kertas, namun memiliki daya ungkit besar terhadap konsumsi rumah tangga. Dana ini bisa menjadi tambahan untuk biaya sekolah anak atau membeli bahan makanan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa data yang sudah terverifikasi menjadi nilai tambah yang penting dalam efektivitas kebijakan yang pemerintah lakukan.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa stimulus tersebut merupakan hasil koordinasi dari lintas kementerian dan lembaga.

“Stimulus Ekonomi Q2-2025 telah disepakati pada Rakortas tingkat menteri dan akan segera diterapkan mulai 5 Juni 2025,” terangnya.

Ia menekankan bahwa BSU ini secara khusus memang ditujukan untuk menyasar peningkatan konsumsi domestik sebagai langkah antisipatif terhadap perlambatan ekonomi global.

BSU Presiden Prabowo tidak hanya menjaga stabilitas sosial-ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat, khususnya kelompok produktif yang kerap terabaikan dalam skema bantuan tradisional. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,44 triliun untuk periode bulan Juni–Juli 2025 sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat kelas menengah bawah.

Strategi ini dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat pada segmen pekerja produktif yang selama ini bisa dikatakan sering luput dari skema bantuan sosial reguler.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Drs. Trubus Rahadiansah, M.S., S.H., M.H., menilai langkah kebijakan tersebut mencerminkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pada kelompok rentan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya selama ini kelas menengah di Indonesia berada pada tekanan ganda.

“Kelas menengah Indonesia saat ini berada dalam tekanan ganda. Di satu sisi, mereka tidak tergolong miskin secara administratif sehingga seringkali luput dari bantuan sosial reguler,” katanya.

“Namun di sisi lain, mereka juga belum cukup kuat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup imbas gejolak ekonomi dunia,” ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti itu.

Trubus menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang diberikan kepada sebanyak 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta tersebut memiliki daya ungkit besar bagi konsumsi rumah tangga di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa data penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah terverifikasi menjadi faktor penting dalam efektivitas distribusi bantuan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah membatalkan rencana diskon tarif listrik karena kendala proses penganggaran yang tidak memungkinkan eksekusi cepat.

Namun di sisi lain, pemerintah harus sesegera mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga penyaluran BSU menjadi pengganti kebijakan yang sangat tepat.

“Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean… maka kita menargetkan BSU,” ujarnya usai rapat terbatas, 2 Juni 2025.

Menilai hal tersebut, Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah.

“Stimulus ini bernuansa agar mobilitas masyarakat tetap tinggi saat libur sekolah,” jelasnya.

Sebagai informasi, bahwa berbagai paket insentif yang pemerintah gelontorkan tersebut meliputi bantuan sosial tambahan, diskon transportasi, potongan tarif tol, dan subsidi jaminan kecelakaan kerja.

Seluruh langkah ini dipandang sebagai kebijakan yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan terus mendorong konsumsi domestik. (*)