JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketersediaan pupuk terbukti menjadi penentu produktivitas pertanian, yang kontribusinya mencapai 62 persen terhadap hasil panen.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia saat ini dalam kondisi aman. Dari total kapasitas produksi nasional sebesar 14,5 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia telah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk bersubsidi hingga Mei 2025, dari alokasi 9,55 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

“Kita masih mempunyai stok pupuk sebanyak 2 juta ton, yang terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi,” ungkap Rahmad.

Stok pupuk tersebut telah tersebar di 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia dan dapat langsung ditebus oleh petani yang telah memenuhi syarat.

“Kami memastikan bahwa pupuk tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga terdistribusi ke pelosok desa melalui jaringan kami,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Pupuk Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem aplikasi i-Pubers di seluruh kios untuk mempermudah proses penebusan pupuk. Melalui sistem ini, petani dapat mengetahui alokasi pupuk mereka, jumlah yang sudah ditebus, dan sisa alokasi secara real-time.

“Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan distribusi pupuk secara visual dan numerik dari command center, sehingga distribusi menjadi semakin transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,” tambahnya.

Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui penyederhanaan regulasi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, penyaluran pupuk kini lebih cepat dan efisien.

“Mulai pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia sudah bisa menebus pupuk subsidi. Ini sejarah baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” ucap Rahmad.

Langkah efisiensi juga terus dilakukan Pupuk Indonesia melalui revitalisasi pabrik. Salah satu contohnya adalah pembangunan pabrik baru di Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang menggantikan dua pabrik tua. Proyek ini diperkirakan dapat menghemat Rp1,5 triliun per tahun.

“Selain subsidi pemerintah, efisiensi produksi terus ditingkatkan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani. Kami juga punya tanggung jawab memastikan pupuk diproduksi secara efisien,” tegas Rahmad.

Di tingkat daerah, dukungan pemerintah daerah juga semakin nyata. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Makmur, menyampaikan bahwa stok pupuk urea dan NPK di wilayahnya masih dalam kondisi aman.

“Distribusi dilakukan melalui kios resmi, dan petani cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani untuk menebus pupuk,” jelasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bupati H. Beny Warlis dengan tegas mengawal harga dan distribusi pupuk agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan ketepatan distribusi pupuk.

“Tidak boleh ada yang mempermainkan harga. Jika ditemukan, kami akan beri sanksi tegas,” ujar Beny.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian memastikan bahwa alokasi pupuk kini berbasis pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), bukan lagi mengacu pada alokasi tahun sebelumnya. Hal ini memberi ruang lebih besar bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai kebutuhan aktual.

Dengan sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan keberpihakan nyata kepada petani, ketersediaan pupuk menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Pemerintah berkomitmen bahwa pupuk tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga instrumen strategis bagi masa depan pertanian Indonesia.
(*/rls)

[edRW]

Oleh Zulfikar Sharif )*

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 memasuki fase krusial menjelang puncak pelaksanaan wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pada momentum ini, perhatian publik tertuju pada kesiapan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada jemaah haji Indonesia. Berbagai indikator menunjukkan bahwa layanan haji Indonesia tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dinilai berhasil menyelenggarakan ibadah haji secara lebih profesional, efisien, dan inklusif, yang pada akhirnya memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan khusyuk bagi jemaah.

Salah satu aspek yang mendapat apresiasi tinggi adalah kehadiran ulama perempuan dalam struktur layanan haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga bertugas sebagai Amirul Hajj, menekankan pentingnya peran strategis ulama perempuan dalam memberikan bimbingan ibadah, khususnya bagi jemaah perempuan. Keputusan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan jawaban atas kebutuhan spesifik yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem layanan haji konvensional. Ulama perempuan memiliki kapasitas memahami persoalan fiqih yang khas perempuan, seperti hukum haid, tata cara bersuci dalam kondisi khusus, hingga pelaksanaan ibadah oleh perempuan lansia atau yang mengalami keterbatasan fisik.

Kehadiran mereka dalam tim layanan bukan hanya sebagai penjawab pertanyaan fiqih, tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi rombongan Amirul Hajj dan para kepala kloter. Mereka turut mencatat dan mengarsipkan isu-isu penting yang dihadapi jemaah, terutama perempuan, serta menyuarakan temuan-temuan lapangan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Pendekatan ini menunjukkan transformasi layanan haji yang semakin inklusif dan berorientasi pada keadilan gender.

Di sisi lain, kebijakan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk tahun 2025 menjadi poin apresiasi berikutnya. Pemerintah berhasil menetapkan Bipih sebesar Rp93,41 juta per jemaah, lebih rendah sekitar Rp7 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan hasil pengurangan layanan, tetapi buah dari efisiensi tata kelola, negosiasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, serta optimalisasi sistem logistik dan teknologi informasi.

Langkah efisiensi ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI, Adies Kadir, yang menilai bahwa penurunan biaya tersebut tetap diiringi oleh peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semua aspek menunjukkan kemajuan yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan cerdas dan hemat, tanpa harus mengorbankan kenyamanan jemaah.

Salah satu terobosan besar dalam peningkatan layanan adalah penerapan sistem syarikah, di mana delapan perusahaan Arab Saudi ditunjuk untuk melayani kebutuhan jemaah Indonesia. Sistem ini menciptakan persaingan sehat antar penyedia layanan, sehingga mendorong peningkatan kualitas makanan, penginapan, dan transportasi. Bagi pemerintah dan DPR, sistem syarikah ini juga memudahkan pengawasan serta evaluasi karena masing-masing perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur.

Fakta di lapangan menunjukkan hampir tidak ada keluhan berarti dari para jemaah, baik terkait makanan, sanitasi, maupun layanan penginapan. Ini menandakan bahwa skema kompetisi dalam layanan haji yang diterapkan oleh Kementerian Agama berhasil menciptakan hasil optimal. Adies menilai model ini layak dipertahankan dan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan haji ke depan.

Optimisme terhadap peningkatan layanan haji 2025 juga datang dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid. Ia menyampaikan keyakinan bahwa tahun ini akan menjadi salah satu pelaksanaan haji terbaik, mengingat adanya pembenahan signifikan dari sisi regulasi dan teknis oleh Pemerintah Arab Saudi. Jazilul juga menyoroti transparansi yang semakin baik dari Kementerian Agama, yang membuka ruang partisipasi dan pengawasan lebih luas terhadap publik serta lembaga legislatif. Ini adalah kemajuan penting dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan haji.

Selain aspek pelayanan dan biaya, dimensi spiritual juga mendapat porsi yang tak kalah penting. Kementerian Agama tahun ini menunjukkan keseriusan dalam menyeimbangkan aspek ritual dan administratif. Penempatan ulama, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari struktur pelayanan menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan fisik semata, tetapi sebagai perjalanan spiritual yang butuh bimbingan mendalam dan menyeluruh. Layanan bimbingan manasik, konsultasi fikih, serta pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam melayani kebutuhan jemaah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan haji tahun ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Komunikasi yang baik, transparansi anggaran, serta evaluasi berkelanjutan telah menjadi fondasi yang kokoh dalam menyelenggarakan ibadah haji secara profesional. Ini sekaligus menjadi indikator bahwa tata kelola pelayanan haji Indonesia terus mengalami transformasi ke arah yang lebih baik.

Menjelang puncak ibadah haji, seluruh elemen bangsa menyematkan harapan besar terhadap kelancaran dan kesuksesan ibadah jemaah Indonesia. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme layanan haji bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga dorongan moral agar reformasi tata kelola haji terus berlanjut. Pelayanan yang inklusif, efisien, dan transparan harus menjadi standar baru dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

)* penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh: Dhita Karuniawati )*

PT PLN (Persero), sebagai tulang punggung penyedia energi listrik nasional, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, PLN menargetkan untuk menyambungkan jaringan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga yang tersebar di berbagai pelosok nusantara, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional 100% secara merata dan berkelanjutan.

Program Listrik Desa (Lisdes) merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan diluncurkan oleh Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program Lisdes bertujuan melistriki desa dan dusun yang belum memiliki akses listrik, dengan membangun pembangkit berkapasitas total 394 megawatt (MW) serta menyambungkan listrik ke rumah-rumah warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam program Listrik Desa, pemetaan dilakukan hingga tingkat dusun, bahkan klaster perumahan. Pemetaan tidak terbatas pada tingkat desa. Secara keseluruhan, yakni dari 2025–2029, program Listrik Desa menargetkan pemberian akses listrik kepada 10.068 desa/dusun; 783.451 pelanggan; dengan total kapasitas mencapai 394.157 kW/kWp.

Meski Indonesia telah mencatat pencapaian rasio elektrifikasi lebih dari 99%, masih terdapat sejumlah warga di wilayah terpencil yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Tantangan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta faktor biaya operasional menjadi kendala utama dalam memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah ini. Namun, bagi PLN, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan. Program Lisdes merupakan bentuk konkret dari visi pemerintah dan PLN dalam mewujudkan keadilan energi. Dengan pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, PLN optimis bahwa target 780 ribu rumah teraliri listrik dalam periode lima tahun mendatang dapat tercapai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Presiden Prabowo adalah segera menginventarisasi dan membuat program terobosan guna memberikan akses listrik ke desa-desa yang belum terlistriki.

Menurut Bahlil, akses terhadap energi bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga bentuk nyata pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dari Aceh hingga Papua. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai Rp50 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

Upaya menyediakan akses listrik di desa-desa yang belum terlistriki juga membuka peluang bagi investor untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan. Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah teraliri listrik. Namun, masih banyak desa terpencil yang belum menikmati listrik 24 jam. Program Lisdes menjadi solusi strategis untuk menuntaskan kesenjangan akses energi di wilayah tersebut. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

Senada, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu mengatakan pihaknya yakin program Listrik Desa menjadi solusi pemerataan akses listrik di Indonesia. Program tersebut disusun oleh Kementerian ESDM bersama PLN untuk diimplementasikan pada 2025–2029.

Kementerian ESDM berharap agar PLN dapat menjalankan program tersebut untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan program listrik desa.

Sementara Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa listrik adalah kebutuhan primer yang harus diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan Program Lisdes dalam RUPTL PLN 2025–2034, demi menghadirkan energi berkeadilan di seluruh pelosok negeri.

Penyediaan listrik bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya jaringan listrik, masyarakat di desa terpencil dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.

PLN akan mengintegrasikan program Lisdes dengan transformasi digital yang sedang mereka lakukan. Penggunaan teknologi seperti smart meter, sistem pemantauan jarak jauh (SCADA), serta aplikasi digital untuk pelaporan dan pemeliharaan, akan mempercepat proses identifikasi gangguan dan efisiensi operasional, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, pengembangan platform layanan berbasis digital untuk pendaftaran, pengajuan sambungan baru, dan pelaporan gangguan akan membuat masyarakat desa lebih mudah mengakses layanan PLN tanpa harus datang ke kantor cabang.

Program Lisdes 2025–2029 bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah lompatan besar menuju keadilan energi nasional. Dengan menargetkan 780 ribu rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia, PLN menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan bersama.

Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini berpeluang meraih masa depan yang lebih cerah, harfiah dan simbolik. Di balik kabel dan tiang listrik yang dibangun, terdapat harapan baru untuk pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang optimal, serta ekonomi desa yang lebih berdaya. PLN, bersama pemerintah dan masyarakat, terus melangkah maju untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam gelap.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi salah satu bentuk konkret kehadiran negara dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan akses listrik yang andal dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PT PLN (Persero) menargetkan untuk melistriki sekitar 780 ribu rumah tangga di seluruh pelosok negeri melalui Program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025-2029. Langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan nasional yang tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh pedesaan dan kawasan 3T.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan penyediaan listrik di seluruh desa adalah bagian dari keadilan sosial. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang selama ini belum tersentuh jaringan listrik.

Program Lisdes juga menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan energi sebagai hak dasar masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh warga, dari Aceh hingga Papua, memiliki akses terhadap layanan listrik yang stabil dan memadai, sebagai sarana pendukung produktivitas dan kemajuan sosial ekonomi.

Rencana pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt (MW) serta penyambungan listrik ke lebih dari 10 ribu desa dan dusun merupakan langkah besar dalam sejarah elektrifikasi nasional. Dengan investasi sekitar Rp50 triliun, Lisdes menjadi bukti bahwa negara hadir melalui kebijakan afirmatif dan strategi pembangunan yang menyentuh lapisan terbawah masyarakat.

Program ini juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Melalui skema investasi yang ditawarkan, investor didorong untuk turut serta dalam proyek penyediaan energi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum berlistrik, guna mempercepat pencapaian target rasio elektrifikasi nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan komitmennya dalam mengemban mandat negara. Sebagai BUMN ketenagalistrikan, PLN menjalankan tugas mulia untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan layanan listrik yang layak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terluar.

Capaian elektrifikasi hingga akhir 2024 mencatat bahwa 83.693 desa dan kelurahan telah teraliri listrik. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan implementasi Lisdes dalam lima tahun ke depan, yang ditargetkan menjangkau desa-desa yang masih gelap gulita.

Kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan cahaya, tetapi juga membuka peluang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan konektivitas digital. Bagi masyarakat desa, listrik berarti kehidupan yang lebih baik dan akses terhadap berbagai layanan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengatakan bahwa pemerataan akses listrik merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap dan terencana. Karena itu, pemerintah telah menyusun peta jalan program Lisdes agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan penyediaan listrik di sekitar 5.700 desa yang saat ini belum dilayani oleh PLN. Langkah ini menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Dalam peta jalan tersebut, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp50 triliun, mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan yang memadai serta penyambungan ke rumah-rumah warga di desa. Pemerintah juga memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.

Tak hanya menyediakan infrastruktur, program Lisdes juga mencakup pemberian subsidi bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang secara geografis maupun ekonomi masih tertinggal.

Subsidi listrik menjadi instrumen penting agar masyarakat tidak hanya terhubung dengan jaringan listrik, tetapi juga mampu membayar biaya pemakaian listrik dengan tarif yang terjangkau. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi semangat utama pembangunan nasional.

Dengan Lisdes, pemerintah mengirim pesan kuat bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang ditinggalkan dalam arus pembangunan. Semua berhak menikmati manfaat kemajuan teknologi dan infrastruktur, termasuk listrik yang menjadi kebutuhan dasar di era modern.

Langkah proaktif pemerintah ini menjadi bentuk nyata dari strategi pemerataan pembangunan yang mengedepankan aspek inklusivitas. Keberadaan listrik membuka jalan bagi transformasi sosial, peningkatan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja di desa.

Ke depan, Lisdes diproyeksikan menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi desa yang lebih mandiri. Listrik memungkinkan pelaku usaha kecil di desa berproduksi lebih optimal, membuka usaha baru, hingga mengakses pasar digital yang lebih luas.

Dengan jaringan listrik yang masuk ke pelosok, anak-anak desa bisa belajar lebih nyaman di malam hari, layanan kesehatan bisa berjalan lebih optimal, dan masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih baik. Ini adalah perubahan fundamental yang membawa desa sejajar dengan kota.

Program Lisdes tak hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang mengangkat harkat dan martabat masyarakat di wilayah 3T. Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam dalam menjawab kebutuhan dasar warganya, bahkan di wilayah yang paling jauh dan sulit dijangkau sekalipun.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Listrik Desa akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Dengan menghadirkan listrik di desa-desa terpencil, menegaskan komitmennya bahwa seluruh rakyat berhak hidup dengan penerangan yang layak, kualitas hidup yang lebih baik, dan martabat yang terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemerataan pembangunan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk program penyediaan listrik desa. Listrik merupakan kebutuhan pokok yang krusial bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan (roadmap) elektrifikasi dengan total anggaran sekitar Rp50 triliun. Fokus utama diarahkan pada 5.700 desa yang hingga kini belum dilayani oleh PLN.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajalu, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik.

“Listrik ini menjadi kebutuhan pokok ke depannya, sehingga kami sudah menyiapkan roadmap sekitar Rp50 triliun dan ada 5.700 desa yang belum, nah yang belum dilayani oleh PLN. Jadi, kita mendorong desa tersebut dilayani oleh PLN supaya lebih sustain. Jadi kami berharap nanti listrik desa ini harus dilayani PLN,” ujarnya.

Menurut Jisman, keberadaan PLN di wilayah-wilayah yang belum terlistriki juga penting agar masyarakat bisa mendapatkan subsidi listrik, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Program listrik desa yang akan dijalankan secara bertahap ini dirancang tidak hanya untuk memperluas jangkauan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga untuk mengangkat taraf hidup masyarakat desa. Dengan kehadiran listrik, berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di pedesaan diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Ketersediaan energi listrik akan mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro dan kecil, meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta membuka peluang baru di sektor digital dan industri kreatif lokal.

Disamping itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan rencana ini akan bertahap dilakukan hingga 5 tahun kedepan, yakni pada tahun 2025 hingga 2029. Bahlil berpandangan upaya pemerintah untuk menyediakan akses ke desa yang belum dialiri listrik, dapat menajdi peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya.

“Sesuai arahan bapak Presiden, agar desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang. Kita akan lakukan secara bertahap hingga selesai” kata Bahlil.

Program listrik desa ini juga diharapkan dapat mendukung stabilitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan telah lama menjadi salah satu pemicu ketimpangan pembangunan dan sosial. Dengan membangun infrastruktur energi yang merata, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun fondasi yang kuat bagi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri.

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target ambisius untuk mengalirkan listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) pada periode 2025–2029. Langkah ini merupakan bagian dari Program Listrik Desa (Lisdes) yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga mencapai 100% dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menuntaskan persoalan belum meratanya layanan listrik untuk masyarakat Indonesia. Presiden mendorong pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang baru sehingga dalam waktu lima tahun ke depan diharapkan permasalahan daerah yang belum mendapat aliran listrik bisa tuntas.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan pihaknya siap mendukung program ini dengan membangun jaringan distribusi listrik di seluruh Indonesia.
“PLN juga akan memanfaatkan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses,” ungkapnya.

Darmawan juga menjelaskan bahwa proyeksi peningkatan permintaan listrik nasional didasarkan pada sejumlah faktor strategis. Selain pertumbuhan organik, permintaan juga diperkirakan melonjak seiring dengan percepatan program hilirisasi industri, seperti hilirisasi kelapa sawit, mineral, dan batu bara.

“PLN juga memperhitungkan pertumbuhan kebutuhan listrik dari sektor-sektor baru seperti pusat data (data center), kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KI/KEK), sektor maritim, serta akselerasi penggunaan kendaraan listrik (EV) dan kompor listrik di rumah tangga,” ujar Darmawan.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan jangkauan listrik.

”PLN berkomitmen menyediakan listrik yang andal serta memperluas jangkauan demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Program Lisdes ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah 3T. Dengan adanya listrik, diharapkan akan muncul kegiatan ekonomi baru, seperti usaha kecil dan menengah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045. Hal ini sejalan dengan proyeksi PLN bahwa permintaan listrik nasional akan meningkat menjadi 511 TWh pada 2034, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik dan pusat data.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini ada 1,3 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 48 triliun. Total anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengeksekusi program listrik masuk desa dan dusun selama lima tahun mendatang.

”Mayoritas desa dan dusun yang belum dialiri layanan listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), antara lain di daerah Maluku, Papua, dan sejumlah kawasan di Sulawesi,” jelasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat, diharapkan seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati akses listrik yang andal dan terjangkau, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dengan hadirnya listrik, masyarakat juga dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Oleh: Esther Valentina (*

Dalam era digital yang penuh kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, menghadapi tantangan serius: maraknya judi daring yang kian menjamur di berbagai platform digital. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum atau kehilangan materi semata, melainkan juga menyentuh aspek kesehatan mental, degradasi moral, serta keterkaitan erat dengan kejahatan lain seperti narkoba. Oleh karena itu, judi daring harus dilihat sebagai ancaman sistemik yang memerlukan penanganan menyeluruh dan lintas sektor.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Marthinus Hukom, menyebut bahwa judi daring kini telah menjadi ancaman ganda bagi generasi muda. Ia mengungkapkan bahwa hasil pemantauan BNNP Sumatera menunjukkan 75% anak muda yang terlibat judi daring di warnet juga menggunakan narkoba, terutama jenis sabu, untuk menjaga stamina agar terus berjudi berjam-jam lamanya. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara dua kejahatan besar yang sama-sama merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Lebih lanjut, Marthinus menyoroti pengungkapan besar-besaran peredaran sabu senilai Rp5 triliun di Batam, yang diduga berasal dari Myanmar dan masuk melalui Selat Malaka. Kasus ini menggambarkan bahwa sindikat transnasional kini tidak hanya menjual narkoba, tetapi juga menjadikan judi daring sebagai pintu masuk menuju keterlibatan lebih jauh dalam dunia kriminal. Komitmen BNN dalam pengungkapan ini menjadi cermin keseriusan negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman kemanusiaan. Seiring menjelang Hari Anti-Narkoba Internasional pada 26 Juni, masyarakat diajak untuk lebih aktif melawan narkoba dan juga praktik perjudian digital yang terus menyebar luas.

Dari perspektif teknologi dan informasi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Porman Mahulae, menilai bahwa judi daring merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Ia menegaskan bahwa meskipun teknologi digital membawa banyak manfaat dalam kehidupan modern, kurangnya pemahaman dan kendali diri justru membuka peluang terhadap berbagai ancaman, termasuk jebakan aplikasi ilegal yang menjajakan judi daring.

Porman menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi kepemudaan untuk membangun ketahanan digital generasi muda. Ia mendorong kampus dan komunitas pemuda untuk aktif menjadi agen literasi digital, agar kaum muda tidak hanya mampu memahami teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan kontrol diri dalam menggunakan internet. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga fondasi karakter dan masa depan bangsa.

Di tingkat akar rumput, suara dari kalangan pemuda juga menunjukkan kesadaran dan kepedulian yang tinggi. Ketua Forum Generasi Berencana (GenRe) Indonesia, I Putu Arya Aditia Utama, menyerukan gerakan zona bebas judi daring di kalangan remaja dan mahasiswa. Menurutnya, pemuda Indonesia memiliki peran krusial dalam menyelamatkan bangsa dari dampak destruktif judi daring. Ia menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan media massa guna menyuarakan bahaya judi digital dan menumbuhkan gaya hidup sehat dan produktif di kalangan generasi muda.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam memblokir ribuan situs judi daring patut diapresiasi. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kemenkomdigi terus menindaklanjuti laporan masyarakat dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menghapus akses terhadap konten ilegal tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya berhenti di aspek teknis. Judi daring terus berevolusi, dengan situs-situs baru bermunculan setiap hari dan modus yang semakin canggih. Oleh karena itu, upaya penanganannya perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan preventif yang lebih holistik.

Di sinilah pentingnya peran semua elemen masyarakat. Sekolah, keluarga, organisasi keagamaan, dan komunitas digital harus menjadi benteng moral sekaligus sumber informasi yang benar dan membangun. Generasi muda harus didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pengelola ruang digital yang sehat. Pemerintah telah membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai program literasi digital, dan hal ini harus dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif dan dukungan terhadap startup atau platform digital edukatif yang dapat menjadi alternatif positif bagi pemuda. Membangun ekosistem digital yang sehat bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial kita bersama.

Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap warnet, game center, dan tempat-tempat lain yang rawan menjadi titik awal keterlibatan dalam judi daring perlu dilakukan secara konsisten dan humanis. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu menjalin koordinasi yang lebih efektif dalam menyisir jaringan distribusi, sekaligus memberikan edukasi langsung kepada pengguna di lapangan.

Judi daring bukan sekadar persoalan hukum, tapi soal keselamatan masa depan generasi muda dan kelangsungan bangsa. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik ilegal ini, mulai dari pemblokiran situs hingga pengungkapan sindikat kejahatan lintas negara. Namun keberhasilan nyata hanya bisa dicapai jika seluruh elemen masyarakat bersatu padu untuk memeranginya.

Saatnya masyarakat, terutama generasi muda, mengambil peran lebih aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Mari kita dukung setiap kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi daring, serta bersama-sama membangun budaya digital yang beretika, aman, dan produktif demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengawas Haji untuk memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji di tahun ini. Langkah strategis ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan setiap jamaah haji mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan selama menjalankan ibadah.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas menyampaikan optimisme bahwa haji tahun ini dapat terselenggara dengan baik melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Alhamdulillah seluruh tim pengawas dari berbagai instansi telah hadir dan memastikan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sukses,” ujar Khairunas.

Khairunas mengungkapkan bahwa tahun ini terdapat tantangan baru dalam bentuk pengelolaan haji oleh delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) yang berbeda. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi cepat dalam koordinasi dan pengawasan.

“Tahun ini penyelenggaraan haji disediakan oleh 8 Syarikah sehingga harus ada adaptasi dalam penyelenggaraan haji,” tambahnya.

Khairunas menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan optimal dan sesuai standar.

“Kita harapkan seluruh tim pengawas dapat bersinergi agar semua jemaah haji dapat dilayani dengan baik,” lanjutnya.

Melalui koordinasi yang erat, proses pengawasan dan pelayanan haji dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Sementara itu, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Ina Ammania mengatakan pengawasan difokuskan pada layanan pemondokan, konsumsi, transportasi, serta sistem aplikasi Nusuk.

“Kami ingin memastikan apakah layanan yang diterima jemaah sesuai kontrak dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan syarikah,” ujarnya.

Ina juga meminta Kementerian Agama agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis layanan, agar tidak mengganggu kekhusyukan ibadah dan keselamatan jemaah, apalagi menjelang puncak ibadah haji di Arafah.

“Angka kematian ini menjadi alarm serius. Kondisi kesehatan jemaah harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ina.

Sinergi yang kuat antara pemerintah dan Tim Pengawas Haji ini menjadi bukti nyata komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan jamaah haji. Pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan agar ibadah haji tahun ini menjadi momentum spiritual yang berkesan dan bermakna bagi jamaah.

Oleh: Melania Kobogau*

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Di tengah semangat pembangunan, persatuan, dan pelayanan publik yang semakin ditingkatkan di Papua, masih ada kelompok yang dengan sadar memilih jalan kekerasan dan pengkhianatan terhadap bangsa. OPM sebagai pelaku kejahatan yang secara terbuka menantang kedaulatan negara dan mengancam keselamatan rakyat sipil.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok ini, seperti penembakan terhadap anggota kepolisian, bukanlah sekadar insiden kriminal biasa. Ini adalah bentuk penyerangan terhadap simbol negara dan supremasi hukum. Korban, yang saat itu baru saja mengantar korban kecelakaan ke rumah sakit, menjadi target kekejaman bersenjata dari kelompok yang tidak memiliki legitimasi apa pun di mata hukum dan konstitusi.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, dengan tegas mengecam aksi kekerasan tersebut. Menurutnya, Wamena adalah daerah pendidikan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tindakan kelompok separatis seperti OPM tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini menginginkan kedamaian. Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan akan mengambil langkah tegas dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi mereka yang merusak ketertiban.

Kekerasan bersenjata yang dilakukan OPM tidak dapat dibenarkan dalam alasan apa pun. Mereka menyusup ke kampung-kampung, membawa senjata, dan mengintimidasi warga. Mereka tidak memperjuangkan rakyat Papua, melainkan memperalat rakyat untuk tujuan destruktif yang justru menjauhkan Papua dari kemajuan.

Dalam konteks negara, tindakan kelompok separatis seperti OPM merupakan bentuk ancaman serius terhadap kedaulatan nasional. Mereka telah secara terang-terangan memusuhi negara, menolak ide persatuan, dan memaksakan kehendak melalui kekerasan. Kita tidak bisa terus membiarkan kelompok ini karena mereka terus menjadi penyebab keterbelakangan dan penderitaan masyarakat.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa aksi penembakan terhadap aparat adalah tindakan kriminal yang keji. Ini menegaskan bahwa pendekatan hukum terhadap OPM harus dilakukan secara konsisten dan tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang mencoba merongrong kedaulatan negara dengan senjata.

Selain penegakan hukum, pendekatan pengamanan wilayah pun diperkuat. TNI, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, akan rutin melakukan patroli bersama Polri. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat Papua, terutama di daerah rawan yang menjadi sasaran penyusupan kelompok separatis. Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letnan Kolonel Reza Mamoribo, juga menegaskan bahwa TNI akan mendukung penuh upaya pengamanan dan menjaga kondusifitas wilayah.

Tidak hanya di Wamena, situasi di Yahukimo pun mendapat perhatian. Kepolisian melalui Satgas Ops Damai Cartenz sedang menyelidiki insiden pembacokan yang diklaim dilakukan oleh kelompok separatis. “Meskipun terdapat klaim, aparat tetap bertindak berdasarkan bukti kuat dan prosedur hukum demi menegakkan keadilan dan menjaga kedaulatan negara. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua bentuk tindakan yang mengarah pada separatisme bersenjata harus dianggap sebagai ancaman terhadap negara dan ditindak sesuai hukum.

Kita juga harus menyadari bahwa kelompok seperti OPM kerap memanfaatkan propaganda untuk membelokkan opini publik. Mereka menyebarkan informasi sepihak untuk membenarkan tindakan kekerasan dan seolah-olah bertindak atas nama rakyat Papua. Padahal, dalam realitasnya, rakyat Papua tidak pernah memberi mandat kepada kelompok separatis bersenjata untuk mewakili mereka. Masyarakat Papua justru ingin hidup damai, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan mendapat perlindungan dari negara. Mereka ingin berkembang sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan di setiap jengkal wilayahnya. Tidak boleh ada celah yang dibiarkan untuk kelompok separatis yang terus merongrong keamanan nasional. Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu melawan segala bentuk upaya separatisme yang menyesatkan dan merusak.

Tindakan OPM selama ini bukan hanya menciptakan penderitaan, tetapi juga telah menjadi penghambat utama pembangunan di Papua. Ketika proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan diganggu oleh kekerasan, maka yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus menyatakan sikap dengan tegas: separatisme tidak memiliki tempat di bumi Indonesia.

Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Kedaulatan atas wilayah ini dijamin oleh konstitusi, diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, dan dilindungi oleh hukum nasional serta internasional. Tidak ada alasan untuk membiarkan sekelompok orang bersenjata merusak persatuan yang telah dibangun dengan susah payah.

Kini saatnya untuk memperkuat semangat kebangsaan di Papua. Pemerintah harus terus hadir, bukan hanya dengan kekuatan hukum dan keamanan, tetapi juga dengan kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan. Dalam waktu yang sama, seluruh tindakan separatisme harus dilawan dengan tegas dan tanpa kompromi. Karena menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi panggilan seluruh anak bangsa.

*Penulis merupakan kontributor media lokal Papua

Oleh : Martha Wenda )*

Dalam perjalanan panjang menuju kesejahteraan dan stabilitas di Papua, masyarakat semakin menunjukkan sikap tegas menolak kekerasan yang selama ini mencederai kehidupan sehari-hari. Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan dan provokasi, kini semakin kehilangan pijakan dalam hati rakyat Papua sendiri. Transformasi sosial dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor utama yang melandasi penolakan tersebut.

Berkembangnya akses informasi dan pendidikan di wilayah Papua membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat persoalan dari perspektif yang lebih rasional dan humanis. Berbeda dengan masa lalu ketika propaganda kekerasan sering dianggap sebagai jalan keluar, kini masyarakat lebih memahami bahwa kekerasan hanya menimbulkan kerugian, bukan solusi. Kesadaran tersebut menjadi modal kuat dalam menolak narasi-narasi destruktif yang selama ini diusung kelompok separatis.

Tidak hanya itu, keterlibatan aktif pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik membawa perubahan signifikan. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan harapan akan masa depan yang lebih baik mulai terasa nyata, ruang untuk ideologi kekerasan menjadi semakin sempit. Masyarakat mulai menempatkan prioritas pada kesejahteraan dan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam proses ini juga menjadi pilar penting. Kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan kearifan lokal berhasil menjembatani perbedaan dan menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat. Yulianus Magai, tokoh adat dari Kabupaten Jayawijaya, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan brutal OPM yang terus-menerus menebar ketakutan.

Ia menyatakan bahwa masyarakat sudah sangat bosan dengan provokasi yang terus-menerus datang dari OPM, yang mengklaim perjuangan tetapi kenyataannya justru melakukan kekerasan, pembakaran, dan menimbulkan ketakutan yang tidak bisa disebut sebagai perjuangan melainkan penjajahan atas rakyat sendiri.

Contoh konkret dari proses harmonisasi ini dapat dilihat di berbagai kampung yang sebelumnya sering menjadi medan konflik. Di tempat-tempat tersebut, interaksi positif antara aparat keamanan dan warga berlangsung secara intensif dan penuh kehangatan. Kegiatan bersama, seperti ibadah bersama atau gotong royong, menjadi sarana mempererat hubungan sosial sekaligus membangun kepercayaan.

Salah satu lokasi yang mencerminkan harmoni tersebut adalah Kampung Eronggobak, Distrik Omukia. Di sana, hubungan erat terjalin antara prajurit TNI dan masyarakat setempat. Ibadah bersama yang rutin diadakan setiap hari Minggu, yang dipimpin oleh Pratu Jitro dari Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti, menjadi simbol kemanunggalan dan persatuan antara aparat dan warga.

Menurut Mayjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema, kehadiran TNI di Papua tidak hanya sekadar menjalankan tugas keamanan, melainkan juga membangun relasi sosial yang harmonis. Ia menjelaskan bahwa para prajurit TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Papua. Kegiatan-kegiatan seperti yang berlangsung di Eronggobak tersebut menjadi bukti nyata bagaimana kasih dan persaudaraan mampu melampaui segala batas dan menyatukan semua pihak.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan humanis yang dijalankan pemerintah dalam merangkul masyarakat Papua. Program-program pembangunan yang mengedepankan kearifan lokal dan kolaborasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat keamanan terbukti efektif menekan pengaruh destruktif yang selama ini diperjuangkan oleh OPM.

Dr. Frans Makabori, pengamat politik dari Universitas Cenderawasih, memandang bahwa menurunnya pengaruh OPM merupakan hasil nyata dari transformasi sosial yang tengah berlangsung. Ia mengemukakan bahwa akses informasi, pendidikan, serta semakin kuatnya kehadiran negara melalui pembangunan membuat masyarakat Papua menjadi lebih sadar dan berpikir rasional, sehingga masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh narasi lama yang terus diulang oleh OPM.

Perubahan sikap masyarakat ini menegaskan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi bagi persoalan yang kompleks dan berakar dalam sejarah panjang. Penolakan masyarakat Papua terhadap kekerasan yang diusung oleh OPM menjadi bukti kematangan politik dan sosial masyarakat tersebut. Pilihan masyarakat yang lebih mengutamakan jalur pembangunan dan dialog dinilai sebagai sarana utama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dukungan luas yang kini menguat dari masyarakat terhadap perdamaian dan pembangunan memberikan harapan besar bagi masa depan Papua yang lebih baik. Upaya berkelanjutan dalam memperkuat pendidikan, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus dijaga dan dikawal.

Melihat perkembangan ini, keberhasilan menepis narasi kekerasan dan memperkuat perdamaian bukan hanya sebuah kemenangan pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga kemenangan masyarakat Papua itu sendiri. Masyarakat telah menunjukkan sikap kritis dan konstruktif dengan menolak kekerasan demi masa depan yang damai, harmonis, dan sejahtera.

Momentum positif ini perlu terus dijaga dengan pendekatan inklusif dan humanis yang menghormati nilai-nilai budaya serta aspirasi masyarakat. Kesadaran kolektif yang menolak kekerasan harus menjadi pondasi kuat untuk membangun Papua yang damai dan berdaya saing. Sinergi bersama antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah, dan aparat keamanan menjadi sangat penting demi mewujudkan masa depan yang layak bagi seluruh rakyat Papua.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Manado