Oleh: Marsha Silalahi *)

Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu akibat konflik geopolitik yang memanas, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami bagaimana Indonesia mampu bertahan dan bahkan menunjukkan ketangguhannya. Pemerintah dalam satu tahun terakhir dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan fiskal, pengendalian inflasi, hingga percepatan transformasi ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Ketahanan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan ketika tekanan global meningkat, mulai dari konflik antarnegara hingga fluktuasi pasar keuangan internasional. Namun dalam kondisi tersebut, Indonesia justru mampu menunjukkan daya tahan yang solid. Pemerintah memandang bahwa fondasi ekonomi yang kuat menjadi kunci utama dalam meredam berbagai tekanan eksternal, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar agar tetap optimistis terhadap arah perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi yang sehat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan gejolak global. Ia menyampaikan bahwa ruang fiskal yang dimiliki pemerintah masih cukup longgar untuk menjadi bantalan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara selama setahun terakhir berjalan disiplin dan terarah, sehingga mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Purbaya juga menyoroti bahwa defisit anggaran tetap berada dalam batas aman hingga akhir tahun. Pemerintah telah menghitung secara cermat berbagai skenario ekonomi, sehingga risiko terhadap ketidakseimbangan anggaran dapat diminimalisasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, pemerintah juga dinilai berhasil membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa kondisi fiskal tetap terkendali. Hal ini menjadi salah satu capaian penting dalam setahun terakhir, di mana stabilitas anggaran mampu dijaga tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan bahwa pemerintah terus memantau dinamika global dengan seksama. Berbagai masukan dari masyarakat turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global maupun domestik.

Haryo juga menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, ditopang oleh berbagai indikator makroekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen secara tahunan menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tekanan global. Selain itu, inflasi yang tetap berada dalam target menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir, konsumsi domestik tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara konsisten menggulirkan berbagai stimulus fiskal serta program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga global. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat nasional sekaligus memperkuat ketahanan sektor rumah tangga.

Keberhasilan lainnya terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi. Program swasembada sejumlah komoditas strategis mulai menunjukkan hasil, sementara kebijakan pengembangan biodiesel mampu menciptakan surplus energi yang signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Transformasi ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setahun terakhir. Melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pengembangan energi baru terbarukan dan kendaraan listrik, Indonesia berupaya memperkuat struktur ekonominya agar lebih modern dan berdaya saing. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia melihat adanya perubahan menuju pola ekonomi yang lebih efisien dan modern, yang ditandai dengan stabilitas sektor energi, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak yang tetap aman. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan dinamika global.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama satu tahun terakhir juga tidak lepas dari sinergi antarinstansi serta koordinasi yang solid dalam merespons berbagai tantangan. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih berpotensi berlanjut.

Di tengah berbagai capaian tersebut, tantangan tentu masih ada. Namun dengan fondasi yang telah dibangun, Indonesia memiliki modal kuat untuk terus melangkah ke depan. Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik melalui aktivitas konsumsi, investasi, maupun dukungan terhadap produk dalam negeri.

Ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah memanasnya konflik geopolitik global bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi kebijakan pemerintah selama setahun terakhir. Dengan menjaga optimisme dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh dan berkembang di tengah berbagai tantangan global.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Syaifullah Ahmad *)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung, masyarakat Indonesia patut tetap optimistis melihat kondisi perekonomian nasional yang masih terjaga dengan baik. Berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan, bahkan tetap tumbuh di beberapa sektor strategis.

Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah konsisten pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan sektor industri tetap berjalan di tengah tekanan global.

Salah satu indikator penting yang mencerminkan ketahanan ekonomi nasional adalah kinerja sektor manufaktur. Data terbaru menunjukkan Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 50,1. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan sektor industri tetap berada dalam fase ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi nasional masih berjalan dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menilai bahwa sektor manufaktur Indonesia masih mampu bertahan berkat kuatnya permintaan domestik serta stabilnya kinerja mitra dagang utama. Permintaan dalam negeri menjadi penopang utama yang menjaga aktivitas industri tetap bergerak, bahkan ketika tekanan dari luar negeri semakin besar.

Tekanan global memang tidak dapat dihindari. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga gangguan rantai pasok internasional menjadi tantangan yang dirasakan hampir semua negara. Namun, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Di saat banyak negara mengalami kontraksi di sektor industri, Indonesia justru masih mampu bertahan di zona ekspansi, yang menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.

Kuatnya konsumsi domestik menjadi salah satu faktor utama yang menopang stabilitas ekonomi. Hal ini terlihat dari Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 6,9 persen secara tahunan. Peningkatan ini tercermin dari naiknya penjualan mobil sebesar 12,2 persen, penjualan semen sebesar 5,3 persen, serta konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang tetap ekspansif.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat berada di level 125,2. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospeknya ke depan. Stabilnya kepercayaan ini menjadi hasil dari kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama setahun terakhir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa ketahanan sektor manufaktur di tengah tekanan global merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia memiliki resiliensi yang kuat meskipun menghadapi tantangan berat dari dalam maupun luar negeri.

Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia dalam indeks PMI manufaktur juga masih cukup kompetitif. Indonesia berada dalam kelompok negara dengan kinerja ekspansif bersama beberapa negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bahwa industri nasional masih mampu bersaing dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga sektor industri tetap bergerak dan kompetitif. Menurutnya, sektor manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang harus terus dijaga agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian nasional terus bergerak menuju sistem yang lebih modern dan efisien, dengan stabilitas yang tetap terjaga di tengah dinamika global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan efisiensi, termasuk transformasi digital dan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara. Kebijakan work from home satu hari dalam sepekan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat anggaran negara. Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta pengurangan perjalanan dinas juga dilakukan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang lebih disiplin.

Meskipun ada penyesuaian dalam pola kerja, pemerintah memastikan bahwa sektor pelayanan publik tetap berjalan optimal. Layanan kesehatan, keamanan, dan sektor strategis lainnya tetap beroperasi secara normal, sementara sektor pendidikan tetap melaksanakan kegiatan tatap muka demi menjaga kualitas pembelajaran.

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen utama untuk meredam dampak gejolak global. Melalui pengelolaan anggaran yang disiplin, pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program prioritas, termasuk kompensasi energi.

Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini merupakan hasil dari kebijakan yang konsisten dan terarah. Stabilitas yang terjaga bukan hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bahwa langkah strategis pemerintah selama setahun terakhir telah memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan agar perekonomian nasional dapat terus tumbuh dan tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap stabil di tengah memanasnya situasi geopolitik global dengan menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperkuat efisiensi kebijakan, serta mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak ekonomi dunia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga keberlanjutan anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga akhir tahun, kondisi defisit anggaran masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Anggaran kita sekarang sampai akhir tahun pun tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang terhadap seluruh dinamika fiskal yang mungkin terjadi.

“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa posisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat meskipun dihadapkan pada tekanan global. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih modern dan efisien.

“Di tengah dinamika global, Indonesia menunjukkan momentum menuju perilaku yang lebih modern dan efisien. Perekonomian tetap stabil, stok BBM aman, dan kebijakan fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung efisiensi tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk transformasi digital dan sistem kerja fleksibel bagi ASN. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti layanan publik, kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.

Selain itu, program prioritas seperti kompensasi energi tetap dijalankan guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat, mulai dari konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga gangguan rantai pasok. Meski demikian, berbagai indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap stabil, terlihat dari sektor manufaktur yang masih ekspansif, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan yang surplus.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi pada Maret 2026 meski tekanan global berlanjut. Permintaan domestik yang kuat dan kinerja mitra dagang yang terjaga menjadi penopang utama..

“Sektor manufaktur Indonesia tetap ekspansif pada Maret 2026, ditopang permintaan domestik dan kinerja mitra dagang utama yang terjaga, meskipun dihadapkan pada kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global,” ujar Febrio.

Dari sisi global, sejumlah negara mitra seperti Vietnam, Filipina, Thailand, India, dan Amerika Serikat juga masih mencatatkan ekspansi manufaktur. Bahkan, kawasan Eropa mulai menunjukkan pemulihan, sehingga membuka peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik menunjukkan tren positif. Indeks Penjualan Riil Februari 2026 tumbuh 6,9 persen secara tahunan, didorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Penjualan mobil meningkat 12,2 persen, diikuti pertumbuhan sektor lain seperti semen dan konsumsi listrik. Indeks Keyakinan Konsumen juga tetap tinggi di level 125,2, mencerminkan optimisme masyarakat.

Inflasi tetap terkendali di angka 3,5 persen secara tahunan pada Maret 2026. Pemerintah menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan pengawasan distribusi.

Dari sektor eksternal, neraca perdagangan mencatat surplus hingga 1,27 miliar dolar AS, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut. Ekspor didorong komoditas unggulan seperti besi baja dan minyak nabati, sementara impor bahan baku menunjukkan aktivitas industri yang tetap kuat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai capaian ini sebagai bukti ketahanan industri nasional.

“Di tengah tekanan global dan domestik, sektor manufaktur Indonesia masih ekspansif, ini patut diapresiasi,” ujar Agus.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan strategis, termasuk perbaikan iklim investasi, kemandirian energi, dan transformasi digital.

“Kami akan memastikan industri tetap adaptif dan kompetitif karena manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Agus.

Jakarta – Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus terus berjalan dalam koridor peradilan militer.

Pemerintah melalui institusi TNI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengajak publik untuk menghormati serta mengawal mekanisme hukum yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa empat personel militer telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, serta Sersan Dua ES.

“Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyidikan terus berjalan dengan pengumpulan keterangan tambahan guna memperkuat berkas perkara.

Penanganan kasus ini sebelumnya melibatkan aparat penegak hukum sipil sebelum akhirnya dilimpahkan ke yurisdiksi militer karena status para terduga pelaku sebagai prajurit aktif.

Praktisi Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menegaskan bahwa mekanisme peradilan militer merupakan ketentuan hukum yang sah dan tidak dapat diperdebatkan secara subjektif.

“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum. Ini harus dipahami secara objektif dan tidak dipolitisasi,” jelasnya.

Menurutnya, polemik yang mempersoalkan forum peradilan justru berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni penegakan hukum itu sendiri.

Ia menekankan bahwa prinsip utama adalah memastikan proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

“Tidak benar jika dikatakan peradilan militer tertutup sepenuhnya. Publik tetap memiliki ruang untuk mengawal melalui pemberitaan media dan pengawasan masyarakat,” ungkapnya.

Tangkudung juga mengingatkan agar kritik yang berkembang tetap konstruktif dan tidak menggiring opini publik pada ketidakpercayaan yang tidak berdasar terhadap institusi hukum negara.

Ia menilai tekanan opini yang berlebihan justru berpotensi mengganggu independensi proses hukum.

“Penegakan hukum harus dijaga marwahnya. Jangan sampai karena tekanan opini, kita merusak sistem yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah cepat Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam menetapkan tersangka mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK).

Ketua DPD GMPK DKI Jakarta, Asip Irama, menyebut tindakan tegas tersebut sebagai bukti komitmen TNI dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Penetapan tersangka dari internal menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas institusi. Ini sekaligus mematahkan stigma negatif bahwa aparat kebal hukum,” tutupnya.

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan bekerja melalui jalur hukum yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Di tengah tingginya perhatian publik, proses yang berjalan saat ini dinilai menjadi momentum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi.

Informasi terbaru menyebut penyidikan yang dilakukan aparat telah mencapai kemajuan signifikan, termasuk penetapan empat tersangka dan pendalaman alat bukti yang kini memasuki tahap akhir.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan lembaganya terus mengawal proses secara aktif setelah meminta keterangan langsung dari jajaran TNI.

“Komnas HAM meminta Danpuspom menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sejak peristiwa hingga saat ini. Puspom menyatakan sudah menetapkan 4 orang tersangka yang dikenakan pasal 469 KUHP (penganiayaan berat) dengan alternatif 467 ayat 1 dan 2 (penganiayaan dengan rencana),” ujar Saurlin.

Dalam kesempatan yang sama, Saurlin juga menekankan pentingnya keterbukaan sebagai fondasi legitimasi proses hukum.

“Komnas HAM mendorong transparansi proses penegakan hukum antara lain segera mengumumkan identitas pelaku kepada publik, melibatkan pengawasan eksternal dalam proses penegakan hukum, memberikan akses kepada Komnas HAM untuk bertemu dan meminta keterangan tersangka,” katanya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mekanisme checks and balances berjalan, sehingga publik memiliki ruang untuk tetap mengawasi tanpa perlu terjebak pada spekulasi yang justru dapat mengganggu proses penyidikan.

Dari sisi aparat militer, Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto sebelumnya memastikan penanganan perkara dilakukan secara serius dan progresif. Penetapan empat prajurit aktif sebagai tersangka menjadi bukti bahwa institusi tidak menoleransi tindakan melanggar hukum oleh siapa pun.
“Ini sekarang yang diduga empat tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” tutur Yusri.
Langkah tegas ini sekaligus memperlihatkan komitmen reformasi internal yang terus diperkuat, di mana setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dibiarkan menjadi beban institusional berkepanjangan.

Praktisi hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung turut mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi forum hukum yang digunakan.

“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum,” jelas Xaverius.

Ia menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada substansi penegakan hukum, bukan memperdebatkan mekanisme yang secara normatif sudah memiliki dasar kuat dalam sistem peradilan nasional.

Sejalan dengan itu, sejumlah perkembangan terkini juga menunjukkan adanya dorongan luas agar proses tetap terbuka dan kredibel, termasuk dari Komnas HAM serta berbagai elemen masyarakat sipil yang meminta hasil investigasi diumumkan secara bertahap. Dinamika ini justru mencerminkan sehatnya demokrasi, karena negara memberi ruang bagi pengawasan publik sekaligus menjaga proses tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Di tengah perhatian publik yang besar, sikap terbaik adalah menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga suasana tetap kondusif. Langkah cepat, transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan pemerintah serta aparat penegak hukum menjadi bukti komitmen kuat negara dalam menegakkan keadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.*

Oleh: Anisa Rahmawati Sari )*

Kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis kembali menyita perhatian publik dan memunculkan beragam respons di ruang informasi. Di tengah derasnya arus opini yang berkembang, publik dihadapkan pada pentingnya menjaga kejernihan berpikir agar peristiwa ini tidak ditarik ke dalam narasi yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan terhadap institusi negara.

Perkembangan informasi yang masif di era digital membuat setiap peristiwa dapat dengan mudah ditarik ke dalam berbagai narasi. Kasus ini tidak luput dari potensi tersebut, terutama ketika isu kemanusiaan dan institusi negara bertemu dalam satu ruang diskursus. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyikapi informasi menjadi sangat diperlukan.

Pandangan mengenai potensi dinamika yang lebih luas disampaikan oleh praktisi hukum dan kolumnis, Agus Widjajanto, Ia menilai bahwa kasus kekerasan terhadap tokoh kritis tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya perang informasi. Dalam analisisnya, isu seperti ini kerap dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik tertentu.

Penjelasan Agus menunjukkan bahwa informasi yang beredar bahkan telah menjadi perhatian di kalangan internasional, termasuk hedge fund dan perbankan global. Kondisi ini menandakan bahwa dinamika yang terjadi di dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh geopolitik yang lebih luas. Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik membuat setiap isu domestik memiliki implikasi global.

Kekhawatiran terhadap potensi instabilitas juga menjadi bagian dari analisis tersebut. Agus melihat adanya kemungkinan pihak tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun narasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pentingnya melihat kasus secara utuh juga ditekankan dalam pandangan tersebut. Agus mengingatkan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipahami secara parsial. Narasi yang berkembang perlu ditelaah secara kritis agar tidak mengarah pada kesimpulan yang keliru.

Fenomena pembentukan opini publik menjadi salah satu instrumen utama dalam dinamika global saat ini. Agus menjelaskan bahwa konflik modern tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Perang informasi melalui media dan platform digital justru menjadi sarana yang efektif dalam memengaruhi persepsi masyarakat.

Potensi narasi yang mendiskreditkan institusi negara juga perlu diwaspadai. Agus menyoroti bahwa penyampaian informasi yang tidak berimbang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga strategis seperti TNI. Kondisi ini dapat berdampak pada stabilitas nasional secara keseluruhan.

Imbauan untuk meningkatkan literasi digital menjadi langkah yang relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Agus mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Sikap ini dinilai penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas.

Pandangan mengenai potensi provokasi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa dalam beberapa peristiwa, terdapat kemungkinan adanya skenario yang dirancang untuk membentuk persepsi tertentu. Praktik semacam ini dikenal dalam dunia intelijen sebagai bagian dari strategi manipulasi opini.

Penjelasan Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa masyarakat perlu lebih waspada dalam menyikapi setiap peristiwa. Ia melihat bahwa pola provokasi dapat digunakan untuk merusak citra pemerintah. Dalam konteks ini, kehati-hatian publik menjadi sangat penting.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan berpendapat tetap ditegaskan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ruang kritik di Indonesia tetap terbuka. Hal ini terlihat dari banyaknya ekspresi publik di media sosial yang terus berkembang.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab informasi menjadi hal yang perlu dijaga. Pemerintah tidak membatasi kritik, namun masyarakat diharapkan tetap objektif. Sikap ini penting agar kebebasan tidak disalahgunakan.

Pandangan hukum terkait mekanisme penanganan kasus disampaikan oleh praktisi hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung. Ia menegaskan bahwa penerapan peradilan militer merupakan langkah yang sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan status terduga pelaku sebagai anggota aktif militer.

Penjelasan Tangkudung menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer merupakan ketentuan yang harus dihormati. Polemik mengenai forum peradilan dinilai berpotensi mengaburkan fokus utama. Substansi penegakan hukum seharusnya menjadi prioritas.

Pentingnya menjaga objektivitas dalam menyikapi kasus juga kembali ditekankan. Tangkudung mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang mendiskreditkan sistem hukum. Kritik tetap diperbolehkan, namun harus berbasis fakta.

Transparansi dalam peradilan militer juga menjadi bagian dari penjelasan tersebut. Tangkudung menilai bahwa publik tetap memiliki ruang untuk mengawal proses hukum. Informasi perkembangan perkara dapat diakses melalui berbagai saluran.

Proses penanganan kasus yang melibatkan koordinasi antara aparat sipil dan militer menunjukkan keseriusan negara. Pelimpahan perkara sesuai yurisdiksi menjadi bagian dari mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan sistem yang berjalan secara terstruktur.

Pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah juga menjadi perhatian utama. Tangkudung menekankan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa tekanan opini. Hal ini diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif.

Peran masyarakat dalam menjaga stabilitas opini publik menjadi sangat strategis. Sikap tidak mudah terprovokasi akan membantu menciptakan suasana yang kondusif. Stabilitas ini penting untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Kesadaran kolektif dalam menghadapi arus informasi menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu memilah informasi secara bijak. Langkah ini akan memperkuat ketahanan nasional dari sisi sosial.

Dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas juga menjadi bagian penting. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus secara serius. Oleh karena itu, kepercayaan publik perlu terus dijaga.

)* Penulis adalah pengamat komunikasi

Oleh: Galih Arya Nugroho )*

Kasus penyiraman air keras yang menyita perhatian publik menghadirkan keprihatinan sekaligus ruang refleksi bagi semua pihak. Di tengah berkembangnya berbagai pandangan, proses hukum melalui peradilan militer berjalan dalam kerangka yang telah diatur, menjadi bagian dari upaya negara menjaga ketertiban hukum secara terukur dan berkeadilan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat militer menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengungkap kasus tersebut. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan penyidik Pusat Polisi Militer TNI, progres penanganan perkara telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian ini menandakan bahwa proses hukum tidak stagnan, tetapi bergerak maju secara sistematis.

Kelengkapan alat bukti menjadi fokus utama dalam tahap penyidikan yang sedang berlangsung saat ini. Saurlin menjelaskan bahwa penyidik masih menunggu hasil visum korban dari RSCM serta keterangan langsung dari saksi korban. Kedua komponen tersebut dinilai sangat penting karena akan memperkuat konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam perkara ini.

Penilaian terhadap pentingnya bukti juga disampaikan oleh Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Saurlin menegaskan bahwa kelengkapan alat bukti merupakan prasyarat agar proses hukum berjalan secara akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, Komnas HAM terus mendorong transparansi dalam penyidikan serta membuka ruang pengawasan eksternal untuk menjaga kepercayaan publik.

Pandangan hukum mengenai yurisdiksi peradilan dalam kasus ini dijelaskan oleh praktisi hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung. Tangkudung menyatakan bahwa penerapan peradilan militer merupakan langkah yang sah secara hukum ketika terduga pelaku adalah prajurit aktif. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tersebut bukan pilihan, melainkan ketentuan yang telah diatur secara jelas.

Penegasan mengenai pentingnya memahami sistem hukum secara objektif juga disampaikan oleh Tangkudung. Ia menilai bahwa polemik mengenai forum peradilan seharusnya tidak mengaburkan substansi utama, yaitu penegakan hukum yang adil. Perdebatan yang tidak proporsional justru berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya mencari keadilan bagi korban.

Kritik terhadap sistem peradilan militer dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka yang konstruktif. Tangkudung mengingatkan bahwa kritik memang bagian dari demokrasi, namun tidak seharusnya berkembang menjadi narasi yang mendiskreditkan institusi hukum tanpa dasar yang kuat. Sikap tersebut berisiko menyesatkan opini publik dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum negara.

Kekhawatiran terhadap transparansi peradilan militer juga dijawab melalui penjelasan yang lebih objektif. Tangkudung menekankan bahwa peradilan militer tidak sepenuhnya tertutup, karena terdapat mekanisme yang memungkinkan publik tetap mengikuti perkembangan perkara. Dalam praktiknya, masyarakat masih dapat mengawal jalannya proses hukum melalui berbagai saluran informasi.

Komitmen institusi militer dalam menegakkan hukum ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah. Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini menunjukkan bahwa institusi tidak memberikan ruang bagi pelanggaran hukum.

Penerapan pasal hukum terhadap tersangka menjadi indikator keseriusan penanganan kasus. Aulia menjelaskan bahwa pasal yang dikenakan adalah pasal penganiayaan, yang menunjukkan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap pelaku.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat militer mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan. Aulia menegaskan bahwa proses yang berjalan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan militer. Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menangani setiap pelanggaran.

Peran pemerintah dalam memastikan proses hukum berjalan dengan baik terlihat melalui sinergi antar lembaga. Keterlibatan Komnas HAM sebagai pengawas serta aparat militer sebagai penegak hukum menunjukkan adanya sistem checks and balances yang berjalan. Kondisi ini memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak dilakukan secara sepihak.

Kepercayaan publik menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan proses hukum. Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan hasil sebelum proses selesai. Dukungan dalam bentuk kepercayaan akan memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara optimal tanpa tekanan yang tidak konstruktif.

Pemahaman terhadap mekanisme hukum militer perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sistem peradilan militer merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki dasar konstitusional. Oleh karena itu, penerapannya dalam kasus ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum.

Pengawasan publik tetap memiliki peran penting dalam memastikan transparansi proses hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemantauan informasi yang disampaikan secara terbuka. Dengan cara ini, keseimbangan antara kepercayaan dan kontrol sosial dapat tetap terjaga.

Harapan terhadap keadilan menjadi tujuan utama dari seluruh proses yang sedang berjalan. Negara melalui aparatnya telah menunjukkan langkah konkret dalam menangani kasus ini secara serius. Progres penyidikan yang signifikan menjadi indikator bahwa proses hukum berjalan ke arah yang jelas.

Kesimpulan dari perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum militer layak untuk dipercaya. Dukungan terhadap proses yang sedang berjalan akan memperkuat legitimasi hasil akhir yang dihasilkan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya tercapai secara hukum, tetapi juga diterima secara luas oleh masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat hukum

Oleh : Andhika Rachma

Kebutuhan akan hunian layak terus menjadi isu mendasar dalam pembangunan nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, program rumah subsidi hadir sebagai bagian dari ikhtiar negara untuk memastikan akses kepemilikan rumah yang lebih merata, sekaligus mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rumah subsidi sendiri merupakan program strategis pemerintah yang dirancang untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak dengan harga terjangkau. Harga rumah subsidi di berbagai wilayah masih dijaga agar tetap terjangkau, mulai dari kisaran Rp166 juta dengan cicilan sekitar Rp1 jutaan per bulan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Skema ini menjadi solusi nyata bagi jutaan keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan perumahan konvensional.

Kunci utama keberhasilan program ini terletak pada skema pembiayaan yang inovatif. Pemerintah mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai tulang punggung pembiayaan, yang memberikan bunga tetap sekitar 5% dengan tenor panjang hingga 20 tahun. Selain itu, terdapat dukungan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang membantu meringankan beban awal pembelian rumah bagi masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada skema subsidi, pemerintah juga mendorong kolaborasi pembiayaan dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan otoritas moneter. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp18 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi sekitar 220 ribu unit rumah bagi MBR. Kolaborasi ini juga melibatkan Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial serta BUMN sektor keuangan yang memperkuat sisi pembiayaan dan likuiditas.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi semakin penting dalam mendukung target ambisius pembangunan jutaan rumah setiap tahun. Program seperti “3 Juta Rumah” menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sisi permintaan, tetapi juga memperkuat sisi penyediaan melalui dukungan kepada pengembang dan pemanfaatan lahan milik negara. Hal ini diharapkan mampu menekan harga rumah, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tekanan harga tanah tinggi.

Selain itu, inovasi kebijakan juga mulai menyasar segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau program subsidi, seperti generasi milenial dan aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan baru dengan bunga di bawah 5% dan uang muka ringan sekitar 1%, bahkan tanpa batasan penghasilan tertentu. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah di kalangan produktif yang belum memiliki hunian.

Dari sisi implementasi, tren penyaluran pembiayaan rumah subsidi menunjukkan peningkatan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nasional. Menariknya, wilayah seperti Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan penyaluran terbesar, mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus respons positif masyarakat terhadap program ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pembiayaan yang inklusif mampu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memastikan alokasi rumah subsidi untuk wilayah Jawa Tengah pada 2026 mencapai sekitar 40 ribu unit. Capaian Jawa Tengah dalam sektor perumahan tergolong moncer di tingkat nasional. Hal ini cukup menarik mengingat provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia. pemerintah juga terus menggenjot program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini lebih populer dengan istilah “bedah rumah”.

Kolaborasi pembiayaan juga tercermin dalam peran BP Tapera sebagai pengelola dana perumahan yang terintegrasi. Melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan, Tapera menghubungkan sumber dana jangka panjang dengan kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat. Sistem ini memperkuat keberlanjutan program, karena tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga pada kontribusi peserta dan pengelolaan dana yang profesional.

Lebih jauh, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan menjadi fondasi penting dalam memperluas akses perumahan. Direktur Jenderal Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengatakan badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya dalam mendukung optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dampak dari kolaborasi ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepemilikan rumah memberikan rasa aman, stabilitas ekonomi, dan peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, sektor perumahan juga memiliki efek multiplier yang besar terhadap perekonomian, mulai dari industri bahan bangunan hingga sektor tenaga kerja.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Kenaikan harga tanah, keterbatasan lahan di perkotaan, serta kebutuhan akan hunian yang ramah lingkungan menjadi isu yang harus diantisipasi. Namun, dengan pendekatan kolaboratif yang terus diperkuat, pemerintah memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Rumah subsidi bukan lagi sekadar program bantuan, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Melalui kolaborasi pembiayaan yang inovatif dan inklusif, akses terhadap hunian layak semakin terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, impian memiliki rumah tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dijangkau, tetapi menjadi realitas yang semakin dekat bagi rakyat Indonesia.

)* Pengamat kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan skema kolaboratif lintas sektor serta perluasan akses pembiayaan yang semakin inklusif. Pada tahun 2026, kebijakan perumahan nasional diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah unit rumah subsidi, tetapi juga pada penguatan ekosistem pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, hingga pelaku usaha terus diperkuat untuk memastikan akses kepemilikan rumah semakin luas dan merata.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah mendorong integrasi program rumah subsidi dengan sektor ekonomi produktif masyarakat.

“Kita ingin ada _link and match_ antara program rumah subsidi dan pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa kebijakan perumahan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga menggandeng lembaga keuangan seperti BP Tapera, perbankan nasional, serta lembaga pembiayaan lainnya dalam memperkuat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi.

Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan kuota FLPP sebesar 350.000 unit rumah subsidi, dengan dukungan puluhan bank penyalur dan asosiasi pengembang. Skema ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus menjaga keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan partisipasi sektor perbankan juga menunjukkan tren positif. Pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi oleh perbankan, termasuk BRI, mencapai puluhan ribu unit pada tahun ini. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi tetap terjaga dan bahkan meningkat.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya percepatan program rumah subsidi sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan. Pemerintah, menurutnya, terus mendorong penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya administrasi agar masyarakat semakin mudah mengakses hunian layak.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa capaian program perumahan nasional telah melampaui target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN.

“Program perumahan rakyat ini bukan sekadar target angka semata, melainkan wujud nyata ikhtiar pemerintah menghadirkan keadilan sosial,” ujarnya.

Kebijakan menjaga harga rumah subsidi tetap stabil pada 2026 juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Dengan harga yang tetap terjangkau, rumah subsidi diharapkan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.