Oleh : Naya Salsabila )*

Indonesia kembali membuktikan posisinya sebagai aktor penting dalam kancah diplomasi global dengan sukses menjadi tuan rumah Sidang Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang resmi berakhir pada Kamis (15/5). Keberhasilan ini bukan hanya prestasi logistik dan protokoler, namun mencerminkan keteguhan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian dan stabilitas dunia, khususnya di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Indonesia telah secara resmi mengakhiri Forum pertemuan Parlemen OKI yang digelar sejak 12-15 Mei 2025. Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan bahwa jalan keluar dari berbagai persoalan global seperti konflik, ketimpangan, dan krisis kemanusiaan terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan institusi, serta kerja sama multilateral yang inklusif.

Sidang PUIC yang mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience menegaskan urgensi pembentukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan dengan tantangan zaman. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu membangun ketahanan internal melalui pemerintahan yang efektif dan institusi yang kuat. Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana upaya penguatan institusi dapat menopang ketahanan nasional dan berkontribusi pada stabilitas global.

Puan menekankan pentingnya meningkatkan solidaritas antarbangsa Muslim, memperkuat perdamaian, kerja sama ekonomi, pemberdayaan perempuan, serta memerangi Islamofobia dan intoleransi. Isu-isu tersebut mengemuka sebagai akar ketidakstabilan yang bila tidak diatasi akan terus memicu konflik. Indonesia, melalui perannya sebagai tuan rumah dan pelaku aktif dalam forum PUIC, menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan penekanan penting dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa tantangan global tidak terbatas pada isu Palestina semata, tetapi juga mencakup persoalan struktural seperti kemiskinan, kelaparan, korupsi, serta ketimpangan pendidikan. Presiden Prabowo meyakini bahwa semua masalah tersebut hanya bisa diatasi apabila setiap negara mampu memperbaiki dirinya sendiri melalui kepemimpinan yang jujur, tata kelola yang baik, dan institusi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini menjalankan berbagai agenda besar, termasuk reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak dapat dicapai hanya melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang dimulai dari internal masing-masing negara. Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, tidak hanya dalam pembangunan nasional tetapi juga dalam kontribusinya di panggung internasional. Forum PUIC menjadi ajang ideal untuk menyampaikan pesan tersebut kepada dunia, bahwa stabilitas global tidak akan terwujud jika institusi negara rapuh dan nilai-nilai demokrasi tidak dijaga.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, turut menegaskan bahwa Sidang PUIC menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menampilkan komitmen nyata dalam memajukan komunikasi, kerja sama, dan kesepahaman antarnegara. Ia menyoroti bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil secara ekonomi dan politik. Di tengah krisis global tersebut, Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri, melainkan terus aktif menyuarakan pentingnya solidaritas dan kesetaraan antarnegara, besar maupun kecil.

Lebih jauh, Bramantyo menyatakan bahwa parlemen Indonesia akan terus memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjaga perdamaian dunia, serta memastikan bahwa hak asasi manusia, ekonomi, dan politik tidak terpinggirkan dalam perumusan kebijakan global. Sikap ini menegaskan bahwa peran parlemen tidak hanya domestik, tetapi juga penting dalam mengarahkan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Melalui diplomasi parlementer, Indonesia mendorong solusi damai terhadap berbagai konflik dan ketegangan yang masih berlangsung di dunia Muslim dan kawasan lainnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Sidang PUIC di Jakarta mencerminkan tidak hanya kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga ketulusan dan kesungguhan untuk menjadi jembatan dialog antarnegara. Forum ini juga menjadi arena penting dalam mempererat solidaritas sesama anggota OKI dan membangun kesepakatan strategis untuk menavigasi tantangan masa depan. Dalam 25 tahun kiprahnya, PUIC telah menunjukkan peran penting sebagai platform kerja sama legislatif antarnegara Muslim. Namun sebagaimana disampaikan oleh Puan Maharani, capaian PUIC sangat tergantung pada keputusan dan langkah-langkah konkret yang diambil bersama, bukan hanya pada retorika persatuan.

Kesuksesan Indonesia dalam forum ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besar kecilnya wilayah atau jumlah penduduk, tetapi dari sejauh mana negara tersebut berperan dalam mendorong dunia yang lebih damai dan adil. Indonesia tidak hanya tampil sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam mengarahkan arus diplomasi menuju solusi bersama. Hal ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berkepentingan untuk maju sendiri, tetapi juga ingin tumbuh bersama negara-negara lain, dalam semangat solidaritas dan kebersamaan. Langkah konkret Indonesia dalam penyelenggaraan PUIC bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dunia yang lebih lestari dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik Luar Negeri

Oleh: Ina Guritno (*

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang digelar di Jakarta resmi berakhir pada Kamis (15/5). Forum yang berlangsung sejak 12 Mei 2025 lalu tersebut menandai babak baru dalam sejarah diplomasi parlemen dunia Islam, dengan diserahkannya tongkat kepemimpinan PUIC dari Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Serah terima ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan besar dunia Islam terhadap Indonesia sebagai pemimpin transformasi PUIC ke depan.

Adama Bictogo secara tegas menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Indonesia. Dihadapan para delegasi, dia percaya terhadap kepemimpinan Puan akan ditandai oleh perubahan yang signifikan. Pengakuan ini tentu bukan tanpa dasar. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memiliki rekam jejak kuat dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan, pluralisme, dan diplomasi yang inklusif.

Sidang PUIC 2025 juga membawa makna lebih dalam karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya semangat “new emerging forces” yang dahulu digaungkan pada Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk kembali menjadi landasan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Menurut Puan, solidaritas dan kerja bersama antar negara anggota menjadi modal utama untuk membangun tatanan dunia yang berwajah humanis. Menurutnya tidak bisa membiarkan arah dunia ditentukan hanya oleh kepentingan kekuatan besar. Dengan 54 negara anggota, PUIC memiliki potensi besar sebagai kekuatan politik global yang berpengaruh apabila mampu bersatu dalam visi dan aksi bersama.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam konferensi tahun ini adalah pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan kelembagaan (strong institutions). Tema ini menjadi sangat relevan mengingat dunia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi — mulai dari ketidakpastian politik, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik yang semakin kompleks. Bictogo menyebut tema ini sebagai “fondasi mutlak” untuk membangun ketahanan global.

Indonesia melalui DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi bagian dari solusi global. Dia menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip bahwa setiap negara, besar atau kecil, memiliki kedudukan yang sama dalam menghadapi tantangan global. Melalui PUIC, negara-negara yang tergabung dapat memperkuat komunikasi dan kesepahaman.

Lebih lanjut, Indonesia juga membawa agenda konkret dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan komunitas minoritas Muslim, dan penguatan kerja sama ekonomi berbasis syariah. Dalam forum komite khusus, anggota BKSAP DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk memantau dan mencegah undang-undang diskriminatif terhadap Muslim minoritas. Usulan ini menunjukkan kepekaan Indonesia terhadap persoalan HAM global dan perlindungan atas keadilan universal.

Isu ekonomi juga tak luput dari perhatian. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi perdagangan intra-OKI yang masih di kisaran 19 persen dari total perdagangan luar negeri negara anggota. Padahal, potensi pasar halal global diprediksi mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2026. Ravindra menyoroti saat ini produk halal dunia masih didominasi oleh negara-negara di luar OKI. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi negara-negara anggota OKI. Ravindra mendorong penguatan rantai pasok halal bersama dan peningkatan konektivitas logistik antar negara anggota.

Melalui diplomasi parlemen ini, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus menjadi prioritas bersama. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi demi membangun peradaban Islam yang lebih progresif, adil, dan sejahtera. Apalagi, dunia Islam saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti perjuangan kemerdekaan Palestina, krisis di Gaza, kemiskinan, dan ketimpangan teknologi.

Puan Maharani dengan tegas menyuarakan pentingnya pembangunan “culture of peace” di tengah dunia yang sarat konflik. Ia menyerukan kepada parlemen negara anggota PUIC untuk mendorong lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina dan menyelesaikan konflik melalui solusi dua negara. Puan menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina yang harus dibangun kembali dengan keadilan dan harapan.

Di tengah berbagai tantangan global ini, suksesnya penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta menjadi cermin kepemimpinan Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah internasional. Tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik, Indonesia juga berhasil membentuk arah pembicaraan yang substantif, inklusif, dan pro-rakyat. Hal ini semakin menguatkan posisi DPR RI sebagai aktor strategis dalam diplomasi global berbasis nilai kemanusiaan dan solidaritas Islam.

PUIC 2025 adalah momentum strategis, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam. Melalui kepemimpinan transformasional, kerja bersama yang konkret, dan solidaritas yang utuh, organisasi ini berpotensi menjadi kekuatan global yang membawa perubahan nyata. Indonesia telah menyalakan obor harapan itu. Kini saatnya seluruh anggota PUIC menyalakan sinarnya di panggung dunia.

(* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Jakarta, – Tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi diserahkan oleh Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Konferensi ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, Jakarta. Serah terima ini menandai awal era baru kepemimpinan yang transformatif dan inklusif dari Indonesia di kancah parlemen dunia Islam.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan komitmen DPR RI untuk menjadikan PUIC sebagai wadah yang efektif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan pembangunan umat Islam dunia. Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi krisis global saat ini.

“Kami ingin membuktikan bahwa parlemen dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan solusi global, khususnya bagi negara-negara anggota OKI,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah dan pemimpin baru PUIC. Ia percaya bahwa di bawah kepemimpinan Puan Maharani, PUIC menjadi lebih progresif dan responsif terhadap tantangan dunia Islam.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga turut menyoroti pentingnya penguatan kerja sama ekonomi antarnegara OKI, khususnya dalam sektor perdagangan halal. Menurutnya, saat ini perdagangan intra-negara OKI masih rendah, dan perlu didorong melalui kebijakan bersama.

“Potensi pasar halal global sangat besar. Jika negara-negara OKI bisa bersinergi, maka ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia Islam,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan industri halal yang terus berkembang. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di PUIC diharapkan dapat menjadi motor penggerak perdagangan halal antaranggota OKI.

Dalam forum tersebut, Puan Maharani juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kita harus memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Palestina yang telah lama tertindas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Puan juga mengajak parlemen negara OKI untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan.

“Parlemen harus menjadi contoh dalam mendorong kesetaraan dan memberdayakan perempuan,” tambahnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC menandai langkah strategis dalam mewujudkan solidaritas, perdamaian, dan kesejahteraan dunia Islam. Dengan komitmen terhadap tata kelola yang baik, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan ekonomi halal, Indonesia diharapkan membawa angin segar bagi masa depan negara-negara anggota OKI. ***

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna I, DPR RI, Senayan, Jakarta menjadi momen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan solidaritas antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), seiring peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

Dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, forum ini menyuarakan pentingnya tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat sebagai fondasi daya tahan negara-negara Muslim menghadapi tantangan global.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa dunia Islam harus kembali menjadi kekuatan moral dan peradaban.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bahwa kita membutuhkan wadah kebersamaan menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat Islam di manapun berada,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa sejarah Islam dipenuhi oleh pemimpin teladan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, dan Muhammad Al-Fatih, yang tidak hanya kuat secara militer tetapi juga berjiwa besar, penuh kasih, dan menjunjung tinggi keadilan.

“Kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan umat islam dan pentingnya persatuan dunia Islam. “Jangan kita hanya berdiskusi dan menyusun resolusi. Mereka membutuhkan keberpihakan dan tindakan nyata,” tegasnya.

Ia menyerukan bahwa tanpa pemerintahan yang bersih dan lembaga yang kuat, umat Islam tidak akan mampu bangkit dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Pidato beliau mendapat pujian dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebutnya sebagai bentuk kepemimpinan parlemen yang visioner.

Ia juga menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai momen refleksi yang menggugah dan inspiratif bagi para delegasi.

“Para perwakilan parlemen bukan hanya bertepuk tangan, tapi tercengang. Pidato itu menggugah kesadaran bahwa pemimpin sejati harus menyayangi dan menjaga rakyatnya,” imbuhnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini mencakup sidang enam standing committee yang membahas isu strategis seperti pemuda dan perempuan, Palestina, Umat Muslim, pembangunan berkelanjutan, kebudayaan, serta urusan politik. Setiap komite menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi arah kerja PUIC ke depan, termasuk seruan utama untuk memperkuat tata kelola dan institusi yang bersih. Konferensi PUIC ke-19 dimulai sejak 12-15 Mei 2025 di komplek Parlemen DPR, di Senayan, Jakarta.
(*)

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, menghasilkan kesepakatan penting mengenai peran strategis parlemen negara-negara Islam dalam mendorong perdamaian global dan penguatan kerja sama antarnegara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya peran PUIC sebagai jembatan parlementer dalam menghadirkan solusi damai bagi konflik dunia.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam di manapun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa organisasi ini semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan rivalitas antarnegara besar.

Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dalam semangat itulah, Indonesia siap mengambil peran sebagai mediator konflik dalam kerangka kerja sama PUIC.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyuarakan harapan agar negara-negara Islam mampu menciptakan peradaban yang maju dan sejahtera.

Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara Islam dalam menjawab isu-isu strategis seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga kemerdekaan Palestina.

“Kita memiliki harapan besar, rakyat dunia Islam akan dapat hidup lebih baik, memiliki peradaban kemajuan dalam kehidupan rakyat,” ucap Puan.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa forum PUIC membahas isu-isu sensitif seperti konflik Pakistan-India, Ukraina-Rusia, hingga Palestina.

“Kita tidak mengabaikan konflik yang ada, tapi kita ajak semua pihak untuk duduk bersama, melihat dari berbagai perspektif, dan mencari titik temu,” tuturnya.

Dengan semangat kolektif dan komitmen terhadap pendekatan damai, hasil sidang PUIC ke-19 menegaskan bahwa negara-negara Islam siap bersatu mendukung tatanan dunia yang lebih adil dan damai, dengan Indonesia mengambil peran penting sebagai penjembatan dialog dan penyelesaian konflik global.**

Jakarta – Perhelatan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) ke-19 yang digelar di Indonesia menjadi momen bersejarah dalam dinamika diplomasi parlemen dunia Islam. Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience, agenda ini menjadi fondasi kuat untuk membangun tata dunia yang lebih di berbagai aspek kehidupan.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa PUIC OKI lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimana pun.

“Sejak dibentuk pada tahun 1999, perkumpulan parlemen negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlemen yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi bagi masalah yang pelik dalam kehidupan global, dalam hal ini, dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antar negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, relevan dan mendesak,” ungkap Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia.

“Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan SDM, swasembada pangan dan energi hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kami percaya solusi bagi masalah dunia dimulai dari bangsa kita sendiri, apakah masing-masing berhasil mengatasi internalnya sendiri,” kata Presiden Prabowo.

Di tempat yang sama, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa semangat new emerging forces dan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 masih relevan saat ini. Bagi PUIC juga sebagai semangat untuk memunculkan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih baik untuk memberikan kemajuan umat Muslim.

“Semangat itu yang kini kita miliki bersama, para anggota parlemen negara OKI, yaitu semangat untuk kerja bersama membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia, tata politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berwajah humanis dan memberikan kebikan bagi kehidupan kita bersama, umat Islam pada khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya,” ujar Puan.**

Jakarta — Keberhasilan aparat keamanan dalam menjaga kelancaran dan keamanan Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) menjadi bukti nyata dedikasi, profesionalisme, dan sinergi seluruh unsur pengamanan dalam mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Masyarakat patut memberikan apresiasi tinggi kepada aparat keamanan yang telah berhasil menjaga Sidang ke-19 PUIC yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebanyak 2.818 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan forum parlemen tingkat tinggi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan di area sidang, tetapi juga mencakup sejumlah hotel tempat delegasi menginap.

“Personel berasal dari berbagai unsur, termasuk 108 personel BKO Mabes Polri, 200 dari Korbrimob, 38 dari Pemda DKI, dan 2.217 dari Satgasda,” ujar Ade Ary. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

Dalam langkah preventif, Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya melaksanakan sterilisasi Gedung Nusantara sejak dini hari. Tim Penjinak Bom (Jibom) melakukan pemeriksaan menyeluruh di sejumlah titik vital menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak. Proses sterilisasi berjalan aman tanpa temuan mencurigakan.

Komandan Satbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya merupakan bentuk nyata dari komitmen institusi dalam mendukung keamanan dan citra Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa kegiatan berskala internasional ini berjalan aman, lancar, dan menunjukkan kesiapan serta profesionalisme Indonesia di mata dunia,” katanya.

Sidang ke-19 PUIC yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, dan dihadiri oleh 96 delegasi dari 19 negara anggota serta sembilan organisasi pengamat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka sidang, menandai komitmen Indonesia dalam mendukung kerja sama parlemen dunia Islam.

Keberhasilan pengamanan ini mencerminkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Diharapkan, momentum ini dapat memperkuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum global di masa mendatang.

Jakarta, Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) menjadi momen bersejarah dalam dinamika diplomasi parlemen dunia Islam.

Saat memimpin sidang Komite Umum, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Islam yang memiliki modal sebagai kekuatan baru dunia. Umat muslim di dunia mencapai dua miliar penduduk dan telah mendominasi hampir 25 persen populasi global.

“Idealnya, kita dapat menjadi elemen kekuatan baru dari tatanan dunia. Pada satu titik, Islam memiliki modal untuk menjadi kekuatan baru dunia. Kita adalah kekuatan peradaban yang menekankan persatuan umat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Puan, sejumlah tantangan domestik dan global saat ini membayangi negara muslim dan negara berpenduduk muslim mayoritas dalam menampilkan perannya sebagai kelompok yang diperhitungkan di dunia.

“Pada level domestik, kita masih perlu menjawab berbagai pertanyaan dari publik mengenai mampukah kita menyediakan pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa konferensi PUIC ke-19 telah menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

“Kami sepakat akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina,” ujar Irine.

Menurut Irine, rekomendasi tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan. Sebab, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi parlemen-parlemen dunia.

“Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” ucapnya.

Ditambahkannya bahwa selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

“Tidak hanya di Palestina, saat ini banyak konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban kekerasan, seperti di Pakistan, India dan Rohingnya yang masih menjadi fokus pembicaraan,” pungkas dia.

Selain Resolusi Bersama, penyelenggaraan PUIC juga menghasilkan “Deklarasi Jakarta” yang memuat komitmen bersama negara anggota guna memperkuat solidaritas, memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan peran parlemen dalam diplomasi internasional. Deklarasi ini juga menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis PUIC di masa mendatang.

JAKARTA – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta menjadi momentum penting dalam menunjukkan kesuksesan dan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.

Dalam perayaan 25 tahun berdirinya PUIC, para pemimpin parlemen negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan solidaritas dan komitmen bersama membangun tatanan dunia yang lebih baik, adil, dan berwawasan kemanusiaan.

Konferensi kali ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, yang menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi ketahanan dalam menghadapi tantangan global.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya menyampaikan bahwa semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 masih sangat relevan dan menjadi inspirasi bagi PUIC dalam menggalang kekuatan baru negara berkembang demi kemajuan umat Muslim.

“Kita tidak bisa membiarkan tatanan dunia berkembang secara alamiah. Kita harus mengambil peran, bersatu dalam solidaritas PUIC untuk menciptakan tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang humanis dan berkeadilan,” ujar Puan.

PUIC diakui sebagai kekuatan strategis yang dapat memengaruhi kebijakan global apabila seluruh anggotanya bersatu. Sidang PUIC bukan hanya forum diskusi, tetapi wadah untuk menghasilkan agenda konkret dalam menghadapi tantangan global.

“Kita kuat karena solid, dan kita solid karena kuat. Maka dari itu, sidang ini bukan hanya forum diskusi, tapi juga wadah membahas konflik geopolitik, perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto saat membuka secara resmi konferensi, menyampaikan kebanggaan Indonesia sebagai tuan rumah PUIC ke-19 serta komitmen penuh dalam membela hak rakyat Palestina.

“Indonesia tidak akan pernah berhenti mendukung Palestina. Perjuangan ini butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar diskusi atau resolusi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengajak negara-negara Islam meneladani kepemimpinan besar dalam sejarah Islam seperti Sholahudin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih yang membangun peradaban melalui kasih sayang, pengetahuan, dan keteladanan.

“Tidak ada negara miskin yang kuat. Kunci kekuatan ada pada pemerintahan yang bersih dan institusi yang kuat,” katanya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, turut menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas global.

“Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam membangun kerja sama internasional yang adil dan setara,” ujarnya.

Dengan kesuksesan penyelenggaraan PUIC ke-19 dan semangat kebersamaan yang diperlihatkan para anggota, Indonesia kembali menunjukkan diri sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan dunia Islam dan mendorong terciptanya peradaban dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan.

(*/rls)

Jakarta — Indonesia resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dari Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo. Penyerahan ini menandai awal kepemimpinan transformatif Indonesia dalam memperkuat solidaritas dunia Islam melalui jalur parlemen.

Kepemimpinan Indonesia di PUIC akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia akan memperjuangkan suara negara-negara berkembang dalam percaturan global, khususnya dalam mendorong perdamaian dunia dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa kepemimpinan Indonesia di PUIC akan difokuskan pada penguatan diplomasi parlemen, pemberdayaan perempuan, dan isu-isu kemanusiaan global.

“Kami berkomitmen menjadikan PUIC sebagai wadah strategis untuk memperjuangkan keadilan global, termasuk dukungan terhadap Palestina dan isu kemanusiaan lainnya,” ujar Puan.

Sementara itu, dalam pidato penyerahan kepemimpinan, Adama Bictogo,menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan membawa semangat baru dalam PUIC.

“Indonesia memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memimpin PUIC menuju arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman,” katanya.

Di sisi lain, Anggota Komite Eksekutif PUIC dari Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri, menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia akan mendorong kerja sama konkret antarparlemen negara anggota.

“Kami akan fokus pada program-program nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Irine.

Dengan kepemimpinan Indonesia, diharapkan PUIC dapat menjadi platform yang lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi dunia Islam dan memperkuat peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC bukan hanya menjadi tonggak sejarah bagi diplomasi parlemen, tetapi juga membuka babak baru bagi solidaritas dunia Islam yang lebih inklusif, responsif, dan transformatif. Dengan fokus pada isu-isu strategis seperti keadilan global, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama konkret antarnegara, Indonesia berperan aktif membangun jembatan dialog dan aksi nyata di tengah tantangan geopolitik dunia.****