Jakarta – Filantropi sekaligus pebisnis asal Amerika Serikat (AS) Bill Gates, menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan global melalui pemberian dana hibah sebesar USD 159 juta kepada Indonesia untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana hibah tersebut disalurkan melalui Bill & Melinda Gates Foundation sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa Bill Gates tertarik untuk memberi dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Meski demikian, Dadan belum menjelaskan secara detail dukungan apa yang akan diberikan Bill Gates untuk program MBG.

“Yang jelas memang ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia,” kata Dadan.

Dadan mengatakan dukungan Bill Gates tersebut akan dijelaskan secara detail oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

“Nanti dengan Pak Menkes yang detail, karena sebetulnya lebih banyak dengan program kesehatan nah kebetulan Makan Bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates, dukungan konkretnya nanti kita akan dengar setelah kunjungan,” lanjut Dadan.

Dadan juga menjelaskan Bill Gates melihat program MBG sebagai program penting utamanya bagi ibu hamil, anak balita dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Makanan bergizi dapat menjadikan indikator bahwa sebuah bangsa tersebut sehat dan sejahtera, paling tidak MBG wujud nyata pemerintah memperdulikan rakyatnya sendiri.

“Menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 100 hari pertama yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita dan juga anak-anak yang masih butuh masa pertumbuhan memerlukan gizi yang baik,” kata Dadan.

Bill Gates juga dibuat terkesan dengan program MBG yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo di Indonesia.

“Iya beliau (Bill Gates) sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan,” ujar Dadan.

Sebelumnya Prabowo mengatakan bahwa Bill Gates memberikan dana hibah sebesar USD 159 juta ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta, pada 7 Mei 2025.

“Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai USD 159 juta,” ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan, keseluruhan dana itu terdiri untuk bidang kesehatan sebesar USD 119 juta, pertanian USD 5 juta. Kemudian teknologi USD 5 juta. Lalu, bantuan sosial lainnya di lintas sektoral dengan total lebih dari USD 28 juta.

“Di kesehatan USD 119 juta, pertanian USD 5 juta, teknologi USD 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD 28 juta,” ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto mengajak Bill Gates mengunjungi salah satu sekolah penerima program MBG.

Adapun sekolah yang dimaksud adalah SD Negeri 03 Pagi, Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG sendiri adalah program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak keduanya menetapkan menjadi partner duet menuju RI-1 dan RI-2.

Dengan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari tokoh-tokoh dunia seperti Bill Gates, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia dalam memberantas kelaparan anak-anak dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas.

Oleh: Santun Simangunsong )*

Kunjungan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, ke Indonesia baru-baru ini menarik perhatian publik, terutama karena momen tersebut bertepatan dengan peluncuran tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan, kehadiran pendiri Microsoft itu di tengah pelaksanaan program nasional tersebut dinilai sebagai sinyal positif terhadap arah kebijakan sosial yang tengah dijalankan pemerintah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Inisiatif ini dianggap penting untuk memperbaiki gizi generasi muda, mengurangi angka stunting, serta mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Direktur Gates Foundation Asia Selatan dan Asia Tenggara, Hari Menon mengatakan pihaknya telah menyalurkan lebih dari USD 300 juta dalam bentuk dana hibah sejak 2009, dengan fokus pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan, sanitasi, pemenuhan gizi, inklusi keuangan, dan agrikultur. Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh positif yang dapat dihasilkan melalui kemitraan antara lembaga filantropi besar dan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Gates Foundation, yang sejak awal mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, tampaknya memiliki peran yang semakin vital dalam memperkuat ketahanan kesehatan global. Dengan mendukung program uji coba vaksin TBC (tuberculosis) di Indonesia, lembaga ini turut memberi kontribusi pada salah satu masalah kesehatan terbesar di negara ini. TBC masih menjadi penyebab kematian nomor satu akibat penyakit menular di Indonesia, sehingga upaya untuk menemukan vaksin yang efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat adalah langkah yang sangat berarti.

Kedatangan Gates, yang dikenal luas karena kiprahnya dalam berbagai program kesehatan global melalui Gates Foundation, dinilai selaras dengan fokus program MBG. Banyak pengamat melihat bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan gizi dan kesehatan masyarakat. Meski tidak disampaikan secara langsung, kehadiran tokoh tersebut di tengah dimulainya implementasi MBG mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia internasional: Indonesia mulai menapaki jalur kebijakan sosial yang progresif dan berbasis keadilan gizi.

Dalam beberapa agenda pertemuan, Gates dikabarkan menunjukkan ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi. Penekanan pada distribusi yang merata, pemanfaatan produk lokal, serta pelibatan UMKM dalam rantai pasok dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi memberi dampak ekonomi sekaligus sosial.

Pertemuan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menggarisbawahi pentingnya kemitraan internasional dalam mendorong kemajuan sektor kesehatan di Indonesia. Kolaborasi ini, yang telah dimulai dengan penandatanganan MoU pada tahun 2023, semakin mengukuhkan komitmen kedua pihak untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis teknologi. Menurut Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, fokus dari kolaborasi ini adalah transformasi layanan kesehatan primer melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi kesehatan terkini.

Dalam konteks ini, transformasi layanan kesehatan primer berbasis teknologi menjadi langkah yang sangat relevan, mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam sistem kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih terdapat ketimpangan besar dalam distribusi layanan kesehatan di Indonesia, dengan akses terbatas di banyak wilayah luar Jawa dan daerah perdesaan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan medis yang diterima oleh sebagian besar penduduk, serta pada kemampuan sistem kesehatan untuk mendeteksi dan merespons masalah kesehatan secara cepat dan efisien.

Program MBG juga dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan fokus pada anak-anak sekolah, program ini mencerminkan strategi jangka panjang yang bertujuan mencetak generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai kunjungan Bill Gates ke Indonesia menegaskan pentingnya momen tersebut dalam konteks hubungan internasional dan pembangunan nasional. Menurutnya, kunjungan ini tidak hanya berfokus pada program MBG, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang serius menjalani transformasi di sektor kesehatan dan digital. Kunjungan ini, yang turut melibatkan perhatian besar dari kalangan filantropi global, menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin dipandang sebagai negara yang siap berperan aktif dalam menghadapi tantangan global, sambil memperkuat fondasi pembangunan domestik.

Kepercayaan dunia terhadap Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Airlangga, mencerminkan sebuah titik balik dalam persepsi global terhadap negara kita. Setelah bertahun-tahun menjadi “pemain menengah” di kancah internasional, Indonesia kini menunjukkan komitmen untuk bertransformasi, baik dalam sektor kesehatan, yang memerlukan perhatian serius, maupun dalam bidang digital, yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan ekonomi di masa depan. Kunjungan Bill Gates, yang dikenal luas karena perannya dalam filantropi global, adalah indikasi nyata bahwa Indonesia menarik perhatian para pelaku perubahan besar di dunia, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga dalam teknologi yang dapat mempercepat pembangunan.

Dengan demikian, momen ini dapat dianggap sebagai awal dari perhatian global terhadap model pembangunan sosial yang diusung Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Program MBG bukan hanya janji politik, tetapi telah mulai menjadi bukti nyata komitmen terhadap masa depan bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara

Oleh Yulia Andini )*

Kunjungan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, ke Indonesia menjadi sorotan penting dalam dinamika pembangunan nasional, khususnya dalam sektor kesehatan dan gizi. Dalam lawatannya bersama Presiden Prabowo Subianto ke SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur. Bill Gates mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia. Respons positif dari pendiri Gates Foundation ini bukan hanya menunjukkan bahwa program MBG relevan secara global, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam membangun fondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Program MBG merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk menjawab masalah gizi. Dengan menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak usia dini, dan siswa sekolah dasar, program ini secara langsung memotong siklus stunting dan malnutrisi yang selama ini menghantui masa depan anak-anak Indonesia. Kunjungan Bill Gates ke sekolah pelaksana program ini menjadi bukti bahwa dunia mulai mencermati secara serius upaya-upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan sistemik dan berbasis intervensi langsung.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Bill Gates sangat terkesan dengan komitmen Indonesia yang tidak hanya menyusun program MBG secara komprehensif, tetapi juga telah mengalokasikan anggaran yang besar demi implementasi menyeluruh. Hal ini memperlihatkan keberanian politik dan konsistensi Presiden Prabowo dalam menempatkan isu gizi sebagai prioritas utama pembangunan. Penekanan Gates pada pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, memperkuat argumen bahwa investasi pada gizi merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas SDM Indonesia.

Tentu saja, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari efek domino yang ditimbulkannya. Bendahara Umum Partai Demokrat, Irwan Fecho, menyampaikan pandangannya bahwa program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi pengungkit ekonomi masyarakat kelas bawah. Rantai produksi makanan sehat—dari petani, peternak, pengolah pangan, hingga distributor lokal menjadi bagian integral dari pelaksanaan program ini. Perputaran ekonomi yang tercipta dari kegiatan ini menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi desa dan kota secara simultan.

Kedatangan Bill Gates ke Indonesia dalam konteks mendukung program MBG juga menandai bahwa dunia internasional menaruh harapan terhadap keberhasilan Indonesia sebagai negara berkembang dalam menyelesaikan persoalan gizi. Dukungan dari tokoh global seperti Gates memberikan semangat tambahan, serta membuka peluang kerja sama lintas negara dan lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem pelayanan gizi berbasis komunitas.

Presiden Prabowo sendiri menunjukkan komitmen tinggi dalam pengawasan langsung implementasi MBG. Dengan menyempatkan waktu untuk meninjau langsung pelaksanaan di lapangan, kepala negara menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar janji kampanye, melainkan bentuk nyata dari kepemimpinan yang peduli terhadap masa depan bangsa. Dialog hangat antara Presiden Prabowo, Bill Gates, dan siswa-siswi penerima manfaat menjadi gambaran simbolik bahwa kebijakan negara sedang bergerak dalam arah yang tepat—membangun dari bawah, memulai dari akar persoalan.

Perhatian yang diberikan oleh Bill Gates terhadap aspek kesehatan ibu dan anak juga memberi sinyal kuat bahwa strategi intervensi dini yang diambil oleh Pemerintah Indonesia memiliki kesesuaian dengan pendekatan global. Gates Foundation selama ini dikenal fokus pada program kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui inovasi sosial. Maka dari itu, dukungan moral bahkan kemungkinan kolaborasi lebih lanjut dari Bill Gates membuka pintu besar bagi penguatan kapasitas teknis dan pembiayaan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan MBG.

Di sisi lain, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif adalah kunci keberhasilan program. Sinergi antar lembaga ini tidak hanya mendukung penyelenggaraan secara efektif, tetapi juga menjamin akuntabilitas publik atas anggaran negara yang digunakan. Dalam konteks ini, kehadiran dan apresiasi Bill Gates bisa menjadi katalisator bagi peningkatan tata kelola program sosial lainnya di masa depan.

Melalui MBG, Presiden Prabowo juga sedang membangun narasi besar tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat dengan solusi konkret dan jangka panjang. Bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi tentang mewujudkan keadilan sosial sejak dalam kandungan. Ketika negara hadir menjamin asupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, maka sesungguhnya negara tengah menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Apresiasi dari Bill Gates terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap kinerja Presiden Prabowo, tetapi juga validasi bahwa Indonesia tengah melangkah ke arah yang benar dalam upaya membangun kualitas manusia seutuhnya. Dengan dukungan publik yang kuat dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, program ini berpotensi menjadi warisan kebijakan strategis yang akan dikenang sebagai tonggak awal revolusi gizi nasional. Ke depan, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara besar dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga negara yang unggul dari kualitas manusianya.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), DPR RI telah menyusun sejumlah agenda strategis yang akan dibahas dalam forum internasional ini. Salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina.

Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyampaikan bahwa Indonesia ingin mendorong penguatan solidaritas dari negara-negara anggota PUIC terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina,” ungkapnya usai bertemu dengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awal persiapan teknis dan logistik pelaksanaan konferensi ini.

Menanggapi kesiapan penyelenggaraan, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen menyambut konferensi berskala internasional ini. “Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Ia menyebutkan bahwa seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang. Rangkaian simulasi dan pengecekan juga telah dilakukan bersama Professional Conference Organizer (PCO) yang ditunjuk, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Pimpinan.

Konferensi PUIC ke-19 ini akan membahas beragam isu strategis yang relevan dengan situasi global negara-negara Islam, termasuk isu Palestina sebagai fokus utama.

Hingga saat ini, sebanyak 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran dengan total 279 delegasi yang dipastikan hadir. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat, karena beberapa negara lain telah menyatakan minat hadir namun belum memberikan konfirmasi resmi.

“Kami perkirakan akan ada 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional,” tambah Indra.

Konferensi PUIC ke-19 direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Indra menyatakan bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Islam, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. []

Jakarta – Indonesia siap menggelar Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR RI memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan konferensi pyang bakal dihadiri parlemen negara-negara Islam dunia.

DPR RI sebagai penyelenggara meyakini, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. Menurutnya, pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

“Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” ungkap Mardani.

Ia juga menilai bahwa sangat penting untuk membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” tuturnya.

Sidang PUIC ke-19 akan mengusung tema besar “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. Pemilihan tema ini didasarkan pada harapan agar negara-negara anggota OKI tidak hanya mengecam tindakan negara lain, tetapi juga fokus membangun kekuatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik di masing-masing negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional ini. Menurutnya, seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi lintas instansi demi memastikan kelancaran acara.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Kami (sudah) melakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada satu pun celah yang terlewat dalam proses persiapan. Rangkaian simulasi dan pengecekan telah dilakukan bersama Professional Conference Organizer (PCO) yang ditunjuk.

“Di sisi lain, konferensi ini akan membahas berbagai isu strategis, termasuk solidaritas terhadap Palestina. Sebanyak 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi yang dipastikan datang. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat beberapa negara lainnya telah menyatakan niat hadir, namun belum memberikan konfirmasi resmi,” tuturnya.

PUIC ke-19 diperkirakan akan dihadiri oleh 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional. Sidang ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi kontribusi umat Islam Indonesia dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan global. [-red]

Oleh: Syarif Hidayatullah *)

Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), konferensi ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran aktif Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Muslim.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dan sekaligus Presiden PUIC ke-19 diputuskan dalam Konferensi ke-18 PUIC yang berlangsung di Abidjan, Pantai Gading, pada Maret 2024. Ini bukan kali pertama Indonesia dipercaya memimpin forum PUIC. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada 2012. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menyukseskan penyelenggaraan forum kali ini.

Dengan mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini sekaligus menandai 25 tahun berdirinya PUIC yang pertama kali dibentuk di Teheran, Iran pada tahun 1999. Tema ini merefleksikan aspirasi bersama negara-negara anggota OKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta institusi yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan nasional dan kawasan.

Penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC ini memiliki makna penting, bukan hanya sebagai perayaan seperempat abad keberadaan PUIC, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan perumusan langkah ke depan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu besar seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi global, krisis kemanusiaan, keamanan kesehatan, hingga krisis kepercayaan publik terhadap negara akan menjadi topik yang dibahas dalam konferensi ini.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah menyusun sejumlah agenda strategis yang akan dibawa dalam forum ini. Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyebutkan bahwa salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina juga sempat ditegaskan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Fattouh, pada forum The Group of Parliaments in Support of Palestine yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan moral dan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga mengundang langsung Ketua Parlemen Palestina untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.

Untuk diketahui, saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair pada tanggal 15 November 1988, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto segera mengambil sikap tegas. Pada masa pemerintahan Soeharto tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Palestina.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketika kunjungan kerja ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina.

Langkah diplomatis ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia, dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Keputusan Indonesia menjadi pelopor dalam mengakui kemerdekaan Palestina menunjukkan posisi konsisten negara ini dalam hubungan internasional, khususnya terkait isu-isu kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

Forum tersebut menghasilkan joint declaration yang menyerukan kepada negara-negara anggota PUIC untuk menggunakan pengaruh politiknya guna melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperkuat posisi Palestina dalam sistem internasional, termasuk keanggotaan penuh di PBB. Selain Indonesia dan Palestina, forum ini juga dihadiri oleh para ketua parlemen dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, Pakistan, Yordania, Senegal, dan perwakilan parlemen dari Aljazair, Mesir, dan Azerbaijan, menunjukkan besarnya dukungan terhadap isu ini.

Sebagai organisasi parlemen yang kini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari seluruh dunia Islam, PUIC menjadi forum strategis dalam membangun kerja sama antarparlemen, memperkuat solidaritas umat, serta menyusun respons kolektif atas dinamika global. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak utama berbagai inisiatif konstruktif, termasuk agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan hak minoritas Muslim, hingga promosi perdamaian dunia.

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta akan berlangsung selama empat hari dan mencakup berbagai agenda penting seperti sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, serta dialog tematik lintas isu. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi inovasi legislatif, tata kelola digital, partisipasi politik yang inklusif, serta peningkatan kapasitas institusi parlemen dalam menjawab tantangan zaman.

Untuk mewujudkan kesuksesan acara ini, Setjen DPR RI juga intensif berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Metro Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta juga. Semua upaya ini diusahakan guna memastikan kelancaran dan keamanan acara.

Beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya permintaan pengamanan jalur iring-iringan VVIP, penyambutan delegasi di bandara, hingga kesiapan jamuan makan malam kenegaraan pada 11 Mei dan makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta.

“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” pungkas Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Dari sisi penyelenggaraan, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awal persiapan teknis dan logistik. Konferensi ini dirancang dengan pendekatan efisiensi anggaran, namun tetap mengutamakan kualitas dan profesionalisme, sesuai arahan pemerintah. Meskipun detail pengamanan belum diumumkan ke publik, Indonesia memiliki rekam jejak yang solid dalam menjamin kelancaran acara berskala internasional.

Konferensi ini juga menjadi ruang untuk memperluas kerja sama lintas kawasan melalui penguatan solidaritas Selatan-Selatan. Indonesia berharap, melalui forum ini, parlemen negara-negara Muslim dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional serta mempengaruhi agenda global menuju dunia yang lebih adil dan damai.

Dengan kesiapan yang matang, dukungan lintas sektor, dan komitmen terhadap diplomasi parlementer yang inklusif dan transformatif, Indonesia siap menjadikan Konferensi ke-19 PUIC di Jakarta sebagai forum yang bersejarah dan berdampak nyata bagi masa depan umat.

*) Cendekiawan Islam/ Peneliti Studi Islam

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Konferensi PUIC merupakan forum penting yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Event internasional ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.

Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States, sebuah pertemuan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi PUIC yang ke-19 pada tahun 2025 ini. Keputusan penting ini dihasilkan dalam pertemuan Konferensi PUIC ke-18, yang berlangsung di kota Abidjan, Pantai Gading, selama empat hari dari tanggal 2 hingga 5 Maret 2024 lalu. Penetapan Indonesia sebagai negara penyelenggara forum parlemen internasional ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi dan kesepakatan yang dicapai selama berlangsungnya konferensi tersebut.

Kepercayaan internasional terhadap orkestrasi kepemimpinan Indonesia kembali terbukti. Fadli Zon, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan utama forum Parlemen negara-negara OKI. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 pada 2025 ini menjadi momentum berharga untuk menunjukkan kepemimpinannya di kalangan negara-negara Islam sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di kancah internasional.

Konferensi Parlemen OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun 2025, bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah orkestrasi global untuk menciptakan harmoni kemajuan lintas negara-negara Islam. Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI.

Konferensi PUIC tahun ini menyandang makna istimewa dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience“. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI P Mardani Ali Sera mengatakan bahwa mellaui tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025, Indonesia berupaya mendorong negara-negara peserta untuk membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan institusi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Tema yang diusung menggambarkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Good governance, atau tata kelola yang baik, adalah konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan cara pemerintah mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Era modern yang kemajuan teknologinya hampir tidak terbatas, kigitalisasi Akses publik terhadap informasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ketika informasi tersebut tersedia secara luas, maka masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami bagaimana pemerintah mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya publik.

Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan instrumen vital dalam demokrasi modern. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kepentingan umum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis data faktual. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Dengan adanya keterbukaan informasi, setiap negara dapat melakukan penilaian terhadap kebijakan bersama untuk memastikan keseuaiannya dengan aspirasi komunitas Muslim global, melakukan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya kolektif secara bertanggung jawab, menghindarkan praktik-praktik koruptif dalam inisiatif bersama, serta memfasilitasi keterlibatan yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang valid. Penerapan prinsip keterbukaan semacam ini menjadi katalis dalam memperkokoh ikatan dan rasa saling percaya di kalangan negara-negara Islam ketika menghadapi berbagai persoalan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai konflik regional, PUIC menegaskan pentingnya penguatan institusi sebagai benteng pertahanan. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Mardani meyakini bahwa tata kelola yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota PUIC.

Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC OKI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek strategis dalam hubungan internasionalnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam relasi diplomatiknya dengan berbagai negara yang tergabung dalam OKI.

Persiapan penyelenggaraan PUIC OKI ini sangat mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan upaya konkretnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan global.

DPR RI berkomitmen menyambut seluruh delegasi dengan tangan terbuka dan menaruh harapan besar bahwa Konferensi PUIC ke-19 ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam. Melalui kolaborasi, pertukaran gagasan, dan semangat solidaritas, konferensi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya solusi bersama atas tantangan global serta menegaskan kembali posisi dunia Islam sebagai kekuatan moral dan politik dalam sistem internasional.

Penyelenggaraan konferensi diyakini sarana untuk memperkuat peran diplomasi parlemen yang melengkapi upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, forum ini menjadi wadah untuk Indonesia memfasilitasi pembentukan kesepakatan bersama dalam berbagai persoalan yang menjadi fokus kolektif negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam arena diplomasi global. []

—

Writer : Reenee WA (International Relations and Public Policy Observer / Former Journalist)

Editor : Agush A. Apituley

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Ajang ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kepemimpinannya dalam memperkuat kerja sama sekaligus mempererat solidaritas antarparlemen negara-negara Islam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar memastikan seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan secara matang. DPR RI juga telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait guna menjamin kelancaran forum tingkat tinggi antarparlemen negara-negara OKI tersebut.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Kami (sudah) melakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, konferensi yang digelar di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

“Pada tanggal 12 hingga 15 Mei 2025, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI dan bahwa momentum ini sangat berarti karena sekaligus memperingati seperempat abad eksistensi PUIC,” tutur Mardani.

Indonesia memilih tema besar “Good Governance and Strong Institution” atau “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat” sebagai landasan utama konferensi.

“Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Indonesia untuk mengajak negara-negara OKI memperkuat fondasi dalam negeri masing-masing guna menciptakan dunia Islam yang berdaulat, mandiri, dan adil,” katanya.

Mardani juga menggarisbawahi bahwa negara-negara OKI perlu membangun kekuatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik di dalam negeri masing-masing.

“Dengan adanya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada negara lain,” ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu agenda utama dalam Konferensi PUIC ke-19 adalah pembahasan khusus mengenai isu Palestina. Dalam momentum yang sarat makna ini, Indonesia ingin mendorong negara-negara OKI untuk melakukan aksi nyata yang berdaya guna.

Selama empat hari pelaksanaan, konferensi akan mencakup berbagai agenda penting: sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, hingga diskusi strategis lintas isu seperti inovasi legislatif, digital governance, dan inklusi sosial. Ini menjadi forum kolaboratif yang mempertemukan parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam satu ruang dialog strategis. []