Oleh : Usman Nadhir )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan melalui peluncuran program 80 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai percontohan di seluruh provinsi. Program ini merupakan langkah awal dari rencana besar membentuk 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Program unggulan ini bukan hanya menjadi simbol semangat gotong royong dan kemandirian, tetapi juga ditargetkan menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan struktural yang dihadapi masyarakat pedesaan, mulai dari akses permodalan hingga distribusi barang dan jasa. Peluncuran Kopdes Merah Putih menjadi sinyal kuat bahwa era koperasi yang stagnan dan hanya menjadi wacana sosial tanpa aksi nyata akan segera berakhir.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menghadirkan role model pengoperasian koperasi desa yang tepat dan kontekstual sesuai dengan karakteristik tiap daerah. Dalam praktiknya, desa berbasis pertanian tentu memiliki pendekatan berbeda dengan desa agro-maritim. Maka dari itu, 80 koperasi percontohan akan dijadikan laboratorium lapangan yang menguji sistem, proses manajemen, dan model bisnis terbaik sebelum direplikasi ke ribuan desa lainnya.

Tak hanya soal pendirian koperasi, pemerintah juga telah meluncurkan situs resmi kopdesmerahputih.kop.id sebagai sistem pendaftaran dan pengawasan berbasis data tunggal yang memudahkan koordinasi antarinstansi serta menjamin akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya pengelolanya. Budi menekankan pentingnya kepemimpinan, kemampuan manajerial, disiplin keuangan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Oleh karena itu, anak-anak muda desa didorong untuk ambil bagian dalam mengelola koperasi ini. Dengan kombinasi semangat muda dan dukungan kebijakan yang kuat, koperasi desa berpeluang menjadi wadah inovasi dan penciptaan nilai ekonomi baru. Melalui digitalisasi, koperasi dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas, mengadopsi sistem pencatatan yang transparan, serta mengelola stok dan layanan secara efisien.

Lebih dari sekadar simbolisme, Kopdes Merah Putih digagas sebagai jawaban atas tantangan riil yang dihadapi masyarakat desa, termasuk jeratan rentenir dan maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menjebak masyarakat dalam lingkaran utang. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyebut bahwa koperasi desa akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang saling menguntungkan antarwarga.

Koperasi tidak hanya akan menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga akan menjadi pusat distribusi kebutuhan harian, pupuk, benih, pestisida, bahkan menyediakan apotek dan klinik desa. Dalam konteks ini, koperasi bukan lagi sekadar unit usaha kolektif, melainkan transformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyeluruh.

Selain itu, program ini diyakini mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Wali Kota Batu, Nurochman, menilai pendirian koperasi desa sebagai langkah strategis membangun fondasi kemandirian ekonomi di akar rumput.

Pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan modal awal bagi tiap koperasi, sehingga dapat langsung menjalankan unit-unit usaha potensial seperti toko sembako murah, layanan logistik, hingga fasilitas cold storage untuk produk pertanian dan perikanan. Dengan peran ini, Kopdes Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus solusi atas persoalan rantai pasok dan harga bahan pokok yang kerap tidak stabil di pedesaan.

Program Kopdes Merah Putih juga menandai hadirnya pendekatan baru dalam redistribusi aset dan pemerataan ekonomi. Dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, negara mendorong pertumbuhan dari pinggiran, sejalan dengan semangat Nawacita yang selama ini menjadi pedoman pembangunan nasional. Jika selama ini desa kerap menjadi objek pembangunan yang pasif, kini melalui koperasi desa, masyarakat diberi peran aktif sebagai pelaku utama perubahan. Ini adalah bentuk konkret demokratisasi ekonomi yang sejati.

Pada akhirnya, kesuksesan Kopdes Merah Putih tidak hanya akan menjadi kebanggaan pemerintah, tetapi juga akan menentukan wajah masa depan ekonomi Indonesia. Ketika desa kuat dan mandiri, maka ketahanan nasional pun semakin kokoh.

Tentu, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak: pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat desa sendiri. Literasi koperasi harus ditingkatkan, pendampingan harus terus dilakukan, dan sistem pengawasan harus diperkuat agar koperasi tidak sekadar berdiri di atas kertas, tetapi betul-betul hidup dan berkembang. Pemerintah juga perlu mendorong pelibatan generasi muda desa dalam pengelolaan koperasi agar inovasi dan digitalisasi bisa lebih cepat diadopsi. Koperasi tidak boleh terjebak dalam pola lama yang stagnan, tetapi harus menjadi entitas yang adaptif, responsif, dan profesional.

Ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari level desa. Dengan begitu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya bersama membangun kesejahteraan masyarakat dari desa, sekaligus menata ulang tatanan perekonomian nasional yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Koperasi bukan hanya milik masa lalu. Di tangan generasi baru desa, koperasi adalah masa depan Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta – Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring atau judi online terus menunjukkan hasil signifikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pemblokiran rekening tersebut merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum yang lebih luas.

“Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujarnya.

Ivan juga menekankan bahwa kecanduan terhadap judi online kerap menjadi pemicu munculnya tindak kriminal lain, seperti pencurian dan penipuan, demi memenuhi kebutuhan untuk berjudi.

Ia menambahkan bahwa PPATK terus mendorong kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan sistem keuangan nasional yang bebas dari praktik pencucian uang dan aktivitas perjudian ilegal.

Menurutnya, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) menjadi instrumen strategis dalam mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan.

“Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan hingga pencucian keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional,” tegas Ivan.

Di tempat terpisah,, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga berhasil menangkap dua orang berinisial DO dan J yang diduga merupakan pengelola situs judi online jaringan Kamboja bernama M*RP*TI55. Kedua tersangka ditangkap di sebuah restoran di Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, pada Rabu 24 April 2025 sekitar pukul 22.30 WIB.

“Tim berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga merupakan admin judi online,” ujar Kasubdit Resmob AKBP Resa Fiardi

Pengungkapan ini berawal dari patroli siber yang dilakukan polisi pada Minggu 20 April 2025.

Dari hasil penelusuran, ditemukan situs judi dengan penawaran permainan casino dan taruhan bola, serta sejumlah rekening dan dompet digital Ovo milik para pengelola.

Jakarta — Perang melawan Judi Daring kini tak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum dan pemerintah, namun juga telah melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat dari jeratan perilaku menyimpang ini.
Gubernur Jambi Al Haris dengan tegas mengajak para dai dan penceramah untuk turut berperan aktif memberantas Judi Daring melalui pendekatan keagamaan. Ia menekankan bahwa peran para tokoh agama sangat krusial dalam memberikan pencerahan moral kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang paling rentan terjerumus dalam praktik judi berbasis digital tersebut.
“Saya minta para penceramah dan dai agar mengambil peran karena banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi yang berbeda namun tujuannya sama, terutama dalam pemberantasan Judi Daring,” ujar Al Haris dalam sebuah pernyataan di Jambi.
Ia menyampaikan bahwa gerakan kampanye anti-Judi Daring tidak boleh hanya bersifat seremonial, namun harus menyentuh langsung akar permasalahan di tengah masyarakat.
Keprihatinan Al Haris beralasan. Data menunjukkan bahwa pengguna Judi Daring di Jambi didominasi oleh anak-anak sekolah dan usia produktif. Hal ini menjadi sinyal bahaya bagi masa depan generasi penerus bangsa. Gubernur Jambi bahkan menyebut bahwa maraknya Judi Daring mencerminkan kegagalan sebagian orang tua dan guru dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini.
Menanggapi hal ini, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jambi, Iskandar Nasution, menyatakan kesiapan NU untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memerangi Judi Daring.
“NU siap membantu dan berkontribusi mengatasi Judi Daring ini melalui lembaga kami,” ujarnya.
PWNU akan menggerakkan jaringan pesantren serta komunitas umat untuk menolak keras segala bentuk perjudian digital yang dinilai merusak tatanan sosial dan keimanan umat.
Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak para dai untuk memperkuat dakwah di ruang digital. Menurutnya, dakwah di era sekarang tidak cukup hanya dilakukan di masjid atau pengajian, tetapi juga harus menyasar media sosial dan platform daring lain yang menjadi tempat penyebaran konten negatif.
“Kami berkomitmen untuk memberikan literasi digital bagi para dai agar mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dakwah dan melawan promosi Judi Daring yang merugikan masyarakat Indonesia,” kata Meutya.
Kolaborasi antara pemerintah, pemuka agama, dan lembaga keagamaan menjadi fondasi penting dalam menghadapi bahaya Judi Daring yang kian meluas. Dengan pendekatan moral dan spiritual yang menyentuh hati masyarakat, perang melawan Judi Daring diharapkan dapat membuahkan hasil nyata demi terciptanya generasi yang sehat secara mental, spiritual, dan sosial.

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memerangi praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Terbaru, PPATK berhasil memblokir 5.011 rekening yang terkait dengan dua jaringan judi daring terorganisir dengan total nilai transaksi mencapai Rp633 miliar. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal, tetapi juga menjadi penegasan bahwa negara hadir dalam melindungi ketahanan sosial dan masa depan anak bangsa dari bahaya laten judi digital.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa ribuan rekening yang dibekukan tersebut tersebar di 23 Penyedia Jasa Keuangan (PJK), meliputi bank, perusahaan pembiayaan, pedagang valuta asing, perusahaan asuransi, hingga penyelenggara kegiatan pengiriman uang. Fakta ini mengindikasikan bahwa praktik judol tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah membentuk jaringan yang cukup rapi, sistematis, dan melibatkan ekosistem keuangan yang luas.

Analisis lebih dalam juga menunjukkan bahwa aktivitas kedua jaringan tersebut sebagian besar dilakukan di dalam negeri. Namun, pola transaksinya mengindikasikan potensi keterkaitan dengan jaringan internasional, yang akan menjadi fokus pengembangan investigasi selanjutnya. Yang lebih mengkhawatirkan, PPATK memproyeksikan bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai Rp1.200 triliun, meningkat 22,32 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp981 triliun. Jumlah pemain judi daring diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Angka-angka ini menggarisbawahi betapa serius dan masifnya ancaman judi online terhadap stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Tidak hanya merusak moral, praktik ini telah menjadi mesin penghisap ekonomi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat rentan. Banyak keluarga hancur, anak-anak putus sekolah, dan bahkan tindak kriminal bermunculan akibat kecanduan judi daring.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak destruktif praktik ini. Pihaknya menegaskan bahwa judi daring tidak hanya merusak ketahanan keluarga, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Anak-anak kini semakin mudah terpapar konten judi karena kemudahan akses internet yang tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan yang memadai.

Puan mendesak agar pemerintah tidak hanya menyasar para pemain kecil, tetapi lebih fokus pada pemberantasan bandar besar dan pengelola platform yang menjadi otak di balik maraknya aktivitas ini. Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan operator seluler untuk memperketat pengawasan terhadap layanan keuangan digital seperti e-wallet dan rekening perbankan yang disalahgunakan untuk transaksi judol.

Selain pendekatan represif, penguatan literasi digital dan kampanye anti-judi daring di sekolah-sekolah dinilai sebagai strategi jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Langkah ini penting agar anak-anak dan remaja tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang teknologi, tetapi juga nilai-nilai moral dan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi godaan dunia digital.

Dukungan terhadap langkah progresif pemerintah juga datang dari tokoh masyarakat dan aktivis kebangsaan. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah dalam menindak praktik judi online. Haidar menilai bahwa langkah pemblokiran ribuan rekening ini merupakan capaian signifikan yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi rakyatnya dari jebakan ekonomi semu yang merugikan.

Menurutnya, penindakan terhadap judol harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan warganya menjadi korban dari jaringan kejahatan digital yang kian canggih dan transnasional. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pengawasan dan pelaporan praktik-praktik mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan judi online.

Tentu, keberhasilan ini bukan akhir dari perjuangan. Justru sebaliknya, menjadi titik awal dari penindakan yang lebih luas, tegas, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika teknologi digital. Selain itu, kolaborasi lintas sektor baik antar lembaga negara, swasta, maupun masyarakat sipil harus diperkuat guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif.

Masyarakat harus menyadari bahwa judi online bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, tetapi persoalan sosial dan moral yang mengancam masa depan bangsa. Karena itu, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan kultural. Dibutuhkan kerja kolektif untuk membentengi masyarakat, terutama generasi muda, dari godaan yang tampak menggiurkan tetapi sejatinya menghancurkan.

Sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan bangsa, semua elemen masyarakat harus ikut andiln dan memiliki peran dalam memerangi judi daring. Jangan menganggap remeh ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ini karena dampaknya nyata, mulai rumah tangga hancur, anak-anak terlantar, hingga masa depan tergadai. Mari mewaspadai segala bentuk jebakan digital yang menjanjikan keuntungan instan. Jangan tergoda untuk mencoba, apalagi membiarkan lingkungan sekitar kita terjerumus.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta

Oleh: Anisa Aulia Permatasari*)

Praktik judi daring kini menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda Indonesia. Kecanduan judi daring memicu depresi, kecemasan, hingga pikiran bunuh diri. Pecandu kehilangan kemampuan mengontrol dorongan berjudi, merusak relasi keluarga, dan mengalami kemerosotan produktivitas kerja. Gangguan finansial akibat kalah judi memperburuk kondisi psikologis, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan langkah tegas dan segera dari pemerintah untuk memberantas praktik haram ini. Ia menilai bahwa dampak judi daring sudah meluas hingga ke ranah kriminalitas dan kesehatan mental, sehingga tak bisa lagi dianggap sepele.

Puan menyoroti data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan bahwa sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar judi daring melalui gim di perangkat ponsel. Fakta ini menunjukkan bahwa akses terhadap aktivitas judi semakin tidak terkendali, bahkan menjangkau kelompok usia yang seharusnya sangat terlindungi.

Ia mengingatkan bahwa maraknya judi daring telah menyebabkan berbagai tragedi, termasuk kasus bunuh diri dan pembunuhan dalam keluarga. Salah satu contoh nyata terjadi di Sulawesi Tengah, di mana seorang pria menghabisi nyawa ibu kandungnya akibat kecanduan judi daring. Di sisi lain, seorang pemuda berusia 27 tahun mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung beban psikologis dari kecanduan tersebut.

Laporan dari Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memperkuat kekhawatiran ini. Keduanya mencatat lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, hingga tindakan bunuh diri yang berkaitan erat dengan praktik judi daring.

Menanggapi situasi ini, Puan mendesak agar penanganan masalah judi daring dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari platform media sosial, penyedia layanan internet, hingga masyarakat secara umum. Puan juga mengingatkan bahwa data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan perputaran dana judi daring di Indonesia telah mencapai Rp 1.200 triliun—angka yang bahkan melampaui anggaran nasional untuk sektor pendidikan.

Angka fantastis tersebut, menurut Puan, menjadi cermin lemahnya sistem pengawasan keuangan digital yang saat ini berlaku. Ia menilai bahwa lonjakan nilai transaksi ini menunjukkan regulasi yang masih longgar dan pengawasan yang belum optimal. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk segera memperketat aturan yang ada, memperkuat literasi digital, serta mengintegrasikan kampanye bahaya judi daring dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah.

Puan juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah cepat dibanding ekspansi teknologi finansial yang dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Teknologi yang semakin canggih membuat regulasi yang ada menjadi ketinggalan zaman. Oleh karena itu, diperlukan langkah proaktif dan adaptif dalam pembaruan aturan serta penguatan kapasitas pengawasan.

Dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan tidak boleh hanya menyasar para pemain kecil. Justru bandar-bandar besar yang harus menjadi target utama demi menjamin keadilan. Selain itu, Puan menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi aliran dana mencurigakan, baik melalui perbankan, dompet digital, maupun operator seluler. Ia mendesak agar kedua lembaga tersebut tidak segan menjatuhkan sanksi administratif kepada institusi yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sebagai wakil rakyat, Puan menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal upaya pemberantasan judi daring. Ia mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu dalam menyelamatkan generasi muda dari kehancuran yang diakibatkan praktik ini.

Masalah judi daring juga mendapat perhatian dari dunia internasional. Sebuah artikel terbaru yang dipublikasikan di jurnal The Lancet menggarisbawahi dampak serius judi daring terhadap kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda. Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Nael Sumampouw, menilai bahwa saat ini judi daring sudah berada pada level krisis kesehatan global, sejajar dengan bahaya penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Menurut Nael, kemudahan akses serta ketiadaan sanksi sosial membuat judi daring sangat berbahaya, terutama bagi anak muda. Fenomena ini makin kompleks karena aktivitas judi seringkali dibungkus dalam bentuk permainan atau gim yang tampak tidak berbahaya. Akibatnya, banyak remaja yang masuk ke dalam dunia perjudian secara tidak sadar, apalagi saat mereka sedang mencari pelarian dari tekanan hidup atau kondisi mental yang kurang stabil.

Nael menambahkan bahwa karakteristik judi daring yang bisa diakses secara privat, seperti dari kamar tidur, membuat pengawasan dari lingkungan menjadi hampir mustahil. Di awal, para pemain kerap diberi kemenangan kecil untuk memancing ketagihan, lalu terseret dalam pola pikir ilusi kemenangan yang dikenal sebagai gambler’s fallacy. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi seperti pengangguran, kurangnya keterampilan, dan ketiadaan dukungan sosial juga menjadi faktor pendorong anak muda terjerat judi daring.

Situasi ini semakin diperburuk dengan keberadaan pinjaman daring yang kerap dimanfaatkan untuk mendanai kebiasaan berjudi. Kombinasi antara kecanduan dan lilitan utang membuat banyak anak muda mengalami kondisi psikologis yang disebut sebagai learned helplessness—perasaan tidak berdaya karena merasa semua usaha sia-sia.

Dampak psikologis ini tidak pandang bulu dan bisa menimpa siapa saja. Mereka yang tidak memiliki jaringan dukungan sosial atau keterampilan bertahan hidup yang baik, akan lebih rentan terjerumus ke dalam keputusasaan ekstrem, bahkan pada titik di mana hidup tidak lagi dianggap bermakna.

Karena itu, pendekatan sosial dan komunitas menjadi sangat penting dalam penanggulangan masalah ini. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perhatian dan bantuan bagi mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi daring.

Melihat luasnya dampak dan kompleksitas persoalan, sudah saatnya negara hadir secara nyata dan konkret. Bukan hanya melalui penindakan hukum, tapi juga dengan kebijakan preventif, edukatif, dan kolaboratif demi melindungi masa depan generasi bangsa.

*) Penulis merupakan Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Jakarta, — Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dan respons cepat dalam menghadapi kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump yang sempat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, tim ekonomi nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengambil langkah konkret dalam diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat.

“Dalam negosiasi tersebut, kami telah bertemu dengan U.S. Trade Representative, Secretary of Commerce Lutnick, Secretary of Treasury Bessent, Direktur National Economic Council, dan juga dengan beberapa dari negara lain,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik respons positif dari pemerintah AS atas proposal komprehensif yang diajukan Indonesia.

Proposal tersebut mencakup solusi menyeluruh tidak hanya pada tarif perdagangan, tetapi juga hambatan non-tarif, peningkatan ekspor-impor yang berimbang, serta investasi strategis. “Jadi neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari Amerika,” lanjut Airlangga.

Salah satunya adalah investasi Indorama senilai USD 2 miliar di Louisiana untuk proyek Blue Ammonia.

Pemerintah juga mengangkat isu tarif resiprokal untuk komoditas unggulan Indonesia, menuntut “equal level playing field” dengan negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo membentuk tiga satuan tugas: Satgas Perundingan Perdagangan dan Investasi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan. Selain itu, dibentuk pula Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha.

Dalam semangat menjaga kerahasiaan strategi nasional, Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure agreement (NDA) dengan pemerintah AS. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan integritas proses diplomatik.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan prinsip “win-win solution” dan memperlakukan semua mitra dagang secara setara. Diplomasi ekonomi Indonesia kini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif dan strategis.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, mengingatkan pentingnya diversifikasi dan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang internasional.

“Diversifikasi produk dan eksplorasi pasar non-tradisional menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan Tiongkok,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor, reformasi kebijakan, serta riset berkelanjutan adalah fondasi utama dalam menciptakan daya saing ekonomi yang tangguh di tengah ketidakpastian global.

Jakarta — Pemerintah Indonesia terus memperkuat strategi diplomasi ekonomi dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang sarat tantangan.

Melalui dialog bilateral yang intensif dan pendekatan multilateral yang konstruktif, Indonesia berupaya mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas ekspor nasional. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor serta mempercepat penguatan industri dalam negeri agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dagang global.

Menanggapi kondisi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah memulai tahap awal negosiasi bilateral dengan AS. Langkah ini diperkuat melalui penyederhanaan regulasi nasional, tidak hanya demi kepentingan luar negeri, tetapi juga untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi dalam negeri. “Deregulasi dilakukan guna memperkuat efisiensi dan daya saing industri nasional,” ujarnya.

Koordinasi antar kementerian juga digalakkan, termasuk pembentukan kelompok kerja teknis (working group) untuk membahas sektor perdagangan dan investasi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS, yang menandakan keseriusan kedua negara dalam mencari solusi bersama.

Dosen Ekonomi Perbanas Institut, Dr. Aviliani, menegaskan bahwa pendekatan diplomasi perlu diutamakan untuk melindungi sektor padat karya yang paling rentan.

“Diplomasi menjadi langkah cerdas, di samping perluasan pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita dari menyebut percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan internasional menjadi kunci menjaga daya saing produk Indonesia.
Langkah pemerintah ini mendapatkan apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyebut pendekatan diplomatik dan insentif terhadap industri sebagai langkah cerdas. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang mendukung upaya mitigasi risiko pasar serta penguatan kerja sama dagang multilateral.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Indonesia menunjukkan kematangan dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan diplomatik yang konstruktif dan berimbang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang kredibel dan kompetitif di mata dunia.

Oleh : Andika Pratama )*

Pemerintah menunjukkan ketangguhan dan kecermatan dalam menyikapi dinamika kebijakan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, strategi diplomasi ekonomi yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga keberlanjutan hubungan dagang bilateral Indonesia–AS.

Langkah-langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia memperoleh pengakuan langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Hal ini tercermin dalam pertemuan bilateral antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan pejabat tinggi AS di sela rangkaian Spring Meeting dan forum G20.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah AS menyampaikan apresiasi terhadap sikap responsif dan proaktif Indonesia dalam menyikapi kebijakan tarif baru yang cenderung resiprokal dan proteksionis. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang mampu menavigasi tantangan global dengan pendekatan yang cermat, melalui jalur dialog terbuka dan proposal kerja sama yang konkret.

Sikap diplomatis ini memperlihatkan kedewasaan Indonesia dalam menyikapi tekanan eksternal. Alih-alih menunjukkan reaksi yang emosional atau konfrontatif, pemerintah Indonesia menempuh pendekatan rasional dan kolaboratif. Pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kerja sama strategis, reformasi, dan deregulasi yang progresif.

Langkah diplomasi ekonomi Indonesia tidak hanya ditujukan untuk meredakan ketegangan dagang, tetapi juga membuka ruang baru dalam memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan perdagangan global. Peran aktif Indonesia sebagai “first mover” dalam reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi indikator bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengikut dalam perubahan, tetapi justru menjadi pelaku utama dalam membentuk arsitektur baru perdagangan dunia. Komitmen ini bukan hanya meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata mitra dagang, tetapi juga memperkokoh stabilitas ekonomi kawasan.

Apresiasi terhadap pendekatan Indonesia juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menilai bahwa kebijakan tarif baru yang dicanangkan oleh Donald Trump lebih mencerminkan kepanikan atas kesulitan industri domestik AS dalam menghadapi kompetisi global. Menurutnya, Indonesia tidak perlu terjebak dalam reaksi terburu-buru atau emosional. Sebaliknya, Indonesia justru harus tetap fokus dan tenang dalam merumuskan strategi nasional yang matang dan terukur. Keyakinan bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang penting bagi AS, khususnya dalam sektor-sektor unggulan seperti tekstil, furnitur, dan kayu, menjadi landasan kuat untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dagang bilateral.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah menjadi elemen penting dalam merespons tantangan tarif dan dinamika perdagangan global. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan pentingnya memandang krisis sebagai peluang untuk memperkuat daya saing nasional. Menurutnya, pembentukan komite gabungan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berjangka panjang.

Dukungan insentif fiskal dan non-fiskal, deregulasi yang terukur, serta penguatan kerja sama perdagangan melalui perjanjian internasional seperti RCEP, TIFA, dan EU-CEPA menjadi langkah strategis yang diarahkan untuk memperluas akses pasar dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Diversifikasi ekspor dan eksplorasi pasar non-tradisional kini menjadi fokus utama pelaku usaha nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

Di sisi lain, diplomasi ekonomi Indonesia juga memperhatikan dimensi geopolitik dan transformasi demografi global yang turut memengaruhi iklim perdagangan. Dalam konteks ini, sinergi lintas sektor menjadi sangat penting. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi berkelanjutan, riset, dan inovasi. Diplomasi ekonomi yang aktif akan mampu menciptakan iklim usaha yang kompetitif sekaligus adaptif terhadap tantangan global.

Respon positif dari pemerintah AS terhadap pendekatan Indonesia mencerminkan keberhasilan dalam membangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati antara dua negara dengan hubungan dagang yang signifikan. Optimisme ini akan menjadi modal penting dalam melanjutkan proses negosiasi teknis yang diarahkan untuk memperkuat kepastian perdagangan, mendukung ekspor nasional, dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika global yang tak menentu.

Indonesia telah menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan secara bijak, komprehensif, dan inklusif mampu meredam tekanan eksternal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Pendekatan ini menjadi teladan bagi negara-negara berkembang lainnya dalam menghadapi proteksionisme yang kian menguat di tengah pergolakan geopolitik.

Dengan melanjutkan semangat kolaboratif dan strategi diplomasi yang terukur, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi strategisnya dalam peta perdagangan internasional dan memperkuat ketahanan ekonominya di masa depan. Inilah wujud nyata bahwa diplomasi bukan hanya alat politik luar negeri, tetapi juga pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah kontributor Jabbar Trigger.com

Oleh : Andi Mahesa )*

Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki struktur industri nasional dan membuka akses ke pasar baru. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan untuk memposisikan diri dengan lebih strategis dalam perdagangan internasional.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menyatakan bahwa jeda waktu yang diberikan oleh AS adalah kesempatan yang sangat berharga untuk memulai negosiasi yang lebih seimbang dan menguntungkan bagi Indonesia. Menurut Faisol Riza, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menawarkan skema perdagangan timbal balik yang dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk terus mengupayakan kemajuan ekonomi melalui kebijakan perdagangan yang konstruktif dan tidak hanya sebagai pengikut kebijakan negara-negara besar.

Pemerintah tidak hanya menunggu peluang, tetapi dengan cepat memanfaatkan momen penundaan tarif ini untuk memulai negosiasi yang strategis. Langkah pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar “mengikuti arus”, tetapi aktif memposisikan diri sebagai negara yang mandiri, rasional, dan berdaulat dalam percaturan ekonomi global. Diplomasi perdagangan yang proaktif ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia terus bergerak maju dalam memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kebaikan ekonomi dalam negeri.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya menggunakan waktu penundaan ini untuk merumuskan kerangka kerja sama yang lebih komprehensif, baik dengan AS maupun negara-negara kawasan. Sri Mulyani menekankan bahwa semua perundingan dagang harus berlandaskan prinsip timbal balik, di mana setiap konsesi yang diberikan oleh Indonesia harus mendapatkan imbal balik yang adil dan menguntungkan. Keberhasilan diplomasi ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia berada pada jalur yang tepat, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah situasi global yang tidak menentu, kebijakan ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bisa memanfaatkan peluang secara cerdas dan strategis.

Selain memperkuat posisi bilateral dengan AS, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya sinergi kawasan, terutama antar negara-negara ASEAN. Dengan pendekatan kolektif ini, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan, menghadapi tekanan eksternal, dan menciptakan pasar regional yang lebih tangguh dan mampu bernegosiasi secara proporsional dengan kekuatan ekonomi besar. ASEAN, sebagai kawasan yang memiliki potensi besar, memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan bersama dalam perdagangan global, yang mana Indonesia akan memainkan peran utama dalam upaya tersebut.

Diplomasi perdagangan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia juga tercermin pada sentimen positif pasar domestik. Analis dari Samuel Sekuritas Indonesia, Muhammad Alfatih, mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan sebagai respons terhadap kebijakan penundaan tarif AS. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat diplomasi ekonomi telah memulihkan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, serta mendorong pertumbuhan pasar saham dan peningkatan aktivitas perdagangan. Ini adalah bukti kuat bahwa kebijakan pemerintah yang berfokus pada diplomasi ekonomi berdampak langsung pada sektor pasar keuangan, yang menjadi barometer penting dalam mengukur stabilitas ekonomi.

Pemerintah kini berfokus untuk memastikan bahwa reformasi industri nasional dan peningkatan kualitas produk dalam negeri akan terus berjalan. Penguatan riset dan inovasi menjadi prioritas untuk memastikan bahwa produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing di pasar internasional berdasarkan harga, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Pemerintah juga menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal, seperti AS, dengan menjajaki peluang baru di kawasan-kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki potensi besar tetapi belum digarap secara maksimal. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan menurunkan kerentanannya terhadap fluktuasi kebijakan negara-negara besar.

Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pentingnya meningkatkan kerja sama intra-ASEAN melalui forum seperti ASEAN Economic Community (AEC) untuk memperkuat posisi ekonomi regional dan menghadapi tekanan eksternal bersama. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha menjembatani kepentingan sektor swasta dan pelaku industri nasional dalam proses diplomasi dagang, karena diplomasi ekonomi harus melibatkan kolaborasi antara negara dan dunia usaha. Dengan partisipasi aktif sektor swasta dalam diplomasi ekonomi, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing secara global.

Penundaan tarif oleh Pemerintah AS ini bukanlah akhir dari tantangan, tetapi awal dari proses negosiasi yang harus dikawal dengan semangat gotong royong nasional. Diplomasi bukan hanya urusan luar negeri, tetapi bagian dari upaya besar untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh dalam kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar Indonesia dapat terus berdiri tegak dalam percaturan ekonomi global, bernegosiasi tanpa tunduk, dan tetap berdaulat serta memainkan peran penting dalam ekonomi dunia.

)* Penulis merupakan mahasiswa salah satu PTS di Jakarta.

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui usulan agar advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya.

“Dalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak bisa dituntut di dalam dan di luar pengadilan,” kata Juniver usai rapat di DPR.

Ia menegaskan bahwa hak tersebut berlaku selama advokat bekerja dengan itikad baik dan sesuai dengan undang-undang.

“Ini sangat signifikan bagi advokat maupun masyarakat yang memberi jasa hukum. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap advokat. Ini perkembangan yang sangat sehat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perubahan penting lain dalam RUU KUHAP, yakni peran advokat yang kini dapat mendampingi saksi sejak tahap penyidikan hingga pengadilan.

“Dulu advokat hanya mendampingi tersangka. Kini perannya lebih kuat dan menyeluruh. Advokat dulu juga khawatir terhadap hak imunitasnya tidak diberikan. Hari ini sudah diputuskan, hak itu diakui secara tegas,” jelasnya.

Menurutnya, draf baru ini menunjukkan kemajuan besar dibandingkan KUHAP lama.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR karena RUU KUHAP ini sangat progresif dan lebih berpihak pada keadilan,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Dr. Radian Salman, menilai penguatan prinsip due process of law dalam RUU ini sangat nyata. Ia juga mengingatkan bahwa belum ada pengaturan sanksi yang eksplisit bagi aparat yang melanggar.

“Adanya perekaman penyelidikan dan penyidikan di Pasal 31 adalah lompatan besar. Ini akan meminimalkan pelanggaran prosedur dan memperkuat akuntabilitas penegak hukum,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga, Dr. Prawitra Thalib, bahwa RUU KUHAP tidak mengubah kewenangan lembaga penegak hukum, namun fokus pada perlindungan warga. Ia juga berharap penguatan peran paralegal dan pengawasan institusional turut masuk dalam pengaturan lanjutan.

“Diferensiasi fungsional tetap utuh, tapi perlindungan terhadap korban, saksi, dan kelompok rentan semakin diperjelas,” katanya.