Jakarta, – Peluncuran lembaga investasi nasional Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh ekonom Fithra Faisal Hastiadi dalam talkshow “Danantara” yang disiarkan oleh Elshinta, dengan menyoroti pentingnya tata kelola, peran investasi asing, dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.

“Danantara bisa menjadi game changer bagi perekonomian nasional. Namun, aspek tata kelola (governance) menjadi fondasi yang harus diperkuat terlebih dahulu,” ujar Fithra.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang menurut Fithra membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun. Namun, kapasitas domestik saat ini hanya mencukupi hingga Rp3 triliun. Sisanya, sebesar Rp7 triliun, harus ditarik dari luar negeri melalui Foreign Direct Investment (FDI). Dalam konteks inilah Danantara berperan penting sebagai fasilitator investasi global.

Fithra juga menyoroti langkah Presiden Prabowo yang proaktif dalam membangun kerja sama internasional. Dalam 100 hari pertamanya, Presiden telah mengunjungi sembilan negara dan berhasil mengamankan komitmen investasi senilai 19,5 miliar dolar AS dari Tiongkok, Amerika Serikat, Malaysia, Turki, hingga Qatar. Salah satu hasil nyata adalah komitmen Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah, dari total target nasional sebesar 3 juta unit per tahun.

Lebih lanjut, Fithra memaparkan bahwa Danantara memiliki fokus investasi pada enam sektor strategis, yakni: energi (termasuk energi terbarukan), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perumahan, transportasi, sanitasi air, dan sumber daya air. Investasi di sektor energi terbarukan sangat menjanjikan, terutama dengan bergesernya prioritas negara-negara besar dari isu lingkungan.

“Dengan kondisi global yang dinamis dan meningkatnya proteksionisme, Indonesia bisa menjadi alternatif yang stabil bagi investor global,” katanya. Fithra menyebut Indonesia, bersama ASEAN, memiliki posisi strategis dalam lanskap geopolitik saat ini.

Terkait isu transparansi, Danantara dirancang dengan sistem pengawasan yang kuat melibatkan lembaga seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Polri, serta auditor independen. “Danantara akan beroperasi seperti akuarium—terbuka dan transparan,” jelasnya.

Danantara menjadi langkah strategis pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, langkah strategis tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. []

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen teguh untuk mendorong transformasi ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Melalui pembentukan BPI Danantara, pemerintah ingin mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Indonesia yang terang benderang.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, merupakan lembaga yang berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi investasi strategis pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan arti dari kata Danantara, yakni “Daya” yang melambangkan energi atau kekuatan, “Anagata” yang memiliki makna masa depan, dan “Nusantara” tentu saja mewakili Indonesia secara keseluruhan, yang bersama-sama merefleksikan potensi dan kekuatan Indonesia di masa mendatang..

Salah satu manfaat dari pembentukan BPI Danantara adalah percepatan investasi di sektor strategis. Menurut pakar Ekonomi Fithra Faisal Hastiadi, berdasarkan kajian yang disampaikan ke Bappenas, enam sektor prioritas antara lain energi, termasuk energi terbarukan sebesar Rp1.000 triliun dari total Rp3.600 triliun, TIK Rp1.800 triliun, transportasi, perumahan, sanitasi dan sumber daya air.

Energi terbarukan menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena Amerika Serikat di bawah Trump menjauh dari energi hijau. Ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai tujuan alternatif bagi investasi dari Eropa dan Tiongkok.

Sektor energi terbarukan Indonesia tengah mengalami momentum signifikan sebagai destinasi investasi global yang menjanjikan. Keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump untuk mengurangi fokus pada energi hijau telah menciptakan kekosongan dalam lanskap investasi global yang kini mulai diisi oleh negara-negara berkembang, dengan Indonesia berada di garis depan.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikannya magnet bagi investor asing yang mencari diversifikasi portofolio energi bersih mereka. Dorongan transisi energi Indonesia yang ditandai dengan komitmen mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030 semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang menarik. Investor bakal semakin agresif menanamkan modal dalam proyek-proyek energi terbarukan di Nusantara. Berbekal dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif, termasuk insentif fiskal dan regulasi ramah investasi, Indonesia siap memanfaatkan pergeseran geopolitik ini untuk mengakselerasi transformasi energinya dan memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam revolusi energi hijau.

Fithra Faisal menyebut bahwa Danantara menjalankan fungsi ganda sebagai lembaga investasi sekaligus Pembangunan. Sedangkan tantangannya adalah membangun tanpa merugi, seperti pengalaman BUMN Karya yang keuangannya terpuruk meski memberi manfaat publik besar seperti jalan tol. Menurutnya, di tahap awal, Danantara kemungkinan akan memilih proyek yang relatif aman. Proyek sosial populis memiliki risiko finansial tinggi. Perlu keseimbangan antara idealisme pembangunan dan realitas ekonomi.

Tantangan utama bagi Danantara adalah menciptakan keseimbangan optimal antara idealisme pembangunan nasional dan prinsip keberlanjutan ekonomi. Di satu sisi, lembaga ini memiliki mandat untuk mengkatalisasi pertumbuhan inklusif. Namun di sisi lain, ketahanan finansial jangka panjang tidak bisa dikompromikan sehingga membangun portofolio yang terdiversifikasi, dengan kata lain, menggabungkan proyek infrastruktur strategis dengan nilai sosial tinggi dan investasi komersial, yang menguntungkan, diyakini bakal menjadi kunci kesuksesan Danantara. Pendekatan bertahap ini memungkinkan lembaga untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh sebelum beralih ke investasi berisiko tinggi dengan dampak sosial lebih luas.

Terkait adanya penurunan IHSG setelah peluncuran Danantara, Fithra menilai dunia sedang dalam kondisi dinamis. Sistem berbasis aturan global sedang menghadapi tantangan, seperti proteksionisme ala Trump. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia bisa menjadi alternatif stabil bagi investor.

BPI Danantara juga tidak terlepas dari faktor transparansi dan akuntabilitas. Llaporan keuangan Danantara akan tersedia untuk publik dengan sistem pengawasan mencakup BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Polri, dan auditor independen. Fithra Faisal menggambarkan badan investasi ini dengan analogi “Sebuah akuarium transparan”, di mana setiap gerakan dan aktivitas terlihat jelas oleh publik. Analogi ini menunjukkan tidak hanya sekedar keterbukaan dokumen, tetapi juga transparansi proses pengambilan keputusan investasi, negosiasi dengan mitra strategis, dan pengelolaan risiko.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hadir dengan komitmen fundamental terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama operasionalnya. Sebagai entitas yang beroperasi di pasar kompetitif, Danantara memerlukan tingkat diskresi tertentu untuk menjaga keunggulan strategisnya, terutama dalam negosiasi dengan mitra global atau akuisisi aset bernilai tinggi.

Dalam lanskap institusi keuangan negara yang seringkali dibayangi oleh skeptisisme publik, Danantara mencoba membangun paradigma baru melalui sistem pengawasan berlapis yang komprehensif dan keterbukaan informasi yang belum pernah diterapkan sebelumnya pada lembaga sejenis di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menjadi pembeda strategis namun juga merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor global terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Inisiatif transparansi dan akuntabilitas Danantara perlu dipahami dalam konteks reformasi tata kelola sektor publik yang lebih luas di Indonesia. Lembaga ini berpotensi menjadi katalisator transformasi budaya organisasi di institusi keuangan negara lainnya, membangun standar baru yang lebih tinggi dalam hal keterbukaan dan integritas pengelolaan kekayaan publik.

BPI Danantara tidak sekadar komponen administratif tetapi merupakan elemen strategis yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan lembaga ini. Analogi akuarium yang disampaikan Fithra merefleksikan ambisi transformatif untuk menciptakan model tata kelola baru yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan mandatnya, Danantara Indonesia memiliki komitmen teguh untuk mendorong transformasi ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Lembaga ini berfokus pada tiga pilar utama, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, menarik minat investor global, serta memperkuat posisi kompetitif Indonesia di berbagai sektor strategis. Melalui upaya ini, Danantara Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

—

Writer : Reenee WA (Economic and Public Policy Observer / Former Journalist)

*) Oleh : Andi Mahesa

Tanah Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala kekayaan alam dan keindahan budayanya, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, upaya pembangunan di Papua selama ini terus diganggu oleh aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam konteks ini, langkah tegas aparat keamanan dalam menindak OPM merupakan sebuah keharusan dan patut didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.

Aksi-aksi keji yang dilakukan oleh kelompok OPM tidak hanya menghambat proses pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa takut dan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil. Mereka tidak segan menganiaya warga tak berdosa, menyerang tenaga kesehatan, guru, hingga membakar fasilitas umum. Ini adalah bentuk terorisme yang nyata, dan negara tidak boleh memberikan toleransi sedikit pun terhadapnya.

Martinus Kasuay, salah satu tokoh masyarakat Papua, menyuarakan dengan lantang dukungannya terhadap langkah aparat keamanan. Pihaknya menyatakan bahwa tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh OPM adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan sangat meresahkan masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat di Papua, Kasuay mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Martinus menegaskan pentingnya ketegasan dari institusi TNI-Polri dalam menghadapi kelompok separatis yang mengancam stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua. Pihaknya menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan, dan institusi keamanan harus diperkuat agar mampu memberikan rasa aman. Pihaknya juga berharap pihak keamanan bertindak keras, serta adanya penguatan-penguatan dalam institusi TNI-Polri, agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua.

Pernyataan ini mencerminkan suara hati banyak orang Papua yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror OPM. Mereka menginginkan kedamaian, bukan konflik. Mereka mendambakan pembangunan, bukan kehancuran. Mereka ingin hidup sejajar dan sejahtera bersama seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri dalam menghadapi OPM merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Aparat tidak hanya bertindak dalam koridor hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat sipil. Penindakan hanya diarahkan kepada pihak-pihak yang secara nyata melakukan kekerasan dan perlawanan bersenjata terhadap negara.

Penting untuk ditegaskan bahwa tindakan tegas terhadap OPM bukanlah bentuk represi terhadap rakyat Papua, melainkan justru upaya untuk membebaskan mereka dari ketakutan dan penderitaan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, justru masyarakat sipil Papua yang menjadi korban utama dari aksi-aksi OPM. Mereka tidak bisa beraktivitas dengan tenang, anak-anak tidak bisa sekolah, dan roda perekonomian pun terhenti akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata ini.

Pemerintah pusat pun tidak tinggal diam. Berbagai pendekatan pembangunan terus digalakkan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Namun, semua upaya ini hanya akan berhasil jika situasi keamanan di Papua stabil dan kondusif. Oleh karena itu, penguatan terhadap aparat keamanan menjadi sangat penting.

TNI dan Polri harus terus mendapatkan dukungan moral dan politik dari pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Mereka bukan hanya pelindung, tetapi juga penjaga masa depan Papua. Dengan tindakan yang tegas namun tetap dalam koridor hukum dan HAM, aparat mampu memulihkan keamanan dan membuka ruang yang lebih luas bagi pembangunan dan rekonsiliasi.

Dalam konteks global, tindakan separatis bersenjata seperti yang dilakukan OPM bukanlah hal yang dapat diterima. Hampir semua negara di dunia menolak bentuk separatisme bersenjata karena dianggap mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia pun berhak dan wajib mempertahankan integritas wilayahnya dari ancaman separatis bersenjata yang bertindak brutal.

Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hendaknya bersatu padu mendukung langkah aparat keamanan dalam menjaga Tanah Papua dari ancaman OPM. Ini bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh bangsa untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian damai dan makmur dari Indonesia.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Papua – Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tegas yang diambil aparat keamanan dalam menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, tindakan tegas aparat sangat diperlukan demi menjamin keselamatan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata tersebut.

Martinus menilai bahwa berbagai aksi yang dilakukan oleh OPM tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga merupakan bentuk kekejaman yang tidak berperikemanusiaan. Ia menyebut tindakan brutal seperti penyerangan terhadap masyarakat sipil, tenaga medis, guru, hingga pembakaran fasilitas umum telah menciptakan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil,” ujar Martinus.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya ketegasan dari TNI dan Polri dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis yang telah secara nyata menebar kekacauan dan menghambat pembangunan.

“Kami berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia. Masyarakat perlu dilindungi,” tegasnya.

Martinus juga mendorong agar penguatan terhadap institusi TNI-Polri terus dilakukan, baik dari segi sumber daya maupun dukungan moral dan politik. Ia percaya bahwa hanya dengan ketegasan dan profesionalisme aparat keamanan, masyarakat Papua bisa hidup tenang dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

Dukungan dari tokoh masyarakat seperti Martinus menunjukkan bahwa suara rakyat Papua sesungguhnya menginginkan perdamaian dan ketertiban. Mereka tidak menghendaki konflik berkepanjangan yang merenggut nyawa dan menghambat kemajuan daerah. Sebaliknya, mereka mendambakan situasi yang kondusif agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional yang inklusif.

Pemerintah pusat sendiri terus berkomitmen untuk membangun Papua secara adil dan berkelanjutan. Namun, pembangunan hanya dapat berjalan optimal jika keamanan terjamin. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim damai dan produktif di Papua.

Papua – Dukungan terhadap langkah tegas aparat keamanan dalam menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat Papua. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di Tanah Papua.

Martinus menegaskan bahwa tindakan brutal dan tidak manusiawi yang kerap dilakukan oleh kelompok OPM tidak bisa ditoleransi. Ia menilai, tindakan tegas aparat merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat sipil yang selama ini menjadi korban kekerasan dan intimidasi dari kelompok separatis bersenjata tersebut.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil,” tegas Martinus.

Menurutnya, kekejaman OPM yang menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, guru, hingga membakar fasilitas umum, telah menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan di berbagai wilayah Papua. Oleh karena itu, ia mendorong agar aparat keamanan tidak ragu bertindak tegas demi menjamin rasa aman masyarakat.

“Kami berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri, untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia. Masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas. Agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua,” imbuhnya.

Pernyataan Martinus mencerminkan keresahan yang dirasakan masyarakat Papua atas kekacauan yang terus dihembuskan oleh kelompok separatis. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat keamanan hadir dengan sikap yang jelas dan tidak kompromistis terhadap setiap ancaman terhadap keutuhan NKRI dan keselamatan warga Papua.

Langkah aparat keamanan dalam melakukan penindakan terhadap OPM juga selaras dengan semangat pemerintah pusat dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok Papua. Keamanan dan stabilitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Tindakan tegas TNI-Polri bukanlah bentuk kekerasan, melainkan tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara. Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi aparat di lapangan.

Papau – Tokoh masyarakat Martinus Kasuay, memberikan pernyataan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh aparat keamanan dalam menghadapi pelaku kekerasan yang mengancam ketentraman warga sipil di Papua.

Menurut Martinus, tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak-pihak yang telah menganiaya masyarakat sipil dan menciptakan keresahan. Ia menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai perbuatan yang “bukan manusiawi” dan tidak dapat ditoleransi.

“Kami mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas pihak-pihak yang kerap meresahkan masyarakat. Ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian di Tanah Papua,” jelas Martinus.

Pihaknya juga secara khusus meminta ketegasan aparat dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dinilainya telah melakukan berbagai tindakan keji.

“Pihak keamanan, TNI dan Polri, perlu menunjukkan ketegasan terhadap OPM. Masyarakat perlu dilindungi, dan untuk itu institusi keamanan harus diperkuat. Kami ingin kehidupan yang damai di Papua,” tegas Martinus Kasuay.

Martinus menyatakan bahwa selama ini masyarakat sipil menjadi korban utama dari konflik berkepanjangan. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak dan perempuan yang turut terdampak dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam pandangannya, peran TNI-Polri sangat penting tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan di wilayah-wilayah rawan konflik. Aparat juga tetap memperhatikan pendekatan humanis dalam setiap operasi, agar masyarakat tetap merasa dilindungi, bukan ditakuti.

Oleh karena itu, dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun Papua yang damai dan sejahtera. “Ini bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita semua. Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat harus bersatu demi masa depan Papua yang lebih baik,” pungkasnya.

Jayapura – Demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua, berbagai tokoh masyarakat menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tokoh Masyarakat Papua, Martinus Kasuay mengatakan kami mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedamaian bagi masyarakat.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi”, ujar Martinus.

Sikap tegas terhadap kelompok separatis dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat Papua. Martinus juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan yang hidup dalam ketakutan.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, ujarnya.

Martinus juga mengungkapkan masyarakat Papua mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah separatisme dan memulihkan kedamaian di Bumi Cendrawasih.

“Kami mendukung untuk pihak keamanan melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua”, lanjutnya.

Dukungan ini diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas mulianya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Kami mendukung penuh tindakan tegas yang dilakukan oleh keamanan, karena ini adalah langkah yang penting untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua”, tutupnya.

Jayapura – Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay mendukung langkah tegas aparat keamanan dalam memberantas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah meresahkan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Papua. Tindakan tegas terhadap OPM merupakan langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan perdamaian dan kemajuan di Papua.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi”, kata Martinus.

Menurut Martinus, OPM telah melakukan berbagai aksi kekerasan yang tidak hanya merugikan warga sipil, tetapi juga menghambat pembangunan serta kesejahteraan di Papua.

“Perbuatan-perbuatan mereka selalu meresahkan masyarakat, dan juga selalu menganiaya masyarakat sipil”, ujarnya.

Martinus juga mengatakan bahwa kehadiran OPM sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian dan kesempatan untuk maju. Mereka menyatakan bahwa solidaritas sosial dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas utama demi masa depan yang lebih baik.

“Kami mendukung untuk pihak keamanan melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua”, lanjutnya.

Selain itu, Martinus juga mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh aparat keamanan dalam mendukung untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif di Papua.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia”, kata Martinus.

Dukungan ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat Papua dalam mendukung terciptanya kedamaian dan kemajuan di tanah Papua.