Papua – Aksi kelompok bersenjata yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memicu keresahan di kalangan masyarakat Papua. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengganggu stabilitas dan kehidupan sehari-hari warga sipil di wilayah Papua.

Sikap dan tindakan OPM yang menyerang aparat keamanan, membakar fasilitas umum, bahkan menyandera warga sipil tidak berdosa, menunjukkan perilaku yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dalam insiden terbaru, kelompok bersenjata ini dilaporkan menyerang sebuah sekolah dasar di Kabupaten Puncak, yang menyebabkan ratusan anak dan guru terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Kekejaman ini tidak hanya melukai fisik masyarakat, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Warga hidup dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan untuk melakukan aktivitas dasar seperti bertani atau mengantar anak ke sekolah. Kehadiran OPM yang mengklaim berjuang demi kemerdekaan justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sendiri.

Pemerintah melalui TNI-Polri terus berupaya menanggulangi ancaman ini dengan pendekatan keamanan yang disertai dialog dan pembinaan. Namun, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan OPM semakin memperlihatkan bahwa organisasi ini tidak mewakili aspirasi damai rakyat Papua. Banyak tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil telah menyuarakan keprihatinan mereka dan menolak aksi brutal yang dilakukan OPM.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil”, ujar Martinus.

Martinus mendukung pihak keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, kata Martinus.

Menurut Martinus, masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua.

Masyarakat Papua sejatinya mendambakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diimbau untuk bersatu melawan aksi-aksi kekerasan yang meresahkan dan tidak berperikemanusiaan. OPM harus menyadari bahwa jalan kekerasan bukanlah solusi, melainkan sumber penderitaan baru bagi rakyat yang katanya ingin mereka bela.

Oleh: Andika Pratama )*

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi digital. Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi kejahatan siber yang kian marak dan kompleks. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang sangat meresahkan adalah perjudian online. Terbaru, modus operandi yang digunakan pelaku Judi Daring makin canggih, bahkan menyalahgunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS, yang awalnya diciptakan untuk mendukung inklusi keuangan dan kemudahan transaksi UMKM.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengungkap bahwa QRIS milik UMKM kini dimanfaatkan sebagai sarana menghimpun dana hasil transaksi Judi Daring. Dalam praktiknya, pelaku menyamar sebagai pemilik usaha kecil seperti warung makan atau toko kelontong, namun profil transaksinya tidak wajar—beroperasi hingga tengah malam dan menerima nominal transaksi mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini menjadi indikator awal yang mencurigakan dan membuka tabir penyamaran para pelaku.

Sistem QRIS yang merupakan produk dari kolaborasi Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, sejatinya dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai, khususnya untuk segmen usaha mikro dan kecil. Namun, kemudahan dan fleksibilitas ini justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Modus ini semakin membuktikan bahwa pelaku Judi Daring sangat adaptif terhadap teknologi dan terus mencari cara untuk menghindari pantauan otoritas.

Humas PPATK, Natsir Kongah, menegaskan bahwa tantangan utama dalam memberantas Judi Daring bukan hanya terletak pada aspek teknis atau teknologi, melainkan pada tingginya permintaan dari masyarakat itu sendiri. Selama masih ada pasar dan peminat, para bandar akan terus bereksperimen dengan berbagai metode untuk menembus sistem pengawasan. Maka dari itu, pemberantasan Judi Daring harus dilakukan secara holistik, tidak hanya dari sisi penindakan hukum, tetapi juga edukasi publik dan penguatan sistem pengawasan transaksi.

Bank Indonesia sendiri telah mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran untuk aktivitas perjudian online. Sejak Agustus 2024 hingga April 2025, sebanyak 19.606 situs Judi Daring telah diblokir. Tak hanya itu, 23.852 rekening yang digunakan untuk aktivitas mencurigakan juga telah dibekukan. Ini merupakan bagian dari aksi nyata BI dalam mendukung pemberantasan Judi Daring secara menyeluruh. Bahkan, BI tidak ragu memberikan sanksi kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang lalai dalam melakukan prinsip kehati-hatian terhadap penggunanya.

Bank Indonesia menegaskan bahwa Judi Daring adalah jalan pintas semu yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas masa depan para pelakunya. Kebijakan pemblokiran dan sanksi tegas yang diterapkan menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian ekonomi dan sosial akibat praktik perjudian daring.

Lebih jauh lagi, ancaman Judi Daring tidak hanya menyasar kalangan dewasa. Generasi muda, khususnya pelajar, juga mulai menjadi target eksploitasi melalui game online yang disusupi fitur taruhan. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar mengingatkan pentingnya peran pelajar dalam menyikapi penggunaan teknologi secara bijak. Ia menekankan bahwa teknologi yang berada di tangan generasi muda dapat menjadi alat produktif jika digunakan secara positif, namun juga bisa menjadi pintu masuk kehancuran apabila disalahgunakan untuk aktivitas negatif seperti berjudi.

Deklarasi anti-Judi Daring yang digagas pelajar SMA se-Kota Jambi merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Ini menjadi bukti bahwa kesadaran kolektif di kalangan muda dapat dibentuk dan diarahkan menuju perilaku yang membangun. Pelajar harus diberdayakan sebagai agen perubahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga lingkungan sosial dari pengaruh destruktif perjudian online.

Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama. Satgas Pemberantasan Judi Daring yang terdiri dari BI, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta pihak perbankan dan fintech harus semakin memperkuat koordinasi. Selain tindakan represif, pendekatan preventif melalui literasi digital, kampanye publik, dan edukasi finansial sangat dibutuhkan guna menurunkan permintaan terhadap Judi Daring.

Peran orang tua, guru, dan pemuka masyarakat pun tak kalah penting. Pengawasan terhadap penggunaan gadget di rumah maupun sekolah harus diperketat, sembari membangun komunikasi terbuka dan mendidik anak-anak tentang bahaya Judi Daring yang merusak. Teknologi tidak dapat dihindari, tetapi harus dikuasai dan diarahkan untuk kebaikan.

Pemerintah juga perlu meninjau ulang regulasi yang mengatur sektor sistem pembayaran dan transaksi digital. Diperlukan kebijakan yang lebih ketat terhadap pendaftaran merchant QRIS, termasuk penguatan prinsip know your customer (KYC) oleh penyedia jasa pembayaran. Langkah ini akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dalam menyalahgunakan sistem pembayaran yang sah.

Pada akhirnya, pemberantasan Judi Daring memerlukan kesadaran kolektif dan tindakan konkret dari seluruh elemen bangsa. Teknologi adalah pisau bermata dua, bisa menjadi alat kemajuan jika digunakan dengan bijak, tetapi juga menjadi bumerang yang mematikan jika dibiarkan lepas tanpa kontrol. Dengan kewaspadaan, sinergi, dan edukasi yang masif, masyarakat dapat terlindungi dari jerat Judi Daring yang kian licik dan bertransformasi dalam berbagai rupa.

*)Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring

Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui integrasi sekitar 54.000 apotek dan klinik desa ke dalam sistem Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan strategis ini digagas oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi dan UKM, mencakup puskesmas pembantu (pustu), puskesmas desa (puskesdes), dan unit layanan kesehatan lain yang telah aktif di tingkat desa.

Langkah ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kopdes Merah Putih yang menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Setiap koperasi desa diarahkan untuk memiliki tujuh unit usaha strategis, salah satunya adalah layanan kesehatan yang kini menjadi prioritas utama pemerintah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penggabungan ini akan mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru nusantara tanpa harus membangun fasilitas baru, sehingga sangat efisien dan tepat sasaran.

“Kami tidak perlu bangun baru. Kita manfaatkan pustu, puskesdes, dan puskesmas yang sudah ada. Begitu keputusannya keluar, dalam seminggu langsung 54.000 unit usaha apotek dan klinik desa siap bergabung,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk menjamin mutu layanan kesehatan dengan menempatkan tenaga apoteker profesional di setiap desa, serta melakukan pengadaan obat secara nasional.

“Obatnya kita beli secara nasional, jadi murah. Dan apoteker akan kita tempatkan agar masyarakat mendapatkan layanan yang benar,” lanjut Budi Gunadi Sadikin.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, yang menilai bahwa layanan kesehatan dalam koperasi desa adalah fondasi penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi rakyat.

“Kesehatan adalah fondasi ekonomi. Jika warga desa sehat, maka produktivitas ekonomi lokal akan ikut meningkat,” tegas Budi Arie.

Menurut Budi Arie, koperasi desa saat ini diarahkan menjadi pusat layanan publik yang komprehensif, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, hingga distribusi logistik. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya visi pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai ujung tombak pembangunan desa.

Program integrasi ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan terobosan strategis dalam menciptakan ekosistem desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dengan kehadiran Kopdes Merah Putih, desa bukan lagi menjadi objek pembangunan, tetapi telah berubah menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional. [^]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional dengan menghadirkan akses yang lebih merata hingga ke tingkat desa melalui program Apotek Desa.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak dasar atas layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan berkualitas.

Program Apotek Desa adalah wujud konkret dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional.

Dalam kunjungannya ke Majalengka, Jawa Barat pada 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara di desa.

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” tegas Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan tekad kuat pemerintah untuk membangun sistem layanan dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Apotek Desa tidak hanya menyediakan obat generik dan obat bebas terbatas, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat yang strategis.

Fasilitas ini dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian yang terlatih serta terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Puskesmas setempat, sehingga sinergi antarlembaga kesehatan di desa menjadi lebih kuat dan terpadu.
Pemerintah juga mendorong penguatan layanan ini melalui sistem digital nasional untuk memastikan distribusi obat yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam acara resmi pada 14 April 2025 di Jakarta menegaskan bahwa Apotek Desa merupakan bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan berbasis komunitas.

“Klinik dan apotek desa berperan dalam menjalankan program pemerintah dalam layanan kesehatan masyarakat desa,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Pernyataan ini memperkuat bahwa pemerintah secara aktif membangun layanan yang berpihak pada masyarakat desa dan memperluas dampak positif hingga ke pelosok negeri.

Tak hanya menjawab tantangan keterbatasan akses obat di desa, program Apotek Desa juga membuka lapangan kerja lokal dan memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pemerintah secara aktif melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta kader kesehatan agar pengelolaan apotek benar-benar memberi manfaat ekonomi dan sosial langsung bagi warga setempat.

Di sisi lain, kehadiran Apotek Desa juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.

Melalui sistem distribusi obat berbasis data dan teknologi, pemerintah dapat merespons kebutuhan daerah lebih cepat, mencegah kelangkaan, dan menanggulangi penyebaran penyakit secara efektif di tingkat lokal.

Hingga April 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 100 desa dan akan diperluas ke 10.000 desa pada tahun 2027, membuktikan bahwa negara hadir secara nyata hingga ke akar rumput.

Apotek Desa menjadi simbol kuat dari komitmen pemerintah membangun pondasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaulat dari desa ke kota.[^]

Oleh: Rai Wiguna)*

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan hingga pelosok desa kini semakin konkret melalui hadirnya program Apotek Desa. Inisiatif ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan kesehatan desa melalui Koperasi Merah Putih, yang akan dibentuk di 80.000 titik di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak akan distribusi obat yang adil dan murah, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan negara terhadap masyarakat pedesaan yang selama ini sering tertinggal dalam layanan kefarmasian.

Pemerintah memahami bahwa akses terhadap obat yang aman dan terjangkau adalah kebutuhan dasar yang tak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan Koperasi Merah Putih, dibangunlah struktur yang lebih dari sekadar lembaga ekonomi desa. Koperasi ini akan menjadi pusat aktivitas penting, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan truk angkut hasil panen, cold storage, hingga keberadaan Apotek Desa.

Langkah ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab disparitas harga obat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan memanfaatkan skema koperasi, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengakses obat generik berkualitas dengan harga yang jauh lebih rendah, tetapi juga mendapat jaminan atas kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompeten.

Organisasi profesi seperti Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menyambut langkah ini sebagai bentuk nyata dari peran negara dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang adil dan merata. Mereka melihat Apotek Desa bukan hanya sebagai titik distribusi obat, melainkan juga sebagai ruang edukasi kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa. Presidium Nasional FIB, Ismail, menyatakan bahwa penempatan apoteker di setiap apotek menjadi syarat mutlak untuk menjamin penggunaan obat yang rasional dan tepat, sekaligus mencegah risiko medis akibat penggunaan obat secara swamedikasi yang keliru.

Lebih dari itu, keberadaan apoteker di desa menjadi peluang besar untuk memberdayakan lebih dari 160 ribu apoteker aktif di Indonesia serta menyerap lulusan baru yang setiap tahunnya mencapai angka belasan ribu. Potensi ini tidak hanya memberi solusi bagi pengangguran terdidik, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Dalam hal ini, program Apotek Desa menjadi jawaban atas dua persoalan sekaligus: pemerataan pelayanan dan penyerapan tenaga profesional.

Ismail juga menggarisbawahi bahwa pelayanan kefarmasian yang ideal bukan semata urusan teknis, tetapi mencerminkan tanggung jawab etis dan profesional dalam sistem pelayanan publik. Pemerintah telah memulai langkah besar, dan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, menjadi bagian penting dalam memastikan program ini tidak sekadar berhenti di konsep, tetapi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), melalui Ketua Umum PP-IAI Noffendri Roestam. Ia menilai bahwa optimalisasi sarana kesehatan yang sudah ada, seperti puskesmas dan posyandu, dapat menjadi basis pengembangan Apotek Desa. Tanpa harus membangun infrastruktur baru dari awal, integrasi fasilitas yang ada dipandang sebagai pendekatan efisien dan solutif, sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan program, memaksimalkan potensi yang ada tanpa membebani anggaran secara tidak perlu.

Dalam merespons tantangan pelaksanaan di lapangan, IAI menegaskan pentingnya pemerintah menetapkan regulasi yang mendukung keberadaan apoteker sebagai penanggung jawab utama pelayanan kefarmasian di desa. Hal ini menjadi penting mengingat kompleksitas tugas apoteker yang mencakup evaluasi terapi, pengelolaan obat, hingga edukasi masyarakat. Dalam konteks puskesmas yang telah berbadan layanan umum daerah (BLUD), misalnya, kemampuan manajerial apoteker menjadi faktor penting yang tidak bisa digantikan oleh tenaga teknis lainnya.

Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat PP-IAI, Maria Ulfah, menambahkan bahwa tantangan pelaksanaan program ini juga datang dari aspek sumber daya manusia. Ia menyoroti kebutuhan keterampilan yang spesifik, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan obat melalui sistem e-katalog versi terbaru, hingga pengelolaan logistik yang efisien. Menurutnya, kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh apoteker profesional, dan tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh tenaga vokasi farmasi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa setiap Apotek Desa sebaiknya dikelola langsung oleh apoteker dengan dukungan teknis dari tenaga vokasi.

Untuk memperkuat keberlanjutan program, IAI turut memberikan rekomendasi strategis seperti penyusunan formasi ASN berdasarkan nama desa, program tugas khusus untuk apoteker lulusan baru, dan kolaborasi dengan puskesmas pembantu. Integrasi Layanan Primer (ILP) pun diusulkan sebagai pendekatan sistemik yang memungkinkan layanan kefarmasian lebih merata dan tidak lagi terpusat di kecamatan. Selain itu, keterlibatan BPJS dan dukungan Badan POM dalam memastikan kualitas serta ketersediaan obat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan program.

Dalam kerangka pembangunan kesehatan nasional, Apotek Desa yang hadir melalui Koperasi Merah Putih adalah bukti bahwa negara hadir secara konkret untuk rakyat. Program ini tidak hanya menawarkan ketersediaan obat murah, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan dilakukan oleh tenaga profesional dengan standar tinggi. Dengan begitu, kesenjangan layanan antara kota dan desa akan semakin menipis, seiring tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Ketika negara berhasil menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan kesehatan dan ekonomi, maka cita-cita besar untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sekadar wacana. Apotek Desa adalah langkah maju yang strategis dan terukur dalam mewujudkan tujuan tersebut.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh : Joshua Afrido )*

Program Apotek Desa kini menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan sarana medis di banyak daerah terpencil, kehadiran Apotek Desa memberikan harapan baru bagi warga untuk memperoleh obat-obatan dan layanan kefarmasian yang lebih mudah dijangkau. Program ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi obat sekaligus menjamin ketersediaan obat esensial di tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mendapatkan obat-obatan dasar.

Dalam pelaksanaannya, Apotek Desa dikelola oleh tenaga kefarmasian terlatih yang bekerja sama dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Beberapa Apotek Desa bahkan terintegrasi langsung dengan layanan posyandu dan klinik desa, sehingga mampu memberikan layanan kesehatan dasar secara menyeluruh. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan dukungan berupa pelatihan, pengadaan obat, dan pengawasan mutu, agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar. Ketersediaan obat generik, alat kesehatan sederhana, dan informasi kesehatan menjadi prioritas utama.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), apt Noffendri Roestam menjelaskan Program Apotik Desa merupakan langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan layanan kefarmasian antara kota dan desa. Ia menambahkan bahwa keterlibatan apoteker dalam sistem layanan di desa dapat menjadi garda depan dalam edukasi masyarakat terkait penggunaan obat yang rasional. Hal ini sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan obat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsultasi sebelum menggunakan obat.

Selain manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat, Apotek Desa juga membuka lapangan kerja baru di daerah. Dengan adanya apotek yang dikelola secara mandiri oleh tenaga lokal, desa memiliki potensi untuk mengembangkan unit usaha pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Keberadaan Apotek Desa tidak hanya melibatkan apoteker, tetapi juga membuka peluang kerja bagi asisten tenaga kefarmasian, staf administrasi, hingga kader kesehatan yang membantu dalam promosi dan edukasi penggunaan obat yang benar. Model ini turut menggerakkan roda perekonomian lokal karena mendorong munculnya sektor pendukung seperti logistik, pengadaan alat kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, desa-desa yang memiliki sistem pelayanan kefarmasian mandiri akan lebih siap dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pelayanan sosial.

Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat PP-IAI, Maria Ulfah menambahkan, program tersebut menjadi momentum luar biasa untuk pemenuhan apoteker di puskesmas. Sebab, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2023 lalu, baru 68 persen dari 10.300 puskesmas yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi dengan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) atau tenaga kesehatan lain.

Sementara itu, tantangan dalam pelaksanaan Apotek Desa tetap ada, mulai dari keterbatasan SDM kefarmasian di daerah terpencil, masalah logistik pengadaan obat, hingga regulasi distribusi obat yang terkadang belum seragam. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai bentuk insentif diberikan kepada tenaga farmasi yang bersedia bertugas di desa, termasuk tunjangan khusus dan peluang untuk mengembangkan karier di daerah. Pemerintah juga mulai mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan stok dan pemesanan obat agar lebih transparan dan efisien.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan melibatkan kader kesehatan, perangkat desa, dan organisasi lokal, Apotek Desa mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat secara swadaya turut menyumbang untuk pembangunan bangunan fisik apotek maupun pengadaan alat kesehatan. Bentuk partisipasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan langsung manfaat dari kehadiran Apotek Desa.

Di sisi lain, Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu (FIB), Ismail mengatakan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Apotek Desa bukan hanya soal penyediaan obat, melainkan simbol dari pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Dukungan penuh dari semua pihak akan menjadikan program ini sebagai salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat dari desa.

Program Apotek Desa telah membuktikan peran strategisnya dalam memperluas akses layanan kesehatan yang adil dan merata hingga ke pelosok negeri. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan dukungan lintas sektor, inisiatif ini mampu menjawab tantangan keterbatasan distribusi obat dan layanan kefarmasian di wilayah pedesaan. Terobosan ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan obat esensial, tetapi juga memperkuat kapasitas tenaga kesehatan lokal serta memperpendek rantai pelayanan medis yang sebelumnya terpusat di kota.

Keberhasilan Apotek Desa bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Tantangan yang ada masih bisa diatasi dengan kebijakan afirmatif, digitalisasi sistem, serta pelatihan dan insentif yang tepat sasaran. Jika dikelola secara berkelanjutan dan konsisten, Apotek Desa akan menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan sistem kesehatan nasional dari akar rumput, menuju Indonesia yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bandung

Jakarta – Pemerintah dengan penuh semangat mendorong ekspansi global perusahaan migas nasional melalui penjajakan investasi strategis di sektor hulu energi Amerika Serikat (AS). Langkah ini menunjukkan kepemimpinan aktif pemerintah dalam memperkuat diplomasi ekonomi dan menciptakan keseimbangan perdagangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia telah mengambil inisiatif penting dengan melakukan komunikasi intensif bersama Pemerintah AS. Upaya ini dilakukan secara sejajar dengan negara-negara besar seperti Vietnam, Jepang, dan Italia, menunjukkan bahwa Indonesia berada di garda depan dalam membangun hubungan ekonomi berkualitas tinggi.

“Indonesia telah lebih dahulu menjalin pembicaraan konstruktif dengan pemerintah AS. Ini membuktikan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dan visioner,” ujar Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce, delegasi Indonesia mempresentasikan berbagai rencana konkret, termasuk peningkatan pembelian energi dari AS seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), minyak mentah, dan bensin. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam membangun kerja sama dua arah yang saling memperkuat.

“Kami juga menyampaikan niat tegas untuk meningkatkan impor produk agrikultur dan barang modal dari AS. Semua ini demi memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas akses teknologi,” jelas Airlangga Hartarto.

Rencana investasi perusahaan Indonesia di AS merupakan bagian dari strategi menyeluruh pemerintah untuk memperluas pengaruh ekonomi nasional secara global. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden dalam mendorong transformasi ekonomi dan daya saing internasional.

“Selain mengundang investasi dari AS, Indonesia juga mendorong BUMN kita untuk berinvestasi di sana. Ini bukti keseriusan pemerintah membangun kekuatan ekonomi lintas batas,” tambah Airlangga Hartarto.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa proses penjajakan sedang berlangsung dengan arah yang sangat positif.

“Investasi di hulu sedang dalam proses perundingan dan akan segera difinalisasi. Pemerintah sangat mendukung ekspansi ini demi kepentingan nasional,” tegas Tri Winarno.

Langkah ini sejalan dengan jejak sukses ekspansi BUMN lainnya, seperti MIND ID di Australia dan PT Timah Tbk di Afrika, yang menunjukkan keberhasilan model investasi luar negeri Indonesia di bawah arahan pemerintah.

“Tidak ada masalah, justru ini menjadi bukti bahwa BUMN Indonesia mampu bersaing secara global dan didukung penuh oleh kebijakan strategis pemerintah,” tambah Tri Winarno.

Melalui kebijakan proaktif ini, pemerintah tidak hanya memperluas pasar ekspor, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi nasional ke arah yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas (migas) untuk memperluas ekspansi dan investasi global, termasuk di Amerika Serikat (AS). Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan daya saing BUMN di pasar internasional.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, perusahaan di sektor migas ini sebetulnya sudah banyak melakukan investasi di luar negeri. Untuk migas di antaranya yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina.
“Buka perusahaan atau kita lihat line up bisnisnya, karena kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar kan sudah pernah terjadi, salah satunya itu industrinya oil and gas melalui anak perusahaan Pertamina,” kata Todotua.
Untuk perusahaan BUMN di sektor migas arah investasinya akan beragam, bisa dalam bentuk akuisisi sumur, bisa di upstream, ataupun midstream.
“Tapi sebagian besar seperti itu, kan kalian punya referensi lah, selama ini sih BUMN kita itu punya strategic berinvestasi di luar seperti apa,” tuturnya.
Investasi Indonesia di AS dilakukan melalui berbagai skema mulai dari bagian dari investasi langsung hingga kerja sama pengusaha kedua negara. Investasi dilakukan baik melalui pembiayaan hingga pengembangan sumber daya manusia atau research and development (R&D).
“Selain memang strategi getting margin. Kita juga punya strategi bisa mendapatkan leverage dari riset pengetahuan teknologinya. Strateginya itu, tidak ada masalah,” kata Todotua.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno menyebut sektor hulu migas menjadi fokus utama. Salah satu proyek yang dibidik adalah Proyek Pikka di Alaska, yang dikembangkan oleh Santos dan Repsol. Proyek tersebut sempat menarik minat PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tahun lalu untuk masuk sebagai pemilik saham minoritas.
Investasi potensial di hulu. Cuma belum, kan sekarang ini masih perundingan. Belum fix lah, masih finalisasi,” kata Tri.
Pemerintah memastikan dukungan penuh dalam bentuk diplomasi ekonomi, fasilitasi regulasi, serta kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait di AS. Upaya ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia AS, khususnya di bidang energi dan investasi.
Dengan semangat kolaborasi dan transformasi, investasi di luar negeri menjadi jembatan untuk membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan ketahanan energi.

Oleh: Farhan Farisan )*

Pemerintah tengah mengintensifkan upaya diplomasi ekonomi dengan mendorong investasi strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta teknologi informasi (IT) ke Amerika Serikat. Langkah ini menjadi strategi kunci untuk memperluas jangkauan bisnis BUMN Indonesia sekaligus memperkuat hubungan ekonomi bilateral di tengah dinamika geopolitik global, termasuk kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya yang bergerak di sektor migas dan IT, sudah memiliki rekam jejak melakukan ekspansi internasional. Ia menekankan bahwa dorongan untuk berinvestasi di AS bertujuan memanfaatkan peluang besar di pasar global serta memperkuat posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok energi dan teknologi dunia.

Untuk sektor migas, investasi BUMN seperti PT Pertamina melalui anak perusahaannya akan diarahkan pada akuisisi aset strategis di sektor hulu (upstream) hingga menengah (midstream). Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengamankan suplai energi jangka panjang sekaligus mendapatkan transfer teknologi dari negara maju.

Menurut Todotua, pendekatan investasi ini bukan sekadar ekspansi bisnis semata, tetapi juga bagian dari strategi negosiasi tarif dagang yang dikenakan AS kepada Indonesia, yang saat ini mencapai 32%. Pemerintah berharap kehadiran perusahaan-perusahaan BUMN di pasar AS akan menjadi daya tawar dalam forum negosiasi yang akan digelar di Washington DC pada 16–23 April 2025.

Dalam konteks teknologi informasi, pemerintah juga mendorong perusahaan BUMN di sektor IT untuk mengembangkan investasi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan (R&D), khususnya di bidang artificial intelligence (AI). Dengan demikian, Indonesia dapat mempercepat lompatan teknologinya melalui kolaborasi dan pengembangan teknologi bersama mitra di AS.

Todotua menambahkan bahwa investasi yang dilakukan tidak harus secara langsung oleh BUMN, tetapi bisa melalui skema project investment atau kemitraan strategis. Mekanisme ini akan mengurangi beban pembiayaan tunggal dan membuka peluang sinergi dengan perusahaan lokal maupun internasional.

Perusahaan-perusahaan BUMN akan berinvestasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang dinilai memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengatur alokasi investasi baik di dalam maupun luar negeri. Struktur kelembagaan ini akan memberikan keleluasaan dalam mengelola dana dan risiko investasi.

Meskipun investasi di AS tergolong besar, pemerintah meyakini potensi return jangka panjang dari sektor migas dan teknologi sangat menjanjikan. Apalagi, AS memiliki cadangan energi besar serta ekosistem teknologi yang terus berkembang, menjadikannya pasar strategis bagi ekspansi Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa Pertamina siap mendukung arah kebijakan pemerintah dan terbuka untuk berinvestasi maupun bekerja sama dengan mitra strategis di AS. Ia menekankan bahwa sektor hulu migas merupakan area yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Potensi kerja sama ini juga mencakup kemungkinan masuknya Pertamina dalam proyek-proyek energi besar di AS, salah satunya adalah proyek Pikka di Alaska yang digarap oleh Santos dan Repsol. Proyek ini diketahui memiliki prospek cadangan minyak besar dan sempat menjadi perhatian PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pelaksana Harian Dirjen Migas, Tri Winarno, mengatakan bahwa sektor hulu memang menjadi fokus investasi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir investasi masih dalam tahap perundingan dan penyesuaian dengan kapasitas finansial Pertamina.

Tri juga menyebutkan bahwa meskipun investasi ke proyek seperti Pikka sangat menarik, setiap keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan komprehensif, termasuk aspek keekonomian dan risiko politik yang mungkin timbul. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan strategis ini.

Keputusan ini juga menjadi bagian dari langkah jangka panjang pemerintah dalam mempersiapkan transisi energi. Dengan menguasai aset migas di luar negeri, Indonesia bisa mendapatkan pemasukan sekaligus pengalaman teknologi yang berguna untuk pengembangan energi domestik.

Di sisi lain, dorongan investasi di bidang IT akan memberikan manfaat besar dalam percepatan transformasi digital nasional. Dengan melakukan R&D bersama perusahaan-perusahaan AS, Indonesia bisa menciptakan teknologi yang lebih relevan untuk diterapkan dalam sektor publik dan industri.

Pemerintah berharap investasi ini tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga mempererat hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia di pasar AS juga mencerminkan kepercayaan diri ekonomi nasional yang semakin solid.

Langkah ini juga menjadi respons proaktif terhadap tantangan global seperti perang dagang dan proteksionisme. Dengan memperluas ekspansi ke luar negeri, BUMN Indonesia menunjukkan kapasitasnya untuk bersaing di tingkat global dan menciptakan nilai tambah nasional.

Ekspansi ini diharapkan menjadi contoh model investasi BUMN masa depan, yaitu tidak hanya fokus pada pasar domestik, tetapi juga agresif di pasar internasional. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem bisnis BUMN yang tangguh, adaptif, dan proaktif terhadap peluang global.

Sebagai penutup, investasi sektor migas dan IT ke AS merupakan bagian dari kebijakan ekonomi luar negeri yang lebih dinamis dan strategis. Dengan fondasi yang kuat dan dukungan pemerintah, Indonesia siap memperluas pengaruhnya dalam jaringan ekonomi global.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta