Oleh Ahmad Katamso )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu terobosan paling inovatif adalah inisiasi program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Inisiatif luar biasa ini bukan sekadar wacana, tetapi telah memasuki tahap implementasi nyata, dengan rencana pendirian 53 Sekolah Rakyat dalam waktu dekat sebagai langkah awal menuju target ambisius pembangunan 200 sekolah serupa pada tahun ajaran 2025/2026.
Langkah besar ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan yang fleksibel dan inklusif. Dalam perancangannya, siswa tidak harus memulai pendidikan sesuai kalender ajaran konvensional. Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan peserta didik masuk kapan saja dan lulus berdasarkan capaian pembelajaran individu. Ini adalah solusi luar biasa yang menjawab tantangan keterbatasan akses dan waktu yang selama ini menghambat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan akan terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum dan rekrutmen guru-guru berkualitas untuk Sekolah Rakyat. Kurikulum yang adaptif dan tidak kaku ini akan membuka ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan di daerah-daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi, karena memungkinkan siswa belajar sesuai kondisi dan kemampuan mereka, tanpa tekanan sistem konvensional.
Pemerintah juga menunjukkan kesigapan melalui kerja cepat lintas kementerian. Mensesneg, Prasetyo Hadi mengoordinasikan percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa semua dari 53 lokasi awal Sekolah Rakyat memanfaatkan aset negara yang sudah ada, termasuk milik Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Langkah ini sangat efisien karena mempercepat proses pendirian sekolah tanpa harus menunggu pembangunan baru dari nol.
Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya negara. Pemanfaatan aset existing adalah strategi cerdas untuk menekan biaya sekaligus mempercepat operasionalisasi sekolah. Prasetyo Hadi memastikan bahwa meskipun menggunakan bangunan lama, sekolah tetap akan direnovasi agar memenuhi standar kenyamanan dan keamanan peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengedepankan kualitas dan kenyamanan anak-anak Indonesia tanpa kompromi.
Selain 53 lokasi awal, pemerintah juga menargetkan pembangunan tambahan 147 Sekolah Rakyat di wilayah-wilayah prioritas. Dengan demikian, pada tahun 2025, akan berdiri 200 Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi. Penetapan lokasi didasarkan pada data sebaran kantong kemiskinan dan kepadatan penduduk. Ini membuktikan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang berbasis data, sehingga tepat sasaran dan menjadi instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Dukungan dari pemerintah daerah juga semakin memperkuat keberhasilan program ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. Meskipun sudah ada jalur afirmasi di sekolah negeri, Sekolah Rakyat menghadirkan pendekatan yang lebih tepat guna, menjangkau anak-anak dari keluarga yang belum terakomodasi sistem pendidikan formal dengan optimal.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih dalam tahap pencarian lahan untuk diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Langkah ini menunjukkan adanya kolaborasi nyata antara pusat dan daerah dalam mengakselerasi pembangunan pendidikan inklusif. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan mendukung operasional sekolah merupakan indikator kuat kesuksesan program ini di masa mendatang.
Program Sekolah Rakyat bukan hanya proyek infrastruktur pendidikan biasa. Ia adalah manifestasi semangat gotong royong dan keadilan sosial, menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Indonesia yang selama ini tertinggal karena hambatan ekonomi dan geografis. Dengan pendekatan fleksibel, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, Sekolah Rakyat menjadi pintu gerbang generasi muda menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir sepenuhnya dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sekolah Rakyat mampu menjadi model pendidikan alternatif yang kontekstual, sesuai dengan keragaman kondisi sosial dan budaya Indonesia. Dengan kurikulum tepat, guru kompeten, dan fasilitas memadai, program ini akan memperluas akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional secara merata.
Untuk menjamin keberlanjutan program ini, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi peserta didik Sekolah Rakyat, termasuk bantuan operasional dan insentif bagi tenaga pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pendirian fisik sekolah, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran di dalamnya berlangsung dengan mutu yang tinggi. Dukungan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran Sekolah Rakyat sebagai motor penggerak transformasi sosial di daerah-daerah tertinggal.
Langkah visioner dan berani pemerintah membangun Sekolah Rakyat ini patut mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Para tokoh pendidikan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media harus ikut mengawal dan memperkuat implementasi kebijakan luar biasa ini. Sekolah Rakyat adalah simbol nyata kehadiran negara dan harapan baru pendidikan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan sosial.
)* Penulis merupakan Tenaga Pendidik

Presiden Prabowo Subianto menyuarakan keheranannya terhadap munculnya narasi ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan menjadi sorotan publik

Ia menyebut bahwa propaganda semacam ini patut diwaspadai karena berpotensi memecah belah bangsa.

“Saya pun bingung dengan pihak-pihak yang menyebut Indonesia dalam kegelapan. Kalau mereka merasa begitu, itu hak mereka. Tapi setiap kali saya membuka mata di pagi hari, yang saya lihat justru Indonesia yang terang dan penuh harapan,” kata Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa dalam teknik propaganda, kebohongan yang diulang-ulang dapat menjadi seolah-olah benar.

“Itu ada di buku, “The Art of Propaganda”. Semua negara pelajari, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai negara lain,” katanya.

Walaupun demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai perbedaan pandangan.

“Saudara-saudara, saya tidak akan melarang siapa pun yang ingin melihat segala sesuatu dari sisi kelam. Kalau ada yang memilih untuk terus melihat kegelapan, silakan saja,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan optimismenya terhadap kondisi Indonesia saat ini, khususnya dalam sektor pertanian.

“Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini salah satunya didukung oleh kebijakan pemerintah yang memangkas regulasi distribusi pupuk. Hal ini, menurutnya, memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Terkait maraknya isu ‘Indonesia Gelap’ dan seruan ‘kabur aja dulu’, Prabowo menyatakan keinginannya untuk berdialog langsung dengan pihak-pihak yang mengangkat isu tersebut.

“Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tantangan ekonomi global, terutama setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan bahwa bangsa ini sudah beberapa kali melewati masa sulit.

“Ya kita hadapi. Dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan,” tegasnya.

Prabowo menutup dengan pernyataan optimis.

“Saya yakin dengan masa depan, dan saya merasa terhormat menjadi Presiden Republik Indonesia. Seluruh kekayaan bangsa ini akan kita kendalikan dan kelola demi kepentingan rakyat secara maksimal,” pungkasnya.

JAKARTA – Gelombang demonstrasi dan adanya narasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung serentak di berbagai daerah dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat intelijen Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi dan penyebaran isu yang sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan tersebut bukanlah gerakan spontan dari masyarakat, melainkan bagian dari agenda politik terstruktur.

“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar Amir,

Menurut Amir, narasi ‘Indonesia Gelap’ sengaja dibentuk guna mendiskreditkan Presiden Prabowo dan membuka peluang politik bagi figur lain.

Lebih lanjut, Amir menyebut bahwa skenario ini bertujuan menggiring opini publik agar muncul persepsi pemerintahan saat ini bersifat otoriter.

“Ada upaya untuk membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter, yang anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada framing politik yang dimainkan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, ia menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan tetap teguh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Menlu.

Sugiono juga menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, seperti program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan untuk masyarakat.

“Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan optimisme atas masa depan bangsa.

“Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketahanan sosial budaya harus diperkuat demi stabilitas nasional.

“Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa,” tuturnya.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh narasi gelap yang tidak berdasar.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmen nyata demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. (*)

[edRW]

Oleh : Kurniawan Ramadhan )*

Aksi provokatif yang menjadikan narasi “Indonesia gelap” sebagai senjata psikologis dalam ruang publik harus ditanggapi dengan kewaspadaan kolektif. Isu ini tidak hanya berseliweran di media sosial, tetapi juga telah menjalar ke jalan-jalan dan menggugah demonstrasi di berbagai daerah.
Padahal, situasi objektif Indonesia justru menunjukkan indikator kemajuan yang signifikan di banyak sektor. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih jernih dan kritis dalam menyikapi informasi yang tersebar, agar tidak terjebak dalam jebakan opini manipulatif yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keheranannya atas munculnya wacana “Indonesia gelap” dalam sebuah sarasehan ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Selatan. Dalam forum tersebut, ia menyinggung bagaimana propaganda kebohongan bisa menjadi alat untuk menggiring opini publik ke arah yang keliru.
Mengutip teori propaganda klasik yang pernah digunakan oleh Adolf Hitler dan Joseph Goebbels, Prabowo menekankan bahwa kebohongan yang diulang-ulang dapat dengan mudah dipercaya oleh banyak orang. Fenomena ini disebutnya sebagai bagian dari perang psikologis yang sengaja dimainkan untuk menciptakan ketidakstabilan.
Melalui pendekatan keterbukaan dan penjelasan berbasis fakta serta ilmu, Prabowo menekankan bahwa propaganda semacam itu dapat dipatahkan. Ia juga mengutarakan bahwa narasi “Indonesia gelap” tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Dalam pandangannya, Indonesia sedang mengalami perkembangan positif, terutama di sektor pertanian dan ekonomi. Prabowo menyampaikan bahwa para petani merasa lebih sejahtera, produksi meningkat secara drastis, dan berbagai regulasi disederhanakan untuk mempercepat pertumbuhan.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i. Dalam kegiatan Studium Generale di Institut Teknologi Bandung, Romo menegaskan bahwa masa depan Indonesia cerah, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan cuaca cerah di Bandung saat itu dianggapnya sebagai simbol optimisme yang merefleksikan arah positif perjalanan bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya ketahanan nasional dan keterlibatan generasi muda dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai rendahnya ketahanan sosial budaya, Romo Syafi’i mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan menjadi langkah strategis yang akan diambil pemerintah.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat jati diri nasional serta memperluas program sosial budaya yang inklusif. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejarah bangsa, konstitusi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam memperkokoh ketahanan nasional.
Dalam konteks ini, generasi muda menurutnya harus menjadi garda terdepan dalam menjaga arah perjuangan bangsa. Ia mengajak mereka untuk mewaspadai doktrin-doktrin kolonialis yang memecah belah serta memperkuat solidaritas lintas identitas. Gagasan ini penting untuk memastikan bahwa semangat perjuangan bangsa tetap terjaga dan tidak tereduksi oleh pengaruh luar yang merugikan.
Lebih lanjut, Romo Syafi’i juga menekankan urgensi penerapan Ekonomi Pancasila dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Ia berpendapat bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada keadilan sosial, bukan semata pada inovasi pasar. Dalam pandangannya, negara harus aktif hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam melindungi kelompok rentan melalui skema jaminan sosial atau “social safety net” seperti yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945.
Program prioritas pemerintahan seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat yang diusung oleh Prabowo dan Gibran dianggapnya sebagai perwujudan nyata prinsip tersebut. Romo Syafi’i menyatakan bahwa konstitusi telah menegaskan peran negara bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai “orang tua” bagi rakyat yang tidak berdaya. Artinya, negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan, melainkan harus secara aktif menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut data Labkurtannas Lemhannas RI, ketahanan nasional Indonesia berada pada angka 2,87 yang masuk dalam kategori cukup tangguh. Dari delapan komponen utama, aspek demografi mencatatkan skor tertinggi dengan nilai 3,20 yang menunjukkan potensi besar dari bonus demografi.
Di sisi lain, aspek sosial budaya justru mendapatkan nilai terendah, yakni 2,55. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun kesadaran kolektif akan jati diri bangsa yang kuat dan berakar pada nilai-nilai luhur.
Sementara itu, Wakil Rektor ITB, Andryanto Rikrik Kusmara menegaskan pentingnya forum akademik seperti Studium Generale sebagai wadah penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa. Menurutnya, sejak kemerdekaan, Indonesia telah memikul misi besar untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan peran serta semua elemen bangsa, termasuk kampus dan masyarakat sipil. Andryanto mengajak seluruh komponen untuk membangun sinergi lintas sektor demi terciptanya kesadaran kolektif akan arah perjuangan bangsa ke depan.
Andryanto juga menekankan bahwa kampus harus berperan aktif tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran kebangsaan. Ia menyebut bahwa mahasiswa harus diberi ruang dan peluang untuk terlibat langsung dalam agenda-agenda kebangsaan yang bersifat strategis dan konstruktif. Hal ini akan memperkuat kontribusi nyata mereka dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera.
Narasi “Indonesia gelap” yang kini merebak justru berisiko menyesatkan jika tidak dilandasi dengan fakta dan kajian yang objektif. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas sudah menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada pada jalur positif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.
Oleh karena itu, penting bagi setiap warga untuk mengedepankan rasionalitas dalam menerima dan menanggapi informasi yang berkembang. Hanya dengan cara demikian, semangat kebangsaan dan ketahanan nasional akan tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh : Taufik Kautsar )*

Gelombang demonstrasi dan penyebaran isu bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang menyeruak di berbagai wilayah secara serentak telah menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas politik nasional. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh narasi provokatif tersebut karena pembangunan di Indonesia terus menunjukkan hasil positif.

Provokasi narasi “Indonesia gelap” yang terjadi belakangan ini tentu saja patut diwaspadai. Aksi tersebut menyulut narasi pesimistis seolah Indonesia sedang menghadapi kegelapan pemerintahan, padahal berbagai indikator justru menunjukkan sebaliknya: pembangunan di berbagai sektor terus mengalami kemajuan signifikan.

Fenomena demonstrasi serempak dengan pesan-pesan yang senada bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pengamat intelijen, Amir Hamzah, menilai bahwa gerakan tersebut bukan sekadar luapan emosi publik, melainkan terstruktur dalam skenario politik yang lebih besar.

Menurutnya, ada pola intelijen yang mengindikasikan koordinasi di balik aksi massa itu, dengan tujuan melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat.

Amir memandang bahwa jelas terdapat beberapa pihak tertentu yang dengan sengaja membentuk opini liar yang menyatakan bahwa seorang pemerintahan di era kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto saat ini bersifat otoriter.

Adanya narasi demikian, menurut pengamat intelijen tersebut jelas sengaja dibentuk oleh sejumlah orang tidak bertanggungjawab termasuk aktor politik hanya demi menciptakan sebuah ilusi bahwa seolah negara ini sedang berada dalam kondisi yang krisis demokrasi, padahal nyatanya tidak demikian.

Isu-isu yang diangkat dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ tersebut, mulai dari kebebasan berpendapat hingga transparansi dan ekonomi, dimanfaatkan sebagai alat framing. Amir menegaskan bahwa pola gerakan dengan narasi seragam yang digelar nyaris bersamaan di berbagai kota menunjukkan adanya manuver politik yang terorganisir. Tujuannya tidak lain adalah membangun persepsi negatif terhadap pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Amir menyebut bahwa upaya semacam itu kerap digunakan untuk menggiring opini publik demi membuka ruang bagi wacana penggantian kepemimpinan. Dalam konteks saat ini, ia melihat kemungkinan strategi itu diarahkan agar figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih diterima publik sebagai alternatif. Langkah ini mengindikasikan adanya skenario politis untuk menciptakan tekanan terhadap Presiden Prabowo.

Namun, narasi ‘Indonesia Gelap’ yang dipropagandakan tidak sejalan dengan realitas di lapangan, salah satunya yakni adanya pembangunan nasional yang terus bergerak dinamis dan progresif.

Sejumlah capaian konkret telah berhasil pemerintah tunjukkan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa pemerintah telah menanggapi cepat kebutuhan infrastruktur, termasuk perbaikan dan rekonstruksi jalan nasional. Presiden Prabowo disebut langsung merespons dengan memberi instruksi untuk menjamin kelayakan jalan nasional tetap terpelihara. Saat ini, sebanyak 90 persen jalan telah berstatus jalan nasional, meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan kualitas jalan daerah, terutama di tingkat kabupaten dan provinsi.

Lasarus juga menyampaikan bahwa pemerintah bersiap mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk mengatasi permasalahan jalan daerah. Tidak hanya itu, pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan juga tengah dipercepat, menyusul selesainya sejumlah bendungan yang belum terintegrasi dengan sistem irigasi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini fokus pada pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

AHY menjelaskan bahwa pembangunan saat ini diarahkan tidak hanya untuk memenuhi target nasional seperti swasembada pangan dan energi, tetapi juga untuk memperluas konektivitas serta mempercepat hilirisasi industri.

AHY juga menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta dan investor dalam proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak guna mengatasi keterbatasan pendanaan dari APBN. Pendekatan ini dinilai strategis dalam memastikan keberlangsungan pembangunan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang memetakan prioritas penguatan sektor transportasi di seluruh jalur demi mendukung terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah. Transportasi darat, laut, dan udara menjadi perhatian utama agar pelayanan publik dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap revitalisasi kawasan transmigrasi dan pengelolaan lahan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan diarahkan secara inklusif dan berkeadilan, agar seluruh wilayah memperoleh manfaat yang merata.

Seluruh fakta tersebut membantah secara telak klaim-klaim negatif yang digaungkan melalui narasi provokatif ‘Indonesia Gelap’. Pembangunan berjalan secara nyata, bukan dalam wacana semu.

Upaya provokasi publik agar terjebak dalam pesimisme harus diwaspadai, karena dapat merusak kepercayaan terhadap agenda pembangunan nasional yang telah dirancang untuk kepentingan jangka panjang bangsa.

Masyarakat perlu mencermati bahwa isu-isu yang dilontarkan oleh kelompok tertentu sering kali tidak berangkat dari kepentingan publik, melainkan manuver politis yang sarat agenda tersembunyi. Di tengah berbagai tantangan global, justru dibutuhkan kekompakan dalam menjaga stabilitas agar program-program strategis dapat terealisasi secara maksimal.

Alih-alih terprovokasi oleh narasi gelap yang tidak berdasar, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pembangunan yang sedang berlangsung agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah-langkah konkret, dan tugas bersama saat ini adalah memastikan arah pembangunan tetap pada jalurnya demi Indonesia yang lebih maju. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 200 titik lokasi telah disiapkan untuk pendirian sekolah ini, 53 di antaranya akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juni 2025. Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan aset bangunan eksisting milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah yang tengah direnovasi agar layak menjadi sarana pendidikan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dari total target, masih ada 147 lokasi yang memerlukan pembangunan gedung baru. Program ini menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Terkait 53 bangunan tersebut sudah ada, tapi tetap perlu renovasi dan tambahan fasilitas. Pemerintah juga memastikan pembangunan akan merata hingga ke wilayah-wilayah Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan, seluruh bangunan Sekolah Rakyat akan dilengkapi teknologi tahan gempa dan fasilitas pendukung yang sesuai standar.
“Renovasi tidak hanya menambah ruang kelas atau toilet, tetapi juga memastikan bangunan kuat dan aman untuk anak-anak,” katanya.
Dody menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sebagai implementasi langsung visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami pastikan seluruh infrastruktur dasar, termasuk asrama, sanitasi, dan ruang belajar, tersedia dengan baik,” jelasnya.
Kementerian Sosial dan Kementerian PU telah menyelesaikan survei lokasi dan kini tengah merancang prototipe serta Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tahap pertama. Pengerjaan 53 sekolah ditargetkan rampung pada Juni 2025, sementara sisanya diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.

Di tempat lain, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemensos bekerja sama dengan Kemendikdasmen telah mulai merekrut guru-guru profesional melalui skema kontrak individu. Guru yang direkrut wajib lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan akan mengajar secara penuh waktu. Sistem pendidikan akan menggunakan pendekatan multi entry multi exit.
“Tujuan utama program ini adalah memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses semua kalangan, khususnya warga miskin ekstrem, untuk memutus rantai kemiskinan. Siswa dapat mulai belajar kapan saja sesuai kebutuhan dan perkembangan individu,” jelasnya.
Pemerintah optimistis, Sekolah Rakyat akan menjadi pondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan tangguh melalui dukungan infrastruktur dan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif.
(*/rls)

[edRW]

Jakarta – Tim Gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke-16 yang menjadi korban pembantaian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban yang berhasil diidentifikasi bernama Ferdina Buma, yang merupakan seorang pekerja pendulang emas.

“Diidentifikasi sebagai Ferdina Buma, lahir di Nabire pada 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, dan berdomisili di Jalan Nabire-Ilaga KM 36, Kampung Rumusu, Papua Tengah,” jelas Karumkit RS Bhayangkara TK II Jayapura, AKBP Romy Sebastian.

Romy memastikan semua jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Ini adalah tanggung jawab kami sebagai bagian dari Polri dan tim kemanusiaan. Kami hadir bukan hanya untuk memberi kepastian identitas, tapi juga untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah duka,” tuturnya.

Upaya evakuasi pun masih berlanjut. Dua korban selamat berhasil ditemukan setelah delapan hari bersembunyi di hutan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan proses penyisiran masih dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal.

“Dua korban selamat ini berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di hutan selama delapan hari. Alhamdulillah, mereka berhasil ditemukan dalam kondisi selamat,” ujar Yusuf.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira turut mengecam aksi brutal OPM di Yahukimo.

Menurut Andreas, tindakan kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil tidak bisa dinormalisasi, apalagi dibenarkan dengan dalih perjuangan politik yang kerap digaungkan kelompok separatis.

“Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” tegasnya.

Andreas menyebut bahwa serangan OPM adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin konstitusi. Ia menolak narasi yang mencoba mempropagandakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan sah.

“Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peristiwa berdarah di Yahukimo harus menjadi refleksi bersama bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Perlindungan HAM harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh.

“Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah patut diapresiasi, namun tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Andreas mendorong sinergi lintas sektor—menggabungkan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan dialog damai—sebagai strategi utama menghadapi propaganda kelompok separatis yang menyesatkan.

Di tengah maraknya disinformasi dan propaganda kelompok separatis, publik harus lebih waspada. Kekejaman OPM bukan perjuangan, melainkan teror terhadap sesama anak bangsa yang harus dilawan bersama.

Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua.

“Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan langkah yang tegas namun terukur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua,” ujar Dewi.

Dewi menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen TNI dan Polri untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Menurutnya, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan harus dilakukan secara intensif guna melindungi masyarakat sipil di daerah rawan konflik.

“Upaya pencegahan menjadi kunci. Pemerintah harus memperkuat sistem intelijen agar dapat mengantisipasi dan merespons cepat setiap ancaman terhadap warga,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar peristiwa ini tidak diseret ke dalam narasi pecah belah. Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap fokus pada upaya menciptakan perdamaian dan memperkuat kebersamaan di Papua.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengutuk keras aksi penyiksaan yang dilakukan OPM dan didokumentasikan secara visual. Ia menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga norma-norma hukum internasional tentang hak asasi manusia.

“Melakukan penyiksaan dan menyebarkannya lewat video adalah tindakan biadab. Itu kejahatan yang tidak bisa diampuni,” tegas Indrajaya.

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, kepada para pelaku. Menurutnya, rekaman video penyiksaan dapat dijadikan bukti kuat dalam proses hukum.

Indrajaya juga merinci sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan terhadap kasus ini, termasuk Pasal 338, 351, dan 354 yang mengatur tentang pembunuhan dan penganiayaan berat.

Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara, dan aparat penegak hukum harus menggunakan seluruh instrumen hukum untuk menindak para pelaku kekerasan.

DPR menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan. Seluruh elemen bangsa diimbau untuk tetap bersatu dan mendukung terciptanya situasi yang damai, aman, dan kondusif di Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh : Loa Murib

Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan dan persatuan bangsa.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara terbuka menyatakan akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor eksternal, termasuk dalam hal suplai logistik dan persenjataan kepada OPM. Sikap waspada ini tidak hanya mencerminkan kesadaran situasional yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan pemahaman strategis terhadap kompleksitas geopolitik Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, serta keberadaan hubungan kekerabatan antar masyarakat lintas batas yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menegaskan bahwa Indonesia telah mencermati dengan cermat dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan, termasuk kemungkinan adanya perlintasan tidak resmi yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menghindari pengejaran aparat keamanan. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri, sebab keterbatasan yurisdiksi aparat Indonesia di wilayah negara tetangga membuka celah bagi pergerakan bebas kelompok tersebut, baik dalam rangka mobilisasi kekuatan maupun suplai kebutuhan operasional.

Lebih dari itu, Kemenhan juga mencermati kemungkinan masuknya persenjataan dan dukungan teknologi dari luar negeri yang digunakan oleh OPM. Adanya dugaan penggunaan perangkat internet satelit yang diklaim berasal dari negara asing oleh juru bicara TPNPB-OPM menjadi indikator bahwa pihak separatis mulai memanfaatkan kemajuan teknologi global untuk memperkuat eksistensinya. Dalam konteks ini, langkah antisipatif sangat diperlukan, agar tidak terjadi kelengahan yang justru membahayakan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan timur tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, yang menegaskan tidak ada informasi valid terkait dukungan asing terhadap OPM juga penting untuk disoroti. Ia menyatakan bahwa selama ini negara-negara asing mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara diplomatik, Indonesia masih memiliki posisi yang kuat dalam forum internasional. Namun demikian, kewaspadaan terhadap propaganda OPM yang kerap mendistorsi fakta untuk menakut-nakuti masyarakat dan mengaburkan realitas, tetap harus dijaga.

Klaim OPM mengenai bantuan perangkat internet satelit dari negara tertentu dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ilusi dukungan internasional. Padahal, hingga kini, belum ada negara yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap gerakan separatis tersebut. Justru sebaliknya, komunitas internasional secara umum mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Namun dalam era keterbukaan informasi dan teknologi digital, kemampuan kelompok seperti OPM dalam memanfaatkan perangkat teknologi untuk menyebarkan propaganda dan menjalin komunikasi lintas wilayah tidak bisa diremehkan.

Oleh karena itu, apresiasi patut diberikan atas langkah pemerintah yang mengedepankan pendekatan menyeluruh dalam menangani isu Papua. Kemenhan menekankan bahwa pendekatan keamanan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu sinergi dengan strategi pembangunan sosial dan kesejahteraan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga dalam bentuk solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, stabilitas di Papua menjadi isu strategis yang menyangkut martabat negara. Upaya antisipatif terhadap keterlibatan asing dalam konflik Papua bukan hanya soal menjaga keamanan fisik, tetapi juga mempertahankan kedaulatan informasi, ruang diplomasi, dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat.

Tantangan terhadap kedaulatan bangsa tidak selalu datang secara langsung dalam bentuk agresi militer, melainkan bisa juga berupa infiltrasi informasi, dukungan logistik terselubung, atau upaya memecah belah melalui teknologi. Maka dari itu, kesiapsiagaan negara terhadap semua bentuk potensi dukungan asing terhadap gerakan separatis adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat diplomasi internasional guna mempertegas posisi Indonesia atas Papua sebagai bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus, memperluas kerja sama intelijen dan pengawasan lintas batas dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini, agar tidak menjadi celah bagi kelompok separatis untuk bermanuver.

Langkah ini akan semakin efektif apabila diiringi dengan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat adat Papua agar merasa menjadi bagian yang utuh dari bangsa ini. Ketika masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari, maka narasi-narasi separatis akan kehilangan daya tarik dan legitimasi sosial.

Dengan demikian, apresiasi atas langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah, khususnya Kemenhan dan TNI, merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keutuhan Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan di Papua, sinergi antara pendekatan keamanan dan pembangunan menjadi kunci utama, demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh : Abraham Tekege )*

Aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Serangan terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 16 warga sipil, mencerminkan wajah kekerasan yang tidak bisa lagi ditoleransi. Ini bukan sekadar insiden kekacauan, melainkan bentuk nyata dari terorisme domestik yang wajib dilawan dengan pendekatan keamanan maksimal dan tegas.

Tindakan sadis ini memperlihatkan bahwa OPM telah kehilangan pijakan moral. Serangan terhadap masyarakat sipil, terlebih lagi dengan dokumentasi penyiksaan yang sengaja disebarkan, menjadi bukti bahwa kelompok tersebut mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan melawan konstitusi negara. Tidak ada narasi pembenaran atas kebrutalan tersebut, dan seluruh bangsa harus berdiri di belakang pemerintah dalam upaya memberantas kekejaman ini hingga ke akar.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyampaikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM sudah melampaui batas. Seruan ini tidak hanya menjadi pernyataan politik, tetapi juga cerminan dari suara rakyat yang menghendaki Papua aman, damai, dan tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewi Asmara menegaskan bahwa negara harus mengedepankan fungsi intelijen secara optimal, baik oleh TNI maupun Polri, guna mendeteksi setiap gerak kelompok kriminal bersenjata sebelum jatuh korban berikutnya.

Strategi pencegahan menjadi kunci. Langkah intensif melalui peningkatan operasi keamanan terarah dan berkelanjutan merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara di wilayah yang sering dijadikan ladang kekerasan oleh OPM. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui Operasi Damai Cartenz, namun momentum ini harus diperkuat dengan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa aksi keji yang dilakukan oleh OPM bukan hanya persoalan kriminal biasa. Ini adalah bentuk pelanggaran hukum nasional dan internasional. Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya secara tegas menyebut bahwa tindakan OPM sangat biadab dan tidak bisa dimaafkan. Ia menyatakan bahwa penyiksaan hingga pembunuhan, apalagi dilakukan terhadap warga sipil dan direkam dalam video, mencerminkan karakter kejam yang layak dikategorikan sebagai kejahatan berat.

Indrajaya bahkan menegaskan bahwa para pelaku pantas menerima hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, sebagai bentuk keadilan dan penegakan hukum tanpa kompromi. Negara harus menunjukkan bahwa setiap tindakan subversif dan kekerasan terhadap warga tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan hukum yang setimpal.

Pemerintah sejauh ini telah berada di jalur yang tepat. Ketegasan dalam menghadapi OPM adalah bentuk keberpihakan kepada korban dan masyarakat Papua yang ingin hidup tenang. Di tengah gencarnya propaganda separatis, pemerintah tetap menjaga prinsip bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat oleh kelompok manapun.

Patut dicatat bahwa tindakan brutal OPM juga bertentangan dengan semangat otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua. Sumber daya, program afirmatif, hingga kebijakan-kebijakan pembangunan telah difokuskan demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan di tanah Papua. Namun kelompok separatis justru merespons dengan kekerasan, menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan kemajuan, melainkan hanya kekacauan.

Negara tidak boleh goyah. Komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan Papua harus terus dipelihara, terutama dengan tidak memberi ruang kepada narasi-narasi keliru yang mencoba menyamakan tindakan OPM dengan perjuangan kemerdekaan. Tidak ada perjuangan yang dibangun di atas mayat rakyat tak berdosa. Tidak ada kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pembantaian warga sipil.

Pemerintah melalui aparat keamanan telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Perintah yang diberikan selalu dalam kerangka hukum dan HAM. Namun perlu ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh dalih apapun.

Dewi Asmara juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memelintir isu penyerangan ini menjadi konflik agama. Akar masalah yang harus disoroti adalah terorisme bersenjata oleh kelompok OPM. Ini adalah permasalahan keamanan negara yang menuntut penanganan tegas dan strategis. Setiap upaya untuk membelokkan narasi hanya akan memperkeruh keadaan dan memberikan panggung bagi para pelaku kekejaman.

Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga Papua tidak boleh setengah hati. Ini adalah ujian bagi kedaulatan dan komitmen terhadap rasa aman seluruh warga negara. OPM tidak sedang memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi menjadi biang dari penderitaan panjang di Papua. Oleh sebab itu, keberanian pemerintah dalam melawan mereka harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk media, tokoh masyarakat, dan lembaga internasional yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan sejati.

Di tengah gelombang duka dan kemarahan atas tragedi Yahukimo, harapan tetap menyala. Pemerintah tidak pernah mundur dari tugasnya menjaga setiap jengkal tanah Papua, dan seluruh bangsa akan terus mendukung langkah-langkah strategis untuk memulihkan ketenangan dan mencegah kekejaman serupa terulang kembali.
Papua adalah Indonesia. Dan Indonesia tidak akan pernah tunduk pada kekerasan.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu-isu Strategis Papua