Jakarta – Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung peningkatan tunjangan kinerja (tukin) dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Anggaran ini akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri berdasarkan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, termasuk mempertimbangkan kinerja institusi dan jumlah dosen aktif.

Sistem pemberian tunjangan ini akan berbasis evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, sehingga dana yang disalurkan benar-benar sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.Adapun, dana tersebut akan dicairkan paling lambat Juli 2025.

“Pencairan tukin menunggu hasil evaluasi kinerja dosen ASN yang biasanya dilakukan dalam satu semester. Kemungkinan cair pada Juli 2025,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto

Pencairan tukin bagi dosen ASN merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemdiktisaintek, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

Secara keseluruhan, ada 31.066 dosen yang menjadi target penerima tukin. Mereka terdiri dari 8.725 dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) satuan kerja, 16.540 dosen di PTN berbasis badan layanan umum (BLU) yang belum remunerasi, serta 5.801 dosen di lingkungan LLDikti.

“Besaran tunjangan kinerja yang akan diterima nantinya setara dengan tukin yang berlaku bagi dosen lainnya, dan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Disebutkan, tunjangan kinerja bagi dosen tersebut mencakup total 14 bulan pembayaran, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan tukin bagi dosen tak sekadar tambahan penghasilan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong birokrasi untuk lebih adaptif, produktif, dan berorientasi kepada hasil.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini. Setiap institusi penerima diwajibkan untuk menyusun laporan penggunaan dana dan capaian kinerja secara berkala.

Pemerintah berharap agar seluruh perguruan tinggi dapat memanfaatkan alokasi dana ini dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang maksimal. Dengan komitmen bersama, tunjangan kinerja ini diharapkan mampu menjadi instrumen pendorong lahirnya generasi akademik yang unggul, berdedikasi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Oleh : Ricky Rinaldi )*
Kabar gembira datang untuk para dosen di seluruh Indonesia! Setelah penantian panjang dan banyak tanya yang muncul, akhirnya pemerintah resmi mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini bukan hanya soal uang semata, tapi juga bentuk penghargaan negara terhadap jasa besar para pengajar bangsa.
Dosen adalah salah satu ujung tombak pendidikan tinggi di Indonesia. Mereka bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga meneliti, menulis, membimbing mahasiswa, bahkan terjun ke masyarakat untuk mengabdi. Tapi sayangnya, selama ini kesejahteraan mereka sering jadi pertanyaan. Banyak dosen yang bekerja keras siang malam, namun belum sepenuhnya mendapat kompensasi yang setimpal.
Melalui kebijakan terbaru yang diteken Presiden Prabowo Subianto, harapan para dosen mulai menemui titik terang. Pemerintah meresmikan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, yang jadi dasar hukum pencairan tukin untuk para dosen dan tenaga pengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tukin ini akan mulai cair pada Juli 2025 untuk sekitar 31.066 dosen ASN. Pemberiannya disesuaikan dengan capaian kinerja sejak Januari hingga Juni 2025.
Langkah ini pun disambut positif oleh banyak pihak, termasuk dari dalam pemerintahan. Plt. Sekjen Kemendikti Saintek, Prof. Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk merealisasikan tukin ini.
Bukan cuma pejabat, para dosen sendiri juga menyambut kabar ini dengan antusias. Koordinator Nasional Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (ADAKSI), Anggun Gunawan, menyatakan bahwa tukin ini bukan sekadar bonus, melainkan hak yang sudah lama dijanjikan. Pihaknya sangat menghargai komitmen pemerintah. Hal ini akan meningkatkan semangat dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tridharma itu adalah tiga tugas utama dosen: mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Ketiganya membutuhkan tenaga, waktu, dan dedikasi luar biasa. Maka wajar jika negara akhirnya turun tangan untuk memberikan dukungan lebih konkret melalui kebijakan ini.
Pencairan tukin bukan hanya soal angka, tapi juga soal pengakuan. Selama ini banyak dosen yang mengabdi tanpa pamrih, bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk penelitian atau mengikuti seminar. Dengan adanya tukin, beban itu sedikit demi sedikit bisa berkurang. Dosen bisa lebih fokus pada kualitas pengajaran dan pengembangan ilmu.
Bukan hanya itu, tukin juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja. Karena diberikan berdasarkan capaian kerja, sistem ini membuat dosen makin termotivasi untuk menunjukkan performa terbaiknya. Ini akan berdampak langsung pada mahasiswa, yang akan mendapat pengajaran yang lebih berkualitas, serta penelitian yang lebih inovatif.
Namun tentu, pencairan tukin ini juga harus diikuti dengan sistem yang rapi. Pemerintah dan kampus perlu memastikan tidak ada birokrasi berbelit yang justru mempersulit prosesnya. Dosen harus didampingi, bukan dibebani, dengan pelaporan kinerja yang transparan dan efisien.
Dosen yang lebih sejahtera akan lebih semangat membimbing mahasiswa, melakukan riset yang bermanfaat, serta membuat inovasi yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari teknologi pangan, energi terbarukan, hingga solusi sosial—semuanya bisa lahir dari kampus.
Tentu masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Misalnya, belum semua perguruan tinggi punya sistem penilaian kinerja yang ideal. Atau soal kesenjangan antara dosen di pusat kota dan daerah. Tapi langkah ini sudah sangat penting. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam, dan benar-benar ingin memperbaiki kondisi pendidikan dari dalam.
Langkah ini jadi sinyal penting bagi generasi muda yang sedang menimbang-nimbang untuk meniti karier di dunia akademik. Dengan adanya perhatian pemerintah seperti pencairan tukin ini, dunia dosen tak lagi dipandang sebagai profesi “idealistis tapi miskin”. Justru sebaliknya, kini menjadi dosen bisa punya prospek karier yang menjanjikan secara finansial maupun prestise, asalkan dijalani dengan integritas dan dedikasi tinggi.
Ke depan, harapannya tukin tidak berhenti di pencairan awal saja. Perlu ada keberlanjutan, evaluasi rutin, dan penyempurnaan sistem penilaian kinerja agar kebijakan ini benar-benar mendorong perubahan positif. Pendidikan berkualitas dimulai dari tenaga pengajar yang berdaya. Maka, jika negara terus hadir dan mendukung mereka, kita bisa optimis bahwa masa depan pendidikan Indonesia akan semakin cerah.
Pencairan tukin ini juga memberi harapan baru bagi para mahasiswa. Dengan dosen yang lebih sejahtera dan bersemangat, kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Ini akan berdampak positif pada perkembangan intelektual dan kemampuan para mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Dengan adanya pengakuan dan insentif yang lebih baik, dosen akan lebih maksimal dalam memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa.
Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, keberlanjutan kebijakan ini perlu didorong. Agar para dosen, yang memiliki peran vital dalam mencerdaskan bangsa, tidak hanya dihargai dengan kata-kata tetapi juga dengan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Kita harus optimis bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar ini akan menciptakan siklus yang positif, di mana pendidikan Indonesia akan semakin berkelas dan dapat bersaing di tingkat global.
)* Pengamat Isu-Isu Strategis

Oleh : Naura Astika )*
Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN yang bertugas di perguruan tinggi negeri. Pemberian tukin ini bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, melainkan juga merupakan bentuk penghargaan atas kinerja para dosen dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sejak tahun 2020 hingga 2024, banyak dosen ASN belum menerima tukin secara penuh karena keterbatasan anggaran. Namun pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memastikan bahwa tukin akan dicairkan, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan usulan yang diajukan. Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, menyebutkan bahwa dari total usulan anggaran sebesar Rp2,8 triliun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru menyetujui sebesar Rp2,5 triliun. Ia menjelaskan bahwa pencairan tetap akan dilakukan demi menjaga semangat dan kepercayaan dosen terhadap komitmen negara.
Dalam upaya menyalurkan tukin ini secara adil, Kemendikti Saintek telah menyusun tiga skema distribusi. Skema pertama difokuskan kepada dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang selama ini belum menerima remunerasi sama sekali. Skema ini membutuhkan alokasi dana sebesar Rp2,8 triliun. Skema kedua menyasar dosen yang sudah menerima remunerasi, namun nilainya masih di bawah standar tukin nasional, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Sedangkan skema ketiga, yang bersifat menyeluruh, ditujukan kepada seluruh dosen ASN dengan estimasi anggaran hingga Rp8,2 triliun.
Penguatan sistem penggajian akan mendorong profesionalisme dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, anggaran tambahan yang dibutuhkan bisa terealisasi dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Agustus 2025.
Tunjangan kinerja bagi dosen ASN tidak hanya menjadi insentif finansial, namun juga merupakan dorongan moral untuk terus meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan terus mendorong reformasi birokrasi, termasuk dalam hal tata kelola penggajian ASN agar lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja.
Sementara itu, Dirjen Diktiristek, Khairul Munadi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan perguruan tinggi mengenai perkembangan kebijakan tukin dosen ASN dan meminta agar seluruh informasi yang diterima dapat diteruskan kepada sivitas akademika secara transparan.
Penilaian kinerja dosen ASN dalam konteks tukin meliputi berbagai aspek, antara lain beban kerja dosen (BKD), capaian kinerja tahunan, serta kontribusi terhadap indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi. Sistem ini menuntut dosen untuk memiliki portofolio yang terukur dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, pemberian tukin bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kinerja nyata dari dosen tersebut.
Namun, implementasi sistem tukin bagi dosen ASN tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur administrasi di berbagai PTN di Indonesia. Belum meratanya sistem pelaporan kinerja dan manajemen SDM di setiap institusi dapat menyebabkan ketimpangan dalam penilaian dan pemberian tukin. Oleh karena itu, diperlukan sistem digitalisasi dan integrasi data yang lebih baik agar proses ini berjalan efektif dan adil.
Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Bambang Sutrisno, mengatakan bahwa kebijakan ini meningkatkan motivasi dosen. Namun menurutnya, pemerintah dan kampus harus memastikan bahwa penilaian kinerja tidak berubah menjadi beban administratif yang menyita waktu dan energi dosen dari kegiatan utamanya, yaitu mengajar dan meneliti. Ia menyarankan agar sistem pelaporan kinerja didesain lebih sederhana dan berbasis digital agar efektif dan efisien.
Meski masih menghadapi tantangan, kebijakan tukin dinilai membawa dampak positif. Di beberapa perguruan tinggi, peningkatan produktivitas dosen mulai terlihat, baik dalam bentuk peningkatan jumlah publikasi ilmiah, partisipasi dalam forum akademik internasional, maupun kolaborasi dengan dunia industri. Tukin juga diyakini mampu meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional dan global.
Lebih jauh, kebijakan ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut kinerja tinggi dari para dosen, tetapi juga memberikan kompensasi yang layak. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam ekosistem pendidikan tinggi, terutama di tengah tantangan globalisasi dan transformasi digital.
Dengan diberlakukannya tukin secara bertahap pada 2025, diharapkan dosen ASN tidak hanya termotivasi untuk bekerja lebih profesional, tetapi juga merasa diakui oleh negara atas kontribusi mereka dalam membangun masa depan bangsa. Dukungan terhadap dosen, baik dalam bentuk penghargaan finansial maupun penguatan sistem kerja, adalah fondasi utama dalam menciptakan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.
)* Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Jakarta, – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan perubahan signifikan dalam skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Mulai Februari 2025, BGN menghapus skema reimbursement yang sebelumnya digunakan dan menggantinya dengan sistem transfer langsung ke rekening mitra pelaksana program.

Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan serta sebagai antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat terjadi dalam proses penggantian biaya. Dengan sistem baru ini, mitra program tidak lagi perlu menanggung beban pembiayaan awal sebelum diganti oleh pemerintah, melainkan langsung menerima dana sesuai kebutuhan operasional yang telah disetujui.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program MBG, sekaligus mendorong efisiensi dalam pelaksanaan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.

“Dengan sistem transfer langsung, kami ingin memastikan bahwa dana tersalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu,” ujarnya.

Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Untuk mencapai target tersebut, BGN memproyeksikan kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan, apabila program ini mulai dipercepat pelaksanaannya pada bulan September. Artinya, hingga akhir tahun, total anggaran tambahan yang dibutuhkan dapat mencapai Rp100 triliun.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa efisiensi terus dilakukan di berbagai lini. ”Salah satunya adalah dengan memangkas anggaran sebesar Rp200,2 miliar dari sektor pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)”, Jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa MBG telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia.

”Program ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan, untuk itu kelanjutan program ini begitu penting bagi masyarakat”, Ungkapnya.

Sementara itu, dalam perubahan skema pendanaan, BGN juga terus menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan BUMN, untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran program MBG. Sinergi tersebut diyakini akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi nasional.

BGN optimistis, dengan perbaikan tata kelola dan dukungan seluruh pihak, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menjawab kebutuhan gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

*) Oleh : Andi Mahesa

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik perjudian daring telah menjadi salah satu ancaman digital paling serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan celah teknologi dan lemahnya pengawasan di beberapa lini, sindikat judol terus berkembang dengan cara-cara yang semakin canggih. Namun, langkah tegas yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) dalam memblokir 19.606 situs web dan 23.852 rekening terkait aktivitas judi daring sejak Agustus 2024 hingga April 2025, menunjukkan komitmen kuat negara untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan digital tersebut.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan bahwa pemblokiran ini merupakan bagian dari tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring. Menurutnya, meskipun judol seringkali tampak mudah dan menggiurkan, risikonya jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang dibayangkan. Maka dari itu, BI mengenakan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan layanan sistem pembayaran untuk perjudian daring. Langkah ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama otoritas, kementerian/lembaga, serta asosiasi terkait dalam wadah Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring.
Tak hanya menyasar akun dan situs yang terindikasi langsung, Bank Indonesia juga memantau pola-pola baru yang digunakan para pelaku untuk menyamarkan aktivitas mereka. Dalam hal ini, peran pelaku industri sistem pembayaran menjadi sangat vital. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa modus-modus transaksi judol kini semakin berkembang. Hal ini dikarenakan sindikat terus mencari celah, termasuk bersembunyi di balik merchant palsu dan menyalahgunakan transaksi off-us seperti QRIS melalui merchant aggregator.
QRIS, sebagai salah satu inovasi kebanggaan dalam sistem pembayaran digital Indonesia, telah memberikan banyak manfaat. Sayangnya, teknologi ini justru mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai kedok untuk menyamarkan transaksi ilegal. Karaniya menyampaikan bahwa pihaknya, bersama BI dan PPATK, telah menelusuri dan menindaklanjuti temuan merchant mencurigakan. Pihaknya pun mendukung sepenuhnya kewajiban bagi perusahaan jasa pembayaran untuk bekerja sama dalam identifikasi dan pemblokiran.
Upaya ini tidak hanya penting dari sisi hukum dan keamanan, tetapi juga krusial dalam menjaga integritas ekosistem ekonomi digital nasional. Judi daring, dalam banyak kasus, terbukti menyedot sumber daya masyarakat secara sia-sia, menciptakan utang, memicu konflik rumah tangga, bahkan meningkatkan tindak kriminalitas. Kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.
Dengan menjadikan sistem pembayaran sebagai gerbang utama dalam pemberantasan judol, BI dan mitra strategisnya menunjukkan pendekatan yang presisi dan terukur. Jika dulu transaksi perjudian dilakukan secara tunai atau lewat metode yang tidak terdigitalisasi, kini para pelaku memanfaatkan teknologi finansial modern untuk menyamarkan jejak.
Dengan pemblokiran rekening dan pengawasan yang ketat pula, sejumlah pihak berusaha memutus mata rantai pendanaan yang mengalir melalui sektor perbankan ke dalam industri perjudian ilegal. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan judi daring berkembang dan merusak stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.
Perkembangan teknologi digital memang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan keuangan. Namun, di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka lebar. Judi daring, pinjol ilegal, dan berbagai praktik keuangan ilegal lainnya terus mengintai masyarakat, terutama mereka yang kurang literasi keuangan digital.
Di sinilah sinergi antarlembaga dan pelaku industri menjadi kunci. Komitmen bersama antara BI, OVO, serta pihak-pihak terkait patut diapresiasi sebagai upaya kolektif memberantas akar-akar kejahatan finansial berbasis teknologi. Namun, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku.
Edukasi publik mengenai risiko dan bahaya judi daring harus terus digencarkan, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam memasukkan literasi digital dan keuangan ke dalam kurikulum.
Keberhasilan pemblokiran situs dan rekening yang terafiliasi judi daring merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah bukti bahwa berbagai pihak telah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal.
Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak semata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman. Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan melaporkan situs judi daring yang ditemukan di berbagai platform media sosial kepada aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi daring sangatlah penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terhubung dengan ekosistem digital dan dapat menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Maka, bersama-sama menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Masyarakat Indonesia diimbau untuk semakin waspada terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran digital yang dimanfaatkan oleh jaringan bandar judi daring. Pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait kini terus memperkuat pengawasan demi memutus mata rantai transaksi ilegal yang merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperketat regulasi dan pelaporan sistem pembayaran. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan bahwa kini platform penyedia layanan pembayaran digital atau payment gateway sudah diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka kepada PPATK.

“Ada perubahan signifikan dalam pelaporan payment gateway. Kalau sebelumnya belum wajib, sekarang seluruh platform diwajibkan untuk melapor ke PPATK,” jelas Danang dalam program Profit CNBC Indonesia, Selasa (14/4/2025).

Selain itu, merchant aggregator atau pengumpul pedagang daring juga menjadi sorotan utama. Menurut Danang, pihak agregator harus memastikan bahwa seluruh merchant yang bergabung telah melalui proses validasi yang ketat. Bila ditemukan adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi daring, maka hubungan bisnis harus segera dihentikan.

“Apabila ditemukan transaksi yang terkait dengan itu, mereka harus diputus hubungan bisnisnya. Sehingga sistem keuangan ini bersih dari perjudian online,” tegasnya.

Senada dengan itu, President Direktur Ovo, Karaniya Dharmasaputra, menekankan pentingnya peran pedagang atau merchant dalam memerangi praktik judi daring. Ia menjelaskan bahwa selain produk dan sistem pembayaran, para pedagang digital juga kerap dimanipulasi dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

“Pedagang ini atau merchant yang sekarang secara besar-besaran disalahgunakan, digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh bandar-bandar judi daring,” ungkap Karaniya.

Lebih lanjut, Karaniya memaparkan modus yang sering digunakan yaitu penyalahgunaan transaksi dengan QRIS oleh merchant palsu. Para pelaku menyamarkan identitasnya dengan membuka usaha fiktif, seperti warung makan atau pedagang kaki lima.

“Aneh sekali jika warung bakso bisa ramai jam 1 malam dan transaksi mencapai miliaran. Kami terus mengidentifikasi ini bersama PPATK dan Bank Indonesia. Pola-pola seperti ini tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.

Dengan maraknya modus semacam ini, masyarakat diminta untuk tidak lengah terhadap fenomena judi daring yang menyusup melalui kanal-kanal digital. Penguatan pengawasan dan literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem ekonomi digital yang sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.

Oleh: Fitri Lubis )*
Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal transaksi keuangan. Sistem pembayaran digital yang semakin canggih memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan praktis, tanpa harus menggunakan uang tunai. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat risiko serius yang kini mengintai: penyalahgunaan sistem keuangan digital oleh jaringan pelaku judi daring.

Sepanjang tahun 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa aktivitas judi daring di Indonesia telah menghasilkan perputaran dana yang luar biasa besar, yakni mencapai Rp 359 triliun. Angka ini mencerminkan betapa masif dan kompleksnya jaringan kejahatan tersebut, sekaligus menjadi peringatan bagi semua pihak akan ancaman besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengungkapkan bahwa dari total perputaran tersebut, nilai deposit yang berhasil teridentifikasi sebesar Rp 51 triliun. Ia menjelaskan, jika diasumsikan sekitar 20 persen dari jumlah itu digunakan untuk kebutuhan operasional dan pembayaran kemenangan para pemain, maka sisanya sekitar Rp 40 triliun berpotensi besar mengalir ke luar negeri. Hal ini jelas menjadi kerugian yang signifikan bagi perekonomian nasional karena uang tersebut tidak kembali ke dalam sirkulasi ekonomi domestik.

Danang menjelaskan bahwa para pelaku judi daring kini memanfaatkan perkembangan sistem pembayaran digital untuk memperluas jangkauan aktivitas ilegal mereka. Awalnya, transaksi dilakukan secara langsung melalui transfer bank atau dompet digital ke rekening penampungan. Namun, seiring waktu, modus tersebut mengalami evolusi. Para pelaku kini menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang dinilai lebih sulit dilacak karena tidak semua akun pembayaran menjalani proses verifikasi identitas (Know Your Customer/KYC) secara ketat.

PPATK mencatat, dari total nilai deposit judi daring pada tahun 2024, sebesar Rp 26 triliun masih menggunakan metode transfer konvensional. Namun, sekitar Rp 24 triliun lainnya telah dilakukan melalui QRIS. Angka ini menunjukkan bahwa ada pergeseran signifikan dalam modus transaksi yang perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama regulator dan penyedia layanan keuangan digital.

Sementara itu, platform dompet digital seperti OVO juga menjadi sasaran penyalahgunaan oleh jaringan pelaku judi daring. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem pengawasan internal guna menekan praktik semacam ini. Ia menyebutkan bahwa transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait aktivitas judi daring berhasil ditekan hingga lebih dari 90 persen dalam platform tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dengan sistem pengawasan dan kerja sama yang baik, celah-celah penyalahgunaan bisa diminimalkan.

Karaniya juga menegaskan bahwa penyalahgunaan akun dompet digital dilakukan tanpa sepengetahuan pihak OVO. Ia mendorong pentingnya sinergi antara penyedia layanan digital, regulator seperti Bank Indonesia dan OJK, serta lembaga pemantau seperti PPATK untuk menjaga kebersihan ekosistem digital Indonesia.

Ia juga menyoroti munculnya merchant palsu dalam ekosistem pembayaran digital. Banyak di antaranya digunakan sebagai kedok oleh pelaku judi daring. Modus ini dilakukan dengan cara mendaftarkan usaha fiktif, seperti warung bakso atau toko kelontong, yang sebenarnya tidak menjalankan bisnis riil. Salah satu contoh kejanggalan yang terungkap adalah sebuah merchant bernama warung bakso yang mencatat transaksi miliaran rupiah antara pukul 01.00 hingga 03.00 dini hari, waktu yang tak lazim untuk aktivitas jual beli makanan.

Menghadapi fenomena ini, pemerintah bersama PPATK, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap ekosistem pembayaran digital. Salah satu langkah strategis yang telah diterapkan adalah mewajibkan penyedia layanan payment gateway untuk melaporkan transaksi mereka secara berkala kepada PPATK. Tujuannya adalah agar setiap aktivitas mencurigakan bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti secara hukum.
Selain itu, merchant aggregator atau pihak yang menghimpun berbagai merchant daring juga diberi tanggung jawab besar untuk melakukan validasi menyeluruh terhadap mitra usahanya. Jika ditemukan adanya indikasi kuat keterlibatan dalam praktik ilegal seperti judi daring, kerja sama dengan merchant tersebut harus segera dihentikan.
Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan sistem pembayaran digital. Judi daring bukan hanya persoalan hukum dan moral, tetapi juga berdampak serius pada sektor ekonomi nasional. Dana-dana gelap yang tidak tercatat secara resmi memperbesar risiko pencucian uang, mengurangi potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, dan pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem digital yang ada.
Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan cepat yang ditawarkan oleh situs-situs judi daring. Di balik kesenangan semu yang dijanjikan, tersimpan potensi kehancuran ekonomi individu, keharmonisan keluarga, hingga tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menciptakan ruang digital yang bersih dan produktif, dibutuhkan kerja sama semua pihak: pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Penindakan tegas harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan edukasi publik. Dengan begitu, teknologi digital yang sejatinya diciptakan untuk kemajuan, tidak berubah menjadi alat yang merusak masa depan bangsa.
)* Pengamat Ekonomi Digital – Ekonomi Inovasi Foundation

Jakarta — Pemerintah tengah memfinalisasi rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah cepat merespons potensi gelombang PHK massal di sejumlah sektor industri nasional. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk menjadi solusi cepat dan konkret dalam mengantisipasi serta menangani ancaman PHK.

“Kami sudah membahas apa yang diarahkan Presiden tentang satgas terkait PHK dan juga kesempatan kerja. Saat ini, pembentukan tim tersebut sedang kami matangkan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta.

Menurut Airlangga, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu yang perlu diwaspadai. Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), diperkirakan lebih dari 50 ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan akibat dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor nasional.

“Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa. Tentu, kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket kebijakan yang mudah dieksekusi,” tambahnya.

Airlangga menekankan pentingnya antisipasi dari dampak kebijakan ekonomi luar negeri terhadap sektor industri domestik. Ia menilai, jika tidak diantisipasi, kebijakan tarif dari AS bisa menurunkan produksi industri dalam negeri, sehingga memicu badai PHK yang lebih luas.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, pembentukan Satgas PHK merupakan langkah positif pemerintah dalam menekan angka PHK.

“Itu ide yang bagus. Tugasnya nanti kita lihat, kan ini menunggu Inpres dan kepulangan Presiden,” kata Indah.

Indah juga menegaskan bahwa meskipun akan ada satgas, kementerian dan lembaga terkait tetap harus melakukan mitigasi dan penanggulangan secara aktif.

“Memitigasi itu kan mencegah dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk penanggulangannya. Jadi, ya, mungkin terkait perluasan kesempatan kerja. Ditunggu aja,” pungkasnya.

Usulan pembentukan Satgas PHK sebelumnya disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal. Ia menilai keberadaan satgas sangat penting untuk merespons potensi PHK sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif balasan AS. Said berharap satgas bisa membantu memberikan solusi konkret dan mencegah gejolak di kalangan pekerja.

“Dengan demikian, satgas ini akan berperan aktif memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK. Satgas ini juga diharapkan mampu menekan potensi pemogokan bila hak-hak buruh tidak dibayar,” ujar Said.

Said juga mengusulkan agar satgas diisi oleh berbagai unsur, mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan DPR, agar mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. “Kami meminta kepada Presiden agar dalam situasi PHK, hak buruh dibayarkan sesuai peraturan. Satgas ini sangat berperan,” tegasnya.

Dengan pembentukan Satgas PHK ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional. Diharapkan, langkah ini mampu menjaga stabilitas industri sekaligus memberikan rasa aman bagi para pekerja di tengah dinamika ekonomi global. [-red]