Oleh : Ricky Rinaldi )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah khususnya Mesir pada April 2025 bukan sekadar lawatan diplomatik biasa. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergerak, Indonesia menunjukkan posisinya sebagai negara yang tidak hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga aktif menjalin kemitraan strategis di tingkat internasional. Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Mesir yang telah terjalin sejak lama, dan kini dibawa ke tingkat kemitraan strategis.

Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiyah, Kairo. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama untuk membentuk Kemitraan Strategis Indonesia-Mesir, yang menjadi wujud komitmen politik tingkat tinggi dari kedua negara. Bukan hanya simbolik, kemitraan ini dirancang sebagai platform untuk memperkuat kerja sama konkret di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga kebudayaan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Mesir memiliki arti khusus bagi Indonesia karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia melihat bahwa sejarah ini harus dijadikan fondasi untuk memperluas kerja sama yang menguntungkan di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki kawasan Zona Ekonomi Terusan Suez, yang menurutnya dapat menjadi pintu masuk strategis produk-produk Indonesia ke pasar Afrika dan Eropa.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin mempererat kemitraan di sektor logistik dan infrastruktur dengan Mesir, karena hal itu akan memperluas konektivitas internasional Indonesia. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo menekankan bahwa hubungan dagang tidak boleh stagnan, melainkan harus dikembangkan dengan pendekatan saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan dan pertahanan juga mendapat perhatian khusus. Saat mengunjungi Akademi Militer Mesir, Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi antar institusi militer bukan hanya soal pengadaan alat utama sistem senjata, melainkan juga pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Ia menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia di sektor pertahanan merupakan kunci kemandirian dan profesionalisme militer Indonesia di masa depan.

Tak kalah penting, kedua negara sepakat untuk memperkuat nilai-nilai Islam moderat dan bekerja sama dalam mencegah ekstremisme. Bagi Prabowo, ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang menjunjung toleransi dan kedamaian.

Langkah Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa penandatanganan Kemitraan Strategis ini merupakan tonggak penting dalam diplomasi Indonesia. Ia menyebut bahwa keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut secara langsung oleh kedua kepala negara mencerminkan tingkat keseriusan yang tinggi dalam mempererat hubungan bilateral.

Menurut Yusuf, kunjungan ini bukan hanya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi, tapi juga membuka jalan bagi pertukaran pelajar, kolaborasi pendidikan tinggi, serta diplomasi budaya. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperluas jejaring kerja sama global dengan pendekatan yang pragmatis dan progresif.

Yusuf juga menekankan bahwa keberadaan Indonesia di forum-forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam D-8 pada periode 2026–2027 mencerminkan kepercayaan global terhadap arah diplomasi luar negeri Indonesia yang semakin inklusif dan konstruktif.

Presiden Prabowo mendorong kerja sama teknologi dan pengelolaan sumber daya antaranggota. Ia menilai bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi besar untuk tumbuh bersama jika membangun kolaborasi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pesan itu diterima dengan baik oleh para pemimpin negara lainnya yang hadir di KTT tersebut.

Prabowo tidak hanya bicara tentang strategi luar negeri, tetapi juga mempraktikkannya dengan langkah konkret. Ia menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia dapat memainkan peran penting dalam percaturan global, bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai inisiator kerja sama lintas kawasan.

Pendekatan Presiden yang lugas, berani, dan menghormati nilai-nilai diplomasi menjadi ciri khas dari arah baru politik luar negeri Indonesia. Kunjungan ke Mesir ini memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Timur Tengah dan Afrika. Hal ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan menengah baru di kancah global.

Di tengah perubahan dunia yang serba cepat, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membuktikan bahwa diplomasi tidak hanya tentang menjaga hubungan baik, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru. Lawatan ke Mesir menjadi cerminan bahwa Prabowo siap membawa Indonesia menjadi negara yang aktif menentukan arah sejarah, bukan sekadar mengikutinya.

Dengan membangun kemitraan strategis yang berakar pada sejarah, tapi berorientasi pada masa depan, Prabowo sedang menegaskan satu hal: Indonesia siap menjadi jembatan antara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dan dalam dunia yang semakin terhubung ini, siapa yang mampu menjalin kerja sama sejak awal, akan menjadi pemimpin masa depan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Aristika Utami

Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan global. Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah serangkaian kunjungan luar negeri yang dilakukannya dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya. Kunjungan-kunjungan ini bukan hanya simbolis, melainkan merupakan wujud dari diplomasi aktif dan terukur guna memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan mitra kerja strategis di berbagai kawasan dunia.

Presiden Prabowo memahami bahwa tantangan global pasca-pandemi, ketegangan geopolitik, serta dinamika ekonomi dunia menuntut kepemimpinan yang proaktif. Oleh karena itu, ia menjadikan diplomasi sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Dalam kunjungannya ke luar negeri, Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan kerja sama yang setara, saling menghormati, dan berorientasi pada hasil nyata. Setiap kunjungan dirancang dengan matang, menyasar sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, ketahanan pangan, pendidikan, serta teknologi.

Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri RI, mengatakan pihaknya turut mengamati perkembangan ini. Gaya diplomasi Prabowo membawa semangat baru, yang berimbang antara ideologi dan kepentingan nasional. Ini penting untuk menjaga netralitas Indonesia.

Salah satu sorotan utama dalam diplomasi luar negeri Prabowo adalah penguatan kerja sama pertahanan yang modern dan profesional. Indonesia berusaha membangun kemitraan pertahanan bukan hanya dari sisi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan juga pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi dan kerja sama riset bersama.

Dalam pertemuannya dengan para pemimpin negara maju, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra setara dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kesepakatan kerja sama joint production, pelatihan militer bersama, dan pertukaran akademi militer menjadi bukti dari arah baru yang diusung pemerintahannya.

Selain pertahanan, sektor pangan dan energi menjadi agenda penting dalam lawatan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan dan energi adalah dua fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di era globalisasi. Dalam kunjungannya ke Brasil dan Argentina, misalnya, Prabowo menjajaki peluang kerja sama dalam hal impor jagung, gandum, dan kedelai sekaligus pengembangan pertanian modern berbasis teknologi.

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Presiden Prabowo membuka peluang investasi di bidang energi terbarukan, pengolahan minyak, serta pengembangan proyek strategis hijau berbasis ekonomi berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mempercepat transisi energi serta memperkuat posisi sebagai pemimpin di kawasan dalam isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kunjungan-kunjungan strategis ini, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas regional maupun global. Dalam pertemuan ASEAN, G20, dan forum-forum multilateral lainnya, ia kerap menegaskan pentingnya kerja sama internasional berbasis prinsip non-blok, kemandirian, dan keadilan global.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Republik Arab Mesir menghasilkan capaian penting dalam hubungan bilateral kedua negara, ini menjadi tonggak penting yang menegaskan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Penguatan pada bidang prioritas ini mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat.

Diplomasi Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai, dialog, dan diplomasi. Ia juga aktif mengusulkan inisiatif baru, termasuk pembentukan forum dialog strategis Asia-Afrika untuk memperkuat solidaritas antara negara-negara berkembang.

Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo adalah kepentingan ekonomi nasional. Setiap pertemuan diplomatik selalu diarahkan untuk membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor Indonesia, serta mendorong masuknya teknologi yang bisa memperkuat industri dalam negeri.

Dalam pertemuan dengan para investor global, Prabowo secara konsisten menampilkan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik yang kuat, sumber daya manusia yang kompetitif, serta komitmen pada reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. Tak heran, sejumlah MoU bernilai miliaran dolar berhasil ditandatangani di sektor manufaktur, infrastruktur, pertanian, hingga digital.

Pengamat politik global dari GREAT Institute, Teguh Santosa mengatakan, kemandirian dalam menjalin hubungan internasional menjadi syarat utama agar Indonesia tetap dapat menjalankan politik bebas aktif, sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa. Teguh juga berharap rangkaian kunjungan ini dapat menjadi solusi atas hambatan ekonomi dan investasi yang muncul akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai rutinitas seremonial, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Dengan pendekatan diplomasi aktif, realistis, dan berorientasi pada kepentingan nasional, Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun terbuka terhadap kolaborasi.

Di era yang penuh ketidakpastian ini, langkah Prabowo untuk membangun jaringan kerja sama strategis yang luas merupakan pondasi penting bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 — sebuah negara maju, mandiri, dan berdaulat di tengah dunia yang terus berubah.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI dan RUU Polri semakin menguat, dan hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Revisi kedua undang-undang tersebut dianggap membawa klausul yang memunculkan potensi ketidakstabilan dalam sistem keamanan negara.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI yang telah disetujui oleh DPR menegaskan berakhirnya peran dwifungsi TNI.

“Tidak ada dwifungsi lagi di Indonesia. Jangankan jasad, arwahnya pun sudah nggak ada,” tegasnya.

Menhan menambahkan bahwa beberapa tokoh yang menjabat di posisi sipil saat ini adalah purnawirawan TNI, bukan prajurit aktif.

Ia ingin meluruskan kekhawatiran publik mengenai keterlibatan prajurit aktif di lembaga-lembaga sipil, seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nggak ada, pensiun semua itu sudah lama itu,” ujarnya.

Meskipun terdapat penolakan, Sjafrie mengapresiasi kritik yang muncul terkait revisi UU TNI tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan bahkan menolak revisi ini. Namun, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Menhan menegaskan pentingnya menjaga kerukunan bangsa Indonesia, mengingat tantangan yang semakin kompleks di tingkat global.

“Kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik secara konvensional maupun tidak konvensional,” lanjutnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI merespons kekhawatiran yang muncul dari masyarakat mengenai penempatan prajurit aktif TNI di kementerian dan lembaga sipil.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, memastikan bahwa prajurit TNI tidak akan mengambil alih posisi yang semestinya dipegang oleh pegawai sipil.

“Ini adalah bentuk kerja sama antara TNI dan instansi sipil. Kami tidak akan mengambil alih posisi yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai sipil,” kata Kristomei.

Di sisi lain, pembahasan revisi RUU Polri juga mendapat perhatian serius. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi RUU Polri akan dilakukan dengan keterbukaan.

Ia mengonfirmasi bahwa Komisi III DPR belum memulai pembahasan RUU Polri dan lebih memfokuskan perhatian pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Namun, kami akan melakukannya secara terbuka. Percayalah, kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama seperti pembahasan KUHAP,” tambah Hinca, menegaskan komitmennya untuk transparansi dalam setiap pembahasan yang melibatkan publik.

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman ekonomi digital ilegal yang meresahkan, salah satunya praktik judi online. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan memblokir sebanyak 10.016 rekening bank yang teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dari sebelumnya sebanyak 8.618 rekening. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan ekonomi berbasis digital yang kian marak. Praktik judi online bukan hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi keluarga, mendorong praktik kriminalitas, serta menciptakan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan terhadap praktik judi online. OJK telah meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menjalankan mekanisme enhance due diligence (EDD) untuk memastikan bahwa setiap rekening yang terafiliasi judi online dapat segera ditindaklanjuti.

Tidak hanya itu, Dian juga menyampaikan bahwa ke depan, OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akan melakukan pemblokiran penuh bagi individu yang terafiliasi dengan judi online, meski memiliki lebih dari satu rekening di berbagai bank. OJK telah meminta perbankan untuk menutup semua rekening yang memiliki Customer Information File (CIF) yang sama, sehingga pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan celah administrasi perbankan untuk melanjutkan praktik ilegalnya.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Judi daring bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

Selain praktik judi online, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sejak awal 2025, Satgas PASTI telah berhasil menutup sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal. Tidak hanya itu, Satgas PASTI juga telah mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 1.600 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan ekosistem digital dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menurut Friderica, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima sebanyak 79.969 laporan hingga 31 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.336 rekening telah dilaporkan terafiliasi aktivitas ilegal, dan OJK telah berhasil memblokir 35.394 rekening. Berdasarkan data tersebut, mencerminkan bahwa betapa besarnya ancaman kejahatan ekonomi digital terhadap masyarakat Indonesia.

Yang lebih memprihatinkan, total kerugian masyarakat yang telah dilaporkan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, langkah cepat pemerintah telah berhasil memblokir dana korban sebesar Rp134,7 miliar. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyatnya dari jerat kejahatan ekonomi digital.

Tindakan OJK ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang dapat merusak tatanan ekonomi dan keuangan negara. Dengan pemblokiran rekening dan pengawasan yang ketat, pemerintah berusaha memutus mata rantai pendanaan yang mengalir melalui sektor perbankan ke dalam industri perjudian ilegal. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan judi daring berkembang dan merusak stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi digital memang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan keuangan. Namun, di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka lebar. Judi online, pinjol ilegal, dan berbagai praktik keuangan ilegal lainnya terus mengintai masyarakat, terutama mereka yang kurang literasi keuangan digital.

Karena itu, upaya pemberantasan kejahatan digital ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan OJK semata. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga diri dan lingkungannya dari ancaman ini. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik judi online atau kejahatan ekonomi digital lainnya kepada pihak berwenang menjadi sangat penting.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi keuangan dan mewaspadai modus-modus penipuan berbasis digital. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online atau tawaran pinjaman online yang tidak resmi. Pastikan selalu menggunakan layanan keuangan yang diawasi oleh OJK dan lembaga resmi lainnya.

Melalui langkah-langkah tegas ini, bisa dilihat betapa besarnya komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat. Keberhasilan pemblokiran enam juta situs judi daring merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah bukti bahwa pemerintah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal.

Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman. Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan melaporkan situs judi daring yang ditemukan di berbagai platform media sosial kepada aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi daring sangatlah penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terhubung dengan ekosistem digital dan dapat menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Maka, bersama-sama menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini menunjukkan dampak luas dalam aspek ekonomi. Kebijakan ini telah membuka berbagai peluang usaha, menciptakan pasar baru, serta memberikan stimulus signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, MBG menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis setiap harinya. Namun, lebih dari itu, rantai pasok yang tercipta dalam proses penyediaan makanan ini membuka ekosistem baru yang dinamis dan inklusif di sektor ekonomi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

“Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman,” katanya.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

“Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan,” ujar dia.

Program ini juga tentu menciptakan lapangan kerja baru di berbagai lini. Dari sektor produksi hingga distribusi, kebutuhan akan tenaga kerja meningkat. Peneliti Center of Reform on Economic (CORE), Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

“Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiplier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja,” kata Eliza.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, MBG bukan hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap permasalahan gizi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat dirancang untuk sekaligus menggerakkan sektor ekonomi secara luas.

Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan ekonomi digital, khususnya praktik judi online. Hingga April 2025, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening bank yang terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sebanyak 8.618 rekening.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya negara hadir dalam melindungi rakyat dari dampak negatif judi daring, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat luas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya terus mengembangkan pengawasan dan melakukan tindakan konkret dalam menutup celah perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

“OJK telah meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menerapkan enhance due diligence (EDD) untuk memperkuat pengawasan. Ke depannya, OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akan melakukan pemblokiran penuh bagi individu yang terafiliasi judi online, meskipun mereka memiliki beberapa rekening di berbagai bank,” tegas Dian.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup seluruh rekening yang berada dalam satu Customer Information File (CIF) yang sama, sehingga para pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan multi-rekening untuk mengelabui pengawasan perbankan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK tidak hanya fokus pada pemberantasan judi online, tetapi juga gencar menindak pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Sejak awal tahun 2025, Satgas PASTI telah menutup sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal. Selain itu, kami juga telah mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 1.600 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelas Friderica.

“Hingga 31 Maret 2025, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima 79.969 laporan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.336 rekening telah dilaporkan terafiliasi, dengan 35.394 rekening di antaranya sudah berhasil diblokir. Total kerugian masyarakat yang dilaporkan mencapai Rp1,7 triliun, dan pemerintah telah berhasil memblokir dana korban senilai Rp134,7 miliar,” tambahnya.

Langkah tegas OJK ini menjadi cerminan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik kejahatan ekonomi berbasis digital. Namun, upaya pemberantasan judi online dan pinjol ilegal membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk terus waspada terhadap maraknya praktik judi daring yang kian berkembang dengan beragam modus. Apabila menemukan indikasi aktivitas judi online atau praktik keuangan ilegal lainnya, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkannya kepada OJK, Satgas PASTI, atau aparat penegak hukum terkait.

Dengan sinergi dan kerja sama semua pihak, ekosistem keuangan nasional yang aman, sehat, dan berkeadilan dapat terwujud.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi secara nyata, khususnya di sektor kuliner.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan program MBG telah menjadi penyelamat bagi pelaku usaha makanan yang sempat terancam gulung tikar. Dengan adanya permintaan tetap setiap hari, sektor kuliner rakyat kembali hidup dan berkembang.

“Restoran yang hampir bangkrut, kini bangkit kembali karena memperoleh pelanggan tetap minimal 3.000 per hari,” ungkap Dadan.

Program MBG menggandeng mitra lokal seperti restoran, katering, dan kantin sekolah untuk menyiapkan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Langkah ini secara langsung menghidupkan kembali aktivitas ekonomi lokal dan membuka peluang usaha di berbagai daerah.

Contoh keberhasilan terlihat pada kantin sekolah Boswa Bina Insani di Bogor, yang kini berkembang menjadi satuan pelayanan gizi untuk ribuan anak di 10 sekolah sekitarnya.

“Yang tadinya hanya melayani siswa sekolah, kini menjadi pusat pelayanan gizi bagi 3.000 anak. Yayasan yang sebelumnya memperoleh 2-3 juta rupiah per hari, kini meraih hingga 6 juta rupiah per hari,” terangnya.

Pemerintah juga memperluas jangkauan program ini melalui rencana pembangunan 1.542 satuan pelayanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendanaan sepenuhnya berasal dari APBN, menunjukkan kehadiran nyata negara untuk mewujudkan keadilan pangan di seluruh pelosok tanah air.

“Penerima manfaatnya bisa 200 sampai 500 anak, akan kami bangun dekat sekolah dan didanai oleh APBN. Ini bukti nyata bahwa negara hadir,” jelas Dadan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ahli Kemiskinan, Arief Anshory Yusuf, menyatakan bahwa MBG memiliki efek sistemik luar biasa dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan.

“Program ini sangat pro-job. Ia menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pentingnya penguatan implementasi agar manfaat MBG terus optimal dan berkelanjutan. Ia mendorong pengawasan partisipatif dan tata kelola transparan, yang selaras dengan semangat pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional.

“Ini adalah flagship bangsa, mari kita jaga dan kawal bersama,” tutup Arief.

Program MBG dengan segala dampaknya menjadi bukti bahwa kebijakan Presiden Jokowi dan pemerintah saat ini sepenuhnya berpihak kepada rakyat, mendorong kemandirian ekonomi, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Oleh: Farhan Farisan )*

Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis guna mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif yang digagas adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, yang dirancang untuk menjadi garda depan dalam mengantisipasi serta menangani kasus PHK secara terstruktur dan kolaboratif.

Kementerian Ketenagakerjaan telah merancang konsep awal pembentukan Satgas tersebut. Namun, proses pengesahannya masih menunggu keputusan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang saat ini sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan draf pembentukan Satgas PHK. Draf ini mencakup struktur organisasi, sistem kerja, hingga mekanisme koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Yassierli, pembentukan Satgas PHK merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo yang diberikan dua hari sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa proses teknis telah berjalan dan saat ini tinggal menunggu arahan lanjutan dari Presiden.

Dalam pernyataannya, Yassierli juga menekankan bahwa proses penyusunan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat efektivitas kebijakan yang akan diambil.

Satgas PHK dirancang bukan hanya untuk mengurusi para korban PHK, tetapi juga bertugas melakukan pemetaan potensi PHK, mencegah terjadinya gelombang PHK massal, hingga menyiapkan skema pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang terdampak.

Yassierli menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan beberapa opsi kebijakan yang akan diajukan kepada Presiden. Pilihan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap tantangan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lebih jauh, pihaknya menegaskan bahwa Satgas ini harus bersifat inklusif, melibatkan seluruh unsur strategis dalam ekosistem ketenagakerjaan. Mulai dari unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, hingga kalangan pengusaha.

Menurutnya, ini merupakan momen penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor demi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan. Menilai keberadaan Satgas PHK akan menjadi model pengelolaan isu ketenagakerjaan yang responsif.

Sementara itu, ide pembentukan Satgas PHK sendiri awalnya mencuat dari usulan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Usulan ini kemudian diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Jakarta.

Presiden Prabowo mengakui pentingnya inisiatif tersebut dan langsung memerintahkan kementerian terkait untuk segera merealisasikannya. Ia menyebut Satgas PHK akan menjadi wadah yang efektif untuk memetakan peluang kerja baru bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, dan pelaku industri dalam Satgas ini. Dengan begitu, pendekatan yang diambil dapat lebih komprehensif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Lebih lanjut, satgas ini menjadi jangka menengah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru, salah satunya melalui investasi besar-besaran di sektor pertanian. Program ini diproyeksikan mampu menyerap hingga delapan juta tenaga kerja.

Di sisi lain, tekanan ekonomi global seperti kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat mulai dirasakan oleh sektor industri padat karya. Namun, pemerintah menegaskan bahwa PHK bukan satu-satunya solusi yang bisa diambil oleh perusahaan terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa perusahaan padat karya tidak perlu melakukan PHK sebagai respons atas tekanan eksternal. Pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Salah satu insentif yang diberikan adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Skema ini bertujuan menjaga daya beli buruh sekaligus mengurangi beban pengusaha.

Airlangga menyatakan bahwa stimulus tersebut dirancang agar perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja mereka tanpa harus mengambil langkah efisiensi berupa PHK. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan mitigasi krisis yang diambil pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri (link and match). Skema ini akan ditopang oleh Satgas PHK agar para pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera dialihkan ke sektor yang masih tumbuh.

Keberadaan Satgas PHK akan menjadi kanal komunikasi resmi antara pekerja dan pemerintah dalam menyuarakan isu-isu ketenagakerjaan. Diharapkan, pendekatan ini dapat mencegah terjadinya ketegangan antara buruh dan pengusaha akibat keputusan PHK.

Dengan pembentukan Satgas PHK, pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam menghadapi ancaman gelombang PHK. Langkah ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan responsif terhadap keresahan rakyat, khususnya para pekerja.

Berbagai pihak berharap Satgas PHK dapat segera terbentuk dan bekerja maksimal. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci sukses satuan tugas ini.

Selain berperan dalam penanganan PHK, Satgas ini juga dirancang untuk memperkuat sistem pendataan tenaga kerja nasional. Dengan data yang akurat dan real-time, pemerintah dapat dengan cepat merespons dinamika ketenagakerjaan serta merancang intervensi yang tepat sasaran, baik dalam bentuk pelatihan vokasi maupun insentif bagi industri strategis.

Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak lanjutan dari disrupsi ekonomi global dan transformasi digital yang semakin cepat. Dengan Satgas PHK sebagai pusat koordinasi, pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa depan dengan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional dengan merencanakan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5%. Rencana pembentukan Satgas ini patut diapresiasi, mengingat tantangan dunia kerja yang semakin kompleks akibat perubahan kebijakan, kondisi ekonomi global, serta transformasi digital yang memengaruhi pola kerja dan struktur industri.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Satgas PHK akan menjadi lembaga sementara yang bertugas untuk mengkaji dan menangani potensi dan realitas PHK yang terjadi sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan kenaikan upah. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan UMP, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi sektor usaha, khususnya industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan sektor manufaktur lainnya.

Menanggapi rencana pembentukan satgas PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas PHK sejalan dengan rencana Kemnaker yang telah lama disusun. pembentukan Satgas ini sudah menjadi wacana lama dan telah didiskusikan internal. Atas perintah Presiden, kami segera mengeksekusinya.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Oktober 2024 jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 63.947 orang. Angka ini hampir setara dengan jumlah PHK sepanjang tahun 2023 yang mencapai 64.884 orang. Lonjakan ini tentu mengindikasikan adanya tekanan serius yang dihadapi oleh sektor usaha, baik dari sisi biaya operasional yang meningkat maupun menurunnya permintaan pasar. Apabila tidak segera diantisipasi, tren ini berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran baru yang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Satgas PHK, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak menjadi bumerang bagi dunia kerja. Satgas ini tidak hanya akan memonitor dan menganalisis data terkait PHK, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis data yang akurat dan faktual. Salah satu tugas utama dari Satgas ini adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap PHK serta memetakan penyebab utama terjadinya PHK, baik dari faktor internal perusahaan maupun eksternal, seperti kondisi makroekonomi dan kebijakan perdagangan internasional.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan keberlangsungan usaha. Ini penting karena pada dasarnya pekerja dan pengusaha merupakan dua entitas yang saling bergantung. Kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan usaha, dan sebaliknya, produktivitas dan daya saing usaha sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembentukan Satgas PHK juga menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan fokus kerja Satgas nantinya melibatkan banyak kementerian dan pemangku kepentingan lintas sektor. Fungsinya tak hanya menangani PHK, tapi juga melakukan mitigasi dan memperluas lapangan kerja.

Mengingat hal tersebut, apresiasi juga perlu diberikan terhadap inisiatif ini karena menunjukkan adanya pendekatan berbasis kolaborasi. Dalam proses kerjanya, Satgas PHK diharapkan tidak bekerja secara tertutup, tetapi melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan lembaga riset ketenagakerjaan. Keterlibatan semua pihak akan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat diterapkan secara efektif.

Diharapkan kehadiran Satgas PHK juga mendorong adanya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Di era digital dan otomatisasi ini, pola kerja dan kebutuhan tenaga kerja terus berubah. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah jangka panjang, termasuk peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) tenaga kerja agar mereka tetap relevan di pasar kerja yang baru. Dengan demikian, potensi PHK dapat ditekan bukan hanya dengan kebijakan penanggulangan jangka pendek, tetapi juga melalui pembangunan sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh.

Langkah lain yang bisa dikembangkan oleh Satgas adalah mendorong peran dunia usaha untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Ketika industri mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren global, risiko terjadinya PHK bisa diminimalkan. Satgas juga dapat menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menyuarakan hambatan-hambatan struktural yang mungkin dihadapi, seperti beban regulasi, akses pembiayaan, serta biaya produksi yang meningkat.

Langkah ini pun akan memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap nasib pekerja. Di sisi lain, pelaku usaha juga akan merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan publik. Bila dikelola dengan baik, Satgas PHK bisa menjadi model tata kelola ketenagakerjaan yang modern, responsif, dan solutif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan nyata kepada pekerja. Menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dinamika global dan disrupsi teknologi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipatif dan solutif.

Pengumuman ini disampaikan langsung dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, yang dihadiri ribuan pekerja, pelaku usaha, dan tokoh perburuhan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam saat rakyat menghadapi kesulitan.

“Kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus sebaik-baiknya,” tegas Presiden, disambut antusiasme peserta yang memadati lokasi acara.

Satgas PHK dibentuk untuk merespons cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, serikat pekerja, pelaku industri, akademisi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Fokus utama satgas adalah mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun Matriks Risiko Sektor Industri sebagai landasan kerja teknis Satgas.

“Ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi sektor yang rentan dan merancang kebijakan yang akurat dan responsif,” ujarnya.

Selain itu, Satgas juga akan memfasilitasi program pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), hingga penyaluran kerja lintas sektor.

Tak hanya itu, Satgas juga berfungsi sebagai ruang dialog tripartit antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk merumuskan solusi kolektif yang berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara inklusif dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut baik langkah ini. Ia menyebut Satgas sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap buruh.

“Langkah ini bukan hanya respons sesaat, tapi strategi jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan Satgas menandai babak baru dalam hubungan industrial di Indonesia yang lebih sehat dan solutif.

Dengan Satgas PHK, pemerintah membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, negara hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat aksi nyata. Melindungi pekerja adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. []