Oleh: Eleine Pramesti *)

Program makan bergizi gratis telah menjadi solusi konkret dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi di berbagai negara. Keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dan dukungan kebijakan, tetapi juga pada inovasi dalam implementasinya. Dengan inovasi, program makan bergizi gratis dapat tetap relevan, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk inovasi dalam program ini adalah penggunaan teknologi digital untuk manajemen distribusi makanan. Sistem berbasis aplikasi dapat membantu dalam pendataan penerima manfaat, pengelolaan stok bahan makanan, serta monitoring kualitas makanan yang disalurkan. Melalui sistem ini, transparansi dalam penyaluran bantuan juga lebih terjaga, mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa makanan yang diberikan tepat sasaran.

Selain itu, pengembangan menu berbasis kearifan lokal menjadi inovasi penting dalam menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis. Menggunakan bahan-bahan pangan yang tersedia secara lokal tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian petani dan produsen pangan setempat. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga. Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Strategi inovatif lainnya penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Selain inovasi di bidang teknologi dan pengolahan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan program makan bergizi gratis tetap berkelanjutan. Kemitraan dengan perusahaan pangan dan restoran lokal memungkinkan diversifikasi menu serta peningkatan kualitas makanan.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan program, penting pula untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Sosialisasi yang dilakukan melalui sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan media sosial dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat makanan bergizi, sehingga masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menjaga pola makan sehat.

Keberlanjutan program makan bergizi gratis bergantung pada berbagai faktor, termasuk inovasi dalam implementasi, manajemen distribusi, teknologi pangan, kolaborasi lintas sektor, dan pendanaan. Dengan pendekatan inovatif dan strategi yang tepat, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Di sisi lain, keberlanjutan program makan bergizi gratis juga dapat diperkuat melalui regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang memastikan kesinambungan program ini, termasuk insentif bagi para pelaku usaha yang berkontribusi dalam penyediaan makanan sehat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pihak swasta juga akan lebih terdorong untuk ikut serta dalam mendukung program ini. Penerapan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan bahan makanan juga dapat menjadi inovasi yang mendukung keberlanjutan program.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan MBG merupakan inisiatif strategis yang relevan untuk mencapai Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan SDM berkualitas. Selain itu,  langkah ini merupakan komitmen konkret mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam sektor pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup cenderung lebih fokus dalam belajar dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan program ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Terakhir, keberhasilan program makan bergizi gratis juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat harus terus dibangun agar program ini tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih baik bagi generasi mendatang.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Jakarta – Masyarakat perlu mewaspadai adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan bangsa dalam gelombang demonstrasi Indonesia Gelap. Analisa tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang menyebut bahwa pola gerakan dalam aksi-aksi Indonesia Gelap menunjukkan adanya desain sistematis dan terstruktur, jauh dari sekadar penyampaian aspirasi spontan masyarakat.

“Kita melihat ada pola gerakan yang tidak biasa, bukan sekadar aspirasi masyarakat, tetapi ada upaya untuk mendelegitimasi TNI sebagai institusi negara,” tegas Amir.

Ia menjelaskan bahwa penyusupan melalui propaganda anti-militerisme dan penyebaran narasi di berbagai media sosial merupakan pola klasik yang digunakan untuk melemahkan pilar pertahanan negara. Amir pun mendesak aparat intelijen dan keamanan bergerak cepat mengidentifikasi aktor-aktor yang diduga menjadi dalang gerakan ini.

“Bukan berarti kita mengabaikan aspirasi masyarakat yang sah dalam sistem demokrasi, tetapi kita harus bisa membedakan mana aksi yang murni menyuarakan kepentingan rakyat dan mana yang merupakan operasi terselubung untuk melemahkan negara,” lanjut Amir.

Dalam konteks menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Masyarakat diminta menggunakan hak demokrasinya dengan damai dan bertanggung jawab.

Sayangnya, dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (27/3/2025) lalu, terjadi vandalisme terhadap Tugu Kujang di Kota Bogor. Tugu bersejarah itu dipenuhi stiker dan coretan dengan pesan-pesan anti UU TNI. Tokoh masyarakat Bogor, Harlan Bengardi, menyayangkan tindakan tersebut.

“Setiap tahun kami merawat area Tugu Kujang. Dirapikan, dipasang keramik, diperbaiki plakatnya, dan meminta dinas untuk penghijauan. Karena setiap Agustus Tugu Kujang kami pakai untuk menggelar Festival Merah Putih (FMP),” kata Harlan.

Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar pula.

“Ketika menyampaikan kebenaran harus benar dan baik, rendah hati, sabar, keikhlasan. Kalau kemarin sudah di luar koridor yang harusnya dilakukan dengan baik dan benar,” tambahnya.

Pemerintah, melalui koordinasi antarlembaga, menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi yang sehat sekaligus mengamankan stabilitas nasional dari ancaman tersembunyi yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Jakarta – Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai bukan semata-mata sebagai tekanan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan kemandirian ekonomi nasional. Mulai 2 April 2025, AS akan memberlakukan tarif dasar 10 persen ditambah tambahan 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Di tengah tantangan perdagangan global, kebijakan ini justru dipandang sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk bersatu dalam memperkuat daya saing dan memperluas pasar di sektor-sektor unggulan dalam negeri.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan bahwa kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump tidak akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pabrik.

JK menyebutkan bahwa kebijakan tarif impor Trump, dengan pengenaan tarif sebesar 32 persen, hanya akan memengaruhi industri pabrik sebesar 10 persen dari harga jual.

“Jadi hanya kurang lebih 10 persen dari harga. Pabrik sepatu atau baju cuma kena 10 persen, toh gaji buruh juga enggak naik, jadi kira-kira yang kena PHK siapa?”

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya tidak buru-buru mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tersebut. “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu, 6 April 2025.

Menurutnya, kebijakan tarif ini adalah bagian dari pendekatan “carrot and stick” yang kerap digunakan oleh pemerintahan Trump. Artinya, tarif hanyalah pembuka jalan untuk memulai negosiasi perdagangan yang lebih intensif. Ia juga menyoroti bahwa dunia kini mulai bergeser dari sistem multilateral menuju pendekatan bilateral dalam kerja sama ekonomi antarnegara.

Fakhrul menilai bahwa di balik tekanan, terdapat kesempatan khusus bagi Indonesia untuk memperkuat ekspor di sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif, dan nikel. “Tantangan perang dagang ini justru bisa membuka pasar-pasar baru di AS yang sebelumnya sulit ditembus,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak ada lagi kesepakatan dagang yang murni berbasis aturan (rule-based) dengan AS. Maka dari itu, dibutuhkan diplomasi ekonomi yang lebih cermat dan aktif. “Para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi. Peran Kementerian Luar Negeri akan semakin krusial,” tegas Fakhrul.

Menutup pernyataannya, Fakhrul menanggapi dampak kebijakan ini terhadap pasar modal. Ia mengatakan penurunan indeks saham beberapa waktu terakhir adalah reaksi wajar. “Para investor tidak perlu takut. Karena 80 persen dari situasi ini sudah ‘priced in’ di pasar. Sekarang justru saat yang baik untuk mulai melirik peluang dari pasar saham yang telah terkoreksi,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan yang mulai berlaku secara bertahap pada 5 dan 9 April 2025 itu dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor ekspor nasional, terutama industri padat karya seperti apparel dan alas kaki.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan proteksionisme global.

“Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat,” ujar Eddy.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sebagai strategi menghadapi tekanan eksternal.

“Hal ini agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi, seperti baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium, dan lain-lain,” tegas Eddy.

Di sisi lain, Pemerintah menyiapkan langkah diplomasi aktif sebagai respons atas tarif dari AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tetap memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi saling menguntungkan.

“Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas.

Pemerintah juga memperhatikan sektor-sektor industri rentan terhadap fluktuasi pasar global, dan menjanjikan dukungan melalui insentif untuk menjaga daya saing.

“Seluruh industri (sektor tersebut) diundang untuk mendapatkan masukan terkait ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” lanjut Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang besar di pasar Eropa yang disebut Airlangga sebagai “pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat”. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak tergantung pada pasar tunggal dan memiliki alternatif ekspor yang lebih kuat.

Menjelang tenggat diplomatik 9 April 2025, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran terkait agar merespons cepat dan terukur melalui skema deregulasi serta koordinasi lintas sektor.

“Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April. Namun teknisnya, tim terus bekerja,” kata Airlangga.

Dengan strategi yang inklusif dan koordinatif, Indonesia optimis mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah guncangan perang dagang global.

Oleh : Astrid Widia )*

Kenaikan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu menimbulkan dinamika baru dalam peta perdagangan global. Namun, Indonesia justru memandang ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengakselerasi transformasi struktural yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya.

Respons cepat dan terukur dari pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan dalam membaca arah angin geopolitik global. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan bahwa kebijakan strategis Presiden Prabowo merupakan langkah jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintah tidak memilih bersikap reaktif terhadap tekanan global, melainkan memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan perdagangan dan memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri.

Salah satu langkah utama adalah diversifikasi mitra dagang. Fadli menyebut strategi Presiden Prabowo dalam memperluas kemitraan dengan BRICS, ASEAN, dan negara-negara Global South sebagai bentuk antisipasi atas proteksionisme dagang yang semakin agresif. Dengan menjadi bagian dari RCEP, yang mencakup 27 persen perdagangan dunia, serta mendorong aksesi ke OECD, Indonesia memperkuat pijakan dalam rantai pasok global yang lebih beragam dan stabil. Tak hanya itu, Indonesia juga terus mengupayakan penyelesaian berbagai perjanjian dagang komprehensif seperti IEU-CEPA, I-EAEU CEPA, dan CP-TPP.

Sebagai tokoh yang lama aktif di dunia parlemen, Fadli Zon telah mendorong negosiasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan entitas regional lainnya. Dalam pandangannya, perluasan pasar adalah instrumen vital untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya saat pasar tradisional seperti AS mulai mengunci diri dengan tarif tinggi.

Langkah kedua yang tak kalah penting adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah kini fokus membangun nilai tambah domestik melalui industrialisasi mineral, perkebunan, hingga sektor kelautan. Fadli melihat pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan hilirisasi berjalan dengan tata kelola yang baik dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pentingnya hilirisasi bukan hanya terletak pada potensi peningkatan nilai ekspor, tetapi juga pada dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan ketergantungan pada bahan mentah. Dalam kerangka ekonomi jangka panjang, strategi ini akan membentuk basis industri nasional yang tangguh dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Strategi ketiga Presiden Prabowo adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri melalui penguatan daya beli masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 merupakan langkah konkret untuk mendongkrak permintaan domestik. Fadli menyebut kebijakan ini sebagai fondasi baru bagi ketahanan ekonomi nasional, karena mendorong perputaran ekonomi dari bawah dan mengurangi tekanan terhadap sektor ekspor saat pasar global sedang tidak menentu.

Di sektor pedesaan, rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi tumpuan baru. Melalui koperasi ini, desa-desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri, dengan multiplier effect terhadap serapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Fadli meyakini bahwa penguatan desa adalah prasyarat utama dalam membangun daya tahan ekonomi nasional.

Dari sisi dukungan legislatif, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah dala menghadapi tarif resiprokal dari AS. Ia juga mendorong agar strategi pemerintah mencakup deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, serta peningkatan daya saing nasional melalui penciptaan iklim investasi yang ramah. Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi justru unggul dalam kompetisi regional dan global.

Senada, Ketua Kadin Kota Surabaya, Ali Affandi, melihat kebijakan tarif Presiden Trump sebagai sinyal perubahan peta produksi global. Perusahaan-perusahaan multinasional dari AS dan Eropa kemungkinan akan mencari lokasi produksi baru yang lebih netral dan efisien. Indonesia, dengan populasi besar, posisi strategis, dan sumber daya melimpah, memiliki peluang besar untuk menjadi basis manufaktur baru di kawasan.

Andhi juga menyoroti peluang ekspor non-AS yang akan meningkat, terutama ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Dengan catatan, Indonesia harus sigap dalam mengoptimalkan insentif investasi, meningkatkan efisiensi logistik, serta menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil. Jika ini bisa dijawab, Indonesia bukan hanya selamat dari proteksionisme global, tetapi juga menjadi pemain utama baru dalam rantai pasok internasional.

Kebijakan tarif Trump memang mengganggu stabilitas perdagangan global, namun di balik tantangan itu tersimpan peluang besar bagi negara-negara yang mampu beradaptasi dan bergerak cepat. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya siap menghadapi tantangan, tetapi juga mampu mengubahnya menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional.

Sinergi lintas sektor—dari diplomasi perdagangan, hilirisasi, penguatan konsumsi domestik, hingga reformasi kebijakan investasi—merupakan strategi komprehensif yang tak hanya menjawab dinamika jangka pendek, tapi juga meletakkan dasar bagi kedaulatan ekonomi jangka panjang.

Kini saatnya publik memberikan dukungan dan apresiasi atas langkah strategis pemerintah. Indonesia punya semua prasyarat untuk unggul dalam lanskap ekonomi global yang baru ini. Mari kita optimis dan percaya bahwa badai perdagangan ini justru akan mengantar Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan mandiri.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh : Tari Nurhaliza )*

Dunia tengah menghadapi babak baru dalam dinamika perdagangan internasional. Donald Trump, yang kembali mencuat ke panggung politik Amerika Serikat, menggaungkan kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) yang berpotensi berdampak pada banyak negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Indonesia menunjukkan sikap yang tenang, rasional, dan dewasa. Alih-alih melawan dengan emosi, Indonesia memilih jalan dialog dan kerja sama sebagai cerminan karakter bangsa yang matang dan menjunjung tinggi persatuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah tetap fokus pada diplomasi dan negosiasi sebagai fondasi utama merespons tekanan tersebut. Pilihan ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi, melainkan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga relasi jangka panjang yang sehat dan berimbang. Menghindari gesekan yang tidak perlu justru membuka peluang untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Bukan tanpa persiapan, respons Indonesia dijalankan dengan kerja terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Airlangga menekankan pentingnya suara pelaku usaha dalam penyusunan strategi nasional. Di sinilah semangat gotong royong muncul dalam bentuk kebijakan: pemerintah dan dunia usaha duduk bersama untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan nyata, khususnya bagi sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan, forum-forum sosialisasi tengah dipersiapkan agar pelaku industri ekspor dapat menyampaikan pandangannya. Airlangga memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai tenggat yang ditetapkan, sehingga respons Indonesia tidak hanya tepat sasaran tetapi juga tepat waktu. Pendekatan inklusif seperti ini memperkuat rasa memiliki dari seluruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan nasional.

Lebih dari itu, pemerintah juga melihat peluang di balik tantangan. Menurut Airlangga, perluasan pasar ekspor ke kawasan Eropa dan negara-negara mitra baru menjadi bagian dari strategi besar membangun posisi Indonesia di kancah global. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih luas dan kuat melalui diversifikasi yang bijak dan terukur.

Di sisi lain, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menyampaikan Indonesia tidak akan terbawa arus polarisasi geopolitik. Prinsip non-blok dan diplomasi aktif tetap menjadi pegangan utama. Melalui forum-forum internasional, baik bilateral maupun multilateral, Indonesia terus membawa semangat dialog yang menyatukan, bukan memecah.

Menurut Noudhy, tekanan global seperti ini justru mendorong pembaruan dari dalam. Reformasi struktural dipercepat, penggunaan produk lokal ditingkatkan, dan pasar domestik diperkuat. Dalam setiap tantangan selalu ada peluang untuk memperbaiki, dan Indonesia telah membuktikan mampu mengubah tekanan menjadi pemicu transformasi ekonomi yang lebih tangguh.

Yang tidak kalah penting adalah kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Persatuan bangsa tidak hanya lahir dari semangat kebangsaan, tetapi juga dari kerja nyata yang saling mendukung dan menguatkan. Inilah yang membuat Indonesia tetap kokoh sebagai jangkar stabilitas di kawasan, meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian.

Akademisi dari Universitas Indonesia Dr. Diding S. Anwar melihat langkah Indonesia sebagai bukti kedewasaan diplomasi. Tidak banyak negara yang mampu menahan diri dalam situasi seperti ini. Keputusan untuk tidak bersikap konfrontatif justru menunjukkan jati diri Indonesia sebagai negara yang besar dalam berpikir dan bijaksana dalam bertindak.

Lebih jauh, Diding menilai langkah diversifikasi ekspor ke kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika sebagai manuver cerdas yang memperluas jangkauan Indonesia di dunia perdagangan global. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada satu arah, tetapi membuka banyak pintu baru untuk tumbuh bersama mitra dagang yang beragam.

Menurutnya, sikap menahan diri dalam menghadapi provokasi ekonomi internasional merupakan wujud dari arah pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Di balik itu ada visi besar: membangun negeri dengan stabilitas, martabat, dan daya saing yang kuat.

Sementara itu, dari sisi moneter, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia terus siaga dalam menjaga stabilitas rupiah dan kondisi keuangan nasional. Ketika pasar global bergejolak, respons cepat dan terukur melalui langkah triple intervention menjadi bentuk komitmen nyata terhadap kestabilan makroekonomi.

Ramdan menjelaskan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas utama. Ketika fundamental ekonomi dijaga dengan baik, maka kepercayaan publik dan pelaku usaha pun terjaga. Hal ini menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan yang positif, bahkan di tengah tekanan global.

Sebagai penutup, Ramdan menegaskan bahwa seluruh kebijakan moneter yang diambil sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Harmoni antara fiskal dan moneter menjadi kekuatan utama Indonesia dalam merespons dinamika perdagangan dunia. Ke depan, koordinasi yang solid ini akan terus menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam banyak hal, tantangan global justru menjadi momen untuk menguatkan fondasi. Respons Indonesia terhadap kebijakan tarif dari Amerika Serikat adalah cerminan dari persatuan, keteguhan, dan arah kebijakan yang berpijak pada nilai kebangsaan. Di tengah guncangan, Indonesia tidak terombang-ambing. Justru semakin yakin melangkah, dalam semangat satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Praktisi Isu Strategis

Oleh : Laras Mulyani )*

Narasi kelam tentang kondisi ekonomi Indonesia yang disebut berada di ambang krisis kembali mencuat ke ruang publik. Sayangnya, narasi ini jauh dari kenyataan. Fakta-fakta objektif menunjukkan bahwa ekonomi nasional justru berada dalam posisi stabil dan prospektif. Segala upaya provokatif yang mencoba membingkai Indonesia sebagai negara yang terpuruk hanyalah ilusi yang tidak sejalan dengan indikator ekonomi yang terang benderang. Pemerintah justru berhasil menjaga momentum pertumbuhan, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan nasional di tengah tekanan global.

Salah satu indikator utama yang membuktikan kekuatan ekonomi nasional adalah posisi cadangan devisa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan cadangan devisa Indonesia mencapai lebih dari USD 156 miliar. Angka ini cukup untuk membiayai tujuh bulan impor dan membayar seluruh utang luar negeri jangka pendek. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri terbukti efektif memperkuat nilai tukar rupiah dan menopang stabilitas moneter.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa fluktuasi rupiah yang terjadi belakangan ini masih dalam batas wajar sebagai bagian dari dinamika pasar global. Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah merespons secara tepat dengan intervensi yang terukur, sehingga fluktuasi tidak berdampak sistemik. Di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tinggi dan gejolak geopolitik, Indonesia mampu menjaga stabilitas nilai tukar serta mempertahankan kepercayaan pelaku pasar internasional.

Narasi “Indonesia gelap” jelas tidak memiliki pijakan empirik. Provokasi semacam itu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas sosial dan psikologi publik. Airlangga mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh opini yang tidak berbasis data. Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, dan seluruh indikator utama membuktikan bahwa arah kebijakan selama ini sudah tepat.

Stabilitas inflasi menjadi prestasi lain yang patut diapresiasi. Selama awal 2024 hingga menjelang Lebaran 2025, inflasi tetap terjaga dalam kisaran target, bahkan sempat mencatatkan deflasi. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa capaian ini membuktikan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah serta sinergi yang kuat dengan otoritas moneter. Ini sekaligus menampik narasi yang menyebut daya beli masyarakat melemah, karena justru konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan utama.

Di sektor keuangan, fondasi ekonomi Indonesia kian solid. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah, berada pada angka 2,08%. Menurut Josua, hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan nasional berada dalam kondisi sangat sehat. Tidak ada tanda-tanda krisis likuiditas maupun gangguan sistemik yang bisa mengarah pada instabilitas ekonomi. Justru sebaliknya, kinerja perbankan terus tumbuh dengan penyaluran kredit yang ekspansif dan sehat.

Daya tahan ekonomi nasional juga tercermin dari penurunan rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan berkelanjutan. Josua menegaskan bahwa dengan struktur utang yang didominasi jangka panjang dan berbunga rendah, Indonesia berada pada jalur fiskal yang aman dan terkendali.

Penting untuk memahami bahwa narasi pesimistis kerap dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seringkali dengan tujuan politik atau kepentingan tertentu. Namun, publik sudah semakin cerdas dalam memilah informasi. Fakta-fakta objektif dan transparansi data dari pemerintah menjadi benteng utama melawan disinformasi dan agitasi.

Kekuatan ekonomi Indonesia juga tercermin dalam terus meningkatnya arus investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Reformasi struktural yang dilakukan dalam bentuk hilirisasi industri, digitalisasi, dan pembangunan infrastruktur berhasil meningkatkan daya saing nasional. Kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia bahkan terus tumbuh, terlihat dari peringkat utang yang stabil dalam kategori layak investasi oleh lembaga pemeringkat global.

Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga terus melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan kawasan industri berbasis energi hijau, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi tulang punggung pertumbuhan jangka panjang yang inklusif. Semua ini mempertegas bahwa Indonesia sedang bergerak maju, bukan menuju kegelapan.

Oleh karena itu, narasi “Indonesia gelap” sudah selayaknya disingkirkan dari ruang publik. Bukan hanya karena tidak berdasar, tetapi karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Indonesia saat ini justru menjadi contoh negara berkembang yang berhasil mempertahankan kestabilan di tengah tantangan global yang berat. Ketika dunia dilanda ketidakpastian, Indonesia mampu berdiri tegak dengan pijakan ekonomi yang solid.

Fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Alih-alih menyebar provokasi, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mendukung kerja keras pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak sedang gelap. Indonesia justru terang dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Praktisi Ekonomi-Politik

Oleh: Andi Mahesa )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan yang kini terbukti berdampak positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dengan adanya MBG, angka kemiskinan dapat ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa MBG telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Program ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, keberhasilan program ini terlihat dari dampaknya yang luas, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan ekosistem industri pangan, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.

MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga instrumen kebijakan yang mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, kualitas hidup mereka meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tenaga kerja.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menyampaikan bahwa MBG telah berhasil menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru serta menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen. Ini merupakan pencapaian yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara luas.

Program ini menciptakan berbagai peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari tenaga produksi bahan pangan, distribusi makanan, hingga usaha kecil dan menengah yang mendukung penyediaan kebutuhan MBG. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi, tetapi juga meningkatkan daya beli mereka melalui penciptaan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menuturkan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sekolah yang menjadi penerima utama, tetapi juga oleh para petani, peternak, dan nelayan yang terlibat dalam rantai pasok program ini. MBG melibatkan sekitar 50 ribu tenaga kerja, mencakup berbagai sektor mulai dari peternakan ayam, pertanian beras, hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa MBG memiliki efek domino dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan adanya program ini, berbagai sektor industri kecil menengah juga mendapatkan keuntungan, sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang lebih baik. Program ini secara tidak langsung juga mendorong ketahanan pangan nasional, karena memperkuat sektor produksi dalam negeri.

Secara lebih luas, MBG merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Makanan bergizi adalah hak dasar setiap warga negara, dan melalui program ini, pemerintah memastikan bahwa setiap anak sekolah dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses terhadap makanan sehat. Dengan asupan gizi yang baik, daya pikir dan konsentrasi mereka meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selain berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, MBG juga mendukung visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Generasi yang lebih sehat dan produktif akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam perekonomian Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Melalui MBG, pemerintah telah membuka hampir 2 juta lapangan kerja baru, yang menjadi solusi nyata dalam mengurangi pengangguran. Program ini memberikan kesempatan bagi pekerja yang terdampak oleh berbagai dinamika ekonomi global untuk kembali bekerja, baik di sektor UMKM, pertanian, peternakan, maupun distribusi pangan.

Lebih dari sekadar penyediaan lapangan kerja, MBG juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja di berbagai sektor. Dengan adanya program ini, banyak pekerja yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keahlian mereka di bidang produksi pangan dan rantai pasok distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Selain membantu meningkatkan ketahanan pangan, MBG juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Program ini memberikan akses lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati makanan bergizi, sehingga dapat menekan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan adanya MBG, keluarga miskin tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat bagi anak-anak mereka.

Dengan kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, MBG menjadi salah satu contoh sukses bagaimana program pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kesetaraan dalam akses pangan yang lebih baik akan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat berbagai dampak positif yang telah dirasakan, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mendukung Program MBG agar dapat terus berlanjut dan berkembang. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas yang bersama-sama dapat memperkuat implementasi kebijakan ini.

Program ini telah terbukti menjadi solusi nyata dalam pemulihan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan mendukung MBG, setiap individu juga ikut berperan dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Aldia Putra )*

Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia, judi daring (judol) kini menjadi ancaman serius yang melemahkan daya beli rakyat. Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Ketika uang masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan produktif justru mengalir ke platform judol, maka tak heran jika daya beli ikut tergerus.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah uang yang digelontorkan masyarakat ke praktik judol mencapai Rp 900 triliun per tahun. Angka ini sungguh mencengangkan, dan mencerminkan seberapa dalam candu judol telah menjalar di masyarakat.

Maman mencontohkan bagaimana uang sebesar Rp 2 juta yang dikirimkan orang tua kepada anaknya bisa langsung menyusut drastis karena digunakan untuk berjudi. Bahkan jika hanya separuh dari uang tersebut yang habis untuk judol, daya beli anak muda itu sudah terganggu. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menjadikan judol sebagai pelarian atau hiburan justru sedang menggali lubang ekonomi pribadi. Oleh karena itu, ia mendukung langkah tegas pemerintah untuk menekan aktivitas ini agar daya beli masyarakat kembali membaik.

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui indikator ekonomi yang ada. Pada awal 2025, Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,1 persen secara tahunan—angka terendah sejak Januari 2000. Menurut survei Bank Indonesia, melemahnya daya beli ini dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen, terutama terkait kondisi ketenagakerjaan. Artinya, masyarakat semakin enggan membelanjakan uangnya karena merasa masa depan tidak menentu. Judi online, yang menyedot dana rumah tangga secara signifikan, memperparah kondisi ini.

Namun begitu, harapan masih terbuka. Maman mencatat bahwa tren pengguna judol mulai menurun sejak pemerintah memperketat penindakan. Ia berharap, dengan menurunnya pengguna, daya beli masyarakat akan berangsur membaik karena penghasilan mereka tidak lagi habis untuk aktivitas konsumtif dan spekulatif seperti judol.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga tidak tinggal diam. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 1 juta situs judi online. Namun ia mengakui bahwa pemblokiran teknis saja belum cukup menyelesaikan persoalan. Ia menyebutkan bahwa judol telah menjelma menjadi krisis sosial yang memerlukan pendekatan menyeluruh, melibatkan berbagai sektor dan elemen masyarakat.

Meutya menyatakan bahwa pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran situs, tetapi menurutnya hal yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem yang bersih dan sadar akan bahaya judi daring. Ia pun mengapresiasi inisiatif berbagai pihak, seperti platform digital dan stakeholder yang tergabung dalam Aliansi Judi Pasti Rugi, yang aktif membantu upaya pemberantasan judol.

Yang menarik, Meutya juga menekankan peran keluarga dan masyarakat akar rumput dalam menanggulangi masalah ini. Ia mengajak para mitra pengemudi Gojek—yang dikenal memiliki kedekatan dengan komunitas—untuk menjadi agen perubahan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat terhadap judi daring bisa dimulai dari edukasi lingkungan terdekat, termasuk rumah dan tempat kerja.

Langkah-langkah pemerintah dan kolaborasi lintas sektor ini patut diapresiasi. Sebab, dampak judol bukan sekadar finansial, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda, stabilitas keluarga, dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Jika masyarakat terus terjerumus dalam jebakan digital ini, maka segala upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi dan UMKM akan menemui jalan buntu.

Selain itu, kita perlu menyadari bahwa pemulihan daya beli masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah semata. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama. Orang tua perlu lebih cermat dalam mendampingi anak-anaknya, tokoh masyarakat bisa ikut menyuarakan bahaya judi daring di ruang publik, dan anak muda harus lebih kritis dalam menggunakan teknologi.

Masalah judol juga harus dilihat sebagai tantangan literasi digital. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa layanan judi kini terselubung dalam bentuk aplikasi gim, media sosial, hingga iklan tersamar. Oleh karena itu, literasi digital harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak pada praktik yang secara hukum dilarang dan secara sosial merusak.

Dari sisi ekonomi, setiap rupiah yang keluar dari saku masyarakat untuk judi daring adalah potensi konsumsi yang hilang dari sektor riil. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka, semakin besar masyarakat yang terjebak dalam siklus judol, semakin besar pula tekanan terhadap target-target pemulihan ekonomi nasional.

Kini saatnya semua pihak bergerak bersama. Pemerintah, swasta, media, keluarga, hingga komunitas-komunitas anak muda harus menyatukan langkah untuk membendung arus judol yang menggerus kesejahteraan rakyat. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, maka penyakit sosial seperti judi daring harus segera diberantas tuntas.

Mari kita lawan bersama ancaman ini. Katakan tidak pada judi online. Jaga dompet, jaga masa depan. Gunakan uang dan waktu kita untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk aktivitas yang hanya membawa penyesalan. Indonesia akan semakin sejahtera jika masyarakatnya cerdas dalam mengambil keputusan finansial. Jangan biarkan judi daring merampas masa depan kita.

)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi

Jakarta – Narasi provokatif seperti “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan realita dan tidak mewakili aspirasi mayoritas masyarakat. Sebaliknya, bangsa ini tengah bergerak maju dengan semangat optimisme dan berbagai upaya perbaikan.

Rektor IPB University, Arif Satria, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama para rektor sempat menyinggung soal anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi kelam. Namun, Prabowo justru memberikan pesan yang penuh harapan dan semangat.

“Ya, tidak menyinggung secara eksplisit tidak ada. Jadi beliau cuma menyampaikan bahwa ya emang ada orang yang mengatakan bahwa ini Indonesia Gelap dan sebagainya. Beliau tahu ada gerakan itu,” ujar Arif.

Namun, lanjutnya, Presiden menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap optimis karena kondisi negara ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara maju.

“Beliau menyampaikan bahwa kita harus optimis untuk mengatasi perbaikan persoalan di Indonesia. Bahwa sebenarnya Indonesia itu situasinya lebih baik daripada situasi yang ada di Amerika, situasi yang ada di Jepang,” jelas Arif.

Bahkan, kondisi di Jepang yang tengah mengalami krisis pangan seperti penurunan pasokan beras menjadi cermin betapa Indonesia masih dalam situasi stabil.

“Jadi kita ini bersyukur berada di Indonesia karena dengan berbagai kekayaan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan salah satu pemicu munculnya gerakan “Indonesia Gelap” adalah kesalahpahaman terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

“Rp 100 triliun dari realokasi anggaran, yang tadi disebut penghematan, pemangkasan, yang menimbulkan salah arti, sehingga mahasiswa turun ke jalan, teriak-teriak Indonesia Gelap. Tapi sebetulnya tidak mengerti dan mungkin harus diberikan penjelasan,” ungkap Hashim.

Senada, Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga menegaskan bahwa narasi kelam tentang Indonesia tidak sesuai fakta.

“Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” tegas Luhut.

Alih-alih terjebak dalam pesimisme, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, memperkuat harapan, dan terus membangun Indonesia yang lebih baik.