Oleh: Arif Santoso )*

Banjir yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Jabodetabek, telah menjadi ujian bagi kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah dalam menghadapi bencana alam. Intensitas hujan yang meningkat akibat perubahan iklim global memperparah risiko banjir, sehingga membutuhkan tanggapan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi dampak banjir, sekaligus memastikan pemulihan yang efektif bagi masyarakat terdampak.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dengan sigap menyampaikan bahwa kementeriannya telah menurunkan tenaga kebencanaan ke berbagai titik terdampak di Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Fokus utama Kemensos adalah pada dua klaster penting: logistik dan lokasi penampungan. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar korban banjir, yang tidak hanya mencakup makanan dan pakaian, tetapi juga fasilitas tempat tinggal yang aman dan layak. Kementerian Sosial memastikan bahwa bantuan berupa makanan siap saji, selimut, pakaian, dan kasur segera didistribusikan. Untuk mempercepat proses ini, Kemensos bekerja sama erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses evakuasi. Peran koordinasi ini menunjukkan bagaimana setiap pihak terkait bersinergi untuk menanggulangi bencana dengan lebih efektif.

Dalam situasi darurat, Kemensos tidak hanya mengandalkan upaya pemulihan fisik, tetapi juga meningkatkan sistem penanganan melalui pendataan korban yang sedang berlangsung. Pendataan ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai langkah lanjutan, Kemensos menyalurkan berbagai kebutuhan dasar yang mendesak, mulai dari kasur hingga makanan siap saji. Langkah ini menunjukkan bagaimana respons yang berbasis pada kebutuhan langsung dapat memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana.

Selain bantuan fisik, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian utama. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, turut memberikan kontribusi penting dalam upaya penanganan bencana ini. Tidak hanya sekadar mengandalkan penanganan darurat di lapangan, BMKG juga melibatkan teknologi untuk memitigasi dampak dari fenomena cuaca ekstrem. Modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah yang terancam banjir. Keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta BNPB. Upaya modifikasi cuaca ini bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan perhitungan yang cermat untuk memitigasi potensi bahaya lebih lanjut, tetapi ini menunjukkan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

BMKG juga melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas dari modifikasi cuaca ini. Keberhasilan operasional modifikasi cuaca dapat membantu mengurangi potensi banjir lebih lanjut, sementara kerja sama antar lembaga yang solid memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya dari cuaca ekstrem. Dalam proses ini, BMKG mengimbau dukungan dari seluruh masyarakat untuk bekerja sama, memitigasi dampak cuaca ekstrem, dan menghindari potensi korban jiwa. Ini adalah langkah preventif yang menunjukkan komitmen nyata untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi di lapangan. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca yang digelar telah membantu menurunkan intensitas hujan, sehingga ketinggian muka air mulai surut di beberapa wilayah terdampak. Meskipun masih ada genangan di beberapa titik, seperti di Kota Bekasi, masyarakat yang terdampak sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa dampak banjir. Proses pemulihan ini menunjukkan bahwa meskipun dampak bencana besar, dengan upaya yang terorganisir, pemulihan bisa dilakukan secara bertahap.

BNPB memastikan bahwa operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan hingga 11 Maret 2025 sesuai dengan prediksi dari BMKG. Hal ini memberikan gambaran jelas bahwa pemerintah tidak hanya merespons bencana dengan cepat, tetapi juga berusaha memitigasi dampak lebih lanjut. Keberlanjutan operasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, untuk memastikan mereka dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam proses pemulihan. Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana, seperti membersihkan saluran air, membuat sistem resapan air sederhana, dan mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat upaya mitigasi, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir di masa depan.

Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam penanganan bencana banjir, tidak hanya dengan mengandalkan respons darurat, tetapi juga dengan melakukan langkah-langkah preventif dan inovatif. Koordinasi antara Kemensos, BMKG, BNPB, dan BPBD mencerminkan bagaimana berbagai lembaga bekerja bersama untuk menangani masalah ini secara komprehensif.

Respons pemerintah yang melibatkan berbagai sektor dan teknologi menjadi contoh konkret dari bagaimana penanganan bencana harus dilakukan secara holistik. Tidak hanya menanggulangi dampak langsung, tetapi juga melakukan upaya pencegahan untuk menghindari bencana lebih lanjut. Langkah-langkah preventif yang diambil oleh BMKG dengan modifikasi cuaca, serta penanggulangan langsung yang dilakukan Kemensos dan BNPB, adalah langkah-langkah positif yang memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah situasi yang sulit.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat dapat merasa lebih tenang, mengetahui bahwa setiap tindakan untuk mengurangi dampak banjir telah diambil dengan serius. Melalui kolaborasi, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat, penanganan bencana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan tangguh menghadapi perubahan iklim yang terus berlangsung.

)* Penulis merupakan Pengamat Lingkungan

Mitigasi bencana menjadi agenda prioritas pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Ancaman banjir, penurunan tanah, dan bencana hidrometeorologi lainnya menuntut langkah proaktif yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memperkuat infrastruktur dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan berbasis infrastruktur menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan lingkungan secara berkelanjutan.
Perubahan iklim yang semakin ekstrem memperparah frekuensi dan intensitas bencana alam, terutama di daerah rawan seperti kawasan pesisir dan perkotaan padat penduduk. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus bersifat preventif dan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat daya tahan wilayah terhadap dampak bencana di masa depan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dari hulu ke hilir dalam mencegah banjir berulang. Sinergi antarwilayah menjadi kunci dalam menghasilkan solusi permanen yang mampu menekan risiko banjir secara menyeluruh. Pengelolaan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana juga menjadi aspek penting yang harus diperkuat. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air berperan signifikan dalam menekan risiko banjir serta menjaga keseimbangan ekosistem.
Sistem peringatan dini bencana menjadi elemen penting dalam memperkuat mitigasi. Bima menekankan bahwa sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi lebih awal sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Penyediaan alat komunikasi, edukasi masyarakat, dan pelibatan komunitas lokal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis peta risiko dan sensor pemantauan debit air juga dapat membantu mendeteksi potensi bencana secara lebih akurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah berfokus pada evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian yang aman. Dalam situasi darurat, penyelamatan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama di bulan Ramadan, ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Dukungan psikososial bagi korban bencana juga sangat penting untuk membantu pemulihan mental dan sosial masyarakat terdampak.
Pemulihan pemukiman dan infrastruktur pasca-bencana juga menjadi prioritas. Pratikno menekankan pentingnya mempercepat proses rekonstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Operasi modifikasi cuaca yang terus dilanjutkan menjadi langkah inovatif untuk menekan curah hujan dan meminimalisir risiko banjir susulan. Selain itu, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan seperti penggunaan material ramah lingkungan dan desain infrastruktur adaptif perlu didorong agar pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat daya tahan lingkungan terhadap bencana di masa depan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kebencanaan, pembentukan desa tangguh bencana, dan penguatan kapasitas relawan lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan komunitas. Edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan, perlu terus digalakkan sebagai bagian dari mitigasi berbasis komunitas.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi penting dalam memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan. Keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan teknologi mitigasi, pembangunan infrastruktur hijau, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh. Inovasi teknologi seperti sistem drainase pintar dan pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana.
Mitigasi bencana juga memerlukan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah. Penelitian mengenai perubahan iklim, risiko bencana, dan teknologi mitigasi harus terus didorong untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti. Peningkatan kapasitas lembaga penelitian dan sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam menyediakan data yang akurat dan solusi berbasis sains untuk menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Langkah pemerintah dalam memprioritaskan mitigasi bencana patut diapresiasi sebagai bentuk respons proaktif terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Melalui koordinasi yang kuat, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana berbasis infrastruktur menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan dapat terwujud melalui kerja sama yang erat, inovasi teknologi, dan kesadaran kolektif dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan.

)* Penulis merupakan Inisiator Komunitas Urban

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal dan nasional.

Ekonom Senior FEB UGM, Dr. Revrisond Baswir mengatakan program MBG menjadi suatu terobosan yang luar biasa.

”Program makan bergizi menjadi terobosan yang luar biasa karena dengan adanya program ini menjadi modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, Jelasnya.

Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Menurut penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), program ini berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 0,06 persen, setara dengan tambahan Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

Selain itu, program ini diperkirakan akan menyerap sekitar 820.000 pekerja dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen. Dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, MBG turut memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional.

”Program Makan Bergizi Gratis juga dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal”, ungkapnya.

Program MBG dirancang untuk memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk UMKM, petani, dan nelayan. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi, program ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat tetapi juga membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM.

Pemerintah memastikan bahwa program MBG berjalan efektif dan efisien melalui pengawasan yang ketat terhadap kualitas makanan yang disalurkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan program.

Oleh : Akbar Setiawan )*

Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap individu dan menjadi modal utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif, berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah maupun lembaga kesehatan. Salah satu langkah konkret yang terus digencarkan adalah sosialisasi manfaat MBG (Makan Bergizi Gratis), yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.

MBG bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya memastikan asupan gizi yang cukup, tetapi juga mengajarkan pentingnya pola makan sehat sebagai bagian dari gaya hidup. Dengan adanya edukasi dan distribusi makanan bergizi yang merata, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat mengatakan upaya sosialisasi terkait program MBG terus dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari kampanye langsung di sekolah-sekolah, seminar kesehatan, hingga pemanfaatan media sosial. Sekolah menjadi sasaran utama dalam program ini karena merupakan tempat strategis dalam membentuk kebiasaan makan sehat di kalangan anak-anak dan remaja. Melalui pendekatan yang interaktif, seperti penyuluhan dan praktik langsung, anak-anak diajak untuk mengenal pentingnya makanan bergizi serta memahami bagaimana pola makan yang baik dapat mendukung aktivitas harian mereka.

Sementara itu, pelaksanaan program bertujuan agar di tahun 2045 akan terwujudnya masyarakat yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia emas. Jadi yang dituju Indonesia emas di 2045 yaitu bagaimana menciptakan atau menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang terbaik. Program MBG juga mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi baru dimasyarakat khususnya dalam memajukan UMKM. Sebab, program MBG akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain melalui institusi pendidikan, sosialisasi juga melibatkan komunitas dan keluarga sebagai elemen penting dalam pembentukan pola makan sehat. Orang tua memiliki peran besar dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan makanan bergizi. Oleh karena itu, edukasi bagi para orang tua mengenai pentingnya memberikan makanan sehat kepada anak-anak sangat diperlukan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, orang tua diharapkan mampu membimbing anak-anak mereka untuk memilih makanan yang lebih sehat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Ermia Sofiyessi mengajak seluruh peserta untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh hari ini kepada lingkungan sekitar, agar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, kesadaran dan pemahaman yang baik akan suatu kebijakan atau program akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Media sosial juga menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat MBG. Kampanye digital melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Video edukasi, infografis, serta testimoni dari ahli gizi dan masyarakat yang telah merasakan manfaat MBG menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan informasi secara luas.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian mengatakan pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan juga perlu turut andil dalam program ini dengan memastikan pelaksanaan MBG di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat malnutrisi tinggi. Dukungan kebijakan yang mendorong konsumsi makanan bergizi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi di Indonesia.

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG perlu diperketat agar tetap aman dan bernutrisi bagi masyarakat. Standarisasi menu, sertifikasi dari badan kesehatan, serta kampanye anti-hoaks terkait informasi gizi menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Informasi yang akurat dan transparan mengenai kandungan gizi dalam makanan yang disediakan akan membantu masyarakat dalam memahami manfaat program secara lebih baik.

Dengan semakin gencarnya sosialisasi manfaat MBG, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi yang seimbang semakin meningkat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program MBG juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitasnya. Data dan masukan dari masyarakat serta tenaga kesehatan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih baik. Dengan adanya pemantauan yang komprehensif, program ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Generasi yang sehat akan tumbuh dengan kecerdasan dan produktivitas yang lebih baik, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar sosialisasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bandung

Oleh: Layla Hamonangan *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak awal Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, program ini diyakini mampu meningkatkan konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MBG adalah penyediaan susu sebagai bagian dari menu harian siswa. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), menekankan bahwa susu memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di daerah yang memiliki sentra produksi susu. Di wilayah seperti ini, konsumsi susu lebih sering diberikan dibandingkan dengan daerah lain, dan upaya untuk memperluas distribusi susu ke seluruh penerima MBG terus dilakukan.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional saat ini adalah ketergantungan terhadap impor, yang mencapai 80 persen dari total konsumsi domestik. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya lokal agar program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga memperkuat industri peternakan dalam negeri.

Keberhasilan program MBG telah dibuktikan melalui uji coba yang dilakukan di Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan program ini, sebanyak 2.000 siswa dari 16 sekolah mendapatkan asupan gizi yang mencakup makanan sehat dan susu fortifikasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas gizi siswa, yang berkontribusi pada perkembangan otak dan daya tahan tubuh mereka.

Para pakar gizi menekankan bahwa protein hewani dari susu memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan kognitif anak-anak. Jika kebutuhan ini terpenuhi secara optimal, maka diharapkan rata-rata kecerdasan masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Di Papua, program ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Fakfak, Ali Hindom, menegaskan bahwa MBG sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Papua, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya asupan makanan bergizi yang konsisten, siswa lebih siap dalam menerima pelajaran dan memiliki stamina yang lebih baik di sekolah. Program ini juga dinilai sebagai langkah konkret dalam mengatasi permasalahan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Ali Hindom menekankan bahwa keberhasilan MBG dapat dilihat dari praktik serupa di negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, yang telah lama menerapkan kebijakan makan gratis bagi siswa dan terbukti meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang, dr. Hendra Toreh, menekankan bahwa makanan bergizi merupakan elemen fundamental dalam mendukung pertumbuhan anak. Ia menyoroti bahwa pola makan yang seimbang tidak hanya mendukung perkembangan fisik dan kognitif, tetapi juga mampu mencegah berbagai penyakit, termasuk stunting. Menurutnya, komposisi makanan yang ideal mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan air, yang semuanya berperan sebagai sumber energi bagi tubuh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter anak-anak sejak dini. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pola makan sehat, dan dengan adanya MBG, diharapkan anak-anak tidak hanya tumbuh dengan tubuh yang lebih kuat, tetapi juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pola makan seimbang. Program ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan di sekolah untuk memastikan siswa mendapatkan perhatian yang lebih komprehensif terhadap tumbuh kembang mereka.

Program ini menjadi bagian dari pendekatan holistik dalam pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesejahteraan psikososial siswa. Anak-anak yang mendapatkan asupan makanan bergizi secara konsisten cenderung memiliki tingkat konsentrasi lebih baik, emosi yang lebih stabil, serta kemampuan sosial yang lebih baik dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, MBG tidak sekadar memberikan makanan gratis, tetapi juga membentuk kebiasaan positif yang akan terbawa hingga dewasa.

Sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang, pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa MBG dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya optimalisasi anggaran, sinergi dengan pelaku industri makanan dan peternakan, serta penguatan mekanisme distribusi agar seluruh siswa di Indonesia dapat merasakan manfaat yang sama. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program ini diyakini mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.

Keberlanjutan program MBG menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan gizi siswa, pemerintah tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga menanamkan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Program ini adalah investasi nyata dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, yang kelak akan menjadi pilar utama dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Pegiat Literasi/Ahli Gizi Setia Hati Farmasi

Oleh: Karina Dzikra )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi sektor ekonomi kreatif yang semakin berkembang di Indonesia. Dengan visi besar yang tertuang dalam Asta Cita, ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri kreatif guna menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung program-program prioritas pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan, penguatan pendidikan dan teknologi, serta pelestarian seni budaya tidak terlepas dari peran sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya transformasi struktural agar ekonomi kreatif dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Langkah awal yang diambil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif adalah memperkuat infrastruktur dan ekosistem yang mendukung sektor ini. Pemerintah telah menyiapkan program pelatihan juru masak untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), inkubasi ekonomi kreatif di kawasan food estate, serta penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan institusi pendidikan. Selain itu, program SuperEmak juga menjadi salah satu inisiatif penting dalam memberdayakan puluhan ribu perempuan melalui ekosistem digital yang mencakup komunitas sosial, aplikasi, dan platform web.

Selain program jangka pendek, pemerintah juga telah merancang strategi jangka menengah dan panjang untuk memastikan ekonomi kreatif dapat terus berkembang. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan sinergi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui skema pinjaman berbunga rendah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin kuat dengan proyeksi positif dari Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Pakar Strategi Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, mencatat bahwa pada tahun 2024, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5%, dan angka ini meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2025.

Menurut Taufan, salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ini adalah sektor pariwisata yang kembali menggeliat setelah terpukul oleh pandemi. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Taufan menilai bahwa sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi melalui belanja wisatawan, tetapi juga menggerakkan industri lain seperti perhotelan, kuliner, transportasi, dan industri kreatif. Namun, ia menekankan bahwa agar sektor ini bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional, pemerintah harus terus memperbaiki infrastruktur pendukung, memperkuat promosi destinasi wisata secara berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing di tingkat internasional.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, pemerintah juga telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas destinasi wisata utama di Indonesia. Pembangunan bandara baru, peningkatan jaringan transportasi darat, serta perbaikan fasilitas pelabuhan menjadi langkah konkret yang dilakukan untuk mempermudah akses wisatawan ke berbagai destinasi unggulan. Selain itu, strategi digitalisasi dan promosi berbasis teknologi juga diperkuat agar pariwisata Indonesia semakin dikenal di pasar global.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Sukabumi, Iman Adinugraha, menyoroti pentingnya percepatan regulasi yang mendukung ekonomi kreatif, termasuk pembentukan dinas khusus di tingkat daerah. Menurutnya, tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi langkah strategis guna memperkuat program prioritas. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat lebih fokus dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Iman juga menekankan bahwa infrastruktur yang memadai akan menjadi faktor kunci dalam mendukung perkembangan sektor ini. Salah satu contoh konkret adalah rencana pembangunan Tol Jagoratu pada tahun 2025 yang diharapkan dapat meningkatkan akses ke berbagai destinasi wisata di Sukabumi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, industri kreatif lokal akan lebih mudah berkembang dan memiliki akses yang lebih luas ke pasar nasional maupun internasional.

Dalam konteks ekonomi kreatif, pemerintah juga mengidentifikasi beberapa tren utama yang akan menjadi fokus pengembangan di masa mendatang. Produk berbasis budaya lokal semakin diminati di pasar internasional, menandakan bahwa konsep “Local is the New Luxury” memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Selain itu, tren “Experiential Experience Kuliner” menjadi salah satu sektor unggulan yang menawarkan pengalaman unik dalam menikmati kuliner khas Indonesia. Sementara itu, “Revolusi Mode” yang menitikberatkan pada keberlanjutan dan penggunaan bahan ramah lingkungan diharapkan dapat menjadikan industri fesyen Indonesia lebih kompetitif di tingkat global.

Selain itu, perluasan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif juga menjadi prioritas utama. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk memastikan produk-produk kreatif Indonesia mampu bersaing secara global. Program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan muda semakin diperkuat agar mereka dapat menghadapi tantangan industri kreatif yang terus berkembang.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat memerlukan kerja sama lintas sektor. Dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pihak terkait, diharapkan sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

)* Pemerhati Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Sejumlah kebijakan dan inisiatif telah dilakukan guna mendorong potensi seni, budaya, dan industri kreatif agar semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal maupun nasional.

Salah satu langkah konkret diambil oleh Komisi II DPRD Kota Cirebon yang menghadiri Forum Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II, M. Handarujati Kalamullah (Andru), menekankan pentingnya perencanaan yang harmonis dengan progres Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Ada empat prinsip utama dalam perencanaan pembangunan, yakni tertib perencanaan, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib evaluasi. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi seni dan budaya di Kota Cirebon.” ujar Andru.

Sejalan dengan itu, di Kota Blitar, Komisi II DPR RI yang diwakili Romy Soekarno menyatakan komitmennya dalam menjadikan Istana Gebang sebagai pusat pengembangan seni, budaya, dan UMKM.

“Dengan adanya pusat kreatif ini, pelaku seni dan UMKM diharapkan dapat lebih berkembang dan memperoleh akses pasar yang lebih luas,” kata Romy.

Di tempat lain, upaya peningkatan ekonomi kreatif juga akan diselenggarakan Festival Kreatif oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel. Plt Kepala Disbudpar Sumsel, Pandji Tjahjanto, menyebutkan bahwa acara ini bertujuan untuk memperluas subsektor ekonomi kreatif yang selama ini masih terbatas pada kuliner, kriya, dan fesyen. Festival yang direncanakan pada Agustus mendatang akan mencakup pameran seni rupa, fotografi, dan berbagai kompetisi kreatif.

“Upaya ini diharapkan dapat semakin menarik wisatawan dan meningkatkan potensi pariwisata Sumsel yang tahun lalu mengalami peningkatan kunjungan sebesar 65,02%.” ujar Pandji.

Sementara itu, Kota Kupang juga terus mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengidentifikasi tiga subsektor unggulan, yaitu kriya, kuliner, dan fesyen. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Kota Kupang, Maria M. Loudoe, mengatakan bahwa pihaknya telah memverifikasi sebanyak 460 jenis usaha di bidang ekonomi kreatif hingga akhir 2024.

“Pemerintah daerah juga mendorong kerja sama dengan pihak swasta dan akademisi untuk mempercepat pengembangan ekosistem kreatif di Kota Kupang.” kata Maria.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia dapat semakin maju dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

(*/rls)