Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan para pekerja terdampak segera mendapatkan pekerjaan baru dan hak-haknya terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akan meminta klarifikasi langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK terhadap 8.400 karyawan.

“Kami akan meminta penjelasan kepada tim kurator untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar diberikan sesuai ketentuan,” ujar Airlangga.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, juga menyampaikan keprihatinannya atas keputusan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan memastikan agar para pekerja terdampak dapat segera terserap di industri lain.

“Kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara harus direalisasikan dengan cepat,” tegas Immanuel. “Kami juga sedang menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, khususnya di daerah Solo dan Boyolali.”

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghindari PHK, namun juga harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi industri yang ada.

“Pemerintah tidak ingin ada PHK, dan itu sudah menjadi komitmen kami. Saat ini, kami terus memantau agar kebijakan yang diterapkan bisa selaras dengan kondisi industri,” ujar Faisol.

Tak hanya pemerintah, DPR juga turut mengawal agar hak-hak pekerja tetap terjamin. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja benar-benar diberikan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Hendry juga menyoroti bahwa PHK massal ini menjadi sinyal peringatan bagi sektor tekstil nasional yang tengah menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi daya saing industri tekstil dan mencari solusi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain membuka peluang kerja bagi para pekerja terdampak, Hendry juga mendorong program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar mereka memiliki keterampilan baru dan dapat terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah langsung melaksanakan gerak cepat mengantisipasi PHK Karyawan Sritex dengan mentiapkan 10.666 lowongan kerja bagi karyawan yang terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Upaya ini dilakukan sejak awal guna memastikan para pekerja yang terdampak tetap mendapatkan hak dan kesempatan kerja baru.

Menurut Yassierli, sejak putusan pailit pada Oktober 2024, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex, kurator, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan memitigasi dampak PHK. Lowongan yang tersedia mencakup sektor industri garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa.

Bukan hanya itu, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja yang mengalami PHK.

Disisi lain, pemerintah juga telah menyediakan pelatihan kewirausahaan melalui Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pekerja terdampak, sehingga mereka dapat segera kembali ke dunia kerja atau memulai usaha mandiri.

“Kita semua harus optimistis, bahwa negara selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang semakin maju,” pungkas Yassierli.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun di tengah tantangan ekonomi.

Sementara itu perlu diketahui, pada 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menghentikan operasionalnya, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.965 karyawan. Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan 10.666 lowongan kerja di wilayah Solo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja terdampak.

Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Sabtu, 13 Februari 2025 lalu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan segera meminta klarifikasi dari tim kurator terkait penutupan total Sritex dan PHK yang terjadi.

“Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah telah melakukan pemetaan peluang kerja bagi karyawan terdampak. Menurutnya, saat ini terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata Yassierli.

Peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, termasuk industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, Kemnaker terus memastikan Sritex Group memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak PHK ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” ujar Luthfi.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja dari Sritex yang terkena PHK.

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak dari penutupan Sritex serta membantu para pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan hak-hak buruh terdampak PHK di PT Sritex. Langkah-langkah konkret sedang dilakukan untuk memastikan pekerja mendapat haknya secara adil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keputusan PHK oleh tim kurator. “Saya dan Menteri Ketenagakerjaan akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK,” ujar Airlangga Hartarto.

Tim kurator akan diperiksa untuk memastikan prosedur yang diterapkan sesuai aturan. “Tim kurator akan diperiksa oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan keputusan tersebut sesuai prosedur,” lanjut Airlangga Hartarto.

Pemerintah ingin memastikan hak buruh diperhatikan. “Pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak buruh,” tambah Airlangga Hartarto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan pemerintah akan mengikuti ketentuan hukum. “Pemerintah akan tunduk pada hukum dalam menangani kasus PHK massal Sritex,” ujar Immanuel Ebenezer Gerungan.
Ia menambahkan bahwa upaya menghindari PHK telah dilakukan. “Kemnaker dan manajemen PT Sritex telah berupaya maksimal agar PHK tidak terjadi,” lanjut Immanuel Ebenezer Gerungan.

Keputusan PHK merupakan wewenang kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. “Keputusan PHK diambil oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga,” tambah Immanuel Ebenezer Gerungan.

Namun, pemerintah memastikan hak pekerja tetap terpenuhi. “Pemerintah akan memastikan hak-hak buruh, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetap terpenuhi,” pungkas Immanuel Ebenezer Gerungan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan pemerintah telah memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK. “Kemnaker telah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujar Yassierli.

Terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri. “Terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terkena PHK,” lanjut Yassierli.
Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak pekerja tetap diberikan.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan. “Kemnaker memiliki program pendataan lowongan kerja di seluruh Indonesia dan menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang terkena dampak PHK,” tambah Yassierli.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025. “Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” ujar Yassierli.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja,” pungkas Yassierli. [^]

Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Sebanyak 9.604 pekerja terdampak akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul status pailit yang diumumkan melalui surat Nomor 299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa DPR akan mengawal hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, agar diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Ia juga menyoroti bahwa PHK massal di Sritex harus menjadi peringatan bagi sektor tekstil nasional, yang menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor tekstil.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Hendry menekankan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi daya saing industri tekstil nasional dan memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain menyiapkan lapangan kerja, Hendry Munief juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar pekerja terdampak memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Di tengah situasi yang sulit, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) segera mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja terdampak. Sebanyak 8.000 lowongan kerja telah disiapkan bagi korban PHK Sritex di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

“Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,” ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno.

Langkah ini merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang bersedia menyerap tenaga kerja dari Sritex tanpa tes masuk.

“Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu tanpa tes,” tambahnya.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

[]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk menyelamatkan para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan total PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Menaker Yassierli.

Menaker mengungkapkan, sejak Sritex diputus pailit pada Oktober 2024, Pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ucapnya.

Untuk diketahui bahwa pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” ungkap Menaker.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan program pelatihan kerja bagi ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak PHK.

“Kami akan mengadakan program vokasi dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka,” ujar Luthfi.

Menurutnya, pihaknya ingin memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan sehingga dapat kembali bekerja di perusahaan lain.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memastikan negara hadir di tengah Masyarakat. [RWA]

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal ini diungkapkannya saat menanggapi isu PHK ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” ungkapnya.

Ia mengklaim Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

Wamenaker juga mengungkapkan pemerintah mencari solusi terbaik untuk para pekerja PT Sritex yang terkena PHK.

“Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik,” ujar Wamenaker Noel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan opsi untuk menangani masalah karyawan yang terkena PHK.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Balai Latihan Kerja),” ungkapnya.

“Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” sambung Luthfi.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pekerja Sritex yang terkena PHK akan ditampung di perusahaan lain di Jawa Tengah yang mungkin membutuhkan karyawan.

Senada, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, berjanji bahwa pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di sejumlah perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Menteri Yassierli mengatakan bahwa terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Diharapkan, lowongan pekerjaan ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk pekerja Sritex yang baru saja terkena PHK.

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa proses blending dalam produksi bahan bakar minyak (BBM) telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak dapat disamakan dengan praktik pengoplosan. Hal ini disampaikan menyusul beredarnya isu di masyarakat yang menyebutkan bahwa BBM yang dijual merupakan hasil oplosan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa produk seperti Pertamax telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Ia menegaskan bahwa blending merupakan prosedur teknis dalam industri migas untuk mencapai nilai oktan atau Research Octane Number (RON) tertentu agar performa kendaraan tetap optimal.

“Terkait kabar yang menyebut BBM Pertamax adalah oplosan, itu tidak benar. Proses blending dilakukan dengan standar yang ketat guna menjaga mutu dan spesifikasi tetap sesuai regulasi,” ujar Fadjar.

Proses blending sendiri melibatkan pencampuran beberapa komponen bahan bakar dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan spesifikasi yang diinginkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa blending diperbolehkan selama produk akhir tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

“Blending itu boleh selama speknya tetap sama dengan yang dipersyaratkan,” kata Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa blending adalah praktik yang wajar dalam industri migas dan diawasi secara ketat. Menurutnya, isu ini tidak boleh disalahartikan atau dijadikan bahan spekulasi yang menyesatkan.

“Blending itu hal yang biasa di industri migas. Contohnya, RON 88 dicampur dengan RON 92 untuk mendapatkan RON 90 yang sesuai spesifikasi,” jelas Sugeng.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di sektor energi, termasuk mafia migas. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang merugikan keuangan negara.

Pengamat politik, Iwan Setiawan, menilai bahwa langkah tegas dalam menangkap para pelaku korupsi di sektor migas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola energi nasional.

“Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi di sektor migas menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar serius dalam memberantas praktik korupsi,” kata Iwan.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di era Prabowo bukan sekadar retorika. Kejaksaan Agung baru-baru ini menangkap empat petinggi anak perusahaan Pertamina yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.

“Satu per satu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi mulai diamankan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan secara serius,” ujar Agung.

Agung juga menekankan pentingnya hukuman berat bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika pemberantasan korupsi dilakukan secara optimal, tata kelola pemerintahan akan semakin transparan dan publik pun semakin percaya terhadap upaya pemerintah dalam membangun negeri,” pungkasnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, telah berhasil mengamankan dana negara sebesar Rp 300 triliun dari berbagai kebocoran dan inefisiensi. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek strategis nasional, termasuk pengembangan hilirisasi industri, agrikultur, dan energi terbarukan. Dengan langkah tegas ini, diharapkan sektor energi nasional semakin bersih dari praktik korupsi dan lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jakarta – Indonesia memasuki era baru dalam dunia investasi dengan kehadiran Bank Emas Pegadaian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua inisiatif ini mendapat perhatian luas karena diyakini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Peluncuran Bank Emas Pegadaian oleh Presiden Prabowo Subianto langsung mencuri perhatian. Produk Deposito Emas yang ditawarkan mengalami lonjakan luar biasa, dengan saldo emas melonjak lebih dari 400 kg setelah peresmian, meningkat drastis dari sebelumnya 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyebut bahwa tren positif ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

“Itu sebelum diresmikan. Apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya masyarakat akan semakin tertarik berinvestasi melalui Deposito Emas,” ujar Damar.

Bank Emas Pegadaian hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola emas dengan aman, dilengkapi perlindungan asuransi dan skema imbal hasil menarik. Direktur Utama BRI, Sunarso, optimistis bahwa inisiatif ini akan semakin memperkuat ekosistem investasi emas di Indonesia.

“Bank Emas ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan mengelola emas dengan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga meresmikan Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola aset BUMN secara lebih terstruktur dan transparan. Dengan investasi awal sebesar $20 miliar dan potensi aset hingga $900 miliar, Danantara siap menggerakkan roda ekonomi Indonesia.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, bukan hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara berbeda dari Indonesia Investment Authority (INA) dan akan berfokus pada efisiensi serta optimalisasi aset negara.

Dengan dua langkah besar ini, Indonesia tengah memperkuat fondasi ekonominya. Bank Emas Pegadaian mendorong masyarakat berinvestasi dengan aman, sementara Danantara mengelola aset negara secara lebih strategis. Kini, saatnya Indonesia melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. []