JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan bahwa dana masyarakat di bank-bank milik negara atau bank BUMN tetap aman dan tidak digunakan sebagai modal investasi.

Danantara memastikan operasionalnya diawasi secara berlapis di tingkat pemerintahan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menanggapi maraknya ajakan untuk menarik dana dari bank BUMN yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa bank-bank BUMN tetap beroperasi dengan sistem keuangan yang sehat dan memiliki modal usaha sendiri tanpa mengambil langsung dana dari masyarakat yang tersimpan di bank.

“Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan,” ujar Dony.

Dony juga menekankan bahwa bank-bank BUMN saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN dalam hal kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional seharusnya tetap kuat.

“Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, turut menegaskan bahwa kondisi perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dalam keadaan stabil dan terpercaya.

“Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, tetap solid dan terpercaya. Keuangan mereka dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta diawasi secara ketat oleh regulator, yaitu OJK, BI, dan LPS,” kata Nawardi.

Nawardi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan terhadap sistem perbankan adalah kunci bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Royke Tumilaar, menyatakan bahwa seruan penarikan dana besar-besaran di bank-bank BUMN merupakan rumor yang tidak berdasar.

“Enggak, itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan nggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi salah interpretasi orang-orang berpikir ‘wah duitnya mau dipakai’, enggak ada,” kata Royke di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Royke menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penarikan dana besar-besaran di BNI, dan ajakan tersebut hanya sekadar isu yang beredar di media sosial.

“BNI enggak ada, enggak ada [penarikan besar-besaran dana nasabah]. Itu hanya orang rumor saja bikin. Menurut saya sih enggak,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang ketat serta fundamental perbankan yang kuat, masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap keamanan dana di bank BUMN.

Danantara berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan bahwa dana masyarakat di bank-bank milik negara atau bank BUMN tetap aman dan tidak digunakan sebagai modal investasi.

Danantara memastikan operasionalnya diawasi secara berlapis di tingkat pemerintahan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menanggapi maraknya ajakan untuk menarik dana dari bank BUMN yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa bank-bank BUMN tetap beroperasi dengan sistem keuangan yang sehat dan memiliki modal usaha sendiri tanpa mengambil langsung dana dari masyarakat yang tersimpan di bank.

“Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan,” ujar Dony.

Dony juga menekankan bahwa bank-bank BUMN saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN dalam hal kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional seharusnya tetap kuat.

“Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, turut menegaskan bahwa kondisi perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dalam keadaan stabil dan terpercaya.

“Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, tetap solid dan terpercaya. Keuangan mereka dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta diawasi secara ketat oleh regulator, yaitu OJK, BI, dan LPS,” kata Nawardi.

Nawardi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan terhadap sistem perbankan adalah kunci bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Royke Tumilaar, menyatakan bahwa seruan penarikan dana besar-besaran di bank-bank BUMN merupakan rumor yang tidak berdasar.

“Enggak, itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan nggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi salah interpretasi orang-orang berpikir ‘wah duitnya mau dipakai’, enggak ada,” kata Royke di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Royke menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penarikan dana besar-besaran di BNI, dan ajakan tersebut hanya sekadar isu yang beredar di media sosial.

“BNI enggak ada, enggak ada [penarikan besar-besaran dana nasabah]. Itu hanya orang rumor saja bikin. Menurut saya sih enggak,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang ketat serta fundamental perbankan yang kuat, masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap keamanan dana di bank BUMN.

Danantara berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipandang memiliki potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, yang mengatakan bahwa program MBG dapat dikolaborasikan dengan berbagai agenda strategis pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Indonesia.

“Potensi kolaborasi program MBG dengan agenda pengentasan kemiskinan, beberapa program strategis Pak Prabowo bisa tercapai, seperti hilirisasi, swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor bisa tercapai, mendukung pengembangan SDM, dan mendukung program ketahanan pangan,” tegasnya.

Dengan melibatkan 50.000 desa sebagai penyedia produksi pangan, program ini diharapkan dapat mempercepat swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional.

“Orang miskin harus menjadi penyuplai utama, bukan hanya bergantung pada vendor besar. Kami mengidentifikasi ada 75.000 desa di Indonesia, dan jika minimal 50.000 desa berpartisipasi, kita bisa mencetak 650.000 hektare sawah yang tersebar di seluruh desa,” sambungnya.

Dari sisi ekonomi makro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa MBG diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diprediksi dapat menyerap hingga 185.000 tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,19 persen. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung program ini.

“Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengibaratkan implementasi program ini seperti menyelenggarakan pesta pernikahan besar yang dilakukan setiap hari di seluruh Indonesia.

“Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun,” ucapnya.

Pelaksanaan MBG mulai Januari 2025 telah melibatkan 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan masing-masing unit bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 3.000 penerima manfaat. Hingga akhir bulan tersebut, program ini telah menjangkau hampir 590 ribu penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, dan balita.

Ke depannya, jumlah SPPG akan terus bertambah hingga mencapai 5.000 unit pada Desember 2025, dengan target penerima manfaat yang lebih luas, mencapai 4.000 orang per unit. Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025, MBG diharapkan dapat menjangkau 15,5 juta pelajar serta 2,4 juta ibu hamil dan balita.

“Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman,” tegas Sri Mulyani. //

Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak positif bagi lebih dari 1,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi, telah menunjukkan hasil yang signifikan sejak peluncurannya tahun lalu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG terus meningkat dan nyaris mencapai 1,5 juta orang per hari ini (Rabu,19 Februari 2025). Angka ini tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
“Per hari ini telah mencapai 1,47 juta penerima manfaat di 570 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di 37 provinsi,” ungkapnya.
Pada awalnya pemerintah menargetkan 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Namun, setelah melihat respons positif masyarakat, Presiden Prabowo Subianto meminta agar target diperbesar.
Program MBG mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti subsidi pangan, bantuan modal usaha kecil, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut data Kementerian Sosial, sebanyak 600 ribu usaha mikro telah mendapatkan modal usaha dari program ini, sementara lebih dari 400 ribu individu telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih mengatakan program MBG diposisikan sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga sosial, untuk memastikan efektivitas program ini.
“Pemerintah perlu memposisikan MBG ini sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas. Ke depan, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan MBG agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio mengatakan MBG tidak menjadi program yang tersentralisasi. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang besar, program-program pemerintah Indonesia akan dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan partisipasi publik.
“Penanganan MBG akan memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaannya” ujarnya.
Dengan pencapaian ini, MBG semakin membuktikan perannya sebagai program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi program sosial lainnya di masa depan.

Oleh: Rani Setiawan)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal tahun 2025 semakin menunjukkan dampak positif bagi perekonomian di tingkat desa dan kecamatan. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah mempengaruhi aliran uang di tingkat paling dasar, memberikan kesempatan bagi ekonomi lokal untuk berkembang. Ketika banyak pihak menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis desa, program ini menjadi langkah nyata yang diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian yang lebih merata di seluruh daerah.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi, mengatakan optimisme terkait potensi besar yang dimiliki oleh MBG dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih terpencil. Ia menilai bahwa dengan beredarnya dana di tingkat desa dan kecamatan, roda perekonomian akan bergerak lebih dinamis. Uang yang mengalir di tingkat lokal tersebut diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Doktor ilmu ekonomi ini juga menyebutkan bahwa perputaran uang di desa dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti membeli bahan baku untuk usaha kecil atau memperbaiki fasilitas usaha mereka. Hal ini tentu saja akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang selama ini lebih terbatas oleh akses ekonomi. Diharapkan, dengan program MBG, potensi yang ada di desa-desa akan lebih optimal, dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di akar rumput.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 yang berfokus pada pembangunan dari desa. Menurutnya, untuk mendukung keberhasilan MBG, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama stakeholder yang ada di tingkat nasional dan daerah. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang harus diberdayakan, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait sangat diperlukan.

Yandri juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang telah disediakan oleh pemerintah, yang mencapai Rp71 triliun. Penggunaan dana yang tepat sasaran akan mendukung implementasi MBG di lebih banyak desa, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, Kemendes PDT juga mengajak kementerian terkait untuk memastikan agar dana tersebut bisa digunakan dengan efisien dan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terisolasi.

Program ini juga mendapatkan sambutan positif dari sektor kesehatan, seperti yang terlihat dalam kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mendukung penuh gerakan menuju Zero Stunting yang sejalan dengan tujuan program MBG untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Fadjry, pengembangan model pengukuran stunting yang berbasis data dan ilmiah akan sangat membantu dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut, yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam hal ini, program MBG yang memberikan makan bergizi kepada masyarakat diharapkan dapat berkontribusi mengurangi angka stunting, dengan menyediakan makanan yang bergizi dan terjangkau untuk keluarga-keluarga di daerah. Pendekatan berbasis data dan budaya yang ditawarkan oleh Unhas dalam program ini memberikan dasar yang kuat untuk mengukur keberhasilan program dalam jangka panjang.

MBG menggambarkan kesepahaman yang kuat mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dari perspektif Sutan Adil Hendra, jelas terlihat bahwa ia melihat potensi besar dalam program MBG sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan program ini tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dalam kualitas hidup masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Pernyataan Yandri Susanto juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dana desa yang cermat untuk memastikan bahwa setiap desa dapat merasakan manfaat dari program MBG. Dalam pandangannya, kemitraan antara berbagai pihak adalah kunci agar dana desa yang tersedia tidak hanya sampai pada angka tetapi juga dapat diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran, seperti MBG. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana stakeholder di tingkat pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan distribusi yang merata.

Sementara itu, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas yang disampaikan oleh Fadjry Djufry memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak program MBG tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada masalah sosial yang lebih besar seperti stunting. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa program MBG lebih dari sekadar memberikan makan bergizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi bagi masalah kesehatan yang sudah menjadi perhatian besar di banyak daerah.

Dengan kesatuan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, jelas bahwa program MBG berpotensi menjadi salah satu program unggulan yang mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, mengurangi angka stunting, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Program ini merupakan contoh nyata dari bagaimana kebijakan yang tepat sasaran, didukung oleh kolaborasi antar sektor, dapat mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara

Oleh: Bara Winatha*)

Dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran nasional, pemerintah mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan taraf gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak besar pada roda perputaran ekonomi di desa dan daerah terpencil. Tokoh-tokoh nasional turut memberikan pandangan mereka mengenai penghematan anggaran serta efektivitas implementasi program MBG.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih bijak dalam meningkatkan dampak dari program MBG. Menurut Luhut, alokasi dana desa berpotensi meningkat signifikan dari Rp1,1 miliar menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun berkat implementasi program ini. Ia menyatakan bahwa peluang kenaikan dana desa ini dapat memperkuat perputaran ekonomi desa, menciptakan efisiensi dalam aktivitas perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Melalui penghematan anggaran yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah mempercepat pemerataan kesejahteraan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program agar tidak terjadi penyimpangan dana. Dalam hal ini, Luhut juga mendukung kerja sama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran penggunaan dana desa. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, turut memberikan pandangannya terkait potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan pengelolaan anggaran program MBG yang lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa dengan tambahan alokasi anggaran hingga Rp100 triliun pasca efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, perekonomian Indonesia dapat bertumbuh hingga dua persen lebih tinggi dari target awal 5,2 persen. Hashim menyatakan bahwa pengeluaran Rp71 triliun untuk makanan gratis diperkirakan dapat menambah 0,83 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tambahan Rp100 triliun dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga dua persen.

Hashim mengungkapkan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi lokal. Setiap hari, program ini melibatkan sekitar 82 juta penerima manfaat yang membutuhkan pasokan makanan seperti telur, ayam, sayur, beras, tahu, dan tempe. Kebutuhan besar ini, akan menggerakkan perekonomian skala kecil di daerah-daerah dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih merata.

Melalui pelibatan lebih banyak produsen lokal dan UMKM dalam penyediaan kebutuhan makanan program MBG, roda ekonomi masyarakat dapat berputar lebih cepat. Hal ini merupakan stimulus besar bagi perekonomian yang akan memberikan efek jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa program MBG dan pembangunan tiga juta rumah per tahun adalah dua program utama yang akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian nasional. Bambang menyebutkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa katering. Bambang menyatakan bahwa program ini memiliki dampak pengali output yang baik serta dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan pada saat yang sama.

Bambang optimistis bahwa jika semua pihak yang terlibat bekerja dengan komitmen tinggi, program ini dapat sukses dan memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Ia menyebutkan bahwa beberapa masalah teknis dan kesalahan mungkin terjadi di awal pelaksanaan program besar ini, tetapi tanggung jawab kesuksesan program tetap berada di tangan setiap pihak yang mengelola dan melaksanakan program.

Selain itu, Bambang juga menyoroti pentingnya penghematan anggaran dalam program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Program ini melibatkan banyak pihak swasta, termasuk perusahaan properti dan perbankan dalam pembangunan dan pembiayaan rumah rakyat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, sektor konstruksi dapat menjadi pelecut utama dalam memperkuat laju perekonomian nasional.

Pengelolaan yang efektif tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan kestabilan jangka panjang. Sebagai contoh, penghematan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk program MBG dapat dialihkan ke kebutuhan prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur desa atau pembangunan pusat kesehatan masyarakat.

Selain itu, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan program juga dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.

Program MBG dan kebijakan lainnya menunjukkan bahwa penghematan anggaran dan pengelolaan yang efektif merupakan kunci dalam mempercepat roda perputaran ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak pihak lokal dan UMKM, program-program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa peningkatan gizi dan perumahan layak, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan peningkatan pendapatan di berbagai sektor. Dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, harapan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi nasional akan semakin dekat dengan kenyataan.

*)Penulis merupakan Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Gerakan demonstrasi mahasiswa yang tengah marak di berbagai daerah patut diwaspadai.

Mantan Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik yang bertujuan menciptakan instabilitas politik di Indonesia.

Haris menyoroti berbagai kebijakan nasionalistik yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas.

Bukan hanya itu, namun terdapat pula regulasi pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang diwajibkan tetap berada di dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia,” kata Haris.

“Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, pesimisme hanya akan menciptakan perpecahan, sementara pemerintah terus membuka ruang bagi aspirasi publik.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Saya pilih optimis bahwa Indonesia akan cerah dan maju,” ujar Eddy.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo terus menjalankan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan utang UMKM dan keberpihakan terhadap pedagang kecil.

“Pak Prabowo berhasil menepis ketakutan mereka yang menganggap beliau anti kritik. Justru Pak Prabowo sangat mendengar dan tidak ada demonstrasi yang direpresi,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis, namun ia mengingatkan agar aksi mahasiswa benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Beberapa hari ini kita melihat banyak rekan-rekan mahasiswa turun untuk demo. Ini adalah hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang, tidak masalah,” ujarnya.

Budi juga mengajak mahasiswa untuk lebih objektif dalam menilai kebijakan pemerintah.

“Tolong, berikan informasi coba kalau memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Gerakan mahasiswa yang seolah-olah murni menyuarakan kepentingan rakyat ternyata tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan politik.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya bisa lebih kritis dalam menilai aksi-aksi tersebut dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh suasana politik di Indonesia. (*)

JAKARTA — Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini, seperti gerakan “Indonesia Gelap”, nyatanya tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, aksi tersebut justru berpotensi menyesatkan opini publik tanpa menawarkan kontribusi konkret terhadap pembangunan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar demonstran lebih teliti dalam memahami isu yang disuarakan, terutama terkait efisiensi anggaran.

“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir,” katanya.

“Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir,” ujar Prasetyo

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan.

“Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimis.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan,” ujarnya,

Eddy juga menilai bahwa pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan dan masukan.

“Daripada jadi bagian yang mengutuk kegelapan, saya memilih untuk menjadi pihak yang menyalakan lilin,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan seharusnya benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia.

“Ayo gunakan kesempatan yang ada karena apa yang direncanakan dan dijalankan pemerintah adalah apa yang dimaui bersama,” ungkap Budi.

“Dan tolong, jika memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya dalam Agrinnovation Conference di Jakarta Pusat,

Gerakan demonstrasi yang hanya menyoroti pesimisme tanpa memberikan solusi nyata dikhawatirkan justru memperkeruh situasi dan memengaruhi stabilitas nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil terus didasarkan pada kepentingan rakyat dan membuka ruang diskusi bagi semua pihak. (*)

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Insiden terbaru yang terjadi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, menunjukkan bagaimana sebagian massa yang terdiri dari mahasiswa melakukan perusakan fasilitas umum dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.

Dalam rekaman yang beredar luas, sekelompok mahasiswa terlihat merusak karangan bunga ucapan selamat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di depan Balai Kota pada pada Jumat (21/2/2025). Puluhan papan bunga itu tampak berjatuhan di atas pembatas jalan akibat tindakan brutal tersebut.

Seorang petugas pengamanan Balai Kota yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa sekitar 200 mahasiswa yang hendak melakukan unjuk rasa menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum hujan turun pada pukul tiga sore.

Massa aksi datang dari arah Gambir menuju Patung Kuda dengan kawalan aparat, tetapi tetap melakukan tindakan yang merugikan fasilitas umum. Selain merusak properti, demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk “Indonesia Gelap” juga diwarnai dengan tindakan yang lebih ekstrem.

Para mahasiswa dengan sengaja mengikat tali ke pembatas beton yang telah dipasang untuk menjaga ketertiban aksi dan berusaha merobohkannya. Pihak kepolisian berulang kali mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tidak menimbulkan kerusakan, tetapi imbauan tersebut diabaikan.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif.

Tindakan anarkis yang terjadi tidak hanya merugikan segelintir pihak, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas. Aksi semacam ini, jika terus dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Nurul juga mengingatkan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi perlu dilakukan dengan tetap menghormati ketertiban umum agar tidak berujung pada kerusuhan yang merugikan semua pihak.

Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, menilai bahwa gerakan bertajuk “Indonesia Gelap” tidak memiliki arah yang jelas dan cenderung berpotensi memecah belah bangsa.

Menurutnya, situasi negara saat ini dalam kondisi baik, dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali. Beberapa masalah yang muncul dalam perjalanan pemerintahan masih dalam skala kecil dan dapat segera diatasi.

Kritikan yang terlalu berlebihan terhadap pemerintahan yang baru berjalan 100 hari dinilai tidak proporsional. Suhadi menegaskan bahwa kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk efisiensi dan menghilangkan pemborosan, bukan memangkas kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam membangun bangsa dengan mengganti pejabat yang tidak bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut memberikan pandangannya mengenai demonstrasi yang berujung anarkis. Menurutnya, demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi, tetapi ketika berujung pada kekerasan dan perusakan, dampaknya sangat merugikan.

Stabilitas ekonomi dapat terganggu apabila aksi demonstrasi melampaui batas hukum yang telah ditetapkan. Penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjaga iklim ekonomi tetap stabil. Kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis memiliki konsekuensi luas terhadap ekonomi nasional. Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh aksi semacam ini dapat menurunkan kepercayaan investor, menyebabkan perlambatan investasi, serta menghambat proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Para pelaku usaha cenderung akan menarik diri dari lingkungan yang tidak kondusif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar.

Pemerintah saat ini sedang berupaya membangun bangsa dengan berbagai kebijakan strategis. Namun, aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis justru menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, demonstrasi yang ingin menyampaikan aspirasi sebaiknya dilakukan secara damai dan konstruktif agar tidak merugikan stabilitas politik dan ekonomi negara. Masyarakat harus lebih kritis dalam memahami tujuan dari sebuah gerakan agar tidak terprovokasi oleh agenda yang tidak jelas dan hanya bertujuan untuk menciptakan kekacauan.

Tindakan represif yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dalam demonstrasi seperti yang terjadi baru-baru ini jelas sangat merugikan berbagai pihak. Demokrasi harus dijalankan dengan cara yang sehat, yaitu dengan berdialog dan menyampaikan pendapat secara damai.

Jika tindakan anarkis terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga akan mengganggu stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan mencegah aksi-aksi destruktif yang dapat merugikan seluruh masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute