Danantara: Era Baru Transformasi Pengelolaan Investasi Strategis di Indonesia

Jakarta – Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan investasi strategis dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran ini menandai langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memperkuat investasi BUMN dengan prinsip-prinsip transparansi, kehati-hatian, dan keberlanjutan demi kepentingan generasi mendatang.

Peluncuran Danantara resmi dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Danantara bertujuan untuk memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Dana yang dikelola oleh Danantara berasal dari rakyat, dan kami menjamin transparansi dalam pengelolaannya dengan audit terbuka serta pengawasan publik yang ketat.

“Dana investasi sebesar Rp 300 triliun akan diperoleh melalui efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan korupsi, dan optimalisasi belanja negara,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi biasa, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Keberadaan Danantara diharapkan dapat memperkuat daya saing negara dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani mengatakan bahwa Danantara menandai babak baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis di Indonesia.

“Danantara akan menjadi badan pengelola yang dapat mengakumulasikan aset-aset BUMN strategis untuk tumbuh lebih baik dan berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Christina.

“Danantara bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses Pembangunan,” tambahnya.

Christina juga menekankan pentingnya peran Danantara dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha, serta memajukan sektor-sektor kunci yang selama ini menjadi kekuatan perekonomian nasional.

“Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, Danantara diharapkan dapat membantu menciptakan Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi di kancah global,” tutupnya.

Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada dukungan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk mendukung keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing tinggi, dan mandiri secara ekonomi. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas yang dijamin oleh Danantara akan menjadi faktor kunci dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat.

Presiden Prabowo Jamin Danantara Dikelola SecaraTransparan dan Akuntabel

 

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan dana investasi. “Danantara bertujuan memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Prabowo.

Investasi awal sebesar $20 miliar akan dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis yang mencakup berbagai sektor, seperti energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Selain itu, dana yang dikelola Danantara mencapai Rp 300 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran pemerintah, optimalisasi belanja negara, serta upaya pemberantasan korupsi.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa kehadiran Danantara akan membawa perubahan besar dalam tata kelola aset negara. “BPI Danantara akan memperkuat tata kelola aset BUMN secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Eddy menjelaskan bahwa Danantara menerapkan konsep holding company, yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah. Dengan model ini, pengelolaan aset negara akan lebih terintegrasi, sehingga investasi yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan energi hijau di Indonesia. “Dengan dana jumbo, Danantara bakal leluasa menggelontorkan dana maupun membangun skema investasi guna mengebut proyek EBT,” kata Bhima.

Lebih lanjut, Bhima menyebutkan bahwa Danantara dapat menerbitkan surat utang yang dapat diserap oleh investor atau kreditur dari luar negeri. “Dananya bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek EBT, seperti perluasan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS),” jelasnya.

Sebagai badan investasi yang mengelola dana publik, Danantara akan beroperasi dengan sistem audit terbuka dan pengawasan publik yang ketat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Danantara dapat menjadi instrumen investasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

BPI Danantara Resmi Diluncurkan, Perkuat Investasi dan Transformasi BUMN

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Lembaga ini semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Keberadaan Danantara menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan aset negara dan investasi strategis di berbagai sektor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara memiliki peran fundamental dalam memperkuat investasi BUMN melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia menyatakan bahwa lembaga ini bukan sekadar badan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan generasi mendatang.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, tidak hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Investasi awal sebesar 20 miliar dolar AS dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis, termasuk sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan,” ujar Prabowo.

Keberadaan Danantara diyakini akan membawa dampak positif bagi tata kelola aset negara. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa pembentukan lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara yang selama ini dikelola secara terpisah oleh berbagai BUMN.

“Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN. Implementasi Danantara juga memerlukan langkah lanjutan seperti merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar lebih efisien. Keberadaan Danantara diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang,” ujar Eddy Junarsin.

Selain itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menyebut bahwa Danantara berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan industri berbasis nilai tambah. Menurutnya, langkah hilirisasi yang dijalankan melalui pengolahan hasil tambang dan sumber daya lainnya di dalam negeri akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

“Danantara tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga pilar utama ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Hilirisasi sumber daya akan memperkuat daya saing industri nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah,” jelas Sofyano Zakaria.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Patria, menjelaskan bahwa sumber pendanaan awal lembaga ini berasal dari setoran modal dan dividen perusahaan pelat merah yang nantinya masuk dalam pengelolaan Danantara.

“Sumber dana Danantara untuk pertama kali adalah setoran modal dari aset dan dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah,” jelas Pandu.

Danantara juga diharapkan mampu menciptakan sinergi antara BUMN agar lebih efisien dalam pengelolaan aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan fokus pada investasi strategis, keberadaan Danantara dapat menjadi solusi bagi tantangan pengelolaan aset negara yang selama ini masih tersebar di berbagai sektor.

Selain itu, dalam jangka panjang, Danantara dapat menjadi motor utama dalam transformasi ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor berorientasi masa depan seperti teknologi, energi hijau, dan industri manufaktur berbasis digital. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan optimalisasi nilai tambah, Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Keberadaan Danantara menunjukkan langkah maju dalam reformasi pengelolaan aset negara, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan dan inovasi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan kompetitif di era globalisasi.

Dukungan Kuat Para Tokoh atas Peluncuran Danantara sebagai Tonggak Baru Ekonomi Indonesia

Jakarta – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan.

Diresmikan sebagai lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.000 triliun, Danantara dipandang sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan dukungannya atas peluncuran Danantara yang visioner.

“Ada tiga faktor utama yang membuat Danantara sangat prospektif: skala yang besar, pengelolaan profesional, dan fleksibilitas dalam menjalin kerja sama. Ini akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” katanya.

Dukungan juga dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid, menilai bahwa langkah ini akan memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini memiliki sejumlah kebocoran.

“Kalau ada yang tidak setuju dan menyerang program ini, itulah mereka-mereka yang kenyang makan uang BUMN. Karena kebocoran dalam BUMN disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, makanya mereka gak suka dengan kebijakan ini,” tegas Fauka Noor Farid.

Sementara itu, Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menilai bahwa pembentukan Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam mereformasi dan meningkatkan kinerja BUMN dengan pendekatan manajemen modern.

“Strategi ini sejalan dengan praktik unggulan yang telah diterapkan oleh Temasek di Singapura, Malaysia dengan Khazanah. Sedangkan di China, pengelolaan BUMN sektor non-finansial dikendalikan oleh SASAC. Inisiatif ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Anthony.

Dari perspektif akademisi, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, melihat potensi besar Danantara dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

“Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan, Danantara bisa menjadi solusi bagi investasi pembangunan yang lebih efektif serta mengurangi inefisiensi dalam pengelolaan aset nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Presiden Prabowo dalam pidato peluncurannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara.

“Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun. Ini milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

Peluncuran Danantara turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun lembaga yang diharapkan mampu menyaingi lembaga serupa di negara-negara maju.

Dengan dasar hukum yang telah diperkuat melalui perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada awal Februari 2025, Danantara siap menjalankan tiga fungsi utama: sebagai sovereign wealth fund, pengelola investasi pembangunan, dan pengelola aset negara.

Dukungan luas dari berbagai kalangan menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global. //

Peluncuran Danantara Wujud Komitmen Pemerintah Mengelola Investasi Yang Berkelanjutan

Jakarta – Indonesia saat ini memiliki Badan Penegelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran Danantara ini menjadi wujud komitmen pemerintah mengelola investasi Yang Berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo mengatakan pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab.

“Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggungjawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebh dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara,” pungkasnya.

Dana tersebut kemudian akan dikelola Danantara dan diinvestasikan dalam proyek nasional industrialisasi dan hilirisasi. Presiden Prabowo meyakini proyek-proyek tersebut memberikan dampak dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia.

“Proyek-poroyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai bahwa ide mendirikan Badan Pengelola Investasi bernama Danantara sangat baik.

Menurut Efriza, Danantara bakal menghadirkan kekuatan investasi dengan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat.

“Kehadiran Danantara di Indonesia akan menjadi kekuatan investasi dengan peruntukan dana bagi masyarakat”, ungkap Efriza.

Hal Senada juga disampaikan Senior Investment Analyst Mirae Sekuritas, Nafan Aji. Menurut Nafan Aji, dengan diluncurkannya Danantara jadi sentimen positif untuk pasar modal. Meski demikian, perilaku pasar akan mencermati latar belakang para pengelola Danantara.

“Pelaku pasar menghendaki Danantara dikelola oleh para aktor yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal pengelolaan. Karena memang aset BUMN ini kan totalnya sampai Rp 1.400 triliun, kalau benar-benar dikelola secara efektif jadi hal positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Nafan.

Bagi pasar modal, kehadiran Danantara juga dipandang baik karena dapat menciptakan dan berfokus pada penciptaan inflow pada pasar modal.

“Selama ini kan pertumbuhan ekonomi 5 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat, maupun government spending. Peningkatan investasi atau investment tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jadi Danantara memang harus cepat dibentuk,” kata Nafan.

Dengan aset lebih dari Rp 1.000 triliun, Nafan juga melihat Danantara bisa lebih besar dari Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Untuk pengelola, Nafan berharap agar pengelola tetap berasal golongan profesional agar sentimen pasar modal terus positif.

Danantara Wujud Kemandirian Ekonomi Indonesia, Prabowo: Bisa Diaudit KPK dan BPK

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Danantara, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN.

“Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkap Presiden.

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani turut menegaskan, Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan.

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut bahwa Danantara tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional.

“Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Dengan diresmikannya Danantara, Prabowo meyakini dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dalam tujuan teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan mata. [-RWA]

Peluncuran Danantara: Strategi Cemerlang Presiden Prabowo Bangun Sektor Industri Strategis

 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Negara menyebut akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional.

“Dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden Prabowo mengklaim proyek-proyek tersebut akan berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat.

“Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” katanya.

Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Selain itu, Prabowo meneken UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut BPI Danantara merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis.

“Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, antara lain untuk hilirisasi nikel, kobalt, untuk mengembangkan kecerdasan buatan, untuk pembuatan kilang-kilang minyak dan industri pendukungnya, yang akan menopang bangsa Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi.

Hasan optimistis Danantara dapat menjadi jalan keluar atas paradoks yang dialami negara- negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap peluncuran BPI Danantara.

Cucun berharap Danantara, yang kini menjadi sovereign wealth fund Indonesia, dapat membantu menggerakkan perekonomian negara.

“Kita patut mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting untuk mengangkat ekonomi Indonesia di kancah internasional,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun juga optimistis, Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal. Menurutnya, Danantara bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global.

Mengawal Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Papua Melalui Bidang Ketahanan Pangan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus meningkatkan pembangunan nasional melalui Program Asta Cita guna mewujudkan pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Papua. Sebagai bagian dari implementasi Program Asta Cita di bidang ketahanan pangan, pemerintah Presiden Prabowo menilai keberadaan lumbung pangan diperlukan karena luas sawah di berbagai daerah yang terus menyusut tiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan Kabupaten Merauke, Papua Selatan menjadi salah satu wilayah untuk merealisasikan program lumbung pangan nasional atau food estate.

Pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga 3 juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40 ribu hektare di Distrik Kurik dan cetak sawah di Kampung Wanam, Distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga 1 juta hektare di Merauke hingga 2029.

Sebagai daerah bagian paling timur Indonesia, Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan, terutama padi, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

Pertanian modern di Merauke dikembangkan secara bertahap, dengan mengadopsi teknologi pertanian seperti varietas unggul, sensor tanah dan cuaca, drone pemantau lahan, dan sistem irigasi otomatis, sehingga para petani dapat meningkatkan dan mengoptimalkan hasil panen mereka.

Berdasarkan laman Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) papua.bsip.pertanian.go.id dari Kementerian Pertanian (Kementan), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menargetkan kawasan food estate tersebut bisa memenuhi kebutuhan beras nasional dalam dua tahun ke depan. Selain untuk meningkatkan produksi beras, food estate Merauke juga akan difungsikan untuk menjadi penyedia energi melalui proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol.

Pada 10 Januari 2025, Amran menganggarkan dana hingga Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang akan disalurkan ke petani pada tahun ini. Pemerintah memberikan dukungan Alsintan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

Amran optimistis produksi pertanian bisa meningkat 100 persen dan biaya produksi turun hingga separuhnya. Terbaru, pihaknya memamerkan hasil kerja program food estate di Merauke, Papua Selatan, yang sudah panen padi 40 ribu ton. Itu adalah lahan dulu tidur yang kita optimalkan kembali. Pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia timur.

Program Lumbung Pangan, yang berfokus pada pengoptimalan lahan tidur di Kabupaten Merauke, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional.

Menurut Gifli, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor. Pertama, daerah atau lahan pertanian di Merauke yang luas. Kemudian, tanah Merauke subur dan memiliki iklim yang baik. Oleh karena itu, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah langkah tepat yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Gifli mengatakan, sebagai pemuda berharap bahwa Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional. Ini menjadi satu langkah baik yang kemudian dapat berdampak bagi masyarakat lokal setempat dan Tanah Papua secara umum.

Program lumbung pangan di Merauke tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua maupun generasi muda. Maka dari itu, program ketahanan pangan nasional harus mendapat dukungan dari generasi muda maupun masyarakat.

Gifli mengajak agar semua harus ikut serta mendukung dan mengawal program  tersebut sehingga dampak dari program lumbung pangan bisa merubah perekonomian masyarakat Papua lebih baik. Selain itu, masyarakat Papua juga memiliki ketahanan pangan yang baik.

Sebagai generasi muda Papua, Gifli berharap dalam proses realisasi program lumbung pangan nasional harus melibatkan masyarakat Papua. Masyarakat Papua jangan hanya sebagai penonton tapi harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut, sehingga program lumbung pangan di Merauke dapat terealisasi dengan baik dan berdampak signifikan bagi masyarakat Papua.

Berbagai pihak mendukung penuh komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam program Asta Cita untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Papua. Mereka meyakini bahwa program tersebut sebagai langkah strategis guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur merata, dan penguatan sektor-sektor produktif yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pemerataan ekonomi termasuk program lumbung pangan di Merauke memerlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara komprehensif.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Papua melalui bidang ketahanan pangan merupakan langkah strategis yang perlu terus dikawal dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan petani, serta dukungan pembiayaan, Papua memiliki potensi besar untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Segala bentuk tantangan harus diatasi dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar ketahanan pangan di Papua dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Generasi Muda Papua Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Merauke Siap Jadi Pusat Produksi Beras

PAPUA – Program Ketahanan Pangan Nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. Salah satu bentuk nyata kebijakan ini adalah penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap masyarakat setempat. “Jika Kabupaten Merauke tidak ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional, maka hal itu akan berdampak langsung kepada kita masyarakat Papua. Oleh karena itu, keputusan ini harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Menurutnya, program ini tidak hanya sekadar proyek nasional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Dengan adanya kebijakan ini, petani lokal akan mendapatkan dukungan lebih besar dalam bentuk teknologi, infrastruktur pertanian, serta akses pasar yang lebih luas.

Namun, Gifli juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan keberhasilan program ini. “Program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari kita semua, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kita harus aktif mendukung dan mengawal realisasi program ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat Papua terlibat langsung dalam program ini. “Harapan kami adalah masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memiliki peran aktif dalam produksi dan distribusi pangan di Merauke. Dengan demikian, perekonomian Papua dapat tumbuh lebih kuat,” jelasnya.

Penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional juga dinilai sebagai langkah penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang sangat besar, kabupaten ini memiliki peluang untuk menjadi pusat produksi pangan berskala internasional.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Merauke Jadi Lumbung Pangan Nasional, Tokoh Muda Papua Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo

PAPUA – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, sebuah kebijakan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Papua. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, yang menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Gifli Buinei, yang merupakan Sarjana Teknik dan tokoh muda Papua, penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional didasarkan pada berbagai faktor strategis.

“Kabupaten Merauke memiliki lahan pertanian yang luas, tanah yang subur, serta iklim yang mendukung produksi pangan dalam skala besar. Oleh karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Merauke sebagai pusat ketahanan pangan nasional adalah langkah yang sangat tepat,” ujarnya.

Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, program ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya di Merauke. Menurut Gifli, kehadiran program ini dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Gifli mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda Papua, untuk mendukung dan mengawal program ini. “Kami berharap masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam program ini, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal,” tambahnya.

Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Merauke berpotensi menjadi pusat pangan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga dunia.