JAKARTA – Pemerintah terus memastikan kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjaga ketersediaan bahan pangan berkualitas, salah satunya melalui impor sapi perah. Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mendatangkan ratusan sapi perah dari luar negeri guna mendukung produksi susu segar dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa kedatangan sapi perah impor akan berlangsung secara bertahap hingga mencapai target 250 ribu ekor. Impor sapi ini dilakukan oleh pengusaha peternakan dalam negeri, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Sapi perah impor untuk program MBG sudah mulai masuk. Meskipun jumlahnya belum signifikan. Saat ini baru ratusan ekor yang tiba,” ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memastikan suplai susu yang cukup bagi kebutuhan program MBG, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
“Dengan adanya investasi pada sektor peternakan, produksi susu segar dalam negeri diharapkan meningkat, sehingga ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menegaskan bahwa kualitas produksi industri pangan yang mendukung program MBG akan diawasi secara ketat.
“Dalam program MBG yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto, terdapat berbagai skema pemenuhan nutrisi tersebut, salah satunya partisipasi publik dan perusahaan,” jelasnya.
BPOM memastikan bahwa perusahaan yang berkontribusi dalam program MBG mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Taruna juga mengimbau perusahaan untuk turut serta dalam program gotong royong guna memastikan keberlanjutan MBG.
“Saya berharap, kegiatan ini turut menumbuhkan kontribusi dari publik secara berkelanjutan, sehingga MBG dapat menjadi sebuah gerakan masyarakat dan dapat terus dijalankan,” tambah Taruna.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan izin impor sapi reguler guna mengantisipasi lonjakan harga daging. Menurutnya, keterlambatan penerbitan izin dapat menghambat pasokan daging dalam negeri, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Jangan sampai saat lebaran nanti ada gejolak karena kekurangan pasok, pasti harganya akan terjadi hukum pasar,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi reguler sebanyak 180 ribu ton bagi 86 pelaku usaha, yang mencakup pengiriman dari negara-negara pemasok utama seperti Australia dan Selandia Baru. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas pangan pada Desember 2024 dan telah disosialisasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Januari 2025.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan logistik yang memadai bagi kelangsungan program MBG serta stabilitas harga pangan di dalam negeri. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung suksesnya program ini dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh: Mita Amalia Cantika *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa salah satu program prioritas pemerintahan saat ini adalah mempersiapkan generasi muda yang hebat. Pemerintah telah memerintahkan Badan Gizi Nasional untuk mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh siswa di Indonesia.

Agus menyebutkan bahwa program ini diharapkan tidak hanya mendukung kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan. Menurutnya, sinergi antara pemenuhan gizi dan pendidikan berkualitas akan membentuk generasi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam menerapkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam peluncuran Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis di IPB University, Bogor, menyatakan bahwa kementeriannya telah menyusun pedoman pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Pedoman tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pembentukan karakter dan layanan kesehatan. Mu’ti menegaskan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah disusun sebagai panduan dalam implementasi program ini. Buku ini mencakup berbagai rekomendasi terkait tata kelola, sistem pemantauan, keamanan pangan, dan standar gizi. Menurutnya, penyelenggaraan program yang terintegrasi dengan pendidikan karakter akan menjadi bagian penting dalam penguatan identitas dan kualitas generasi muda. Ia juga menekankan bahwa program ini dapat meningkatkan partisipasi pendidikan dan kehadiran anak-anak di sekolah, serta menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Di sisi lain, Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Yayasan Kemala Bhayangkari 1 Medan. Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa makanan yang disediakan telah memenuhi standar kecukupan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Whisnu mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah dalam memastikan generasi muda tumbuh sehat dan cerdas.

Menurut Whisnu, anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang akan lebih fokus dalam belajar dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program ini. Dengan sinergi yang kuat, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh para pelajar di Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Lebih jauh lagi, Whisnu menegaskan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan faktor kunci dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen mendukung penuh implementasi program ini dan memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Program Makan Bergizi Gratis juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lembaga internasional seperti UNICEF, yang menyatakan pentingnya investasi pada anak-anak sebagai generasi masa depan. Dalam kegiatan peluncuran Center of Excellence Program MBG di IPB University, perwakilan UNICEF Indonesia menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kebutuhan dasar dan layanan berkualitas untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan peduli. Pola makan bergizi dan seimbang menjadi elemen penting dalam mendukung perkembangan optimal anak-anak.

Rektor IPB University, Arif Satria, juga menyampaikan bahwa Center of Excellence Program MBG akan menjadi pusat penelitian dan pengembangan program ini. Pusat ini akan mengkaji, memberikan rekomendasi, dan menciptakan model-model pengembangan program yang lebih efisien dan tepat guna. Menurut Arif, keberadaan pusat ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program dan memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan pemerintah.

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Melalui dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat keamanan dan lembaga pendidikan, program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Selain itu, program ini juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan memberdayakan petani lokal, peternak, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan makanan bergizi, program ini turut menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai sektor ini memperlihatkan bagaimana MBG dapat bermanfaat bagi komunitas secara luas.

Di masa depan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi model bagi program-program serupa di tingkat internasional. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan data lapangan, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa gizi yang baik dan seimbang, serta mengintegrasikannya dengan pendidikan karakter, pemerintah telah menempatkan pondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa.

*)Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Gizi dari Yogyakarta

Oleh: Qolbi Nur Muhammad (*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi salah satu kebijakan unggulan dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka stunting dan gizi buruk, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor UMKM lokal. Namun, dalam implementasinya, evaluasi berkelanjutan sangat penting agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Program MBG harus benar-benar memperhatikan komposisi gizi yang tepat agar tujuan utama dari program ini tercapai. Menurutnya, program MBG ini jangan sampai tidak tepat sasaran serta tidak tepat tujuan, karena tujuannya adalah bergizi sehingga komposisinya harus benar. Oleh karena itu, keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan menu menjadi aspek yang tak terelakkan. Keseimbangan antara karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral harus diperhatikan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sasaran penerima program benar-benar mereka yang membutuhkan. Data yang digunakan dalam pendistribusian harus akurat agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi memberikan dampak nyata dalam mengurangi permasalahan gizi di kalangan anak-anak, khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi.

Salah satu tantangan dalam implementasi Program MBG adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap ekonomi lokal, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar sekolah. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan UMKM agar program ini tidak justru mematikan usaha lokal.

Dalam praktiknya, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah akan memberikan manfaat ganda. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, keterlibatan UMKM juga memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan segar dan berkualitas. Pemerintah dapat membangun sistem kerja sama yang efektif dengan pelaku usaha lokal untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan Program MBG. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Ema Setyawati, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap produksi makanan yang akan didistribusikan. Pihaknya akan selalu melakukan pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dari risiko kesehatan lainnya, termasuk kemungkinan adanya bahan berbahaya atau kasus keracunan makanan. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan produksi hingga distribusi memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Selain memastikan ketepatan sasaran dan keamanan pangan, aspek anggaran juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi Program MBG. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan alokasi yang telah diberikan pemerintah.

Transparansi dalam penggunaan anggaran akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Pemerintah harus memastikan sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel agar tidak ada penyalahgunaan dana yang dapat merugikan program ini.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan program MBG agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Agar program ini berjalan efektif, pemerintah memperkuat sistem pendataan dan distribusi agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan MBG dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Dengan optimalisasi yang berkelanjutan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan generasi sehat dan produktif. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.

Keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan penuh dari masyarakat. Kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak harus terus ditingkatkan agar program ini mendapatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen, termasuk orang tua, guru, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan sangat dibutuhkan agar program ini terus berkembang dan semakin tepat sasaran.

Dengan evaluasi yang tepat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran, Program MBG dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Mari kita dukung penuh kebijakan ini agar anak-anak Indonesia mendapatkan hak mereka untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing!

)* Penulis merupakan peneliti dari Forum Aspirasi Masyarakat di daerah Jawa Barat

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penghapusan utang bagi 67 ribu pelaku UMKM yang memiliki kredit macet di bank. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, nilai utang yang diputihkan mencapai Rp 2,5 triliun.

Maman menjelaskan bahwa proses penghapusan utang UMKM ini masih terus berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

“Masih terus berjalan, mendekati menuju 67 ribu. dengan verifikasinya rumit sekali karena kan banyak yang mungkin sudah pindah alamat, pindah KTP, macem-macem. (Nilainya) Rp 2,5 triliunan, plus minus,” kata Maman.

Program penghapusan utang ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, serta UMKM lainnya. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang menjadi nasabah bank-bank milik negara, guna mendorong kebangkitan usaha mereka.

Sebelumnya, Maman juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penghapusan utang untuk 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai lebih dari Rp 14 triliun. “Kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih Rp 14 triliun sekian,” ujarnya pada Januari lalu.

Selain kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kota (Pemkot) terus mendorong inovasi pelaku UMKM guna memperkuat ekonomi lokal.

Selain itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, menegaskan bahwa UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah dengan potensi besar. “UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal yang penuh potensi. Dengan mendukung produk mereka, kita turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kreativitas yang membanggakan,” ujar Maurits di Bitung, Rabu.

Ia menambahkan bahwa UMKM tidak hanya menciptakan produk berkualitas, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari produksi hingga pemasaran, semua pihak memiliki peran dalam memperkuat sektor ini. “Ketika kita membeli produk UMKM lokal, kita tidak hanya mendukung bisnis kecil, tetapi juga menciptakan dampak besar bagi ekonomi Kota Bitung,” jelasnya.

Maurits menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM, meskipun terlihat sebagai langkah kecil, akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Ayo, pilih produk lokal, bangun ekonomi Bitung bersama, dan jadilah bagian dari perubahan,” ajaknya.

Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan sektor UMKM semakin kuat dan mampu menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
(*)

Jakarta – Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berkomitmen untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp109 triliun pada tahun 2024. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi yang ada. Melalui jaminan tersebut, diharapkan UMKM dapat mengakses sumber daya yang lebih mudah dan mempercepat pertumbuhan bisnis mereka.

Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Syafruddin menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pengembangan UMKM melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total plafon mencapai Rp124 triliun pada 2024.

”Jumlah kredit tersebut disalurkan kepada sekitar 2,3 juta debitur yang mampu membuka 3,3 juta lapangan kerja” ujarnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa program KUR yang diluncurkan oleh pemerintah dan didukung oleh Askrindo berdampak nyata dalam meningkatkan kapasitas UMKM.

Pemberian jaminan kredit ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta mengutamakan pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.

KUR yang dijamin oleh Askrindo memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran menyatakan, bahwa dengan adanya jaminan ini, para pelaku UMKM tidak perlu khawatir tentang risiko pembiayaan, karena pihak perbankan yang bekerja sama dengan Askrindo dapat lebih mudah memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang terjangkau.

”Harapannya, skema ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan akses modal yang lebih baik” ungkapnya.

Skema kredit ini memiliki berbagai macam pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM, mulai dari sektor perdagangan, industri kreatif, hingga pertanian.

Askrindo juga menekankan pentingnya pendampingan kepada UMKM agar mereka tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga mampu mengelola bisnisnya dengan baik untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Dukungan kepada UMKM melalui jaminan KUR ini menunjukkan komitmen Askrindo dalam memperkuat sektor ekonomi lokal. Dengan program ini, diharapkan UMKM akan semakin berkembang, menciptakan inovasi baru, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah atas upaya yang terus dilakukan dalam mendukung sektor UMKM, baik melalui kebijakan maupun program pembiayaan seperti KUR.

Inisiatif ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, sektor UMKM diyakini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. []

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah Prabowo-Gibran memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk memperbaiki sektor ekonomi nasional dalam Program Asta Cita, termasuk bagi para pengusaha UMKM. Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengacu pada mendukung program tersebut, pemerintah membantu para pengusaha UMKM dengan memberikan pinjaman dana untuk modal usaha. Komitmen pemerintah ini didukung oleh berbagai pihak khususnya di bidang perbankan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 184,98 triliun. Ini menjadikan BRI sebagai perbankan dengan penyaluran KUR terbesar dibanding perbankan nasional lainnya. Tahun 2025, BRI kembali menyalurkan KUR. Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja.

Penyaluran KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2%. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

Menurut Sunarso, tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi. Pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat.

Selanjutnya, pada tahap mid-end dilakukan maintenance. Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.

Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp 300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025.

BRI adalah salah satu bank pemerintah yang menyalurkan banyak KUR. BRI memiliki berbagai jenis KUR pada tahun 2025 ini, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Penyaluran KUR tertuju kepada nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.

Ketiga KUR tersebut sama-sama menetapkan bunga sebesar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki batas plafon pinjaman yang berbeda-beda. Pada KUR Mikro, setiap debitur bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sedangkan KUR Kecil bisa mendapat pinjaman mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Khusus KUR TKI, BRI akan memberikan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon Rp 25 juta. Wilayah penempatan TKI antara lain Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) menghadirkan program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari APBD 2025 untuk memastikan keberlanjutannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Rionaldo mengatakan bahwa anggaran tersebut dapat bertambah jika penyerapan pinjaman modal tanpa bunga oleh UMKM terus meningkat. Jika diperlukan, anggaran tambahan akan disesuaikan melalui APBD Perubahan 2025.

Program ini menawarkan pinjaman modal usaha hingga Rp40 juta per pelaku UMKM tanpa dikenakan bunga. Bank Riau Kepri Syariah bertugas menyalurkan dana pinjaman, sementara bunganya ditanggung oleh Pemprov Kepri. Skema ini telah berjalan sejak 2021 dan telah membantu 1.400 pelaku UMKM dengan total penyaluran dana mencapai Rp30 miliar.

Pemprov Kepri menargetkan tambahan 200 pelaku UMKM yang akan memanfaatkan program ini pada tahun 2025. Evaluasi program menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan hanya 0,1% kasus pembayaran macet. Faktor penyebabnya antara lain peminjam yang meninggal dunia atau fluktuasi bisnis, namun cicilan tetap dilunasi hingga selesai. Calon peminjam harus melalui proses verifikasi dan validasi ketat oleh BRKS untuk memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan usaha.

Dinas Koperasi dan UKM bersama BRKS juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Fokusnya adalah meningkatkan volume usaha, pemasaran, digitalisasi, serta partisipasi dalam pameran dan bazar.

Rionaldo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan program ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan UMKM di Kepri. Program pinjaman modal tanpa bunga ini menjadi solusi tepat bagi pelaku UMKM di Kepri untuk mengembangkan usaha mereka.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencanangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, naik dari Rp280 trilliun pada 2024.

Ini merupakan salah satu bukti pemerintah sangat peduli terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemodalan akan menjadi salah satu pilar dalam membantu pengembangan usaha milik masyarakat kecil untuk dapat bertumbuh, naik kelas, hingga berdampak ekonomi yakni mendukung target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Bambang mengatakan bahwa pihaknya berharap KUR ini bisa lebih tepat sasaran dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector penyaluran KUR di masyarakat UMKM, sehingga menentukan usaha mana yang bisa menerima kredit, bukan perbankan menjadi penentunya. Namun, perlu ada koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan dan lembaga lain yang berkepentingan dalam penyaluran dananya.

Program penyaluran KUR perlu terus dikawal agar dapat berjalam optimal dan tepat sasaran. Kesuksesan program ini akan memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah bekerja sama dengan berbagai kalangan agar mendukung penyaluran KUR secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Naurah Salma Amalia*)

Dalam era globalisasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta telah bersinergi untuk mendorong UMKM menembus pasar internasional, membuka peluang baru bagi produk lokal untuk bersaing di kancah global. Berbagai inisiatif dan dukungan konkret telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM, mulai dari pendampingan, pelatihan, hingga fasilitasi akses pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa potensi nilai transaksi dari penjajakan bisnis (business matching) yang dilakukan sepanjang Januari 2025 mencapai 5,2 juta dolar AS atau sekitar Rp84,66 miliar. Penjajakan bisnis ini melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan atase perdagangan di 33 negara untuk mendorong peningkatan ekspor. Kementerian Perdagangan menargetkan pelaksanaan 33 kali pitching setiap bulan guna memperluas jangkauan produk UMKM ke pasar internasional.

Dalam setiap pitching, pembina UMKM akan mempresentasikan produk-produk unggulan yang berpotensi dipasarkan di luar negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan lebih banyak produk lokal kepada calon pembeli global serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional. Melalui kerja sama strategis ini, Kementerian Perdagangan optimistis mampu membuka peluang baru yang lebih besar bagi UMKM di berbagai sektor.

PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Salah satu contoh nyata adalah keberhasilan Kripik Tempe Kahla, produk unggulan UMKM asal Kabupaten Sukabumi, yang berhasil menembus pasar Arab Saudi dengan pendampingan dari Pertamina. Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, menyampaikan bahwa momentum ekspor perdana Kripik Tempe Kahla membuktikan bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM binaannya agar naik kelas dan memperluas jangkauan pasarnya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Selain memberikan pendampingan ekspor, Pertamina juga membekali Kripik Tempe Kahla dengan pelatihan dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan. UMKM ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang nasional dan internasional, yang membantu meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Kripik Tempe Kahla mampu memperkuat posisinya di pasar global dan membuka peluang baru bagi produk-produk lokal lainnya.

BRI juga tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan kepada UMKM. Melalui ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025, bank pelat merah ini memberikan panggung bagi UMKM unggulan untuk memperluas jaringan bisnis ke mancanegara. Acara yang digelar di ICE BSD City ini berhasil menarik lebih dari 69.000 pengunjung dan mencatat transaksi senilai lebih dari Rp40 miliar, serta kontrak ekspor senilai USD 90,6 juta. Salah satu peserta yang mencuri perhatian dalam acara ini adalah Balee Scents, brand lokal yang bergerak di sektor aromaterapi.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, mengatakan bahwa BRI terus memperkuat ekosistem UMKM agar semakin kompetitif di pasar internasional. Menurutnya, untuk bersaing di kancah global, UMKM tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, tetapi juga strategi pemasaran yang tepat serta akses ke jaringan bisnis global. Dukungan BRI melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas bisnis dan daya saing UMKM.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM go internasional. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang mendapatkan dukungan untuk ekspansi pasar internasional, Indonesia berpotensi meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global.

Selain itu, pemerintah terus berupaya menyederhanakan regulasi dan prosedur ekspor bagi UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi proses bisnis UMKM dan mempercepat akses mereka ke pasar internasional. Bea Cukai, misalnya, telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk mempercepat proses perizinan dan memperkuat pengawasan mutu produk yang akan diekspor.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi Indonesia. Keberhasilan Kripik Tempe Kahla dalam menembus pasar Arab Saudi menjadi bukti nyata bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar global dengan dukungan yang tepat.

Dengan adanya ajang seperti BRI UMKM EXPO(RT) 2025, UMKM Indonesia memiliki platform strategis untuk terhubung langsung dengan calon pembeli global. Program ini tidak hanya memberikan peluang bisnis, tetapi juga memperdalam wawasan para pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Keberhasilan acara ini membuktikan bahwa BRI berperan aktif dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar internasional.

Dengan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Indonesia dapat semakin percaya diri dalam menembus pasar internasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi ini, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan di pasar global.

*) Penulis merupakan Mahasiswa Ekonomi Bisnis dan pegiat UMKM asal Semarang

JAKARTA – Seruan aksi massa bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh segelintir pihak berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menciptakan ketidakstabilan nasional.

Di tengah situasi ekonomi yang masih terjaga dan aktivitas masyarakat yang berjalan normal, aksi tersebut dikhawatirkan hanya menimbulkan keresahan dan memperkeruh suasana Tanah Air.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo optimistis bahwa langkah efisiensi anggaran akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Ia juga mengapresiasi menteri-menterinya yang telah menyesuaikan anggaran kementerian hingga mencapai Rp306 triliun guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer akibat kebijakan efisiensi tersebut.

“Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani.

Daya beli masyarakat pun tetap terjaga, dengan inflasi yang masih berada dalam rentang aman.

Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menegaskan bahwa inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5% tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

“Jadi secara teori, inflasi itu berdampak menurunkan daya beli. Tetapi inflasi itu kalau terkendali, terkendali itu dalam artian berada di rentang 1,5 – 3,5 itu tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” ujar Ramadhan,

Kondisi ekonomi yang stabil tercermin dari tingginya aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Konser musik tetap ramai, pusat perbelanjaan penuh dengan pengunjung, dan daya beli masyarakat tetap kuat.

Oleh karena itu, narasi “Indonesia Gelap” yang digaungkan dalam aksi demonstrasi dinilai tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh seruan aksi yang berpotensi menciptakan ketakutan dan mengganggu stabilitas nasional. (*)