Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pemberian makanan, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Banyak siswa datang ke sekolah dalam keadaan lapar, yang tentu memengaruhi konsentrasi dan prestasi mereka. Program ini hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi yang cukup agar bisa belajar dengan lebih baik,” ujarnya.

Selain meningkatkan kesehatan siswa, program ini juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat melalui pola makan yang teratur dan bernutrisi. Dengan pengawasan gizi yang ketat, siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan tetapi juga belajar pentingnya disiplin dan kebersihan.

Wamen Fajar menjelaskan bahwa program ini akan diperluas secara bertahap, dengan target seluruh sekolah yang membutuhkan dapat menikmati manfaat MBG pada akhir 2025.

“Banyak faktor yang harus diperhitungkan, seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya. Namun, pemerintah berkomitmen agar semua anak yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk MBG, yang akan meningkat menjadi Rp171 triliun pada akhir tahun 2025. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi atau siswa dari keluarga prasejahtera.

“Sekolah di daerah perkotaan yang siswanya berasal dari keluarga mampu mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan ini, sehingga kami fokus pada sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan,” tambahnya.

DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan angka stunting..

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN dalam menjalankan program ini.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pihak yang mengklaim sebagai penyelenggara MBG tanpa izin resmi,” ujarnya.

Lucy juga mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2023, tercatat 5.026 balita mengalami stunting, tetapi angka ini terus berkurang berkat berbagai program gizi dari pemerintah daerah.

Jakarta – Kelompok pengusaha wanita di Indonesia kini memainkan peran kunci dalam menggerakkan pemerataan ekonomi nasional. Dengan semakin berkembangnya jumlah pengusaha perempuan yang terlibat dalam berbagai sektor industri, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pengusaha perempuan sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dan modal usaha, yang menghalangi perkembangan bisnis yang dipimpin. Melihat berbagai masalah tersebut, Kadin Indonesia pun memiliki strategi untuk memberdayakan perempuan.

“Salah satu strategi yaitu dengan menyediakan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sehingga perempuan dapat mengakses lebih banyak peluang kerja.” Ujar Teguh Anantawikrama selaku Wakil Ketua Umum Kadin.

Teguh Anantawikrama berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia seharusnya tidak hanya difokuskan pada kesetaraan gender, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun kekuatan ekonomi yang kokoh. Menurutnya, pemberdayaan perempuan merupakan kunci penting dalam mencapai pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

“Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perempuan, agar dapat berkembang serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa,” ujar Teguh.

Teguh meyakini bahwa Indonesia akan dapat membuka potensi besar dari populasi perempuannya, dan menjadikannya motor penggerak ekonomi nasional. Pemberdayaan perempuan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Munifah Syanwani, mengungkapkan bahwa kontribusi perempuan dalam UKM sangat penting, khususnya dalam bidang kuliner, produk rumah tangga, dan fashion. Produk-produk yang dikelola oleh perempuan, baik itu dalam bentuk makanan maupun barang rumah tangga, memberikan sumbangan signifikan dalam memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

“Perempuan tidak hanya menjalankan usaha kecil, tetapi banyak dari mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” ungkap Munifah.

Namun, Munifah juga mengakui bahwa perempuan masih menghadapi tantangan dalam dunia usaha. Salah satu tantangan utama adalah stigma negatif yang terus melekat pada perempuan, khususnya pandangan yang menganggap mereka tidak mampu bersaing atau berinovasi di dunia bisnis.

“Padahal kenyataannya, banyak perempuan yang sukses mengelola UKM dan UMKM, tidak hanya menopang ekonomi keluarga tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.” lanjut Munifah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui UKM dan UMKM dapat menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi Indonesia.

Jakarta – Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta.

Terkait hal itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra mengatakan diperlukan penguatan strategis untuk mendorong sektor prioritas Jawa Tengah, khususnya sebagai lumbung pangan dan penumpu industri nasional

”Pentingnya kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong peningkatan investasi dan memercepat digitalisasi khususnya untuk segmen pemerintah.” tegas Rahmat.

Rahmat menjelaskan, strategi itu di antaranya perkembangan sistem pembayaran digital di Jateng strategi dan penguatan sinergi stakeholder menjaga stabilitas dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, hingga upaya pengendalian inflasi di hulu dan di hilir.

”Sinergi bauran kebijakan nasional perlu ditingkatkan guna memitigasi dampak negatif risiko global dan meningkatkan kinerja perekonomian.” ujarnya.

Selain itu, sektor keuangan juga menjadi contoh sinergi yang kuat antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya memiliki peran dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha, memberikan akses pembiayaan bagi UMKM, serta mendukung inovasi di bidang keuangan melalui pengembangan teknologi finansial atau fintech.

Sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah, Bank Indonesia NTT menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha dalam mendukung digitalisasi ekonomi.

Dalam forum ini, BI NTT menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran dan transaksi keuangan.

“Digitalisasi UMKM melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan masyarakat,” ucap Deputi Direktur Agus Sisty Widjajati.

BI NTT terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro dan masyarakat umum agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan inklusi keuangan dan digitalisasi dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Oleh: Wika Brigita Sari (*

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan tertinggal, sering kali menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah, melalui berbagai kebijakan strategis, terus berupaya mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia guna menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.Salah satu langkah konkret dalam upaya pemerataan ekonomi adalah transformasi ekonomi daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengakselerasi pemerataan ekonomi antara wilayah utara dan selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, Bali menargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang terus tumbuh dengan melibatkan berbagai sektor unggulan.

Upaya ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang harus dioptimalkan. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif, transformasi ekonomi daerah dapat menjadi pilar utama dalam pemerataan ekonomi secara nasional. Strategi ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi berbasis wilayah guna mengurangi ketimpangan antarprovinsi.

Salah satu elemen penting dalam strategi pemerataan ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menegaskan bahwa UMKM berperan besar dalam mempercepat pemerataan ekonomi. Menurutnya, UMKM unggulan harus terlibat dalam berbagai program strategis pemerintah agar mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM, mendukung digitalisasi bisnis, serta mengintegrasikan UMKM dalam rantai pasok industri nasional. Dengan semakin banyaknya UMKM yang berdaya saing, peluang ekonomi di berbagai daerah pun akan semakin terbuka, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah.

Selain itu, penguatan UMKM juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil dan menengah serta membuka akses pasar yang lebih luas, pemerintah memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga menyadari bahwa aksesibilitas merupakan faktor kunci dalam pemerataan ekonomi. Direktur Utama PT Wijaya Karya (WIKA), Agung Budi Waskito, menyebut bahwa pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana infrastruktur dapat membuka akses ke daerah terisolasi, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Tol ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten Tengah hingga Banten Selatan, serta mengurangi disparitas ekonomi dengan Banten Utara. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, investasi akan semakin mudah masuk ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga memperkuat daya saing wilayah tersebut dengan provinsi lainnya.

Selain pembangunan jalan tol, pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi publik guna memastikan konektivitas antarwilayah semakin lancar. Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintahan saat ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengembangkan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dalam jangka panjang. Program seperti Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai insentif fiskal untuk investasi di daerah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin diperkuat. Dengan sinergi yang baik, kebijakan yang telah dirancang di tingkat nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Pemerataan ekonomi bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam. Namun, dengan berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta komitmen kuat dari pemerintah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi besar ini.

Masyarakat perlu terus percaya pada pemerintahan saat ini dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

(* Penulis merupakan anggota Komunitas Moneter Indonesia

Jakarta – Upaya sinergis antara lembaga pemerintah terus diperkuat dalam mencegah pencucian uang dari hasil judi online, salah satunya dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait aset kripto. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aliran dana judi online senilai Rp 28,48 triliun yang dialihkan ke aset kripto menjadi sorotan utama.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perputaran uang hasil judi online yang masuk ke ekosistem kripto.

“Laporan tersebut sudah disampaikan kepada aparat hukum untuk ditindaklanjuti. Sudah kami kirim ke APH,” ujar Ivan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, terjebak dalam skema investasi berisiko tanpa pemahaman yang memadai.

“Ini harus menjadi fokus OJK pada tahun ini. Fenomena fear of missing out (FOMO) yang mendorong banyak anak muda untuk berinvestasi di aset kripto tanpa memahami risikonya, terutama akibat pengaruh dari influencer,” kata Puteri.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi XI DPR, Musthofa yang meminta OJK memperketat pengawasan terhadap transaksi kripto guna menghindari penyalahgunaan. Anak muda harus diberikan pemahaman yang lebih baik agar tidak tergiur dengan janji keuntungan besar dari aset kripto tanpa memahami potensi risikonya.

“Ini jangan dimaknai suudzon, tapi dalam rangka antisipasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan PPATK untuk memantau dan menekan penyalahgunaan aset kripto dalam praktik pencucian uang.

“Mengurangi pemanfaatan aset kripto untuk pencucian uang atau tindakan pelanggaran lainnya,” tegas Hasan.

Berdasarkan data OJK per Desember 2024, total transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 650 triliun, dengan rata-rata transaksi harian mencapai Rp 2 triliun. Pengawasan yang ketat serta peningkatan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal.

Sinergitas antara DPR, OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan literasi keuangan guna menekan laju pencucian uang melalui judi online. Langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan digital yang lebih sehat dan berintegritas.

Jakarta – Upaya sinergis antara lembaga pemerintah terus diperkuat dalam mencegah pencucian uang dari hasil judi online, salah satunya dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait aset kripto. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aliran dana judi online senilai Rp 28,48 triliun yang dialihkan ke aset kripto menjadi sorotan utama.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perputaran uang hasil judi online yang masuk ke ekosistem kripto.

“Laporan tersebut sudah disampaikan kepada aparat hukum untuk ditindaklanjuti. Sudah kami kirim ke APH,” ujar Ivan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, terjebak dalam skema investasi berisiko tanpa pemahaman yang memadai.

“Ini harus menjadi fokus OJK pada tahun ini. Fenomena fear of missing out (FOMO) yang mendorong banyak anak muda untuk berinvestasi di aset kripto tanpa memahami risikonya, terutama akibat pengaruh dari influencer,” kata Puteri.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi XI DPR, Musthofa yang meminta OJK memperketat pengawasan terhadap transaksi kripto guna menghindari penyalahgunaan. Anak muda harus diberikan pemahaman yang lebih baik agar tidak tergiur dengan janji keuntungan besar dari aset kripto tanpa memahami potensi risikonya.

“Ini jangan dimaknai suudzon, tapi dalam rangka antisipasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan PPATK untuk memantau dan menekan penyalahgunaan aset kripto dalam praktik pencucian uang.

“Mengurangi pemanfaatan aset kripto untuk pencucian uang atau tindakan pelanggaran lainnya,” tegas Hasan.

Berdasarkan data OJK per Desember 2024, total transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 650 triliun, dengan rata-rata transaksi harian mencapai Rp 2 triliun. Pengawasan yang ketat serta peningkatan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal.

Sinergitas antara DPR, OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan literasi keuangan guna menekan laju pencucian uang melalui judi online. Langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan digital yang lebih sehat dan berintegritas.

Jakarta – Gerakan penolakan terhadap judi online semakin menguat di berbagai kalangan. Dari kampus hingga organisasi kepemudaan, kesadaran kolektif untuk melawan maraknya praktik ilegal ini terus digaungkan.

Terkait hal itu, ratusan sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menggelar Deklarasi Anti Judi Online. Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menegaskan bahwa institusinya berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian, khususnya judi online.

“Itera ingin menciptakan generasi muda yang berpikir jernih, bekerja keras, dan berkontribusi nyata bagi bangsa tanpa terbuai oleh iming-iming instan,” ujar Prof. Nyoman.

Senada, Presiden Mahasiswa KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra, turut mengingatkan dampak serius judi online di kalangan mahasiswa. Menurutnya, praktik ini tidak hanya menguras uang saku, tetapi juga berisiko menyeret mahasiswa ke dalam jeratan pinjaman online.

“Selain dampak finansial, judi online juga dapat menyebabkan gangguan mental. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan diri agar tidak terjerumus,” tegasnya.

Gerakan serupa juga digaungkan oleh Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI). Ketua Umum PRIMA DMI, Munawar Khalil, menilai judi online sebagai krisis nasional yang membutuhkan aksi kolektif.

“Fenomena ini berkembang pesat akibat kemudahan akses internet, minimnya literasi digital, serta lemahnya regulasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam gerakan pemberantasan judi online,” ujarnya di Jakarta.

Untuk mendukung langkah nyata, PRIMA DMI mengusulkan delapan strategi pemberantasan, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus judi online, pemblokiran situs secara transparan, serta penguatan edukasi melalui kolaborasi dengan kepolisian dan institusi pendidikan.

Direktur Literasi Digital Remaja Masjid PRIMA DMI, Indra Syahfirman, menambahkan bahwa pihaknya akan menginisiasi petisi nasional guna menekan pemerintah bertindak lebih tegas terhadap situs judi online.

“Kami tidak hanya menyerukan pemberantasan, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam jerat judi online,” katanya.

**

Oleh : Jefry Gideon)*

Semakin maraknya judi online di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi kepemudaan, semua bersuara lantang menolak praktik yang merusak ini. Kesadaran kolektif untuk memberantas judi online terus menguat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Institut Teknologi Sumatera (Itera) menjadi salah satu institusi pendidikan yang mengambil langkah nyata dalam perlawanan terhadap judi online. Melalui Deklarasi Anti Judi Online, ratusan mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan menyuarakan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas dari pengaruh negatif perjudian daring. Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menegaskan bahwa kampus berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berpikir kritis, bekerja keras, dan tidak tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan instan.
Selain itu, Presiden Mahasiswa KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra, menyoroti dampak merugikan judi online terhadap mahasiswa. Selain berisiko menghabiskan uang saku, kebiasaan ini juga bisa menyeret mahasiswa ke dalam lingkaran pinjaman online.
Beban finansial yang dihadapi pun tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga mereka. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjauhi praktik perjudian ini harus ditanamkan sejak dini agar mahasiswa dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri tanpa gangguan dari aktivitas berisiko tinggi.
Tidak hanya di lingkungan akademik, organisasi kepemudaan juga aktif menyuarakan penolakan terhadap judi online. Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) menyatakan sikap tegas dalam memerangi perjudian digital yang semakin mengkhawatirkan.
Ketua Umum PRIMA DMI, Munawar Khalil, menekankan bahwa permasalahan ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga terkait moralitas dan tatanan sosial yang terancam akibat dampak buruknya.

Dalam pernyataannya, PRIMA DMI menegaskan perlunya aksi kolektif untuk memberantas judi online yang semakin berkembang akibat kemudahan akses internet serta minimnya literasi digital di kalangan masyarakat. Organisasi ini juga menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam gerakan melawan perjudian online dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Sekretaris Jenderal PRIMA DMI, Affandi Ismail Hasan, menyoroti perlunya langkah strategis dalam menangani permasalahan ini. Beberapa usulan konkret yang diajukan termasuk pembentukan Satuan Tugas khusus judi online, pemblokiran situs secara transparan, serta peningkatan edukasi melalui kerja sama dengan kepolisian dan institusi pendidikan. PRIMA DMI juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
Selain pendekatan preventif, PRIMA DMI juga berkomitmen untuk membantu korban yang telah terjerumus ke dalam praktik ini. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pendirian Judol Crisis Center yang akan menyediakan layanan konseling psikologis dan spiritual bagi mereka yang terdampak. Langkah ini diharapkan dapat membantu individu yang ingin lepas dari jerat judi online namun menghadapi kesulitan untuk keluar dari kebiasaan tersebut.
Selain itu, PRIMA DMI juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi finansial kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang terkena dampak negatif dari judi online. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menghindari risiko finansial yang timbul akibat perjudian.
Kampanye literasi digital Islami juga menjadi salah satu strategi utama PRIMA DMI dalam memberantas judi online. Direktur Literasi Digital Remaja Masjid PRIMA DMI, Indra Syahfirman, menyampaikan bahwa pihaknya akan menginisiasi petisi nasional guna mendorong pemerintah bertindak lebih tegas dalam memberantas situs-situs perjudian digital. Kampanye #BerantasJudol menjadi gerakan yang diusung PRIMA DMI sebagai langkah preventif dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman perjudian online.
Keseriusan PRIMA DMI dalam menangani masalah ini juga terlihat dari rencana pembentukan Duta Digital yang akan mengkampanyekan literasi digital Islami dan menyebarkan narasi positif untuk melawan promosi judi online yang semakin masif di berbagai platform. Organisasi ini juga mendukung pemerintah dalam memperkuat regulasi serta kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia.
Semangat menolak judi online yang ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran kolektif semakin menguat. Akademisi, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan telah mengambil langkah konkret dalam upaya membendung laju perjudian digital yang kian marak. Ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap judi online bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya gerakan ini, harapannya adalah semakin banyak pihak yang sadar akan bahaya judi online dan mengambil langkah nyata untuk menjauhinya. Kesatuan dalam menolak perjudian digital menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia peduli terhadap masa depan yang lebih baik dan terbebas dari pengaruh negatif perjudian. Semua elemen bangsa harus terus bersinergi agar lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berintegritas dapat terwujud demi generasi yang lebih cemerlang.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas