Jakarta, Pemerintah terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai strategi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kolaborasi yang akan menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kontribusi sektor swasta dalam investasi, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia,” ujarnya.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi sektor publik dan swasta adalah pembangunan kawasan industri terpadu di beberapa wilayah strategis. Proyek ini tidak hanya mendukung pemerataan ekonomi tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif bagi perusahaan lokal maupun asing.

Ekonom Universitas Brawijaya (UB), Prof Candra Fajri Ananda, menyambut baik inisiatif pemerintah ini. Berbagai perusahaan telah mulai mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia di berbagai sektor industri

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan pembangunan ekonomi yang merata hingga ke pelosok daerah.

“Kami mendorong sektor swasta untuk lebih aktif berinvestasi di wilayah-wilayah terpencil dengan memberikan dampak nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kapasitas usaha lokal agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Abdul Haris.

Upaya memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) yang menilai bahwa model kemitraan ini mampu menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa kolaborasi sektor publik dan swasta dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia

*) Oleh : Andi Mahesa

Judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah kemajuan pesat teknologi dan digitalisasi yang memudahkan akses ke aktivitas ilegal ini. Baru-baru ini, aparat kepolisian berhasil membongkar praktik judi online jenis lempar dadu yang beroperasi di wilayah Yogyakarta dan Pati, Jawa Tengah. Penangkapan tujuh terduga pelaku yang nekat melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok mengungkapkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online terhadap masyarakat, termasuk kalangan anak-anak dan remaja.

Menurut Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, tujuh orang yang ditangkap terdiri dari dua komplotan yang menjalankan operasi judi online tersebut selama sekitar lima bulan. Selama periode tersebut, mereka berhasil meraup omzet harian antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Modus operandi yang mereka gunakan cukup sederhana namun licik.

Para pelaku meminta peserta untuk melakukan deposit minimal Rp 50.000 ke rekening yang telah disiapkan dan kemudian bertaruh berdasarkan hasil lemparan dadu yang mereka siarkan langsung di platform TikTok. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak hanya terbatas pada situs atau aplikasi khusus, tetapi juga merambah ke media sosial yang biasa digunakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak.

Fenomena ini mengungkap betapa berbahayanya praktik judi online yang kini semakin sulit terdeteksi. Tindakan tegas yang dilakukan polisi dalam membongkar jaringan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak tinggal diam dalam upaya memberantas tindak kejahatan digital yang merusak tatanan sosial. AKBP Slamet menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik judi online yang semakin masif di masyarakat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengingatkan masyarakat akan bahaya serius dari perjudian online. Dalam beberapa kesempatan, pihaknya menyampaikan bahwa judi online tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak yang belum cukup matang untuk memahami dampak buruk dari kecanduan judi. Fenomena ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang, meskipun memberikan banyak kemudahan, juga menghadirkan ancaman besar, terutama bagi generasi muda.

Kecanduan judi online di kalangan anak-anak dan remaja memiliki potensi merusak masa depan mereka. Dalam banyak kasus, kecanduan judi dapat mengganggu proses pendidikan, mengurangi kualitas interaksi sosial, serta memperburuk kondisi mental dan emosional. Tak jarang, mereka yang terjerat dalam judi online mengalami krisis keuangan, meminjam uang dari orang tua atau teman, bahkan berakhir dengan tindakan kriminal. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting. Kapolri menegaskan bahwa pencegahan judi online harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka, serta aktif dalam mengawasi penggunaan perangkat digital.

Namun, peran keluarga saja tidak cukup. Fenomena ini harus ditangani secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tentu saja media massa. Pemerintah, melalui aparat keamanan, sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik perjudian ini dengan melakukan operasi penindakan dan penangkapan terhadap pelaku.

Di sisi lain, kampanye edukasi dan penyuluhan terhadap bahaya judi online harus terus digencarkan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang ada agar penanggulangan judi online dapat lebih maksimal, mengingat bahwa banyak sekali platform digital yang dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan ilegal.

Keberhasilan aparat kepolisian dalam membongkar praktik judi online lempar dadu ini harus diapresiasi sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan dunia maya. Di balik operasi ini, ada upaya sistematis dari kepolisian untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan perjudian online yang selama ini bersembunyi di balik layar. Polda DIY dan Polda Jawa Tengah telah menunjukkan keberanian dan ketekunan mereka dalam melaksanakan tugas ini, dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian di bidang siber untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Selain penindakan, pemerintah juga harus fokus pada upaya pencegahan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak dari perjudian online. Melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu di sekolah, media sosial, atau program-program pemerintah, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan terhindar dari bahaya perjudian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh pihak untuk mencegah judi online. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, kita semua perlu bekerja sama untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah melalui aparat keamanan, bersama dengan masyarakat, harus menjadi benteng pertama yang menjaga generasi muda dari jebakan judi online.

Praktik judi online bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam masa depan masyarakat, terutama generasi muda. Masyarakat perlu menyadari bahwa masalah ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam memberantas judi online, serta memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga.

Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media, harus terus bergerak aktif untuk memerangi praktik ilegal ini. Dengan langkah tegas dan kerjasama yang solid, kita dapat mencegah meluasnya dampak negatif dari judi online dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan produktif. Sudah saatnya kita memperkuat budaya kesadaran digital dan tanggung jawab sosial untuk melindungi masa depan anak-anak dan generasi muda kita dari bahaya judi online.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi utama dalam pemerataan ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka akses spektrum frekuensi 6 GHz untuk teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing industri teknologi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menandai langkah besar bagi Indonesia dalam adopsi teknologi berstandar global. Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 pada pita frekuensi 6 GHz, Indonesia mengambil posisi strategis dalam peta digital global. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional,” ujar Meutya dalam acara peluncuran di Hotel Langham Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps dengan latensi rendah dan performa lebih andal, terutama di lingkungan padat pengguna. Teknologi ini akan mendukung berbagai inovasi digital, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Transformasi digital tidak bisa menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kebijakan pendukung, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio berbasis izin kelas, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur spektrum frekuensi radio dan standar teknis perangkat telekomunikasi.

“Dengan pembukaan spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Pasifik dalam mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keandalan koneksi internet di seluruh negeri,” jelas Meutya.

Untuk memastikan bahwa perangkat yang menggunakan pita frekuensi 6 GHz beroperasi tanpa gangguan terhadap layanan lain, pemerintah menetapkan standar pengujian yang ketat. Pengujian perangkat dapat dilakukan di Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun, perangkat yang telah diuji oleh laboratorium pengujian lain yang diakui pemerintah atau berasal dari negara yang memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tidak diwajibkan untuk diuji ulang di IDTH.

“Kami memastikan semua perangkat yang digunakan sesuai standar global dan tidak menimbulkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang fleksibel dan terstandarisasi, industri bisa lebih cepat mengadopsi teknologi ini,” tegas Meutya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor industri, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi ini dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. Meutya menegaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjadi motor utama dalam pertumbuhan startup dan bisnis berbasis teknologi di Indonesia.

Peluncuran teknologi Wi-Fi terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital nasional. Dengan infrastruktur jaringan yang lebih canggih, perusahaan teknologi lokal akan lebih mudah mengembangkan produk dan layanan inovatif yang mampu bersaing di pasar global.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, masyarakat akan semakin siap menuju masa depan yang lebih terhubung, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini diharapkan mampu membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan siswa sekolah melalui pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menyoroti tantangan utama dalam implementasi program ini, terutama dalam pembangunan dapur MBG. Pendirian dapur MBG bertujuan mendekatkan akses makanan bergizi kepada penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pendirian 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia pada 2026.

Sebagai lembaga negara non-kementerian, Badan Gizi Nasional berkomitmen mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lucy menegaskan pentingnya pemerataan gizi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi ibu hamil berisiko tinggi atau anak yang kekurangan gizi di Surabaya. Jika gizi terpenuhi merata, kita siap menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan agar program MBG difokuskan pada daerah dengan angka stunting tinggi. Menurutnya, langkah ini penting agar alokasi anggaran tetap seimbang dan tidak mengorbankan program lain yang juga krusial bagi masyarakat. Ia menyarankan implementasi bertahap, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Ambon, NTT, dan Aceh.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari, mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” jelas Agus.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, menekankan pentingnya program ini dalam pencegahan stunting. Menurutnya, memastikan asupan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sehat.

“Mencegah itu adalah salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi terutama kepada yang diprogramkan oleh Pak Prabowo sekarang, yaitu anak sekolah,” ujar Rohina. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sejak dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik, sehingga di masa depan akan menjadi orang tua yang sehat pula.

Rohina menambahkan bahwa jika program ini dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, percepatan penurunan angka stunting dapat tercapai dengan lebih baik. “Ibu hamil yang memiliki gizi baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk melahirkan anak dengan kondisi stunting,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Dengan kerja sama berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri telah mengamankan sebanyak 15 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang akan berangkat melalui Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.

Dari delapan CPMI yang diamankan, diduga akan dipekerjakan dalam jaringan situs judi online (judol) yang berada di Myanmar, sedangkan tujuh orang lainnya diketahui akan berangkat ke Malaysia.

Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ade Mulyana mengatakan bahwa jaringan tersebut menggunakan grup media sosial untuk menghindari kepolisian.

“Dari belasan CPMI yang kami amankan kemarin, tidak ada orang yang dicurigai sebagai pengendali atau pendamping. Untuk proses keberangkatan, CPMI yang akan menuju Myanmar diarahkan melalui grup Telegram,” ujar Kombes Ade Mulyana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, delapan CPMI yang menuju Myanmar hanya mengaku akan dipekerjakan sebagai host siaran langsung TikTok.

“Untuk yang berangkat ke Myanmar ini hanya mengaku akan menjadi host siaran langsung. Namun, kami mencurigai judi online berdasarkan grup yang mereka ada di dalamnya,” jelasnya.

Saat ini, 11 dari 15 orang telah menjalani pemeriksaan, sementara empat lainnya masih dalam proses interogasi. Selanjutnya, mereka akan diserahkan untuk dipulangkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara, adanya pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus judi online dapat menghubungi layanan melalui Whatsapp dengan nomor 085283555830, Email forumindonesiaemas@gmail.com, dan Instragram dengan akun @fie_indonesiaemas, serta Telegram t.me/ForumIndonesiaEmas.

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyambutnya dengan penuh keceriaan. Presiden pun menyempatkan diri untuk membalas sapaan dan berinteraksi langsung dengan para siswa sebelum meninjau lokasi penyediaan makanan bergizi.

Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung makanan yang disiapkan untuk para siswa serta memastikan proses distribusinya berjalan dengan baik. Ia juga mengunjungi beberapa ruang kelas untuk menyaksikan langsung bagaimana anak-anak menerima dan menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas,” ujarnya.

Selain meninjau program MBG, Presiden juga memantau jalannya proses belajar mengajar di SDN Kedung Jaya 1. Ia berbincang dengan siswa, memberikan motivasi, serta menekankan pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal program MBG, yang ditargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada 17,5 juta anak setiap harinya. Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji tambahan anggaran guna mempercepat perluasan program ini agar dapat menjangkau 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi untuk mencetak generasi muda yang kuat dalam kecerdasan, gizi, dan karakter.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan memperluas program ini. Ia bahkan siap mengalokasikan anggaran lebih besar dengan memangkas pengeluaran lain yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas luar negeri dan diskusi akademis yang tidak memiliki dampak langsung bagi rakyat.

“Yang penting bagi saya adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Kita bisa menghemat di tempat lain, tapi tidak untuk kepentingan anak-anak bangsa,” tegasnya.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritasnya, sekaligus memastikan bahwa implementasi MBG berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

Jakarta – Pemerintah terus memperketat regulasi guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Upaya ini dilakukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik ilegal tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor utama berkembangnya judi online.

Ia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu harus diperketat.

“Banyak identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang gerak pelaku judi online bisa dibatasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan dibanding membantu pemberantasan judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten judi online.

“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online,” ungkapnya.

Mayoritas konten tersebut tersebar di media sosial, terutama platform X.

Selain pemblokiran, pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten yang berkaitan dengan judi online.

Kemkomdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindak pelaku yang masih berusaha menyebarluaskan situs-situs judi.

Pemerintah juga memperketat pembuatan paspor untuk membatasi mobilitas pelaku judi online.

Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kemenimipas, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya lebih selektif terhadap pemohon paspor yang hendak bepergian ke negara-negara seperti Kamboja, yang dikenal sebagai pusat aktivitas judi online ilegal.

“Jika ada pemohon yang hendak bepergian ke negara dengan banyak pelaku judi online, kami akan lebih berhati-hati dalam verifikasi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap bisa menekan praktik judi online secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan judi online di Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu pendidikan nasional dengan menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kualitas pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun dilakukan penyesuaian anggaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menegaskan bahwa program pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

Bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMK tetap tersedia, begitu pula tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta.

Gaji serta tunjangan pegawai Kemendikdasmen juga akan tetap terpenuhi.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengganggu keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti.

Penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Abdul Mu’ti menambahkan, alokasi hasil efisiensi tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program prioritas lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan program pendidikan tetap berjalan.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur sejumlah menteri yang memberikan pernyataan mengenai efisiensi pendidikan melalui media sosial.

Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya menyasar alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun SDM.

“Perintah Presiden sangat terang dan jelas. Bahkan telah dilakukan restrukturisasi kalau-kalau masih ada yang salah sasaran,” tegasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengorbankan mutu pendidikan, melainkan menjadi upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap ramah terhadap sektor pendidikan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin program prioritas pendidikan tetap berjalan guna menjaga mutu dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD hingga SMK tetap dipenuhi.

Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta juga tetap tersedia dalam alokasi anggaran tahun 2025.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun tanpa mengganggu layanan pendidikan.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran yang telah disesuaikan tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program strategis lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan anggaran pendidikan tetap terjaga.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” katanya.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak dilakukan secara serampangan dan tidak akan mempengaruhi beasiswa maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung dengan pelayanan publik atau SDM,” jelasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan masa depan pendidikan nasional.

Namun justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.