Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal melalui berbagai kebijakan strategis dan kolaborasi lintas lembaga.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa UMKM harus menjadi subsektor yang mampu berkembang dan naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan kualitas dan daya saing produk.

“UMKM harus menjadi subsektor ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Mengingat tren ekonomi kreatif yang berbasis padat cipta terus berkembang, kolaborasi dengan BPOM akan membantu usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kualitas produk,” ujar Riefky.

Di tengah ketatnya persaingan akibat membanjirnya produk impor di pasar online, UMKM perlu mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan mampu memberdayakan masyarakat.

“Pemerintah harus memacu upaya pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif agar tidak tergerus persaingan dengan produk luar negeri yang murah,” katanya.

Selain itu, penguatan ekosistem UMKM juga perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif. Di Provinsi Banten, misalnya, Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2016 telah menjadi dasar perlindungan dan pengembangan UMKM. Anggota DPRD Banten H. Wawan Sumarwan menekankan pentingnya perda sebagai panduan strategis dalam memberdayakan UMKM dan koperasi.

“Keberhasilan usaha membutuhkan tekad yang kuat, fokus, dan ketekunan. Perda ini memberikan perlindungan serta peningkatan daya saing bagi pelaku usaha kecil dan koperasi,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan yang diperlukan agar dapat bertahan di tengah persaingan global. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti Wellness Festival dan Program Desa Pangan Aman.

“BPOM siap mendukung peningkatan ekonomi melalui pengawasan dan sertifikasi produk UMKM,” ujarnya.

Oleh: Samsul Arifin *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam kurun waktu 100 hari pertama, pemerintah telah mengambil kebijakan penghapusan utang UMKM dan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan startup millennial. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah konkret yang juga diambil adalah pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memastikan keterlibatan UMKM dalam program tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap awal, dengan penambahan anggaran yang akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Dalam upaya ini, koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program ini berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi UMKM di berbagai daerah.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui kolaborasi Bea Cukai dengan berbagai pemangku kepentingan. Bea Cukai Ternate, misalnya, melakukan kunjungan kerja ke perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dengan tujuan menyamakan visi dalam pembinaan UMKM. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kerja sama berkelanjutan akan dilakukan, termasuk dalam bentuk pertukaran data serta program pembinaan yang lebih terstruktur. Upaya ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih luas bagi UMKM dalam mengembangkan pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan asistensi kepada koperasi tani di Kabupaten Karimun. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM berbasis komunitas dan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan adanya pendampingan dari berbagai pihak, UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses fasilitas keuangan dan mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan ekspor produk UMKM melalui berbagai program yang memberikan peluang perluasan akses pasar global. Kementerian Perdagangan mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 5,22 juta pada Januari 2025 dalam penjajakan bisnis (business matching) bagi pelaku UMKM. Business matching ini dilakukan melalui perwakilan perdagangan di luar negeri dan mencakup sesi presentasi bisnis serta pertemuan langsung dengan pembeli. Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor menjadi salah satu inisiatif utama untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyebutkan bahwa transaksi pembelian yang tercatat sebesar USD 1,55 juta berasal dari Singapura, terutama untuk produk aneka rempah. Selain itu, nota kesepahaman (MoU) senilai USD 3,67 juta turut ditandatangani dengan berbagai pihak, termasuk Korea Selatan yang berkontribusi USD 1 juta dalam sektor produk kayu, alat medis, makanan olahan, hingga kendaraan listrik. Sepanjang Januari 2025, Kemendag telah menggelar 72 sesi business matching di 33 negara, melibatkan 196 pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti makanan dan minuman, furnitur, serta produk kesehatan.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran para pembina UMKM yang aktif mendampingi dan merekomendasikan pelaku usaha binaan mereka. Kemendag berencana untuk semakin memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan potensi ekspor. Pada Februari 2025, sebanyak 75 kegiatan business matching tambahan akan diselenggarakan dengan fokus pada produk furnitur, pertanian, perikanan, dan fesyen muslim. Optimisme tinggi menyertai langkah ini mengingat besarnya minat buyer terhadap produk Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan global, Kemendag tetap berkomitmen untuk mengawal realisasi setiap peluang hingga menjadi transaksi nyata. Dengan pendekatan sinergi, kolaborasi, dan inovasi, pemerintah terus mendukung UMKM dalam menembus pasar ekspor. Pada tahun 2024, ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 248,83 miliar dengan pertumbuhan signifikan pada sektor pertanian dan industri. Produk unggulan seperti kakao, besi dan baja, aluminium, serta kopi mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan daya saing yang semakin kuat di pasar internasional.

Selain upaya ekspor, pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada peningkatan daya saing produk UMKM di dalam negeri. Melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produksi serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Keterlibatan platform digital dalam memasarkan produk-produk UMKM semakin diperluas, menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga dipersiapkan untuk bersaing di kancah internasional.

Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor UMKM, dampak positif dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM terus diperkuat, menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saingnya.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMN, terus berupaya mempercepat transformasi digital sektor ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya terhadap digitalisasi UMKM dengan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD serta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang bertujuan membantu UMKM naik kelas ke tingkat global. Langkah ini diambil agar para pelaku usaha kecil tidak hanya berkembang dalam lingkup domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional.

Chief Economist Asian Development Bank (ADB), Albert Francis Park, menilai bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam mengatasi keterbatasan modal dan akses pasar yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM. Dengan teknologi digital, UMKM dapat beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menekan biaya operasional yang sebelumnya menjadi hambatan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, BRI mengembangkan ekosistem digital seperti BRI LinkUMKM, yang kini digunakan oleh sekitar 8,9 juta pelaku usaha. Dengan hadirnya platform ini, pelaku UMKM memiliki wadah yang dapat membantu mereka dalam melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN untuk mendukung pembentukan Digital Economy Ecosystem dan menghadirkan PARI (Integrated Commodity Platform), yang saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 85.298 pengguna.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa penggabungan BRI Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan ekonomi inklusif yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan strategi yang tepat, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) juga berkontribusi dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM. Inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dalam ajang BUMN Awards 2024 dengan penghargaan Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.

PaDi UMKM merupakan marketplace B2B yang menghubungkan UMKM dengan pengadaan di BUMN dan sektor swasta, sehingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Dengan hadirnya platform ini, UMKM yang sebelumnya kesulitan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar kini memiliki peluang yang lebih luas.

Selain membantu UMKM dalam menjangkau pasar, PaDi UMKM juga memberikan solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam memilih vendor serta menyederhanakan proses administrasi pengadaan. Dalam upayanya untuk terus berinovasi, Telkom meluncurkan fitur e-faktur pada Oktober 2024.

Fitur ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional yang semakin transparan dan terstruktur dengan baik.

PaDi UMKM juga menawarkan skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pinjaman hingga Rp5 miliar hanya dengan menggunakan Purchase Order (PO) dan Invoice sebagai jaminan. Skema ini sangat membantu dalam memenuhi pesanan dengan tepat waktu tanpa mengganggu arus kas UMKM.

Dengan adanya solusi pembiayaan ini, UMKM tidak perlu lagi menghadapi kesulitan modal dalam memenuhi pesanan besar yang sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menegaskan bahwa PaDi UMKM bukan sekadar marketplace biasa, tetapi juga sebuah solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi UMKM di Indonesia.

Dalam sambutan penyerahan penghargaan BUMN Awards 2024, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BUMN untuk terus bertransformasi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Upaya transformasi digital yang dilakukan oleh BUMN bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Sampai saat ini, ratusan ribu UMKM telah tergabung dalam PaDi UMKM dengan total transaksi mencapai Rp7 triliun, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya adopsi digital dalam sektor UMKM.

Transformasi digital UMKM bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi, UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Peran serta berbagai pihak dalam mendukung digitalisasi ini sangat diperlukan agar UMKM tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak, digitalisasi UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Keberlanjutan program digitalisasi ini juga perlu diperkuat dengan edukasi dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pemerintah, BUMN, serta pelaku usaha diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menciptakan inovasi dan solusi digital agar UMKM dapat berkembang lebih pesat dan bersaing di pasar global.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, digitalisasi UMKM diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era digital.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Jakarta – Narkoba masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda. Berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan terus dilakukan secara masif di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan bebas narkoba. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Salah satu langkah nyata terlihat dari kerja sama BNN dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan mengedukasi mahasiswa dan masyarakat agar semakin sadar akan bahaya narkoba.

“Kami mendukung penuh program BNN dalam memerangi narkoba. Mahasiswa kami akan didorong untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan penelitian terkait narkoba,” ungkap Rektor.

Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, Brigjen. Pol. Christ Reinhard Pusung, juga memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemerintah daerah. “Kami berencana bekerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi terkait untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional dalam memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan. Di tingkat universitas, pendidikan tentang bahaya narkoba akan diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk karakter kuat dan generasi muda yang tangguh.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas narkoba. Dengan peran generasi muda yang semakin aktif, Indonesia dapat menciptakan masa depan cerah yang bebas dari narkotika. Setiap individu berpotensi menjadi pelopor gerakan anti-narkoba yang menginspirasi masyarakat luas.

Jakarta – Pemberantasan narkoba di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antar lembaga penegak hukum untuk dapat menanggulangi peredaran narkotika secara menyeluruh. Salah satu contoh sinergi yang dijalankan adalah antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala BNN, Marthinus Hukom, menekankan pentingnya peran PPATK dalam memerangi tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan jaringan narkotika.
“Kami telah meminta PPATK sebagai ketua Satgas TPPU untuk mengoptimalkan pemiskinan para pelaku jaringan narkotika,” ujar Marthinus.
Dengan sinergi yang kuat, satgas ini diharapkan dapat memutus mata rantai keuangan yang menjadi sumber kekuatan bisnis narkoba.
Tidak hanya itu, upaya pemberantasan narkoba juga melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, jaksa, dan pihak perbankan yang bekerja sama dalam menganalisis transaksi keuangan para pengedar. Marthinus menambahkan bahwa meskipun wacana pemiskinan sudah ada sejak lama, pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya upaya para bandar narkoba untuk menyembunyikan aset mereka. Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif, diharapkan bisnis narkoba yang sudah mengakar dapat diberantas dengan lebih efektif.
Sinergi antar lembaga juga terlihat dalam langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi.
Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menyampaikan pentingnya koordinasi dengan BNNK untuk mengawasi peredaran narkoba di dalam Lapas.
“Lapas Banyuwangi saat ini menampung banyak warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Oleh karena itu, kami terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas,” kata Mukaffi.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menjaga stabilitas dan menghindari keterlibatan lebih jauh dengan narkoba sangat penting.
Mukaffi menjelaskan bahwa dengan berbagi informasi, kedua instansi dapat bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi peredaran gelap narkoba yang semakin marak.
Kepala BNNK Banyuwangi, Kombes Faisol Wahyudi, menyatakan apresiasinya terhadap sinergitas yang terjalin.
“Sinergi antara BNNK dan Lapas adalah kunci utama dalam mewujudkan Banyuwangi yang bebas dari narkoba,” ungkap Faisol.
Dengan meningkatkan kerja sama lintas sektor ini, diharapkan upaya pemberantasan narkoba akan lebih maksimal dan terarah.
Sinergitas antara berbagai lembaga penegak hukum ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Hanya dengan kerjasama yang solid, langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih efektif dapat diterapkan untuk memutus peredaran narkoba yang merusak bangsa.

Oleh: Silvia AP )*

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara di dunia. Di Indonesia, masalah narkoba telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat dan mengoptimalkan aspek penegakan hukum dalam menghadapi jaringan narkoba yang semakin canggih. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

Indonesia telah lama berjuang untuk mengatasi peredaran narkoba yang marak di seluruh wilayah negara. Jaringan narkoba internasional yang bekerja sama dengan sindikat lokal menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran narkoba semakin masif, dengan berbagai jenis narkotika yang masuk ke Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara.

Penggunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terbatas pada kalangan remaja, tetapi juga meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi kesehatan mental dan fisik penggunanya, serta menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan sinergis antara berbagai lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat menjadi kunci dalam memerangi jaringan narkoba.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui kebijakan, peraturan, hingga langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertugas untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penciptaan kebijakan terkait narkoba. BNN bekerja sama dengan instansi lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan, untuk memperkuat penegakan hukum.

BNN juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk menjerat para bandar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan selama ini para bandar narkoba sudah menyerap uang masyarakat dan menggunakannya untuk mengekspansi bisnis haramnya.

Marthinus menegaskan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui pemutusan jaringan peredaran narkoba, tetapi juga dengan menelusuri serta memutus aliran dana yang mendukung bisnis ilegal tersebut.

Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif menjadi salah satu faktor penting dalam pemberantasan narkoba. Tanpa penegakan hukum yang tegas, berbagai upaya pencegahan dan rehabilitasi akan sulit mencapai hasil yang optimal. Penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam jangka panjang.

Polres Batubara menggelar konferensi pers di Mako Satres Narkoba, Jalan P. Kemerdekaan, Lima Puluh. Kapolres Batubara, AKBP Taufik Hidayat Tayeb, S.H., S.I.K., M.M. mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Ia juga menjelaskan kronologi penangkapan serta barang bukti yang berhasil diamankan.

Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan secara masif, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam melawan jaringan narkoba.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Rehabilitasi yang efektif dapat membantu para penyalahguna narkoba untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik, serta mengurangi angka ketergantungan narkoba di masyarakat.

Selain itu, program pencegahan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat juga perlu diperkuat. Penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahannya harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui media massa, pendidikan formal, maupun pelatihan bagi masyarakat umum. Dengan adanya pencegahan yang tepat, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat terus menurun.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam menghadapi jaringan narkoba, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pembenahan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan aspek pencegahan dan rehabilitasi juga harus menjadi fokus utama.
Rumah Tanahan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang resmi menjalin kerjasama untuk memberantas narkoba. Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Rutan, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah, dan Kepala BNN Kota Tangerang, AKBP Dr. Josephine Vivick Tjangkung. Josephine mengatakan sinergi ini bagian dari komitmen untuk menciptakan Rutan Kelas I Tangerang yang bebas dari narkoba dan mendukung program rehabilitasi bagi warga binaan.

Penegakan hukum yang kuat dan tegas, ditambah dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkelanjutan, akan membawa dampak positif dalam upaya pemberantasan narkoba. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bebas dari ancaman narkoba.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh: Angga Hardian )*

Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam pemberantasan narkoba dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan menyesuaikan metode dengan kondisi di setiap wilayah. Komitmen ini terlihat dalam berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar Indonesia terbebas dari ancaman narkotika yang semakin meresahkan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus memperkuat sinergi dalam Forum Komunikasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam pertemuan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, ia menekankan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Kalimantan Selatan yang bebas narkoba. Ia juga menyoroti bahwa masalah narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keluarga, masyarakat, dan bahkan stabilitas negara. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
Pemerintah daerah, menurut H. Muhidin, memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan nasional dengan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah menggerakkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar menjadi faktor kunci dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi pengguna narkoba.
Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Wisnu Andayana, juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, tidak mungkin satu institusi bekerja sendiri dalam menangani persoalan ini. Keberhasilan strategi P4GN di Kalimantan Selatan pun mendapat apresiasi karena mampu diterapkan dengan tertib dan efektif.
Wisnu menekankan bahwa pendekatan yang digunakan harus lebih fokus pada pencegahan, dengan cara mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan narkoba. Ia menambahkan bahwa rehabilitasi memang penting untuk menghentikan ketergantungan, tetapi jika hanya mengandalkan rehabilitasi tanpa menutup akses peredaran, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus dilakukan dengan lebih sistematis dan berbasis data yang akurat.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Martinus Hukom, menyoroti Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sebagai wilayah strategis dalam peredaran narkoba. Ia menjelaskan bahwa letak geografisnya yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional, seperti Selat Malaka dan Vietnam, membuat daerah ini menjadi target utama bagi para sindikat narkotika. Untuk mengatasi masalah ini, BNN menerapkan strategi supply reduction guna menekan pasokan narkoba serta demand reduction untuk mengurangi permintaan di masyarakat. Kedua pendekatan ini berjalan secara simultan dengan mengedepankan kerja sama lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, BNN bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkoba, termasuk yang dilakukan melalui jalur laut. Salah satu operasi yang dilakukan pada awal tahun ini berhasil menangkap jaringan pengedar yang menyelundupkan narkoba melalui perairan Kalimantan. Hal ini membuktikan bahwa jalur peredaran narkotika semakin beragam dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, BNN terus memperkuat koordinasi dengan Polri, Polda Kaltim, Polda Kaltara, Bea Cukai, TNI AL, serta pemerintah daerah untuk memastikan jalur masuk narkoba dapat ditutup secara efektif.
Pendekatan pemerintah dalam pemberantasan narkoba tidak hanya terbatas pada aspek penindakan, tetapi juga berfokus pada upaya pemulihan bagi pengguna. BNN bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat untuk memberikan program rehabilitasi yang tidak hanya membantu mengatasi ketergantungan, tetapi juga membekali para mantan pengguna dengan keterampilan agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Edukasi dan kampanye bahaya narkoba juga terus diperkuat di sekolah-sekolah, lingkungan kerja, dan komunitas, agar masyarakat lebih sadar akan dampak buruk narkotika.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan program berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem pemetaan digital untuk mendeteksi daerah rawan narkoba serta memantau jalur distribusi narkotika. Dengan analisis berbasis data, langkah-langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Upaya lain yang tidak kalah penting adalah melibatkan sektor swasta dalam mendukung program anti-narkoba. Beberapa perusahaan telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mengadakan program rehabilitasi bagi karyawan yang terdampak narkoba serta memperketat pengawasan di lingkungan kerja agar tidak menjadi tempat peredaran gelap. Langkah ini diharapkan dapat membantu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika di lingkungan industri dan bisnis.
Keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan kebijakan untuk mendukung upaya ini, tetapi tanpa partisipasi aktif masyarakat, strategi yang telah disusun tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas, harus memiliki kepedulian yang sama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
Dengan strategi yang semakin diperkuat, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tidak hanya dengan cara penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga dengan membangun kesadaran akan pentingnya hidup bebas dari narkoba, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Langkah strategis ini dinilai sebagai terobosan besar dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Kami memastikan seluruh puskesmas dan klinik di Indonesia siap melaksanakan program ini. Pemerintah terus memperluas jangkauan layanan agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala,” ujarnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa program ini akan berjalan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik di seluruh Indonesia. “Setiap fasilitas kesehatan memiliki kuota awal 30 pasien per hari, dengan potensi peningkatan seiring evaluasi program. Ini adalah komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan merata bagi seluruh rakyat,” jelasnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Ika Gladies, menyebut bahwa program ini merupakan solusi inovatif yang mendorong masyarakat lebih sadar terhadap kesehatan mereka. “Dengan pemeriksaan gratis, deteksi dini terhadap berbagai penyakit bisa dilakukan lebih cepat, sehingga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat,” katanya.
Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan primer. Pemerintah berencana untuk memperpanjang jam operasional puskesmas dan meningkatkan jumlah tenaga medis guna memastikan program ini berjalan optimal. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa kendala waktu dan kapasitas.
Pengamat kesehatan masyarakat Universitas Mulawarman, Ferry Fadzlul Rahman, menilai program ini sebagai langkah besar dalam reformasi kesehatan nasional. “Pemerintah telah menunjukkan kepedulian nyata dengan menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi rakyat. Ini merupakan langkah strategis yang harus terus didukung dan dikembangkan ke depannya,” ungkapnya.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program pemeriksaan kesehatan gratis ini diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan semakin mudah diakses dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai Puskesmas dan klinik mitra BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memastikan bahwa seluruh persiapan telah matang untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo telah memutuskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis akan mulai berjalan tanggal 10 Februari di puskesmas-puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Budi.

Program ini mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan menurut tahapan usia.

“Bayi akan menjalani enam jenis skrining, sementara balita delapan jenis. Anak sekolah hingga remaja ada 11 sampai 13 jenis, sedangkan dewasa dan lansia mendapatkan 19 jenis pemeriksaan,” jelas Budi.

Tak hanya pemeriksaan fisik, program ini juga mencakup deteksi kesehatan mental sejak usia sekolah serta skrining kanker bagi masyarakat di atas 40 tahun, termasuk kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal.

Namun, Budi mengakui bahwa anggaran program ini masih dalam tahap penyesuaian. Semula, pemerintah mengalokasikan Rp 4,7 triliun, tetapi anggaran tersebut sempat terpangkas.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, memastikan kesiapan 10.200 puskesmas di seluruh Indonesia untuk menjalankan layanan ini.

“Kesiapan kita sudah relatif matang. Untuk tahap awal, layanan akan difokuskan di puskesmas, sementara klinik mitra BPJS Kesehatan akan menyusul bertahap,” ujar Aji.

Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Penjabat (Pj) Gubernur DKJ, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pemprov Jakarta wajib mendukung program ini dan siap memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat,” tegas Teguh

Teguh menambahkan bahwa program ini terbuka untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia, baik yang sehat maupun yang memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.

“Siapa saja boleh datang ke puskesmas terdekat. Pemeriksaan ini mencakup deteksi dini berbagai penyakit serta edukasi kesehatan,” jelasnya.

Pemprov DKJ memastikan layanan PKG akan terus diperluas hingga mencakup 292 puskesmas tingkat kelurahan.

“Jakarta adalah barometer nasional. Kami ingin memastikan layanan ini berjalan optimal dan menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Teguh

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintah Prabowo-Gibran membuat kebijakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu program dari pemerintahan Prabowo yang banyak ditunggu masyarakat. Program PKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah.

Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah melalui deteksi dini. Program PKG juga menjawab kebutuhan mendesak terkait tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah.

Sasaran pemeriksaan kesehatan gratis adalah seluruh rakyat Indonesia dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Rinciannya yakni bayi baru lahir (usia dua hari), balita dan anak balita (usia 1-6 tahun), dewasa (usia 18-59 tahun), usia lanjut atau lansia (mulai usia 60 tahun).

Masyarakat yang berulang tahun berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah kepada rakyat Indonesia. Pada tahap awal program pemeriksaan kesehatan gratis ada sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Pemerintah menargetkan sekitar 60 juta orang dapat menikmati manfaat dari program ini dan dalam lima tahun mendatang. Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih dari 200 juta orang. Masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis maksimal 30 hari setelah tanggal ulang tahun, kecuali bayi baru lahir dalam waktu 24 jam setelah persalinan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa warga yang khusus berulang tahun bulan Januari, Februari, Maret tetap diperbolehkan untuk mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sampai April 2025.

Budi menjelaskan secara lebih rinci untuk kelompok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan, lalu untuk balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya untuk kelompok anak-anak Sekolah Dasar (SD) akan menjalani 11 jenis pemeriksaan, disusul remaja atau yang duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 jenis pemeriksaan, dan untuk remaja di Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 12 jenis pemeriksaan. Terakhir untuk pemeriksaan bagi kelompok usia dewasa dan lanjut usia nantinya akan ada 19 jenis pemeriksaan yang bisa didapatkan dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

Jenis pemeriksaan dalam PKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftar PKG, pemerintah telah menyediakan aplikasi Satu Sehat Mobile. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes Setiaji mengatakan bahwa aplikasi Satu Sehat memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus antre di Puskesmas.

Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah mengunduh aplikasi, mereka akan menemukan fitur CKG (Cek Kesehatan Gratis). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi tersebut.

Setelah mengisi profil, masyarakat dapat mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan, yang harus dilakukan H+30 setelah ulang tahun. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, terdapat alternatif pendaftaran melalui WhatsApp dengan nomor 081110500567. Fitur chatbot pada nomor tersebut akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran PKG secara mudah.

Untuk menjamin kelancaran program pemeriksaan kesehatan gratis, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga siap bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mensukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan bahwa program PKG sangat sejalan dengan peran Kadin. Menurutnya, di kantor Kadin sudah ada kegiatan Medical Check Up (MCU) rutin. Oleh sebab itu, PKG diharapkan dapat terintegrasi ke dalam program MCU yang sudah ada.
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyoroti pentingnya program PKG sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Hasan mengatakan bahwa memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program PKG adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Program PKG merupakan bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif, yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan kuratif. Program ini juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya.

Pemerintah memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pemeriksaan kesehatan. Sinergitas pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mengawal program PKG mencakup seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia