Danantara Wujud Kemandirian Ekonomi Indonesia, Prabowo: Bisa Diaudit KPK dan BPK

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Danantara, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN.

“Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkap Presiden.

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani turut menegaskan, Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan.

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut bahwa Danantara tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional.

“Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Dengan diresmikannya Danantara, Prabowo meyakini dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dalam tujuan teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan mata. [-RWA]

Peluncuran Danantara: Strategi Cemerlang Presiden Prabowo Bangun Sektor Industri Strategis

 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Negara menyebut akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional.

“Dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden Prabowo mengklaim proyek-proyek tersebut akan berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat.

“Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” katanya.

Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Selain itu, Prabowo meneken UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut BPI Danantara merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis.

“Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, antara lain untuk hilirisasi nikel, kobalt, untuk mengembangkan kecerdasan buatan, untuk pembuatan kilang-kilang minyak dan industri pendukungnya, yang akan menopang bangsa Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi.

Hasan optimistis Danantara dapat menjadi jalan keluar atas paradoks yang dialami negara- negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap peluncuran BPI Danantara.

Cucun berharap Danantara, yang kini menjadi sovereign wealth fund Indonesia, dapat membantu menggerakkan perekonomian negara.

“Kita patut mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting untuk mengangkat ekonomi Indonesia di kancah internasional,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun juga optimistis, Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal. Menurutnya, Danantara bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global.

Mengawal Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Papua Melalui Bidang Ketahanan Pangan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus meningkatkan pembangunan nasional melalui Program Asta Cita guna mewujudkan pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Papua. Sebagai bagian dari implementasi Program Asta Cita di bidang ketahanan pangan, pemerintah Presiden Prabowo menilai keberadaan lumbung pangan diperlukan karena luas sawah di berbagai daerah yang terus menyusut tiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan Kabupaten Merauke, Papua Selatan menjadi salah satu wilayah untuk merealisasikan program lumbung pangan nasional atau food estate.

Pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga 3 juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40 ribu hektare di Distrik Kurik dan cetak sawah di Kampung Wanam, Distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga 1 juta hektare di Merauke hingga 2029.

Sebagai daerah bagian paling timur Indonesia, Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan, terutama padi, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

Pertanian modern di Merauke dikembangkan secara bertahap, dengan mengadopsi teknologi pertanian seperti varietas unggul, sensor tanah dan cuaca, drone pemantau lahan, dan sistem irigasi otomatis, sehingga para petani dapat meningkatkan dan mengoptimalkan hasil panen mereka.

Berdasarkan laman Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) papua.bsip.pertanian.go.id dari Kementerian Pertanian (Kementan), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menargetkan kawasan food estate tersebut bisa memenuhi kebutuhan beras nasional dalam dua tahun ke depan. Selain untuk meningkatkan produksi beras, food estate Merauke juga akan difungsikan untuk menjadi penyedia energi melalui proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol.

Pada 10 Januari 2025, Amran menganggarkan dana hingga Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang akan disalurkan ke petani pada tahun ini. Pemerintah memberikan dukungan Alsintan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

Amran optimistis produksi pertanian bisa meningkat 100 persen dan biaya produksi turun hingga separuhnya. Terbaru, pihaknya memamerkan hasil kerja program food estate di Merauke, Papua Selatan, yang sudah panen padi 40 ribu ton. Itu adalah lahan dulu tidur yang kita optimalkan kembali. Pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia timur.

Program Lumbung Pangan, yang berfokus pada pengoptimalan lahan tidur di Kabupaten Merauke, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional.

Menurut Gifli, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor. Pertama, daerah atau lahan pertanian di Merauke yang luas. Kemudian, tanah Merauke subur dan memiliki iklim yang baik. Oleh karena itu, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah langkah tepat yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Gifli mengatakan, sebagai pemuda berharap bahwa Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional. Ini menjadi satu langkah baik yang kemudian dapat berdampak bagi masyarakat lokal setempat dan Tanah Papua secara umum.

Program lumbung pangan di Merauke tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua maupun generasi muda. Maka dari itu, program ketahanan pangan nasional harus mendapat dukungan dari generasi muda maupun masyarakat.

Gifli mengajak agar semua harus ikut serta mendukung dan mengawal program  tersebut sehingga dampak dari program lumbung pangan bisa merubah perekonomian masyarakat Papua lebih baik. Selain itu, masyarakat Papua juga memiliki ketahanan pangan yang baik.

Sebagai generasi muda Papua, Gifli berharap dalam proses realisasi program lumbung pangan nasional harus melibatkan masyarakat Papua. Masyarakat Papua jangan hanya sebagai penonton tapi harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut, sehingga program lumbung pangan di Merauke dapat terealisasi dengan baik dan berdampak signifikan bagi masyarakat Papua.

Berbagai pihak mendukung penuh komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam program Asta Cita untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Papua. Mereka meyakini bahwa program tersebut sebagai langkah strategis guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur merata, dan penguatan sektor-sektor produktif yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pemerataan ekonomi termasuk program lumbung pangan di Merauke memerlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara komprehensif.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Papua melalui bidang ketahanan pangan merupakan langkah strategis yang perlu terus dikawal dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan petani, serta dukungan pembiayaan, Papua memiliki potensi besar untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Segala bentuk tantangan harus diatasi dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar ketahanan pangan di Papua dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Generasi Muda Papua Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Merauke Siap Jadi Pusat Produksi Beras

PAPUA – Program Ketahanan Pangan Nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. Salah satu bentuk nyata kebijakan ini adalah penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap masyarakat setempat. “Jika Kabupaten Merauke tidak ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional, maka hal itu akan berdampak langsung kepada kita masyarakat Papua. Oleh karena itu, keputusan ini harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Menurutnya, program ini tidak hanya sekadar proyek nasional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Dengan adanya kebijakan ini, petani lokal akan mendapatkan dukungan lebih besar dalam bentuk teknologi, infrastruktur pertanian, serta akses pasar yang lebih luas.

Namun, Gifli juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan keberhasilan program ini. “Program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari kita semua, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kita harus aktif mendukung dan mengawal realisasi program ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat Papua terlibat langsung dalam program ini. “Harapan kami adalah masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memiliki peran aktif dalam produksi dan distribusi pangan di Merauke. Dengan demikian, perekonomian Papua dapat tumbuh lebih kuat,” jelasnya.

Penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional juga dinilai sebagai langkah penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang sangat besar, kabupaten ini memiliki peluang untuk menjadi pusat produksi pangan berskala internasional.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Merauke Jadi Lumbung Pangan Nasional, Tokoh Muda Papua Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo

PAPUA – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, sebuah kebijakan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Papua. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, yang menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Gifli Buinei, yang merupakan Sarjana Teknik dan tokoh muda Papua, penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional didasarkan pada berbagai faktor strategis.

“Kabupaten Merauke memiliki lahan pertanian yang luas, tanah yang subur, serta iklim yang mendukung produksi pangan dalam skala besar. Oleh karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Merauke sebagai pusat ketahanan pangan nasional adalah langkah yang sangat tepat,” ujarnya.

Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, program ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya di Merauke. Menurut Gifli, kehadiran program ini dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Gifli mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda Papua, untuk mendukung dan mengawal program ini. “Kami berharap masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam program ini, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal,” tambahnya.

Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Merauke berpotensi menjadi pusat pangan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga dunia.

Menuju Kemandirian Ekonomi, Pemerintah Bangun Lumbung Pangan Nasional di Merauke

Merauke – Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional, pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Sebagai langkah konkret, pembangunan Lumbung Pangan Nasional yang berlokasi di Merauke, kini tengah berlangsung dengan harapan besar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Tokoh Pemuda Papua, Gifli Buine mengatakan proyek strategis ini bertujuan untuk menghasilkan produk pangan secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang baik, yang kemudian dapat berdampak bagi masyarakat Papua,” ujar Gifli.

Gifli juga mengatakan pemilihan Merauke sebagai tempat lumbung pangan nasional sangatlah tepat karena akan berdampak positif bagi masyarakat.

“Tentu penentuan Kepupatan Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional adalah langkah yang tepat. Karena ketika Kebupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional, maka akan berdampak kepada kita masyarakat Papua,” ujarnya.

Selain itu, Gifli berharap kepada masyarakat agar mendukung dan menyukseskan program lumbung pangan ini, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Papua.

“Namun program ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak mendapat tukungan dari kita masyarakat Papua maupun generasi muda. Maka tentu program ketahanan pangan nasional harus mendapat dukungan dari generasi muda maupun masyarakat,” kata Gifli.

Gifli menambahkan masyarakat di Merauke memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

“Maka kita semua harus ikut mendukung dan mengawal program tersebut. Sehingga dampak dari program ini bisa ikut merubah perekonomian masyarakat Papua menjadi lebih baik dan masyarakat Papua memiliki ketahanan pangan yang baik pula,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya program lumbung pangan ini, Indonesia, terutama Papua, diharapkan bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan mandiri untuk kedepannya.

Tokoh Pemuda Papua Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Jadikan Merauke Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Merauke – Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua atau Tokoh Pemuda Papua, Gifli Buinei memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional.

Langkah strategis ini dinilai sebagai upaya nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendorong pembangunan ekonomi yang merata di wilayah Papua.

“Dalam hal ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional,” ujar Gifli.

Menurut Gifli pemilihaan tempat di Merauke sangatlah tepat, karena di Merauke memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan subur.

“Tentunya penentuan kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor yang pertama daerah atau pun lahan pertaniannya yang luas, kemudian tanahnya yang subur dan iklimnya yang baik,” tambahnya.

Merauke yang dikenal dengan luas lahan pertaniannya yang subur, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penghasil pangan utama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Penentuan Merauke sebagai lumbung pangan nasional kami berpikir bahwa itu adalah langkah yang tepat yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu kami sebagai pemuda berharap bahwa daerah Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional,” Ujarnya.

Gifli juga menambahkan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional tidak hanya memiliki dampak pada sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

“Ini menjadi satu langkah baik yang kemudian dapat berdampak bagi masyarakat lokal setempat dan tanah Papua secara umum. Karena apapun program pemerintah harus kemudian berdampak pada Masyarakat,” kata Gifli.

Gifli Buinei: Bersama Generasi Muda Papua Wujudkan Merauke Lumbung Pangan Nasional

Papua – Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua sekaligus tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukung dan ikut menyukseskan program Ketahanan Pangan Nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional bahkan dunia merupakan komitmen dan langkah serius pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat Papua, terutama generasi muda.

“Saya mengajak generasi muda dan seluruh masyarakat Papua untuk berperan aktif dalam mengawal program Ketahanan Pangan Nasional ini. Jangan sampai masyarakat Papua hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut serta dalam menyukseskan program tersebut agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan kita,” ujar Gifli Buinei.

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua serta memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi wilayah tersebut.

“Penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah langkah yang sangat tepat. Dengan luasnya lahan pertanian, kesuburan tanah, dan iklim yang mendukung, Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Papua harus memberikan dukungan penuh terhadap program ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gifli Buinei juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan ini. Ia berharap bahwa dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, masyarakat Papua harus dilibatkan secara aktif agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menikmati manfaat dari program ini.

“Kami berharap program ini mampu membawa perubahan bagi Papua dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.” Dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat bisa mewujudkan Papua yang mandiri dalam ketahanan pangan.

Gifli Buinei Apresiasi Penetapan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional

Papua – Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua sekaligus tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas langkah strategis dalam menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya, keputusan ini adalah kebijakan yang tepat dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya warga Kabupaten Merauke.

Dalam pernyataannya, Gifli Buinei menegaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah luasnya lahan pertanian, kesuburan tanah, serta kondisi iklim yang mendukung sektor pertanian secara optimal. Dengan adanya sumber daya alam yang mendukung, ia meyakini bahwa Kabupaten Merauke dapat menjadi pusat ketahanan pangan yang berkontribusi besar bagi Indonesia.

“Saya, Gifli Buinei, selaku tokoh pemuda Papua, ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas langkah tepat dalam menetapkan Kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional. Penentuan ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti luasnya lahan pertanian, kesuburan tanah, serta kondisi iklim yang sangat mendukung pertumbuhan sektor pertanian,” ujar Gifli Buinei.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keputusan ini bukan hanya berdampak bagi Kabupaten Merauke, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Papua secara umum. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus selalu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Oleh karena itu, program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto harus dikawal bersama agar dapat direalisasikan dengan baik.

“Kami sebagai pemuda Papua berharap bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Program ketahanan pangan nasional ini adalah langkah yang sangat baik dan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda Papua,” tambahnya.

Selain itu, Gifli Buinei juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung serta berperan aktif dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa program ini tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat Papua sendiri. Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mendukung dan ikut mengawal program ini. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus turut serta dalam merealisasikan program ketahanan pangan nasional ini. Dengan keterlibatan aktif kita, maka perekonomian masyarakat Papua bisa semakin membaik dan ketahanan pangan di daerah kita juga semakin kuat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proses realisasi program ini. Harapannya, masyarakat Papua tidak hanya menjadi bagian dari program ini sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini, menurutnya, akan memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

“Penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia, merupakan komitmen serius dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan kita semua. Oleh karena itu, mari kita sukseskan program ini bersama-sama demi masa depan Papua yang lebih baik,” pungkas Gifli Buinei.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya generasi muda Papua, diharapkan program ketahanan pangan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Merauke dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua serta Indonesia secara keseluruhan.

Dukungan Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Lumbung Pangan di Papua

Papua – Masyarakat Papua semakin menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program lumbung pangan yang digagas pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia. Berbagai inisiatif lokal dan keterlibatan aktif warga menjadi faktor utama keberhasilan program ini dalam beberapa tahun terakhir.

Program lumbung pangan yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan peningkatan produksi pangan lokal telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Para petani setempat mendapat pelatihan serta akses terhadap teknologi pertanian modern guna meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, pemerintah daerah bersama komunitas lokal turut mengembangkan sistem distribusi yang lebih efisien agar pangan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Tentunya, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor. Pertama, daerah atau lahan pertanian di Merauke yang luas. Kemudian, tanah Merauke subur dan memiliki iklim yang baik. Oleh karena itu, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah langkah tepat yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Gifli.

Sebagai pemuda Papua, Gifli berharap bahwa Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Ini menjadi satu langkah baik yang kemudian dapat berdampak bagi masyarakat lokal setempat dan Tanah Papua secara umum,” ujar Gifli.

Gifli menjelaslan bahwa program lumbung pangan di Merauke tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua maupun generasi muda. Maka dari itu, program ketahanan pangan nasional harus mendapat dukungan dari generasi muda maupun masyarakat.

“Kita semua harus ikut serta mendukung dan mengawal program tersebut sehingga dampak dari program lumbung pangan bisa merubah perekonomian masyarakat Papua lebih baik. Selain itu, masyarakat Papua juga memiliki ketahanan pangan yang baik,” ucap Gifli.

Gifli berharap dalam proses realisasi program lumbung pangan nasional harus melibatkan masyarakat Papua.

“Masyarakat Papua jangan hanya sebagai penonton tapi harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut, sehingga program lumbung pangan di Merauke dapat terealisasi dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Papua,” jelas Gifli.

Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan pertanian di Papua Selatan, sehingga potensi besar daerah ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan lahan pertanian luas dan semangat petani yang tinggi, terus membuktikan perannya sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia.

Dukungan masyarakat yang terus menguat menjadi harapan besar bagi keberlanjutan program lumbung pangan di Papua. Dengan sinergi antara pemerintah, petani, dan komunitas lokal, Papua diharapkan dapat menjadi salah satu pusat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia.