Pemerintah Permudah Akses Gas LPG 3 Kg bagi Masyarakat

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memastikan distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menata kembali sistem distribusi dengan mengintegrasikan pengecer sebagai bagian dari sub pangkalan resmi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperpendek jalur distribusi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan gas subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Pemerintah sedang menata ulang sistem distribusi gas LPG 3 kg agar pengecer dapat menjadi bagian dari sistem resmi. Dengan langkah ini, distribusi menjadi lebih rapi, harga lebih terkendali, dan masyarakat tetap mudah mendapatkan LPG subsidi,” ujar Dasco.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pemerintah daerah. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan LPG subsidi di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Wali Kota Denpasar, ia menekankan pentingnya akses mudah bagi masyarakat terhadap LPG 3 kg.
“Kami memastikan stok LPG 3 kg tersedia dengan cukup, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran Pertamina dalam mendukung distribusi yang lebih baik. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka memahami kebijakan baru serta mengetahui lokasi-lokasi resmi penjualan LPG 3 kg.
“Kami berharap Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi ini,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan ini, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dengan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“Saat ini, Pertamina mendistribusikan LPG 3 kg ke pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya, para pengecer akan diarahkan untuk menjadi bagian dari sub pangkalan guna memastikan distribusi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Zico.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan ini guna mencegah penyelewengan serta memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, harga jual diharapkan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Masyarakat juga diimbau untuk turut serta mengawasi distribusi gas LPG 3 kg dan segera melaporkan jika menemukan penyimpangan harga atau praktik penimbunan yang merugikan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Pemerintah Wujudkan Hilirisasi Sebagai Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Hilirisasi kini menjadi salah satu langkah strategis yang diandalkan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Di tengah tantangan global dan ketimpangan yang masih terasa di berbagai daerah, hilirisasi bukan hanya sekadar soal proses pengolahan sumber daya alam, tetapi juga soal menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, dengan memprosesnya di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya berfokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa berbagai proyek besar akan segera dimulai dalam rangka mendorong hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran. Dalam pandangannya, langkah ini bukan hanya penting bagi kemajuan nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global.

Salah satu faktor pendorong utama dari rencana ini adalah keberhasilan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa efisiensi di berbagai sektor telah menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai proyek-proyek prioritas.

Sebagai bagian dari komitmen pemerataan ekonomi, pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses listrik ke seluruh pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa masih ada ribuan dusun dan ratusan kecamatan yang belum teraliri listrik.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 48 triliun untuk mengatasi masalah ini. Pendanaan ini dipandang realistis berkat langkah-langkah efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama sejak Oktober 2024. Kementerian Keuangan melaporkan penghematan Rp 3,6 triliun dari anggaran negara 2024, dengan pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan pengeluaran operasional lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengeluarkan surat edaran yang mengarahkan semua kementerian dan lembaga untuk memangkas belanja hingga 50 persen. Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya berhasil menciptakan ruang fiskal, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Di sisi lain, hilirisasi juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dalam World Economic Forum (WEF) 2025 yang berlangsung di Davos, Swiss, Rosan menyampaikan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah peluang besar untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, agar bonus ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hilirisasi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dengan memproses sumber daya alam di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang besar, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun penguatan industri nasional. Selain itu, industrialisasi menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Partisipasi Indonesia dalam WEF 2025 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempromosikan negara sebagai destinasi investasi berkelanjutan. Paviliun Indonesia di forum ini digunakan untuk menunjukkan berbagai peluang investasi kepada pemimpin ekonomi dunia.

Menteri Rosan juga mengadakan pertemuan dengan investor global, membahas potensi kerjasama yang dapat mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan hilirisasi dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi daya tarik utama bagi investor yang memiliki visi serupa.

Upaya ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan investasi yang tepat, hilirisasi dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek hilirisasi tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada, memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Pada akhirnya, hilirisasi dan industrialisasi bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga langkah nyata menuju pemerataan dan kemajuan. Transformasi besar ini membawa harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kuat, adil, dan kompetitif.

Oleh karena itu, langkah besar ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, karena keberhasilannya akan menjadi landasan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan komitmen dan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak ada yang mustahil untuk dicapai.

Mari kita bersama-sama mendukung langkah strategis ini untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Masa depan yang lebih cerah bukanlah mimpi yang jauh, tetapi tujuan nyata yang dapat kita capai dengan kerja keras dan dedikasi. Transformasi menuju hilirisasi adalah kunci untuk membuka pintu pemerataan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama

Mengapresiasi Strategi Jitu Presiden Prabowo Atasi Kelangkaan Pupuk

Oleh: Sandy Hapsari )*

 

Dalam menghadapi permasalahan kelangkaan pupuk yang sempat menjadi sorotan, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih tegas dan terarah dalam mengelola distribusi pupuk untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan izin kepada BUMN Pupuk untuk melakukan impor guna memastikan kebutuhan pupuk nasional dapat terpenuhi dengan baik.

Kebijakan melakukan impor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan dan pembudidaya ikan. Tidak hanya mengutamakan produksi dalam negeri, Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan domestik melalui pengadaan dari luar negeri jika diperlukan. Ini menjadi langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk yang dapat berdampak pada produktivitas sektor pertanian.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian juga mengalami pembaruan. Jika sebelumnya proses ini terhambat oleh birokrasi yang panjang, kini mekanismenya lebih sederhana dengan instruksi langsung kepada pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi pupuk. Hal ini memungkinkan distribusi pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pengecer resmi menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain perubahan dalam tata kelola, pemerintah juga memperluas jenis pupuk yang mendapatkan subsidi. Tidak hanya pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK, kini pupuk organik juga masuk dalam daftar yang disubsidi. Perluasan ini merupakan respons atas kebutuhan petani yang semakin beragam dan juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan pupuk ramah lingkungan.

Pupuk Indonesia, sebagai BUMN yang diberi mandat menjaga ketahanan pangan nasional, terus memastikan ketersediaan stok pupuk hingga ke level distributor dan kios resmi. Perusahaan ini mengimplementasikan prinsip 6 Tepat (6T) yang mencakup ketepatan jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penerapan sistem digital bernama i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Sistem ini memungkinkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi dengan lebih mudah hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sejak diterapkan pada Januari 2024, sistem i-Pubers telah mencatat jutaan transaksi penebusan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Digitalisasi distribusi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan data petani yang tercatat dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Dengan teknologi ini, proses verifikasi data petani menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga distribusi pupuk dapat berjalan lebih lancar.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga memastikan stok awal tahun mencukupi kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Hingga Januari 2025, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di gudang-gudang regional telah melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin kebutuhan pupuk petani selama beberapa pekan ke depan.

Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa birokrasi panjang yang sebelumnya melibatkan berbagai kementerian dalam proses distribusi pupuk kini telah dipangkas. Dengan perubahan ini, instruksi penyaluran pupuk langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian menyalurkan pupuk kepada Gapoktan. Langkah ini diyakini akan mempercepat proses distribusi dan menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menyambut baik kebijakan tersebut karena akan mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Dengan aturan yang lebih sederhana, distribusi pupuk pada awal tahun diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang selama ini kerap terjadi. Menteri Amran menegaskan bahwa perubahan ini memberikan harapan besar bagi para petani Indonesia untuk mendapatkan pupuk tepat waktu.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan optimal. Dengan dukungan dari kementerian terkait dan BUMN, pemerintah optimistis target penyerapan pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton pada tahun 2025 dapat tercapai. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah kelangkaan pupuk menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada petani dan pembudi daya ikan. Kebijakan yang terukur, transparan, dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sinergi yang solid dengan berbagai pihak, Indonesia optimistis dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan yang telah lama diidamkan.

 

)* Penulis adalah kontributor Forum Lentera Indonesia

Pemerintah Terus Mendorong Pertumbuhan UMKM Sebagai Langkah Konkret Pemerataan Ekonomi

Oleh: Cahyo Widjaya

 

Pemerintah terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi percepatan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas lembaga guna memastikan UMKM dapat berkembang dan naik kelas.

 

Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif menegaskan pentingnya dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap UMKM. Ia menilai bahwa sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama di sektor makanan, obat tradisional, suplemen, dan kosmetik. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu UMKM memenuhi standar yang lebih tinggi sehingga dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

 

Saat ini UMKM terus memainkan peran vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, UMKM menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dan naik kelas. Kolaborasi dengan BPOM, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar bagi UMKM, terutama di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Langkah ini diharapkan mampu mendorong daya saing produk lokal dan mempercepat pemerataan ekonomi.

 

Sebagai tindak lanjut, Kemenekraf dan BPOM membentuk tim kecil guna menyusun nota kesepahaman (MoU) yang akan menjadi dasar kerja sama lebih lanjut. MoU ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan inovasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan kekayaan intelektual. Dengan langkah ini, produk UMKM diharapkan mampu memperoleh pengakuan di tingkat global.

 

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan pendampingan. Holding Ultra Mikro (UMi), yang terdiri dari BRI, PNM, dan Pegadaian, telah membantu menaikkelaskan jutaan nasabah dari kategori ultra mikro ke usaha yang lebih mapan. Keberhasilan ini selaras dengan program yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan UMKM, serta pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi pencapaian tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kombinasi pembiayaan yang tepat dan pendampingan intensif menjadi kunci utama keberhasilan, memungkinkan banyak pelaku usaha kecil bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih mandiri.

 

Selain menaikkelaskan nasabah, Holding UMi juga menambah jutaan debitur baru dalam beberapa tahun terakhir, dengan total debitur yang terus meningkat. Sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Dengan pendekatan strategis yang diterapkan, Holding UMi tidak hanya memperluas akses keuangan bagi UMKM tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor akar rumput.

 

Salah satu terobosan Holding UMi adalah penguatan infrastruktur layanan keuangan melalui jaringan Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM). Dengan lebih dari seribu kantor yang tersebar di berbagai daerah serta aktivasi program harmonisasi budaya kerja, layanan keuangan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi prioritas, dengan penggabungan berbagai platform digital ke dalam satu aplikasi terpadu, SenyuM Mobile.

 

Integrasi layanan ini telah mempercepat akses keuangan formal bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Ribuan tenaga pemasar kini menggunakan SenyuM Mobile untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dengan lebih mudah. Dengan kombinasi jaringan fisik dan digital yang luas, Holding UMi tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga menciptakan nilai sosial yang besar bagi masyarakat.

 

Keberhasilan strategi ini semakin memperkuat peran Holding UMi dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis UMKM. Pemerintah melihat bahwa upaya ini merupakan langkah nyata dalam mencapai pemerataan ekonomi yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya UMKM yang naik kelas, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.

 

Agen layanan keuangan turut memainkan peran penting dalam memperluas akses bagi UMKM di berbagai wilayah. Dengan ribuan unit kerja dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan keuangan kini lebih mudah diakses oleh masyarakat di pelosok negeri. Model bisnis yang menggabungkan jaringan konvensional, hybrid, dan digital telah memberikan solusi bagi banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan mengakses modal usaha.

 

Kesuksesan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar mendorong UMKM tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan sektor ini tumbuh secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dalam aspek regulasi, pembiayaan, dan pendampingan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional.

 

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan program-program pemberdayaan UMKM dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta akses ke pasar global harus menjadi fokus utama agar UMKM Indonesia dapat terus bersaing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, percepatan pemerataan ekonomi berbasis UMKM bukan lagi sekadar wacana tetapi kenyataan yang terus terwujud.

 

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Melalui Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Dukung Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya mendukung ekonomi berkelanjutan dengan menanggulangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah.

 

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mempersiapkan Generasi Emas 2045, tetapi juga memicu dinamika ekonomi di desa-desa. Dengan aliran dana sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar, program ini diharapkan membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal.

 

“Selain mempersiapkan Generasi Emas 2045, program ini diharapkan membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal,” ujar Agus.

 

Agus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto. Program MBG, yang memastikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak, turut menggerakkan roda ekonomi hingga pelosok desa.

 

“Program MBG akan berperan penting dalam penurunan angka kemiskinan dengan memberikan dampak langsung kepada perekonomian daerah,” katanya.

 

Selain itu, Agus juga fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mandiri dan berdaya serta mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam mengatasi kemiskinan.

 

“Kami akan memfasilitasi mereka dengan akses lapangan pekerjaan dan usaha, termasuk koperasi dan UMKM. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdikari,” tambahnya.

 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa MBG dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Dengan ketidakpastian ekonomi global, Bambang menekankan pentingnya mengandalkan ekonomi lokal.

 

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya.

 

Bambang juga mengungkapkan bahwa sektor properti, termasuk pembangunan rumah, memiliki dampak ekonomi yang luas dan merata.

 

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” tutup Bambang.

 

Program MBG diharapkan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan produsen pangan lokal, sementara pengawasan ketat akan memastikan kualitas dan keamanan program ini.

 

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembiayaan UMKM

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghapusan piutang macet UMKM, integrasi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta fasilitasi sertifikasi halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR bagi UMKM. Sebanyak 60 persen dari total KUR yang disalurkan diharapkan dapat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hal tersebut menurutnya penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan penghapusan piutang macet bagi UMKM, dengan tahap pertama menyasar 67 ribu pelaku usaha kecil. Proses ini telah berjalan sejak Desember 2024 dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.

Pemerintah juga berfokus pada integrasi UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas program, Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank daerah. Pihaknya memastikan skema pembiayaan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Tiga prioritas utama pemerintah dalam penguatan UMKM tahun ini mencakup Penghapusan piutang macet bagi UMKM guna meringankan beban finansial pelaku usaha, Integrasi UMKM ke dalam program MBG untuk memperluas akses pasar mereka, Peningkatan penyaluran KUR agar lebih inklusif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pelaku usaha yang ingin meminjam hingga Rp 100 juta tidak perlu menyediakan agunan atau jaminan. Selain itu, pinjaman di bawah Rp 50 juta juga tidak lagi memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika peminjaman lebih besar daripada Rp 50 juta perlu NPWP, jika kurang Rp 50 juta tidak perlu NPWP.

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah akan mengawasi ketat komitmen bank dalam menyalurkan KUR. Jika bank-bank yang terlibat tetap meminta agunan, pemerintah tidak akan membayarkan subsidi bunga kepada bank tersebut. Bank-bank himbara, swasta, hingga bank pembangunan daerah wajib menyalurkan KUR ini tanpa mempersyaratkan agunan, sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk tahun 2025, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi KUR tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 280 triliun.

Semengtara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, mengingatkan bahwa target besar ini harus diimbangi dengan upaya maksimal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pihaknya mengharapkan target Rp 300 triliun ini tidak bernasib sama seperti tahun lalu. Perlu peran aktif Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaksanaan KUR dapat berjalan efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi bank penyalur KUR agar lebih optimal. Bank-bank yang ditunjuk tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dalam menyalurkan KUR secara efektif. Selain itu, kebijakan strategis seperti penataan Komite KUR, perubahan pedoman pelaksanaan KUR, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan juga harus diperhatikan.

Program KUR harus menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam memperoleh sertifikat halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Palu, misalnya, telah menyerahkan sertifikat kepada 43 pelaku IKM pada Rabu (5/2/2025).

Kepala Disperindag Kota Palu, Zulkifli, menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Dari jumlah tersebut, 23 pelaku IKM mendapatkan sertifikat halal, sementara 20 lainnya memperoleh sertifikat merek HAKI. Penyerahan sertifikat ini dilakukan bertahap agar pemerintah dapat berdialog langsung dengan pelaku usaha, memahami tantangan mereka, serta memberikan solusi yang tepat.

Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar yang mengutamakan produk halal. Sementara itu, sertifikat HAKI merek berperan dalam melindungi identitas usaha dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya.

Pihaknya berharap pelaku usaha dapat mengoptimalkan produktivitas mereka, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk, agar lebih kompetitif di pasar nasional bahkan global.

Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM. Langkah-langkah seperti peningkatan penyaluran KUR, penghapusan piutang macet, integrasi UMKM ke dalam program MBG, serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM.

Dengan target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, kemudahan dalam akses pinjaman KUR tanpa agunan serta fasilitasi sertifikasi produk akan semakin memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Sinergi antara pemerintah, DPR, perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci utama dalam merealisasikan berbagai kebijakan ini. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

 

)* Kontributor Beritakapuas.com

 

 

 

 

 

Ketersediaan Pupuk Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan

Oleh: Ganindra Putera*

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, ketersediaan pupuk menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tanpa pupuk yang cukup dan terdistribusi dengan baik, produktivitas pertanian dapat terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis terus mengupayakan ketersediaan dan distribusi pupuk agar dapat mendukung sektor pertanian secara optimal.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah progresif dengan mendorong Program Pertanian Modern sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini mengusung konsep transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian berbasis teknologi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa adopsi teknologi pertanian seperti penggunaan varietas unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sistem irigasi otomatis mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 50 persen. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Salah satu aspek penting dalam program ini adalah keberlanjutan distribusi pupuk bersubsidi yang menjangkau seluruh petani. Pemerintah terus berupaya memastikan agar pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau dan tepat sasaran. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, BPPSDMP berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas petani serta memperkuat peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani.

Peran gabungan kelompok tani (gapoktan) juga semakin diperkuat dengan dijadikannya mereka sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lebih transparan dan efisien. Staf Khusus Menteri, Sam Herodian, menjelaskan bahwa gapoktan yang memenuhi syarat dapat menjadi bagian dari sistem distribusi pupuk tanpa harus tergabung dalam koperasi. Ini memberikan fleksibilitas bagi petani dalam memperoleh pupuk dengan lebih mudah.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menegaskan bahwa pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) akan ditindak tegas, bahkan bisa berujung pada sanksi pidana. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 telah menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan harga yang jelas untuk berbagai jenis pupuk. Jika terjadi pelanggaran, kios yang terbukti menaikkan harga di atas HET wajib mengembalikan selisih harga kepada petani dan dapat dikenai sanksi berat.

Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga telah menerapkan sistem digitalisasi dalam penebusan pupuk bersubsidi. Per 1 Januari 2025, aplikasi iPubers telah resmi digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani Digital. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar disalurkan kepada petani yang berhak, sekaligus menghindari praktik penimbunan atau penjualan ilegal.

Upaya peningkatan pengawasan distribusi pupuk juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi seperti “PI Menyapa” dan “Rembuk Tani” yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia. Forum ini menjadi wadah bagi petani dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kendala serta mencari solusi bersama. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau layanan pelanggan bebas pulsa yang telah disediakan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan harus menjadi bagian dari komitmen bersama. Masyarakat dapat berperan dengan cara mendukung implementasi kebijakan pemerintah, mengawasi distribusi pupuk di lingkungan sekitar, serta menyebarkan informasi yang benar mengenai kebijakan pupuk bersubsidi.

Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam secara mandiri. Gerakan urban farming atau pertanian perkotaan yang kini semakin berkembang menjadi salah satu solusi dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan demikian, ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar daerah dapat dikurangi, serta mendorong swasembada pangan dalam skala kecil.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam program pemberdayaan petani, misalnya dengan mendukung produk-produk hasil pertanian lokal. Konsumsi hasil pertanian dari petani lokal tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks ketahanan pangan, keberlanjutan produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai, salah satunya adalah pupuk. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang telah diterapkan, mulai dari modernisasi pertanian, penguatan SDM, hingga digitalisasi distribusi pupuk, harus terus dikawal dan ditingkatkan efektivitasnya. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Masyarakat pun diharapkan untuk ikut serta dalam mengawal dan mendukung kebijakan ini, karena ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik.

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Pertanian

 

Pemerintah Pastikan Peran Aktif UMKM dalam Sukseskan Program Strategis Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Melalui kebijakan dan berbagai langkah strategis, sektor UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk di sektor perdagangan, pameran, serta akses pembiayaan. Keberadaan UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

 

Anggota DPR RI Komisi XIII, Arisal Aziz menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan prioritas pada produk lokal dan mengatur peredaran barang impor murah, terutama yang berasal dari China. Menurutnya, produk impor murah seringkali masuk melalui jalur ilegal, yang berpotensi merugikan pelaku UMKM domestik. Maka, Arisal menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait impor serta promosi yang lebih intensif terhadap produk lokal.

 

“Kemendag harus mendukung produk lokal dan menguatkan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat,” ujarnya.

 

“Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa platform digital akan mendukung produk-produk lokal. Dengan begitu, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” tambahnya.

 

Sementara, Pemerintah secara aktif mendukung pelaksanaan acara-acara yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Salah satunya adalah The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara.

 

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan bahwa selama acara ini, transaksi penjualan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.

 

“INACRAFT adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tahun ini, sekitar 1.100 pelaku UMKM terlibat, yang dapat membuka peluang pekerjaan di berbagai bidang,” kata Menteri Maman.

 

Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui sektor pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan kapasitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

 

Kemudian, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan kebijakan stimulasi kredit khusus bagi sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih mengalami kelambatan.

 

OJK akan merancang regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang mencakup percepatan proses bisnis dan kemudahan lainnya dalam penyaluran kredit UMKM.

 

“Melalui kebijakan ini, kami berharap sektor UMKM dapat segera pulih dan berkembang lebih pesat. Proses bisnis yang lebih cepat dan kemudahan akses pembiayaan akan memberi dorongan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk memperluas usaha mereka,” ungkap Dian.

 

Peran aktif masyarakat dalam mengapresiasi dan mendukung Pemerintah akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sektor UMKM yang lebih kuat, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi tantangan global dan mampu membuka peluang baru bagi generasi mendatang.

Transformasi Pupuk Subsidi di Era Presiden Prabowo, Petani Tak Lagi Terhambat Regulasi

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan transformasi besar dalam sistem distribusi pupuk subsidi.

 

Regulasi yang selama ini dianggap berbelit telah disederhanakan, memastikan petani lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

 

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membenahi sektor pertanian.

 

Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah memastikan ketersediaan pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih demi meningkatkan produksi pangan nasional.

 

“Swasembada pangan bukan hanya tentang beras, tapi juga komoditas lain. Beras, Insya Allah, tahun ini selesai. Jagung selesai, gula selesai,” katanya.

 

“Selanjutnya, kita fokus ke komoditas lain yang masih impor seperti susu, daging, bawang putih, atau kedelai. Sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya akan kita selesaikan,” ujar Sudaryono

 

Ketua Kelompok Substansi Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Syah Deva Ammurabi, menekankan bahwa subsidi pupuk bertujuan memberikan akses bagi petani dengan harga yang lebih terjangkau serta menjamin ketersediaan pupuk hingga pelosok.

 

“Saat ini untuk penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani/Kartu Tani Digital melalui aplikasi iPubers,” jelas Syah Deva.

 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong peran kelompok tani sebagai titik serah pupuk bersubsidi.

 

“Apa yang didorong secara bersama-sama itu dapat memberikan kemanfaatan untuk para petani,” ujar Idha.

 

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi negara mandiri pangan serta berperan penting dalam pasar pangan global. ()

Makan Bergizi Gratis Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Kesehatan Nasional

 

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesehatan nasional.

 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengajak para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkontribusi melalui pola kemitraan, termasuk dalam pembentukan dapur bersama.

 

“Dengan skema kemitraan ini, UMKM tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga mendapatkan keuntungan langsung untuk pengembangan usaha mereka,” ujar Maman.

 

Ia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam berbagai sektor program MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan nasional akan memperkuat posisi mereka di sektor ekonomi.

 

“Ini adalah peluang yang perlu dimaksimalkan sebaik mungkin,” tambahnya.

 

Pemerintah, lanjut Maman, telah menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang terintegrasi, UMKM di sektor pangan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

 

“Program MBG juga terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama terkait perlunya melibatkan UMKM daerah dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

 

Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai skema dalam implementasi program ini, termasuk melalui uji coba yang melibatkan UMKM di berbagai daerah. Maman mencontohkan bahwa kebutuhan bahan pokok seperti beras, sayur, dan daging akan didorong untuk dipasok oleh UMKM lokal.

 

“Kami telah mengkomunikasikan ini kepada kepala daerah agar UMKM di daerah dapat terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dapur program MBG,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menilai bahwa dapur dalam program MBG perlu menggandeng UMKM pangan sebagai pemasok bahan pokok.

 

Menurutnya, hal ini akan memastikan pasokan bahan yang segar dan berkualitas bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

 

“Dengan melibatkan UMKM pangan lokal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beroperasi dengan lebih efektif,” ujar Rina.

 

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di berbagai daerah pada 2025. Keberadaan dapur ini akan meningkatkan permintaan komoditas pangan lokal dan mendorong roda perekonomian daerah. Selain itu, kerja sama ini dapat mengatasi permasalahan biaya transportasi yang tinggi bagi petani dan produsen pangan.

 

“Program MBG dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk tumbuh. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebutuhan utama dalam program ini harus dipenuhi dari dalam negeri dan melarang impor,” lanjut Rina.