Oleh : Bayu Perdana )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita delapan tujuan strategis pemerintah yang mencakup aspek ketahanan sosial dan keamanan nasional. Program pemberantasan narkoba yang digencarkan tersebut bertujuan memperkuat fondasi Indonesia sebagai bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Melalui berbagai lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, serta kementerian lainnya, pemerintah mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya menyasar bandar besar, tetapi juga peredaran narkoba dalam skala kecil di berbagai wilayah.

Selain penindakan tegas, pemerintah juga memprioritaskan upaya preventif dengan meningkatkan program edukasi di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, mahasiswa, tokoh agama, hingga komunitas sosial. Edukasi dini dianggap sebagai salah satu langkah paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam jeratan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat semakin aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan di pintu masuk perbatasan negara, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, yang kerap dijadikan jalur penyelundupan narkoba. Penambahan perangkat teknologi modern serta peningkatan jumlah personel di wilayah perbatasan telah membuahkan hasil dengan beberapa kasus penyelundupan besar berhasil digagalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Brigjen Pol Drs. Mashudi mengatakan pihaknya mengajak seluruh generasi muda untuk aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan pemberantasan narkoba. Pihaknya menambahkan, dalam upaya pemberantasan narkoba, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat. Tidak hanya penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi terus berkomitmen terus memperketat akses keluar masuk seseorang dari dan ke Indonesia guna meminimalisir penyelundupan narkoba.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, pemerintah juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani hidup sehat. Program rehabilitasi ini dilakukan secara terpadu, mulai dari layanan medis, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Langkah ini merupakan bentuk pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menyadari bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga dukungan agar mereka bisa bangkit dan meninggalkan masa kelamnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat, terutama keluarga. Polri mengajak masyarakat untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga dan meningkatkan komunikasi agar anggota keluarga, khususnya anak-anak dan remaja, terhindar dari risiko terpapar narkoba.

Orang tua diharapkan lebih aktif memantau aktivitas anak-anak mereka, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru yang digunakan sindikat narkoba, termasuk peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk permen atau makanan ringan agar lebih mudah mengelabui targetnya.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah memanfaatkan berbagai perangkat digital untuk mendukung operasi pemberantasan narkoba. Sistem pengawasan berbasis data dan aplikasi pelaporan masyarakat telah diimplementasikan untuk mempermudah pelacakan dan penindakan kasus narkoba secara cepat dan tepat.

Teknologi juga digunakan dalam proses penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti digital yang akurat, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang kerap beradaptasi dengan metode baru.

Dalam implementasi Asta Cita, pemerintah terus mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program pemberantasan narkoba, termasuk pengadaan alat pendukung, pelatihan petugas, dan sosialisasi di berbagai daerah.

Komitmen ini diperkuat dengan kebijakan strategis yang mengedepankan sinergi lintas sektor. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari semua elemen bangsa. Dengan komitmen kuat pemerintah melalui implementasi Asta Cita dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bebas dari ancaman narkoba.

Melalui kombinasi langkah tegas dan pendekatan humanis, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan memperkokoh ketahanan nasional di era modern ini.

*) Penulis merupakan pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Jakarta – Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada bahan baku impor yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gantinya, ribuan koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan kebutuhannya.

“Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan,” kata Menkop Budi Arie.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program MBG. Termasuk dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai dengan standar.

“Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik,” ujar Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie juga memastikan untuk pengadaan baku semuanya merupakan produk dalam negeri atau tidak ada impor. Hal ini dimaksudkan agar perputaran ekonomi masyarakat bisa berputar dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian wilayah.

“Ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena ini yang bergerak adalah ekonomi bawah, jadi misalnya petani akan bersemangat karena ada offtakernya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Menkop Budi Arie.

Selain itu, biaya untuk setiap porsi makanan pada program Makan Bergizi Gratis tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000. Hal ini seperti yang dijelaskan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino.

“Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000,” ujar Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.

“Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000,” kata Noudhy.

Oleh: Vina Gayatri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak awal Januari 2025 menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan asupan gizi kepada anak-anak, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di tingkat desa. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, yang melihat dampak positifnya secara langsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengamati bahwa program MBG telah memberikan perubahan signifikan pada pola konsumsi anak-anak sekolah. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang seringkali kurang bergizi kini memiliki akses terhadap makanan sehat dan berkualitas.

Luhut menilai hal ini sebagai langkah awal yang baik untuk mendukung masa depan generasi muda Indonesia. Selain manfaat langsung untuk anak-anak, program ini juga memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Luhut, perputaran uang di desa meningkat karena kebutuhan bahan makanan untuk program ini dipasok dari produsen lokal. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti penjualan sayuran, daging, dan kebutuhan lainnya, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Program MBG juga diakui mampu meringankan beban konsumsi rumah tangga. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mencatat bahwa dengan adanya program ini, keluarga yang memiliki anak usia sekolah dapat menghemat pengeluaran sehari-hari.

Jika satu anak menerima makan bergizi setara Rp10 ribu per hari, keluarga dengan dua anak dapat menghemat hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah tersebut hampir setara dengan garis kemiskinan di banyak daerah, sehingga memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan.

Efek berganda dari program ini juga terlihat pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan makanan. Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di pedesaan. Para produsen lokal, seperti petani dan peternak, mendapatkan pasar yang stabil untuk produk mereka.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk ibu rumah tangga yang dapat bekerja di dapur atau membantu distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan meningkatnya pesanan bahan makanan untuk program ini, UMKM pun mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, menciptakan dampak positif yang meluas.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari pengelolaan logistik yang efisien dan keterlibatan koperasi sebagai penghubung antara produsen lokal dan pelaksana program di lapangan. Koperasi menjadi wadah penting untuk memastikan bahan makanan yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu.

Selain itu, koperasi juga memainkan peran dalam sistem pembayaran yang transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat ekonomi secara adil. Peran koperasi ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program dan memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam pelaksanaannya, program MBG sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa gizi yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan bergizi setiap hari, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan pengamat ekonomi. Mereka melihat bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari produsen lokal hingga koperasi, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Efek jangka panjangnya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.

Meski program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, hasil yang dicapai sudah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pemerintah diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program ini, sehingga semakin banyak anak-anak dan keluarga yang dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UMKM, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh nyata bagaimana intervensi pemerintah dapat menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

)* Kontributor Jendela Baca Institute

Yalimo – Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencederai masyarakat sipil yang tak berdosa. Kejadian terbaru terjadi di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan, di mana dua orang warga sipil menjadi korban penyerangan brutal oleh gerombolan bersenjata OPM.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan mengungkapkan bahwa kelompok OPM melakukan penyerangan dengan menembak dan membacok dua warga sipil tersebut tanpa sebab yang jelas. Insiden ini kembali menegaskan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis ini telah menempatkan masyarakat sipil sebagai sasaran empuk dari perjuangan mereka yang penuh dengan kekerasan.

“OPM tidak lagi sekadar memperjuangkan aspirasi kemerdekaan, tetapi juga mengandalkan teror dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya dengan konflik. Kami mengecam keras tindakan ini yang hanya menambah penderitaan rakyat Papua,” ujar Kolonel Candra Kurniawan.

Aksi teror seperti ini bukan pertama kali terjadi, dan tampaknya kelompok OPM semakin berani melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kelompok separatis ini telah melakukan sejumlah serangan di berbagai titik di Papua, menambah daftar panjang korban yang sebagian besar adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Hal ini diperjelas dengan kelompok OPM yang melakukan penyerangan dengan menembak dan membacok 2 orang warga sipil di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Yalimo, Papua Pegununungan. Kedua korban penyerangan di awal tahun 2025 ini berinisial EF (37) dan AT (34) sehari-hari bekerja sebagai tukang senso.

“Aksi biadab OPM ini mengakibatkan kedua warga sipil tersebut meninggal dunia, atas nama saudara EF dan AT,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan.

Pihak aparat keamanan pun terus berupaya maksimal untuk menumpas OPM dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.

“Kami akan terus menggencarkan operasi keamanan untuk memburu dan menangkap para pelaku teror ini. Tidak ada ruang bagi mereka yang ingin merusak kedamaian dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

“Pelakunya merupakan pelanggar HAM dan saat ini dalam pengejaran aparat keamanan TNI Polri. Kedua korban ini berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju Puskesmas Elelim,” tambah Kolonel Candra.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan upaya pembangunan di Papua guna mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan rakyat. Namun, pemberantasan OPM tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanggulangi kelompok separatis ini.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap informasi terkait aktivitas OPM yang bisa merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan negara,” tutup Kolonel Candra.

Oleh : Roy Andarek*)

Papua terus menjadi perhatian nasional dalam upaya menciptakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Pemerintah bersama aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, terus mengupayakan pendekatan yang menyeluruh dan holistik untuk mengatasi permasalahan yang ada, termasuk ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan spiritual.

Pendeta Petrus Bonyadone, salah satu tokoh agama di Papua, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah dan aparat keamanan atas dedikasi luar biasa mereka dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Papua. Ia menyatakan bahwa TNI dan Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat Papua dari berbagai ancaman kekerasan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Pendeta Petrus menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras TNI dan Polri dalam menjaga keamanan di Papua. Ia juga menekankan bahwa kinerja aparat yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai spiritual sangat penting agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga kebaikan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya harmoni antarumat beragama sebagai kunci dalam menciptakan kedamaian di Papua. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dinilainya sangat signifikan. Dengan menjaga kerukunan antarumat beragama, potensi konflik sosial dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Papua, Yan Cristian Arebo, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tahun 2025. Seruan ini menjadi penting di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, stabilitas dan harmoni di Papua hanya dapat terwujud apabila ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Yan Cristian Arebo mengapresiasi langkah pemerintah dan aparat keamanan yang terus berupaya menjaga stabilitas di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa dukungan dari masyarakat sangatlah penting. Dengan kerja sama antara semua pihak, perdamaian yang diharapkan dapat terwujud.

Seruan ini semakin relevan mengingat insiden kekerasan bersenjata yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Yalimo pada 8 Januari 2025. Dua warga sipil menjadi korban dalam aksi tersebut, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya penanganan serius terhadap ancaman keamanan di Papua.

Kapolda Papua, Irjen. Pol. Patrige Renwarin, langsung mengambil langkah tegas dengan mengerahkan personel yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan apakah pelaku berasal dari kelompok yang ada di Yalimo atau merupakan kelompok baru yang datang dari luar wilayah tersebut.

Kapolda Patrige menjelaskan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz sengaja didatangkan untuk membantu mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas utama mereka.

Pendekatan holistik yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani masalah Papua mencakup berbagai aspek. Di satu sisi, langkah-langkah penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat. Di sisi lain, pendekatan humanis juga diutamakan, dengan menggandeng tokoh agama, pemuda adat, dan elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan dialog yang konstruktif.

Selain itu, Ketua Pemuda Adat Papua itu juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan Papua yang damai. Ia menilai bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Papua merupakan bagian dari pendekatan holistik yang patut diapresiasi. Dengan memberikan masyarakat Papua kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, potensi konflik dapat diminimalkan.

Namun, Yan Cristian juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk perdamaian di Papua tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan aparat keamanan. Ia menekankan bahwa masyarakat Papua sendiri harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing.

Yan Cristian mengungkapkan bahwa Papua adalah rumah bersama yang harus dijaga agar tetap aman dan damai. Ia mengimbau agar masyarakat tidak membiarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak keharmonisan yang sudah terbangun.

Dengan komitmen bersama dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Papua yang damai bukanlah sekadar harapan, melainkan suatu kenyataan yang dapat diwujudkan. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas di tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya ini.

Upaya pemerintah untuk terus menjaga keamanan di Papua, seperti yang terlihat dalam penanganan kasus di Yalimo, menunjukkan bahwa langkah-langkah tegas dan terukur tetap diperlukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Namun, di balik semua itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa kedamaian sejati hanya bisa tercapai melalui kerja sama, dialog, dan semangat persatuan.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terbebani dengan utang. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang UMKM merupakan langkah yang sangat penting untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Program ini bisa memberi kesempatan bagi banyak pelaku UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan finansial. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.” Jelasnya.

Namun, Ia memberikan peringatan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga efektivitas program, pemantauan yang ketat harus diterapkan.

“Jangan sampai program yang bertujuan baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan yang bisa memanfaatkan kebijakan ini,” lanjutnya.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa program penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang terdampak pandemi dan telah memiliki laporan keuangan yang transparan. Dengan adanya verifikasi yang ketat, diharapkan kebijakan ini bisa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Apresiasi terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pengusaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny yang mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sangat tepat dalam memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit.

“Bagi banyak pelaku UMKM yang terpuruk akibat utang yang menumpuk, program penghapusan utang ini memberikan harapan baru. Namun, penting bagi kami untuk tetap menjaga transparansi dalam setiap proses pengajuan bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari potensi kesalahan manajerial yang dapat merugikan usaha mereka.
Sedangkan sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Pihaknya menyampaikan, langkah ini sebagai awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. “Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” Ungkapnya.

Meskipun banyak yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, pengawasan tetap menjadi kunci agar tujuan penghapusan utang tercapai dengan optimal. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, harus terus memastikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
(*)

Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terbebani dengan utang. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang UMKM merupakan langkah yang sangat penting untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Program ini bisa memberi kesempatan bagi banyak pelaku UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan finansial. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.” Jelasnya.

Namun, Ia memberikan peringatan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga efektivitas program, pemantauan yang ketat harus diterapkan.

“Jangan sampai program yang bertujuan baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan yang bisa memanfaatkan kebijakan ini,” lanjutnya.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa program penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang terdampak pandemi dan telah memiliki laporan keuangan yang transparan. Dengan adanya verifikasi yang ketat, diharapkan kebijakan ini bisa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Apresiasi terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pengusaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny yang mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sangat tepat dalam memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit.

“Bagi banyak pelaku UMKM yang terpuruk akibat utang yang menumpuk, program penghapusan utang ini memberikan harapan baru. Namun, penting bagi kami untuk tetap menjaga transparansi dalam setiap proses pengajuan bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari potensi kesalahan manajerial yang dapat merugikan usaha mereka.
Sedangkan sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Pihaknya menyampaikan, langkah ini sebagai awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. “Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” Ungkapnya.

Meskipun banyak yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, pengawasan tetap menjadi kunci agar tujuan penghapusan utang tercapai dengan optimal. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, harus terus memastikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
(*)

Oleh: Jauhari Firdaus Basam
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang, seiring dengan peran pentingnya dalam perekonomian nasional.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah memberikan perpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM. Kebijakan ini, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 2024, kini diperpanjang hingga 2025. Stimulus ini diberikan khusus kepada UMKM yang telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya kebijakan fiskal yang memperhatikan azas gotong royong dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwa insentif perpajakan untuk tahun 2025 sebagian besar diarahkan untuk rumah tangga dan sektor usaha, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dunia usaha dan pelaku ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk serta pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan hybrid. Kebijakan ini tidak hanya mendorong transisi energi hijau, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri kendaraan listrik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah terus memprioritaskan keberlanjutan UMKM melalui berbagai stimulus ekonomi dengan sejumlah penyederhanaan regulasi. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan UMKM.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Pemerintah optimis bahwa kombinasi kebijakan stimulus ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Ariyo DP Irhamna mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif dan stimulus guna menjaga stabilitas ekonomi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan program bantuan sosial dan insentif benar-benar efektif dan tepat sasaran seperti penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan publik lainnya agar masyarakat mendapat manfaat.

Ia juga menekankan perlunya strategi fiskal yang lebih komprehensif untuk mendukung keberlangsungan UMKM dan memberikan ruang bagi sektor formal untuk bertahan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan program bantuan sosial diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, tetapi juga untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan berbagai stimulus yang diberikan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif yang relevan.

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah yang konsisten menjadi kunci utama dalam memastikan UMKM dapat terus berkembang di tengah berbagai tantangan. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, seperti perpanjangan insentif pajak dan penyederhanaan regulasi, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkeadilan.

Dukungan terhadap UMKM merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, perlu bersinergi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berdaya saing.

Mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan mendorong mereka naik kelas. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia.

)* Penulis merupakan jurnalis Ekonomi Makro

Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti dengan kunjungan Delegasi Parlemen Swedia yang dipimpin oleh Hon Mr Adam Reuterskiöld, anggota Riksdag dari Moderate Party. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN yang kini menjadi salah satu proyek strategis nasional Indonesia.

Delegasi Swedia disambut oleh Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Galeri UMKM, Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menjelaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan perhatian besar Swedia terhadap pembangunan IKN.

“Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Basuki turut memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan gagasan yang dirintis Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” jelas Basuki.

Ia juga memaparkan bahwa pembangunan IKN dibiayai melalui tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi sektor swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hingga saat ini, investasi sektor swasta telah mencapai Rp 58 triliun.

“KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), maupun hunian dari Intiland dan Nindya Karya. Dari APBN Rp 68 triliun sampai sekarang,” ungkapnya.

Delegasi Swedia menunjukkan ketertarikan khusus pada pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle (EV) di kawasan IKN. Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Gustav Dahlin, bahkan menyampaikan rencana membawa sejumlah calon investor Swedia untuk kembali meninjau IKN.

“Beliau akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” tambah Basuki.

Swedia dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang erat selama 70 tahun terakhir. Lebih dari 80 perusahaan asal Swedia, seperti Ericsson, Ikea, dan H&M, telah beroperasi di Indonesia. Minat Swedia terhadap pembangunan IKN ini mempertegas potensi besar kawasan tersebut untuk menarik investasi di bidang teknologi dan keberlanjutan.

Dengan perhatian dari berbagai pihak internasional, pembangunan IKN semakin mengukuhkan posisinya sebagai magnet investasi global.

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen nyata dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan proyek pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu semakin pesat. Sejumlah proyek infrastruktur sudah dimulai dibangun, termasuk pembangunan jalan akses, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian. Keberlanjutkan pembangunan IKN tentunya didukung berbagai pihak agar sesuai dengan target.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merancang dua tujuan terukur yang menjadi target pembangunan IKN. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, dua tujuan terukur tersebut ada pada tahun 2025 dan 2028.

Tahun 2025, Otorita IKN menyiapkan hunian, kantor dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan yang memungkinkan ASN tinggal di IKN. Namun, pemindahan ASN ini tergantung arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sedangkan Tahun 2028, Otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

Otorita IKN pun sudah hampir siap menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara Otorita IKN akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idul Fitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ada 7 infrastruktur di IKN yang sudah selesai dibangun dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, serta dua ruas jalan tol, yaitu Seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang. Selain itu, Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, dan 4, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Spam Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP). Peresmian proyek itu sudah diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Rini belum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun, dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan letter of intent (LOI) ke Otorita IKN. Pelaksanaan groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik. Investor yang bergabung di IKN tidak diperintah, melainkan terpanggil untuk membangun IKN.

Agung memastikan peletakan batu pertama tahap ke-9 di IKN terlaksana pada awal 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp6,47 triliun. Nilai tersebut akan direalisasikan oleh lima investor swasta di sektor hunian, perkantoran, pendidikan, ritel, dan perkantoran. Meski begitu, seluruh persiapan groundbreaking tahap ke-9 sudah tuntas. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang dipastikan akan hadir.

Agung mengatakan bahwa sampai dengan 2028, prioritas pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN melibatkan 490 persil lahan yang menjadi peluang investasi untuk investor. Ini adalah langkah strategis untuk percepatan pengembangan IKN. Agung pun optimistis 490 persil lahan tersebut akan habis diburu oleh investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Apalagi, harga jual tanah di IKN tersebut masih sangat murah yakni mulai dari Rp100 ribu sampai Rp800 ribu per meter persegi.

Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan IKN perlu terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, IKN akan menjadi kota masa depan yang membawa harapan besar bagi kemajuan bangsa. Dampak positif atau manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar IKN. Mari kawal pembangunan IKN untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia