Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah strategis dilakukan dengan membuka peluang investasi dari berbagai sektor, baik domestik maupun internasional, untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan.

”Komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden ke-7 Joko Widodo” katanya.

Pemerintah menawarkan berbagai insentif menarik, termasuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan fasilitas lainnya bagi investor yang ingin berpartisipasi. Langkah proaktif ini telah dilakukan melalui berbagai forum internasional seperti KTT G20 dan World Economic Forum, di mana delegasi Indonesia mempresentasikan potensi besar IKN.

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima lebih dari 500 Letter of Intent (Lol) atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal, hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono juga menyatakan bahwa ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9, proyek tersebut meliputi sektor perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, tetapi juga merupakan peluang investasi strategis.

“IKN dirancang sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan, berbasis energi hijau, dan didukung teknologi pintar. Ini adalah peluang besar bagi investor global,” jelasnya.

Di sisi lain, Keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi prioritas utama pemerintah. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai bahwa pembangunan IKN akan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi pemerataan ekonomi.

“IKN bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi juga katalis bagi pembangunan wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis pembangunan IKN dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Pemerintah juga mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung pembangunan ini agar IKN menjadi Ibu Kota Negara yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. []

Oleh: Alfian Samsudin *)

Sebagai bagian dari upaya memajukan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah pengusaha asal Finlandia melakukan kunjungan resmi yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti. Rombongan ini menjajaki peluang investasi di sektor Smart City, yang menjadi salah satu visi utama pembangunan IKN. Finlandia, yang memiliki keahlian dan teknologi canggih dalam pengembangan konsep Smart City, berharap dapat berbagi pengalaman dan keunggulan teknologinya dengan Indonesia. Kunjungan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono menjelaskan bahwa rombongan Finlandia meninjau teknologi Smart Pole dan berbagai inovasi lain yang sedang dikembangkan di IKN. Selain itu, rombongan juga mengunjungi Proof of Concept (POC) Smart Pole di Rumah Tekno Nusantara dan beberapa lokasi strategis seperti Training Center PSSI, Istana Negara, dan Plaza Seremoni. Agung menegaskan bahwa Finlandia telah menunjukkan minat besar dalam berinvestasi di IKN dengan mengajukan empat surat minat atau Letter of Intent (LOI), di mana salah satu LOI tersebut telah ditindaklanjuti menjadi Memorandum of Understanding (MoU).
MoU antara Finlandia dan Indonesia ini diharapkan dapat menghasilkan investasi nyata, sehingga jumlah investasi, terutama dari asing, terus bertambah. Perlu diketahui bahwa total investasi yang telah masuk ke IKN hingga saat ini mencapai Rp58 triliun, termasuk investasi asing. Dengan minat yang ditunjukkan Finlandia, negara tersebut diharapkan menjadi salah satu penyumbang investasi yang signifikan.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah telah mencatat progres signifikan dalam pembangunan IKN. Hingga akhir Desember 2024, proyek ini mencapai rata-rata progres 70% untuk pekerjaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pembangunan terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang berlangsung sejak 2020 hingga Maret 2023, mencakup 40 paket pengerjaan dengan nilai kontrak Rp25,1 triliun dan progres penyelesaian sebesar 97,2%. Tahap kedua, dari April 2023 hingga November 2023, melibatkan 31 paket proyek senilai Rp27,6 triliun dengan progres 81,1%. Sementara tahap ketiga, yang dimulai pada Desember 2023 dan masih berlangsung hingga kini, mencakup 38 paket pengerjaan dengan nilai kontrak Rp36,2 triliun dan progres sebesar 32,1%.

Selain pendanaan melalui APBN, pemerintah tentu memanfaatkan mekanisme non-APBN untuk mempercepat pembangunan IKN, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, yakni kerja sama dengan Finlandia. Hingga akhir tahun, 16 paket pekerjaan yang didanai non-APBN telah menunjukkan progres rata-rata sebesar 92%. Pendekatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menarik partisipasi sektor swasta dan mitra strategis.

Proyek pembangunan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menunjukkan kemajuan pesat. Empat tipe hunian ASN, yaitu SN1 hingga SN4, masing-masing mencatat progres penyelesaian yang hampir mendekati tahap akhir. Dengan rincian SN1 mencapai 91,3%, SN2 sebesar 85,3%, SN3 berada di angka 85,1%, dan SN4 mencapai 87,8%, pembangunan ini dirancang untuk memastikan kenyamanan ASN yang akan bertugas di IKN.

Sementara itu, Otorita IKN juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kehidupan di ibu kota baru. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menjelaskan bahwa pembangunan tahap pertama melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, mengingat wilayah tersebut masih berada di bawah administrasi mereka. Pendidikan jenjang menengah dan dasar, seperti SD dan SMP, masih menjadi kewenangan daerah, tetapi tetap melibatkan koordinasi dengan Otorita IKN.

Menurut Alimuddin, Otorita IKN merumuskan peta jalan pendidikan berbasis kehidupan untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Program pendidikan ini dirancang agar lulusan SMA memiliki bekal yang memadai untuk hidup dan berkarya di masyarakat, tidak hanya berfokus pada jalur perguruan tinggi. Sistem pendidikan dengan potensi masa depan IKN juga perlu disesuaikan, sehingga terus terus berkembang hingga 2045 menuju Indonesia Emas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Otorita IKN juga aktif melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas guru bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu program unggulan adalah magang guru PAUD ke Yogyakarta, di mana guru-guru mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh di wilayahnya masing-masing. Selain itu, program seperti Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan di IKN.

Pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan secara ketat agar berjalan sesuai jadwal. Dengan target menjadikan kawasan inti pusat pemerintahan berfungsi sepenuhnya dalam waktu dekat, pemerintah memanfaatkan teknologi canggih untuk mewujudkan IKN sebagai kota pintar yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi energi.

IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan modern, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan dan representasi masa depan Indonesia. Melalui kolaborasi internasional, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia, pemerintah optimis bahwa IKN akan menjadi kota pintar berstandar dunia, sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen bangsa, IKN siap menjadi wajah baru Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

*) kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Agung Priyatna )*

Pemerintah melalui aparat keamanan patut diapresiasi atas keberhasilan dalam membongkar sindikat judi online yang beroperasi di tingkat nasional dan internasional. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring yang semakin marak dan meresahkan.

Pemerintah dibawah arahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terus gencar memberantas Judi Online. Terbaru,  Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap tiga sindikat besar judi online yang beroperasi melalui situs H5GF777, RGO Casino, dan Agen138. Menurut Direktur Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji, Polri menyita aset senilai Rp61 miliar yang akan dikembalikan kepada negara sebagai upaya pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal ini. Pengungkapan sindikat ini melibatkan berbagai jenis permainan, seperti slot, kasino, judi bola, dan lain-lain, yang telah menjaring banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat.

Pada kasus H5GF777, polisi menetapkan dua tersangka berinisial MIA dan AL, yang berperan sebagai pengelola situs. Salah satu tersangka, AL, diduga menggunakan perusahaan PT Giat Melangkah Maju (GMM) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran judi online. Polisi menyita aset senilai Rp47 miliar yang berasal dari berbagai penyedia jasa pembayaran serta membekukan rekening-rekening terkait.

Sementara itu, sindikat RGO Casino melibatkan lima tersangka, salah satunya adalah HJ alias Zeus, yang diketahui berperan sebagai manajer operasional dan pengendali dari 17 situs judi online lainnya. Polisi mengungkap bahwa HJ kerap melakukan perjalanan antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih serta merekrut pelaku lain sebagai admin situs judi online. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita uang tunai sebesar Rp1,6 miliar, kendaraan mewah, dan peralatan operasional.

Kasus terakhir yang berhasil diungkap adalah sindikat judi online Agen138. Dalam kasus ini, empat tersangka telah diamankan, yaitu JO, JG, AHL, dan KW, sementara satu tersangka lainnya berinisial KK masih dalam pengejaran. Polisi juga tengah menelusuri keterkaitan aset sindikat ini dengan Hotel Aruss Semarang yang sebelumnya telah disita dalam pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Keberhasilan aparat keamanan dalam membongkar sindikat ini tidak lepas dari dukungan berbagai instansi terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ditjen Imigrasi, serta Kejaksaan Agung, hingga elemen masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pemberantasan judi online memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak agar dapat dilakukan secara efektif.

Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menyatakan bahwa analisis transaksi keuangan berperan penting dalam mengidentifikasi aliran dana mencurigakan yang terkait dengan sindikat judi online ini. Melalui pemantauan yang ketat, pihaknya dapat memberikan informasi yang mendukung proses penindakan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi, Menhariq Noor, menegaskan bahwa pemblokiran situs judi online terus dilakukan secara intensif. Setiap situs yang berhasil diblokir seringkali muncul kembali dengan domain berbeda, sehingga upaya pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat melalui literasi digital agar tidak mudah terjerat dalam jebakan judi online yang dapat merugikan finansial dan psikologis.

Kejaksaan Agung juga turut berperan dalam memastikan proses hukum berjalan dengan maksimal untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Agung, Agus Sahat, menekankan pentingnya penyitaan aset hasil kejahatan untuk mencegah para pelaku mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan perhatian terhadap maraknya kasus judi online di Indonesia. Beliau menginstruksikan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi terkait untuk memastikan pemberantasan perjudian daring hingga ke akar-akarnya. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk judi online yang dapat merusak moral dan kehidupan sosial.

Selain sebagai ancaman terhadap moral masyarakat, judi online juga membawa dampak ekonomi yang merugikan. Banyak individu yang terjebak dalam praktik ini mengalami kerugian finansial besar dan pada akhirnya berujung pada permasalahan sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemberantasan judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Upaya penanganan judi online juga harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian daring. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Dalam hal ini, kesuksesan aparat keamanan dalam membongkar sindikat judi online internasional harus dijadikan momentum untuk terus memerangi praktik ilegal ini secara berkelanjutan. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dari pengaruh negatif perjudian daring. Mari bersama-sama memerangi judi online demi masa depan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Bareskrim Polri memastikan bahwa situs judi online yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah, tidak mendapat perlindungan dari oknum pegawai Kementerian Informasi Digital dan Informasi (Komdigi).

“Enggak (dibeking Komdigi), justru itu kan (situs) di-takedown dan muncul lagi,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf.

Pernyataan tersebut dilontarkan setelah pihak kepolisian menetapkan PT AJP dan FH sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU yang terkait dengan pengelolaan situs judi online tersebut.

Helfi menjelaskan bahwa meskipun situs judi online tersebut telah beberapa kali di-takedown oleh Komdigi, namun muncul kembali dengan variasi nama yang mirip atau berbeda.

“Website cepat sekali berubah, berapa bulan ganti, hingga takedown, buka lagi, tutup lagi,” tambahnya.

Bareskrim Polri menyebutkan bahwa ada tiga situs judi online yang terlibat dalam aliran dana pencucian uang yang diselidiki, yaitu Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola.

Helfi menegaskan bahwa tidak ada indikasi tiga situs tersebut dibekingi oleh pegawai Komdigi, seperti yang pernah terjadi pada beberapa situs judi online lainnya.

Polisi juga telah mengambil langkah penyitaan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp 103,2 miliar.

Menurut Helfi, uang yang diduga berasal dari operasional situs judi online ini ditampung oleh FH dan digunakan untuk pembangunan serta pengoperasian Hotel Aruss di Semarang. FH sendiri adalah komisaris dari PT AJP, korporasi yang menjadi terlapor dalam kasus ini.

“Hasil dari operasional hotel juga masuk ke kantong FH,” tambahnya.

Pihak kepolisian telah melakukan pengusutan mendalam terkait aliran dana dari situs judi online ini, termasuk transaksi keuangan dari para pemain hingga bandar.

“Proses ini melibatkan penyelidikan selama beberapa waktu,” jelas Helfi.

Diketahui bahwa dana pembangunan Hotel Aruss tersebut ditransfer melalui beberapa rekening, termasuk rekening dengan inisial OR, RF, MD, KP, serta melalui penarikan dan penyetoran tunai yang signifikan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menegaskan bahwa pemerintah bersama-sama dengan instansi terkait, seperti Polri, Jaksa Agung, dan Kemenko Polkam, telah berkomitmen untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

“Tidak boleh ada yang membeking, yang membantu, atau apa pun itu,” tegas Meutya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam menangani permasalahan judi online di Indonesia.

“Beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya,” ucap Prasetyo.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik judi online dengan langkah tegas terhadap pelaku yang terlibat.

Terkait hal itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil judi online yang dialihkan menjadi pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa kedua tersangka terdiri dari PT AJP sebagai korporasi dan FH sebagai individu.

“Tersangka yang pertama korporasi PT AJP yang berkantor di Hotel Aruss, Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH,” ujarnya.

Menurut Helfi, PT AJP berperan sebagai penampung uang hasil tindak pidana judi online yang disalurkan oleh FH. FH sendiri diketahui menjabat sebagai komisaris di PT AJP.

“Aliran dana yang diterima oleh FH itu masuk ke rekening PT AJP. Hal ini untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT AJP. Sehingga dikelola oleh PT AJP, dibangunkan hotel, kemudian hasil operasional hotel dinikmati oleh FH,” jelasnya.

Uang hasil pencucian ini disalurkan FH melalui lima rekening berbeda atas nama beberapa individu, serta melalui perantara berinisial GP dan AS. Atas perbuatannya, PT AJP dijerat dengan Pasal 6 Jo Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta sejumlah pasal lainnya dengan ancaman denda hingga Rp100 miliar. FH juga dikenai pasal serupa dengan ancaman hukuman berat.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya langkah tegas untuk memberantas kejahatan digital, termasuk judi online. “Dan saya titipkan pesan untuk judi online dan kejahatan-kejahatan seperti pinjaman online ilegal serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, termasuk juga human trafficking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” kata Meutya.

Ia juga menekankan agar masyarakat diberi informasi terbuka melalui media massa mengenai penanganan kasus-kasus ini.

“Informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui media massa,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memitigasi dampak negatif judi online sekaligus menindak tegas para pelaku yang terlibat.

Oleh : Astrid Kumala )*

Persoalan judi online merupakan masalah bersama yang tidak saja dapat menghancurkan hidup seseorang, namun juga masa depan bangsa. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan semua pihak untuk memberantas judi online dan dampak sosialnya.

Judi online telah menjadi ancaman besar yang terus berkembang di era digital. Praktik ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membawa dampak serius lainnya seperti meningkatnya kemiskinan, gangguan kesehatan mental, dan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Masifnya iklan yang menyesatkan di berbagai platform digital turut memperburuk situasi, memikat jutaan orang untuk terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan. Menurut data, lebih dari 8,8 juta orang telah terlibat dalam aktivitas ini, menjadikannya salah satu penyebab utama lahirnya kaum miskin baru.

Dampak negatif judi online tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi. Banyak individu yang terjebak dalam aktivitas ini kehilangan tabungan, aset, bahkan pekerjaan karena ketergantungan mereka. Selain itu, judi online sering kali disertai dengan risiko keamanan data pribadi. Situs-situs ilegal yang tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas dapat menyalahgunakan data seperti nomor ponsel, alamat email, dan nomor rekening bank. Ancaman ini semakin nyata ketika pemain judi mengalami kerugian besar, yang tidak hanya menyebabkan masalah finansial tetapi juga memicu gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi.

Di sisi lain, kecanduan judi juga memengaruhi hubungan sosial dan keluarga. Individu yang kecanduan cenderung memprioritaskan aktivitas berjudi dibandingkan tanggung jawab mereka, sehingga menyebabkan konflik di lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan kecanduan judi sebagai gangguan kesehatan mental dalam International Classification of Diseases (ICD-11).

Literasi digital menjadi kunci utama dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Meningkatkan kesadaran publik terhadap modus operandi judi online dan iklan yang menyesatkan sangat penting untuk membangun resistensi masyarakat terhadap godaan ini. Literasi digital juga dapat membantu individu memahami risiko yang mereka hadapi ketika terlibat dalam perjudian, baik dari segi finansial maupun keamanan data pribadi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, langkah-langkah preventif harus dimulai dari tingkat desa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan kader penggerak pembangunan daerah. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat dapat lebih mudah memahami bahaya judi online dan bersama-sama menangkal penyebarannya.

Memberantas judi online tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah ini secara terpadu. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah memperketat moderasi konten di platform digital seperti Facebook, Google, dan WhatsApp, yang selama ini menjadi media penyebaran iklan judi online.

Salah satu pendekatan yang efektif dalam memberantas judi online adalah mengatasi akar permasalahan yang mendorong individu terlibat dalam aktivitas ini. Banyak orang memandang judi sebagai cara instan untuk keluar dari kesulitan ekonomi atau sekadar hiburan tanpa memahami risiko jangka panjangnya. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan alternatif yang positif, seperti pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan yang layak, dan program pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan ini juga harus melibatkan pemimpin lokal, tokoh masyarakat, dan pendidik untuk menjadi agen perubahan. Mereka dapat berperan sebagai penyampai pesan yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya judi online dan memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Era digital membawa tantangan baru dalam pemberantasan judi online, terutama dengan pesatnya pertumbuhan teknologi yang semakin mempermudah akses masyarakat ke platform perjudian. Menurut riset, nilai pasar global untuk sektor kasino dan perjudian daring mencapai US$ 292,1 miliar pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan kasino tradisional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga fenomena global yang memerlukan perhatian serius. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi dampak negatif perjudian melalui regulasi yang ketat dan program edukasi masyarakat. Kerja sama internasional juga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberantas situs judi online yang beroperasi lintas negara.

Mengatasi judi online membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, media, dan masyarakat umum harus bersinergi dalam membangun kesadaran akan bahaya praktik ini. Tidak hanya upaya preventif, tetapi juga tindakan tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk judi online. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bebas dari ancaman judi online, demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh: Melia S. Eretan*)

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa. Upaya pemberantasan narkoba memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Tiga kasus pemberantasan narkoba yang baru-baru ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bagaimana kolaborasi dan komitmen bersama dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Kepolisian Daerah (Polda) NTB menunjukkan keberhasilannya dalam memerangi peredaran narkoba. Polda NTB memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menyatakan bahwa Polri terus mengoptimalkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah NTB. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Polda NTB berhasil mengungkap 863 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 1.150 orang. Keberhasilan ini juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp76,87 miliar. Kombes Pol. Deddy menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh, yang fokus pada penindakan hukum dan melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran narkoba.

Selain itu, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kolektif. Polda NTB juga terus mendorong masyarakat untuk melaporkan segala informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Kombes Pol. Deddy Supriadi mengatakan bahwa setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius, sebagai bagian dari upaya mewujudkan NTB yang bersih dari narkoba.

Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut mencatat keberhasilan signifikan dalam pekan kedua Januari 2025. Dalam periode 7 hingga 13 Januari 2025, Polda Sumut mengungkap 73 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, 23 orang merupakan pengguna, sementara 69 lainnya diduga kuat terlibat sebagai jaringan pengedar narkoba.

Dalam pengungkapan ini, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, seperti 547 gram sabu, 72 butir pil ekstasi, 178 gram ganja, dan 15 batang pohon ganja. Selain itu, barang bukti non-narkotika, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan uang tunai, turut diamankan sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak para pengedar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim yang solid antar penegak hukum. Ia menambahkan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara intensif, terutama di wilayah-wilayah rawan. Hadi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini. Menurutnya, komitmen Polda Sumut adalah untuk menciptakan Sumatera Utara yang bersih dan aman dari narkotika. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum.

Tidak hanya aparat kepolisian, dukungan legislatif juga menjadi komponen penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyampaikan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam menghadapi ancaman narkoba. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Sugiyarto menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. Ia juga mengapresiasi berbagai upaya instansi terkait dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di Kalteng. Sugiyarto menegaskan bahwa langkah ini harus terus diperkuat agar jaringan narkoba dapat diberantas hingga ke akarnya. Melalui dukungan penuh DPRD Kalteng terhadap program pencegahan dan penindakan, diharapkan Provinsi Kalteng dapat menjadi daerah yang bersih dari narkoba, serta melahirkan generasi muda yang sehat, berintegritas, dan bebas dari ancaman narkotika.

Ketiga upaya tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam memerangi narkoba menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh narkotika. Edukasi, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor merupakan kunci untuk memutus rantai penyebaran narkoba di seluruh Indonesia.

Selain itu, peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan juga sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendekatan preventif yang lebih mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus narkotika di berbagai wilayah.

Pemberantasan narkoba juga memerlukan keberlanjutan dan konsistensi. Operasi yang dilakukan secara intensif harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang masif, seperti kampanye anti-narkoba di sekolah, universitas, dan komunitas. Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk narkoba, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum.

Apresiasi perlu diberikan kepada berbagai pihak atas komitmen dan kerja keras mereka dalam memberantas peredaran narkoba. Upaya ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat menuju masa depan yang bebas dari ancaman narkotika.

*)Penulis merupakan Mahasiswa Kesehatan asal NTB

Oleh: Melia S. Eretan*)

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa. Upaya pemberantasan narkoba memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Tiga kasus pemberantasan narkoba yang baru-baru ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bagaimana kolaborasi dan komitmen bersama dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Kepolisian Daerah (Polda) NTB menunjukkan keberhasilannya dalam memerangi peredaran narkoba. Polda NTB memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menyatakan bahwa Polri terus mengoptimalkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah NTB. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Polda NTB berhasil mengungkap 863 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 1.150 orang. Keberhasilan ini juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp76,87 miliar. Kombes Pol. Deddy menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh, yang fokus pada penindakan hukum dan melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran narkoba.

Selain itu, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kolektif. Polda NTB juga terus mendorong masyarakat untuk melaporkan segala informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Kombes Pol. Deddy Supriadi mengatakan bahwa setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius, sebagai bagian dari upaya mewujudkan NTB yang bersih dari narkoba.

Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut mencatat keberhasilan signifikan dalam pekan kedua Januari 2025. Dalam periode 7 hingga 13 Januari 2025, Polda Sumut mengungkap 73 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, 23 orang merupakan pengguna, sementara 69 lainnya diduga kuat terlibat sebagai jaringan pengedar narkoba.

Dalam pengungkapan ini, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, seperti 547 gram sabu, 72 butir pil ekstasi, 178 gram ganja, dan 15 batang pohon ganja. Selain itu, barang bukti non-narkotika, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan uang tunai, turut diamankan sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak para pengedar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim yang solid antar penegak hukum. Ia menambahkan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara intensif, terutama di wilayah-wilayah rawan. Hadi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini. Menurutnya, komitmen Polda Sumut adalah untuk menciptakan Sumatera Utara yang bersih dan aman dari narkotika. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum.

Tidak hanya aparat kepolisian, dukungan legislatif juga menjadi komponen penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyampaikan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam menghadapi ancaman narkoba. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Sugiyarto menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. Ia juga mengapresiasi berbagai upaya instansi terkait dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di Kalteng. Sugiyarto menegaskan bahwa langkah ini harus terus diperkuat agar jaringan narkoba dapat diberantas hingga ke akarnya. Melalui dukungan penuh DPRD Kalteng terhadap program pencegahan dan penindakan, diharapkan Provinsi Kalteng dapat menjadi daerah yang bersih dari narkoba, serta melahirkan generasi muda yang sehat, berintegritas, dan bebas dari ancaman narkotika.

Ketiga upaya tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam memerangi narkoba menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh narkotika. Edukasi, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor merupakan kunci untuk memutus rantai penyebaran narkoba di seluruh Indonesia.

Selain itu, peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan juga sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendekatan preventif yang lebih mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus narkotika di berbagai wilayah.

Pemberantasan narkoba juga memerlukan keberlanjutan dan konsistensi. Operasi yang dilakukan secara intensif harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang masif, seperti kampanye anti-narkoba di sekolah, universitas, dan komunitas. Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk narkoba, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum.

Apresiasi perlu diberikan kepada berbagai pihak atas komitmen dan kerja keras mereka dalam memberantas peredaran narkoba. Upaya ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat menuju masa depan yang bebas dari ancaman narkotika.

*)Penulis merupakan Mahasiswa Kesehatan asal NTB

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perhatian luas karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan dan pemerataan ekonomi di daerah-daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Rachmat Pambudy menyatakan, program MBG dirancang untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal sambil meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Program ini memperkuat diversifikasi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” ujarnya.

Senada juga diungkapkan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Program MBG memberikan dampak positif bagi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Program ini membuka peluang besar bagi mereka untuk menjadi pemasok bahan baku bagi dapur-dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh negeri.

“Kita dukung pengrajin tempe untuk terlibat dalam Program MBG. Pasokan bahan baku kedelai bagi para pengrajin juga harus terjamin agar suplai tempe untuk MBG stabil,” kata Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya ketahanan pangan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan adalah faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Dengan program MBG, kita tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga memberikan akses kepada pangan yang bergizi dan berkelanjutan,” jelasnya.

Program MBG juga berkontribusi pada upaya pengentasan masalah gizi buruk, seperti stunting, yang masih menjadi tantangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita mencapai 21,5% pada tahun 2023.

“Melalui pemberian makanan bergizi secara gratis, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus mendukung pembangunan generasi yang lebih sehat,” lanjut Bambang.

Selain manfaat langsung terhadap masyarakat, program MBG juga dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Dengan anggaran yang memadai dan komitmen dari seluruh pihak, program ini diharapkan dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak signifikan.

Program MBG mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak menjadi fondasi utama keberhasilan program ini, yang pada akhirnya akan memperkokoh stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. {}