Oleh: Hutama Putra )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi strategis di tingkat kawasan maupun global. Sebagai dua negara demokrasi besar di Asia, hubungan antara Indonesia dan India memiliki nilai strategis tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan peran penting dalam mendorong stabilitas kawasan, sejalan dengan keanggotaannya di ASEAN dan berbagai organisasi internasional lainnya. Kerja sama yang terjalin erat ini menunjukkan keseriusan kedua negara untuk menciptakan tatanan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat di bidang keamanan maritim. Mengingat posisi strategis kedua negara di kawasan Samudera Hindia dan Laut China Selatan, keamanan maritim menjadi isu sentral dalam diskusi bilateral. Keamanan ini tidak hanya terkait dengan pencegahan ancaman tradisional seperti pembajakan atau perompakan, tetapi juga menyangkut stabilitas rantai pasok global yang sangat bergantung pada jalur perairan yang melintasi kedua negara.

Dalam diskusi dengan Perdana Menteri India, India menyampaikan kesiapan untuk berbagi teknologi dan pengetahuan guna memperkuat kapabilitas Indonesia di bidang keamanan maritim. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks, termasuk dalam menjaga kebebasan navigasi di wilayah perairan strategis.

Selain isu keamanan, kedua negara juga berkomitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan. Dengan populasi besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia dan India menghadapi tantangan serupa dalam memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. India menawarkan pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan energi surya dan angin untuk mendukung agenda transisi energi yang tengah dicanangkan Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi masing-masing negara. Proyek-proyek energi terbarukan yang dijajaki oleh kedua negara mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil di Indonesia.

Pada bidang ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan tren positif. Perdana Menteri Modi mencatat bahwa volume perdagangan bilateral pada tahun lalu mencapai angka signifikan sebesar 30 miliar dolar AS. India dan Indonesia sepakat untuk memperluas diversifikasi perdagangan, termasuk membuka akses pasar bagi produk unggulan masing-masing negara. Bagi Indonesia, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan produk mineral lainnya. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan rantai pasok yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Tidak hanya perdagangan, India juga menunjukkan minat besar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, telah memberikan perhatian serius pada upaya menarik investasi asing melalui penyederhanaan regulasi dan pengembangan proyek infrastruktur besar-besaran.

Salah satu proyek unggulan yang menarik perhatian India adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perdana Menteri Modi menyampaikan bahwa India siap berpartisipasi aktif dalam proyek pembangunan IKN, termasuk mendukung sektor teknologi digital yang menjadi salah satu prioritas bersama. Investasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.

Kerja sama di bidang pertahanan juga menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan ini. Dengan telah diratifikasinya perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara, Indonesia dan India sepakat untuk memperkuat manufaktur dan rantai pasok industri pertahanan. Kolaborasi ini mencakup pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pengembangan riset di bidang pertahanan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memastikan kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Dalam hal ini, India menawarkan teknologi pertahanan canggih yang dapat membantu memperkuat kapabilitas militer Indonesia.

Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama budaya sebagai elemen yang mempererat hubungan bilateral. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, yang turut mendampingi Presiden Prabowo, menegaskan bahwa budaya adalah pintu masuk untuk membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang lainnya.

Dengan ditandatanganinya Program Pertukaran Budaya, Indonesia dan India sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang seni, sejarah, dan konservasi cagar budaya. Program ini tidak hanya mendukung pelestarian warisan budaya masing-masing negara, tetapi juga memperkuat hubungan antarmasyarakat yang menjadi fondasi hubungan bilateral yang kokoh.

Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa hubungan historis antara Indonesia dan India yang telah terjalin sejak era Presiden Sukarno dan Jawaharlal Nehru harus terus dikembangkan. Airlangga menyoroti bahwa surplus neraca perdagangan antara kedua negara adalah bukti kuatnya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi di sektor teknologi informasi, mengingat potensi besar kedua negara dalam bidang ini.

Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India merupakan simbol nyata dari peran aktif Indonesia dalam percaturan diplomasi global. Hubungan bilateral yang terus diperkuat menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global.

Dengan memperkokoh hubungan di bidang keamanan, energi, ekonomi, pertahanan, dan budaya, Indonesia dan India mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis yang saling mendukung. Hal ini tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ini menggarisbawahi bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran kunci dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

)* kontributor Jendela Baca Institute

Langkah tegas pemerintah dan Polri dalam memberantas judi online mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, secara khusus mengapresiasi gerak cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya dalam membongkar jaringan judi online yang terorganisir.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Desk Judi Online ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Oleh karenanya, kita patut memberikan apresiasi untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya,” ujar Budi Gunawan.

Ia menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan digital dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber.

Dukungan serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Moh. Rano Alfath, yang memuji keberhasilan Polda Jawa Timur dalam mengungkap sindikat judi online berskala internasional.

Sindikat tersebut diketahui memanfaatkan media sosial dan perusahaan fiktif untuk praktik pencucian uang.

“Penghormatan dan apresiasi kepada Polda Jatim, khususnya Ditreskrimsus Polda Jatim Subdit Cyber, yang telah bekerja keras membongkar sindikat yang sangat terorganisir ini,” kata Rano.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya menghentikan perputaran uang haram dalam jumlah besar tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa Polri hadir untuk melawan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Apresiasi lain datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliya (PP GPA), Aminullah Siagian.

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas langkah Polri yang berhasil membongkar jaringan judi online di Jakarta dan menetapkan 10 orang tersangka.

“Kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang kembali berhasil mengungkap jaringan judi online di Jakarta,” ujar Aminullah.

Ia menambahkan bahwa tindakan Polri ini telah menyelamatkan generasi muda dari ancaman judi online yang disebutnya sebagai “racun berwajah madu”.

Menurut Aminullah, daya rusak judi online sangat besar, terutama bagi generasi muda yang menjadi pemilik masa depan bangsa.

“Salah satu Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah memberantas perjudian. Langkah ini sejalan dengan visi tersebut,” tegasnya.

***

Jakarta – Upaya pemberantasan judi online terus digencarkan oleh berbagai pihak di Indonesia, mulai dari lembaga pengelola domain hingga otoritas keuangan. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah ini melalui platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX).

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan oleh IDADX, yaitu Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA), memungkinkan pendeteksian otomatis terhadap domain yang disalahgunakan.

“Ketika ditemukan penyalahgunaan, kami segera memberikan notifikasi dan melakukan prosedur suspend terhadap domain tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (26/1/2024).

Sepanjang tahun 2024, IDADX berhasil mengidentifikasi 89.975 URL yang mengandung konten judi online. John juga menyebutkan bahwa inovasi ini dapat menjadi model bagi negara lain di Asia Pasifik. “Inisiatif ini diharapkan membuat pelaporan judi online lebih efektif, sehingga masalah ini dapat segera teratasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga aktif memblokir konten ilegal. Hingga 21 Januari 2025, total 5.707.952 konten judi online berhasil dihapus.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa patroli siber 24/7 dilakukan oleh tim pengendalian konten.

“Sejak 2017 hingga sekarang, kami telah menangani jutaan konten judi online yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Tak hanya domain dan konten digital, perbankan juga menjadi fokus pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pemblokiran 8.500 rekening bank terkait judi online sepanjang 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan perlunya penguatan parameter deteksi dini.

“Perbankan kini lebih sensitif dalam mengidentifikasi dan menindak rekening terkait judi online,” jelas Dian.

Langkah-langkah terpadu ini mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam memberantas judi online.

Dengan penguatan pengawasan di semua lini, mulai dari konten digital hingga transaksi keuangan, diharapkan praktik ilegal ini dapat diminimalisir demi menjaga ruang digital yang sehat dan aman. []

)* Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online yang semakin merajalela di ruang digital. Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menekan aktivitas ilegal ini.

BSSN mengungkapkan bahwa deteksi konten judi online, khususnya pada situs pemerintah, dilakukan dengan pemantauan intensif selama 24 jam, tujuh hari seminggu. Pemantauan ini mencakup pemeriksaan domain dan sub-domain menggunakan teknik docking di Google untuk melacak URL yang terindikasi judi online. Selain itu, patroli rutin di dark web dan deep web juga dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan.

Dalam upaya tersebut, BSSN mendeteksi 376 URL yang terindikasi terkait judi online sepanjang 2025 dari 78 instansi pemerintah. Sebagian besar URL telah diblokir, meskipun 112 di antaranya masih dalam proses penonaktifan. Selain itu, ditemukan 78 kasus web defacement di situs pemerintah, di mana mayoritas melibatkan penyisipan URL judi online yang tersembunyi di dalam kode situs. BSSN menjelaskan bahwa pelaku biasanya menyusup ke situs pemerintah untuk menyisipkan tautan ilegal yang sulit terdeteksi secara langsung, karena tampilan situs terlihat normal.

Sebagai bagian dari penanganan, BSSN mengidentifikasi 3.908 URL dari domain pemerintah yang terdampak konten judi online. Langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk memblokir situs-situs tersebut. Hingga saat ini, sebagian besar URL sudah berhasil dinonaktifkan, meski pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

Di sisi lain, Kemkomdigi juga berperan penting dalam pengawasan ruang digital. Berdasarkan evaluasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan sepanjang 2024. Data triwulanan menunjukkan bahwa transaksi pada triwulan pertama mencapai Rp21 triliun, turun menjadi Rp16 triliun pada triwulan kedua, dan menurun drastis hingga Rp4 triliun pada triwulan ketiga.

Kemkomdigi menjelaskan bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pengawasan dan pemberantasan judi online yang dilakukan pemerintah. Penanganan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi mengimplementasikan beberapa langkah untuk menangani judi online, seperti memantau dan menutup akses ke situs dan aplikasi terkait, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring dan memverifikasi konten ilegal. Selain itu, nomor-nomor telepon dan aplikasi pesan instan yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online juga diajukan untuk pemblokiran.

Sejak 2017 hingga awal 2025, Kemkomdigi mencatat lebih dari 5,7 juta konten judi online telah berhasil ditangani. Capaian ini didukung oleh integritas tinggi dari tim yang bertugas. Setiap pegawai yang terlibat diwajibkan menandatangani pakta integritas, sementara asesmen berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja dan keselarasan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Menurut Kemkomdigi, pengawasan ruang digital juga melibatkan pemberian pelatihan teknis dan pengawasan langsung terhadap penyedia layanan internet untuk memastikan sinkronisasi dengan database trustpositif. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kebocoran dan meningkatkan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan tetap ada. Pelaku judi online terus berinovasi dalam mencari celah untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih peka terhadap bahaya judi online dan mampu melaporkan aktivitas mencurigakan.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka transaksi judi online menjadi bukti nyata bahwa pengawasan ketat dan penerapan teknologi dapat memberikan dampak signifikan. Penurunan transaksi dari Rp21 triliun menjadi Rp4 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun mencerminkan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil sudah berada di jalur yang benar.

Meski demikian, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk memperkuat upaya di masa mendatang. Kolaborasi lintas lembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan infrastruktur teknologi harus terus dilakukan agar ruang digital Indonesia bebas dari kejahatan.

Apa yang dilakukan oleh BSSN dan Kemkomdigi menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dengan komitmen kuat dapat menghadapi tantangan besar seperti judi online. Dengan dukungan masyarakat dan berbagai pihak terkait, Indonesia dapat terus memperjuangkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online. Salah satu upaya yang telah menunjukkan hasil signifikan adalah turunnya volume transaksi judi online, yang berdasarkan temuan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami penurunan drastis. Berawal dari Rp21 triliun, transaksi judi online berhasil diturunkan menjadi hanya Rp4,1 triliun dalam waktu sembilan bulan. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang tak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan moral masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar mengatakan bahwa Kemkomdigi telah melakukan langkah tegas dalam memerangi judi online. Hingga 21 Januari 2025, lebih dari 5,7 juta konten judi online telah diblokir. Langkah-langkah tersebut mencakup pemblokiran situs-situs judi, aplikasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal, serta langkah preventif melalui pengawasan ruang digital. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga efektif dalam merespons fenomena yang semakin berkembang di dunia maya.

Penurunan transaksi judi online ini juga tak lepas dari upaya intensif dalam penegakan hukum dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pakar hukum, Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan judi online, terdapat empat langkah utama yang perlu diambil.

Pertama, edukasi publik mengenai bahaya judi online dan dampak negatifnya bagi individu dan keluarga. Kedua, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyedia dan pelaku judi online. Ketiga, rehabilitasi bagi individu yang telah terjebak dalam kecanduan judi, dan keempat, menyediakan alternatif aktivitas produktif yang dapat menggantikan kebiasaan berjudi.

Rehabilitasi yang dimaksud yaitu memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Edukasi publik memang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana judi online dapat menghancurkan kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan hingga psikologis. Menurut Prof. Sulistyowati, peran institusi pendidikan sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Polisi cyber dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Aparat keamanan dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Dari perspektif sosial, keberhasilan pemerintah ini juga sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., misalnya, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Menurutnya, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sangat penting, terlebih bagi generasi muda yang rentan terpengaruh oleh berbagai godaan di dunia maya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan konten-konten yang berhubungan dengan judi online. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena dengan semakin banyaknya laporan yang masuk, proses pemblokiran dan penindakan bisa lebih cepat dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mewaspadai dan tidak terlibat dalam praktik judi online yang berbahaya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, ancaman dari judi online akan terus ada. Namun, dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Maka, masyarakat harus terus mendukung upaya pemerintah dan berperan aktif dalam memberantas judi online. Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa dari praktik yang merusak masa depan mereka.

Dalam era digital ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Judi online bukan hanya sebuah hiburan semata, tetapi juga ancaman serius terhadap moral dan integritas bangsa. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan transaksi judi online adalah langkah positif yang patut diapresiasi, namun ini baru awal dari upaya yang lebih besar. Mari kita semua, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ikut berperan dalam memerangi judi online dengan tidak terlibat dan mewaspadai ancamannya. Keberhasilan ini hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan terus mendukung kebijakan yang ada untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, aman, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Dalam rangka memperingati 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Salah satu inisiatif penting adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada 22 Januari 2025 di Auditorium Vokasi UI, Depok.

Rektor UI, Heri Hermansyah, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja sama strategis ini yang selaras dengan visi pemerintahan baru.

“UI melalui delapan program studi vokasi yang kami miliki siap mendukung pengembangan sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Sinergi ini membuktikan bahwa dunia pendidikan mampu berperan langsung dalam memajukan sektor ekonomi kreatif Indonesia,” ungkap Heri.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif harus menjadi pendorong baru perekonomian nasional. Kami percaya sinergi dengan akademisi seperti UI akan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Selama 100 hari pemerintahan, pemerintah telah mencanangkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Salah satunya adalah inisiatif “kota kreatif” berbasis potensi lokal, yang diusung sebagai strategi untuk menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif.

Pada November 2024, Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program khusus yang bertujuan membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal.

“Pemerintah terus memfasilitasi pembentukan ruang kreatif di seluruh Indonesia, agar bisa menjadi pusat aktivitas kolaboratif bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif. Dengan cara ini, ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerataan ekonomi,” tambah Teuku Riefky.

Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk konkret dari upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat ekonomi berbasis kreativitas.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. []

Oleh : David Kiva Prambudi )*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih merata sejak awal masa kepemimpinannya. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Fokus utama yang menjadi perhatian meliputi sektor pertanian, ketenagalistrikan, dan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret dalam 100 hari pertama adalah percepatan swasembada pangan. Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan secara menyeluruh pada 2025.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, menilai langkah ini bukan hal yang mudah mengingat ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, swasembada beras dipandang sebagai target yang realistis, mengingat stok beras awal 2025 mengalami peningkatan signifikan.

Produksi beras yang melimpah pada awal tahun ini diyakini menjadi modal kuat dalam mencapai swasembada beras pada 2025. Namun, jika produksi dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ketergantungan terhadap impor kembali muncul pada tahun berikutnya.

Tantangan ini harus diantisipasi melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai menggenjot sektor pertanian melalui inovasi teknologi pertanian dan program pendampingan bagi petani guna meningkatkan produktivitas hasil panen.

Selain sektor pertanian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian serius terhadap ketahanan energi. Selama 100 hari pertama, sebanyak 37 proyek ketenagalistrikan diresmikan, mencakup pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi.

Proyek tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pemerataan pasokan listrik bagi industri serta masyarakat di wilayah terpencil. Keberadaan infrastruktur kelistrikan yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi yang stabil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran krusial dalam mencapai swasembada energi dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

Dengan kapasitas pembangkit baru yang telah beroperasi mencapai 3.222,75 MW, pasokan listrik bagi sektor industri semakin terjamin. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) terus dikembangkan guna memastikan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi investor di sektor EBT agar percepatan transisi energi dapat segera diwujudkan.

Transformasi menuju industrialisasi dan hilirisasi menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemandirian energi menjadi faktor vital dalam mewujudkan visi tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada pengolahan sumber daya alam dalam negeri terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Keberlanjutan industri berbasis sumber daya lokal semakin diperkuat dengan regulasi yang memastikan bahwa bahan mentah dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong daya saing industri nasional.

Pada sektor pendidikan, pemerataan akses bagi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian utama. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo mendapat apresiasi tinggi sebagai solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terluar Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, menilai program tersebut sangat relevan dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan sekolah berkualitas di wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi solusi atas minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Sekolah Rakyat dirancang agar dapat berfungsi layaknya sekolah asrama yang tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, tetapi juga menjamin kebutuhan gizi para siswa.

Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat kurikulum berbasis vokasi di sekolah-sekolah perbatasan turut dilakukan guna memastikan lulusan memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia kerja.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mencerminkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Dengan sinergi antara sektor pangan, energi, dan pendidikan, masa depan ekonomi nasional yang lebih inklusif semakin nyata. Keseriusan ini ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sebelumnya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute

JAKARTA — Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas peredaran narkoba mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai kebijakan tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba.

“Terkait langkah tegas yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dalam memberantas peredaran narkoba merupakan upaya yang sangat positif dan patut kita apresiasi,” katanya.

“Bagi saya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba,” ujar Cici.

Ia menambahkan bahwa ancaman narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam masa depan generasi penerus.

“Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan fondasi penting untuk menyelamatkan potensi besar generasi penerus,” katanya.

Cici juga menyoroti pendekatan humanis dalam pemberantasan narkoba, terutama bagi para pengguna yang dianggap sebagai korban.

“Pendekatan humanis itu sangat penting karena pengguna narkoba adalah korban yang harusnya kita selamatkan, bukan dihukum tanpa solusi,” ungkapnya.

“Rehabilitasi memberikan mereka kesempatan untuk pulih dan kembali produktif di masyarakat,” jelasnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menekankan bahwa untuk pertama kalinya, narkoba menjadi isu sentral dalam program prioritas pemerintahan.

“Saya sebagai Kepala BNN merasa bersyukur sekali untuk pertama kalinya seorang pemimpin negara menempatkan isu narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritas,” ucap Marthinus.

Menurutnya, poin ketujuh dalam Asta Cita yang menyoroti pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

“Di samping kondisi sosial masyarakat yang membuat problem narkotika menjadi semakin rumit,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan Polri dalam pemberantasan narkoba.

“Dengan capaian pengungkapan 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai Rp2,88 triliun yang dapat menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ungkap Jenderal Sigit.

Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman narkoba.

Apresiasi luas yang diberikan berbagai pihak menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah yang diambil telah memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. ()

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas narkoba membuahkan hasil nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.

Komitmen kuat dalam memberantas kejahatan narkotika telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik. Berbagai kebijakan yang diterapkan tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Keberhasilan dalam program ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas sosial, mengurangi tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, dan memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom mengakui bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin pertama yang menempatkan narkoba sebagai isu sentral dalam agenda prioritas nasional.

Keberpihakan tersebut tergambar jelas dalam poin ketujuh Asta Cita yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk penguatan kebijakan pemberantasan korupsi serta narkotika. Perhatian pemerintah terhadap ancaman narkoba dinilai sebagai langkah luar biasa yang menjawab harapan masyarakat akan hadirnya negara dalam menangani permasalahan tersebut.

Menurut Marthinus, keberpihakan pemerintah pada perang terhadap narkoba bukan sekadar wacana, melainkan telah diterapkan melalui kebijakan konkret. Dalam kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan rentan terhadap penyelundupan narkotika, strategi yang diterapkan harus mencakup tindakan represif terhadap jaringan sindikat serta pendekatan humanis bagi para pengguna.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat peran BNN dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman besar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerja sama internasional untuk mempersempit jalur distribusi narkotika yang masuk ke Tanah Air melalui berbagai modus operandi baru yang terus berkembang.

Data menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 3,3 juta warga Indonesia di kelompok usia 15–64 tahun masih terjerat penyalahgunaan narkotika. Melihat angka prevalensi yang mencapai 1,73 persen, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama menjadi fondasi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis.

Upaya ini meliputi penegakan hukum yang menyasar seluruh jaringan narkoba, mulai dari bandar hingga pendistribusi, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para pengguna sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan.

Program rehabilitasi yang semakin diperluas juga mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya keluarga para pengguna narkoba yang menginginkan pemulihan bagi anggota keluarga mereka tanpa harus terjerat hukuman pidana.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bukti nyata dari komitmen melindungi masa depan generasi penerus bangsa.

Ancaman narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, kini mendapat perhatian penuh dari negara. Program edukasi yang semakin gencar dijalankan, baik melalui sekolah, komunitas pemuda, hingga platform digital, telah memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

Cici menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan dalam kebijakan pemberantasan narkoba, terutama terhadap para pengguna yang dianggap sebagai korban. Rehabilitasi menjadi langkah utama agar mereka bisa kembali berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan deteksi dini dianggap sebagai terobosan strategis yang mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang diterapkan untuk mendeteksi jalur distribusi narkotika telah meningkatkan efektivitas pemberantasan. Program edukasi yang melibatkan generasi muda juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia juga mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat peredaran narkoba seperti kafe dan tempat hiburan kini berada dalam pengawasan ketat.

Upaya preventif dilakukan melalui pemasangan stiker imbauan anti-narkoba di berbagai lokasi strategis, sementara tindakan hukum tegas diberlakukan terhadap tempat usaha yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Jika pelanggaran terus berulang, izin usaha dapat dicabut dan pemiliknya dapat diproses secara pidana. Selain itu, operasi gabungan dengan instansi terkait juga terus diperkuat untuk memberantas titik-titik rawan peredaran narkotika di berbagai daerah.

Kombinasi antara tindakan represif dan preventif yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan tegas dan berorientasi pada hasil nyata.

Langkah-langkah strategis dalam pemberantasan narkoba tidak hanya mengamankan masyarakat dari ancaman narkotika, tetapi juga memberikan landasan bagi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Keberhasilan ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam perjalanan 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran dapat membawa perubahan yang signifikan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, upaya pemberantasan narkoba terus diperkuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.

Jika kebijakan ini terus diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani peredaran narkotika secara efektif. (*)

)* kontributor Persada Institute