Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan

Judi online (judol) menjadi ancaman serius di Indonesia, dengan dampak yang meluas mulai dari aspek finansial hingga psikologis. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Menkopolkam Budi Gunawan pada November 2024, tercatat 8,8 juta warga Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online. Angka ini mencerminkan betapa masifnya penyebaran platform judi digital yang kini sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar aktivitas ilegal, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang mengkhawatirkan.

Kemudahan akses teknologi menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya judi online. Melalui aplikasi ponsel dan situs web, platform ini mampu menjangkau pengguna dari berbagai usia, termasuk anak-anak di bawah 10 tahun. Data mencatat sekitar 80 ribu anak-anak Indonesia telah terjerat dalam aktivitas ini. Selain itu, terdapat 97 ribu anggota TNI-Polri serta 1,9 juta pegawai swasta yang juga menjadi pemain judi online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat merusak moral, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dari judi online tidak boleh dianggap remeh. Kecanduan berjudi dapat memicu gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Ketika seseorang terus-menerus kalah dalam perjudian, mereka cenderung merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri.

Salah satu dampak paling mencolok dari judi online adalah kerugian finansial yang signifikan. Perputaran uang dalam aktivitas ini pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 900 triliun, dengan angka tersebut menunjukkan bagaimana judi online telah menjadi ekosistem yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah telah mengambil langkah, seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset senilai Rp 77 miliar, untuk mengurangi dampak buruknya. Namun, upaya ini perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menjauhi jeratan judi online.

Dampak psikologis juga menjadi isu utama dalam fenomena judi online. Banyak pemain mengalami tekanan emosional akibat kehilangan uang dalam jumlah besar, terjebak dalam lingkaran utang, dan kehilangan kendali atas kebiasaan berjudi. Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai anak muda rentan terhadap pengaruh judi online karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kecenderungan FOMO (Fear of Missing Out), FOPO (Fear of Other People’s Opinions), dan YOLO (You Only Live Once).

FOMO, misalnya, membuat seseorang takut ketinggalan tren, sehingga terdorong untuk ikut-ikutan mencoba judi online meski tidak memahami risiko yang dihadapi. FOPO, di sisi lain, membuat individu terlalu memikirkan pendapat orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan keuangan mereka. Sedangkan prinsip YOLO sering digunakan sebagai pembenaran untuk bersikap impulsif dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan anak muda. Mereka cenderung mengambil keputusan finansial tanpa pertimbangan matang, yang membuka peluang bagi mereka untuk terjerat dalam jebakan keuangan seperti judi online dan pinjaman online (pinjol). Dalam hal ini, edukasi keuangan menjadi langkah yang sangat penting. OJK telah mendorong masyarakat untuk menggunakan pendekatan “Legal dan Logis” dalam mengambil keputusan finansial.

Selain itu, lingkungan sosial juga berperan besar dalam memperparah dampak judi online. Tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas daring sering kali mendorong seseorang untuk terus terlibat dalam perjudian, meskipun mereka sudah menyadari kerugiannya. Rasa malu dan takut dihakimi sering membuat korban judi online enggan mencari bantuan atau mengakui masalah mereka.

Judi online juga memiliki implikasi serius bagi hubungan sosial. Ketika seseorang terjebak dalam jeratan judi, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kehilangan uang akibat judi sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus, menyebabkan kekerasan atau tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan hukum.

Upaya pemerintah untuk memberantas judi online perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Peran orang tua sangat penting dalam memantau aktivitas anak-anak di dunia digital dan memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Selain itu, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dengan memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum agar generasi muda lebih memahami cara mengelola keuangan secara bijak.

Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih kritis terhadap tren yang berkembang di dunia digital. Memastikan bahwa kebutuhan lebih diutamakan daripada keinginan dapat membantu menghindari jebakan keuangan yang merugikan. Langkah kecil seperti menabung dan berinvestasi secara bertanggung jawab dapat menjadi cara efektif untuk melawan gaya hidup konsumtif yang sering menjadi pintu masuk ke dalam aktivitas perjudian.

Kesimpulannya, judi online adalah ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga kesehatan mental dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan judi online harus menjadi prioritas bersama, dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Literasi keuangan, pengawasan ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memutus rantai adiksi judi online yang terus menggerogoti masa depan bangsa.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh: Kemal Mukti )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya menargetkan para pelaku, tetapi juga memutus jaringan kejahatan secara menyeluruh. Langkah ini merupakan bagian dari seruan perang total terhadap judi online, yang dianggap tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Ditjen Imigrasi. Dalam beberapa bulan terakhir, sinergi antarinstansi ini berhasil membongkar tiga kasus besar jaringan judi online yang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Salah satu kasus terbesar melibatkan situs judi H5GF777, yang pengelolaannya diduga dikendalikan oleh dua tersangka berinisial MIA dan AL. Kedua tersangka ini disebut memanfaatkan perusahaan bernama PT GMM Giat Pelangkah Maju untuk memfasilitasi pembayaran aktivitas perjudian daring.

Dalam operasi ini, pihak kepolisian, yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji berhasil menyita aset senilai Rp47 miliar yang tersebar di berbagai rekening penyedia jasa pembayaran. Keberhasilan ini menjadi salah satu bukti nyata dari intensitas penegakan hukum yang dilakukan Polri di bawah arahan langsung Presiden.

Kasus lain yang berhasil dibongkar adalah jaringan situs RGO Casino. Dalam kasus ini, lima tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang tersangka yang dikenal sebagai HJ alias Zeus. HJ diduga memiliki peran strategis sebagai manajer operasional dan pengendali dari 17 situs judi online lainnya serta diketahui melakukan perjalanan rutin antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut tenaga admin situs judi tersebut. Selain itu, aset-aset yang disita dalam kasus ini meliputi uang tunai senilai lebih dari Rp1,6 miliar, sejumlah kendaraan mewah, dan perangkat operasional.

Polri juga berhasil mengungkap jaringan situs Agen 138, yang melibatkan beberapa tersangka seperti JO, JG, AHL, dan KW. Namun, salah satu tersangka utama yang diduga menjadi otak dari jaringan ini, berinisial KK, hingga kini masih buron. Operasi ini terus dikembangkan untuk melacak aliran dana yang terkait, termasuk penyitaan aset seperti Hotel Arus yang disebut berhubungan dengan jaringan tersebut. Dalam hal ini, Polri memastikan bahwa investigasi akan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat diadili.

Himawan juga menjelaskan bahwa perang terhadap judi online ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyelamatkan moral masyarakat dan menjaga aset negara. Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap masalah ini dan menginstruksikan koordinasi intensif antara berbagai lembaga untuk memastikan bahwa kejahatan ini diberantas hingga ke akarnya.

Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan mental dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan keberadaan situs atau konten yang mencurigakan agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan.

Selain tindakan penegakan hukum, PPATK memainkan peran penting dalam mendukung pemberantasan judi online dengan menganalisis transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pelaku dan aliran dana. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menyatakan pihaknya telah memberikan informasi yang komprehensif mengenai aliran dana, yang membantu percepatan pengungkapan kasus-kasus besar ini. Kolaborasi yang erat antara PPATK dan Polri menghasilkan informasi yang mempercepat penindakan terhadap para pelaku.

Di sisi lain, Komdigi melalui Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal turut berkontribusi dengan memblokir ribuan situs judi online yang terus bermunculan dengan domain baru. Selain itu, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi, Menharik Nur, mengungkapkan bahwa literasi digital juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perjudian yang merugikan secara finansial dan psikologis.

Keberhasilan pemerintah dalam mengungkap dan menindak jaringan judi online juga tercermin dalam data transaksi yang dilaporkan oleh PPATK. Selama sembilan bulan terakhir tahun 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp41,2 triliun, meskipun menunjukkan tren penurunan pada setiap triwulan. Pada triwulan pertama, angka transaksi tercatat sebesar Rp21,01 triliun, kemudian turun menjadi Rp16,1 triliun pada triwulan kedua, dan Rp4,1 triliun pada triwulan ketiga. Penurunan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah mulai membuahkan hasil.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa perang total terhadap judi online dapat membawa hasil yang signifikan. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya memberantas kejahatan ini demi melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh buruk judi online. Di bawah kepemimpinan beliau, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi para pelaku untuk melanjutkan aksinya. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan ruang digital yang bersih dan aman bagi seluruh masyarakat.

)* Kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memberantas konten judi online yang marak di berbagai platform digital.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, media sosial X menjadi salah satu platform dengan paparan konten judi online tertinggi.

“Platform X tercatat menjadi yang paling banyak terpapar konten judi online, dengan total 1,4 juta konten selama periode 2016 hingga 21 Januari 2025,” jelas Sabar.

Selain X, platform Meta tercatat memiliki 735 ribu konten, disusul file sharing dengan 168 ribu, TikTok 12 ribu, dan Telegram 7.800 konten.

Sabar menambahkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan X melalui kantor perwakilannya di Singapura.

“Sayangnya, saat ini X tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga komunikasi dilakukan dengan pihak yang berada di Singapura. Kami tetap berharap X dapat menunjuk perwakilan di sini,” ujarnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga terlibat aktif dalam mendeteksi dan menangani penyebaran konten judi online, termasuk yang menyusup ke website pemerintah.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Dominggus Pakel, menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan timnya untuk menangani permasalahan ini.

“Tim kami memantau domain dan subdomain selama 24 jam setiap hari untuk mendeteksi keberadaan konten judi online. Selain itu, kami menggunakan teknik docking pada Google dan patroli di dark web dan deep web untuk mencari URL terkait,” ujar Dominggus.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pihaknya menemukan 78 kasus penyusupan URL judi online di situs pemerintah.

“Dari 78 kasus tersebut, sebanyak 68 kasus adalah penyisipan URL tersembunyi, sementara 10 lainnya adalah penambahan halaman judi online,” jelasnya.

Dominggus juga melaporkan bahwa hingga saat ini, ada 3.908 URL domain pemerintah yang terdampak konten judi online. Sebanyak 412 URL masih dalam proses penonaktifan.

Sementara itu, Sabar memaparkan bahwa dari tahun 2017 hingga Januari 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 5,7 juta konten judi online.

Dalam sembilan bulan terakhir tahun 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 41,2 triliun, meskipun jumlahnya terus menurun setiap triwulan.

“Pada triwulan pertama, transaksi mencapai Rp 21,01 triliun. Namun, angka ini menurun menjadi Rp 16,1 triliun pada triwulan kedua dan Rp 4,1 triliun pada triwulan ketiga,” ujarnya.

Sabar juga menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.

“Judi online membawa berbagai risiko, seperti kecanduan, kerugian finansial, dampak psikologis, hingga bahaya keamanan data pribadi. Masyarakat perlu memahami risiko ini agar tidak terjerumus,” tuturnya.

JAKARTA – Adiksi judi online semakin menunjukkan dampak buruknya dengan memicu berbagai tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan anggaran publik seperti dana desa. Kebiasaan berjudi secara daring yang merusak tidak hanya menghancurkan perekonomian pribadi, tetapi juga mendorong pelakunya untuk mencari sumber dana dengan cara ilegal.

Dalam kasus terbaru yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejumlah kepala desa di berbagai wilayah terlibat dalam penyelewengan dana desa untuk mendanai kecanduan mereka terhadap perjudian online. Fenomena ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman adiksi judi online terhadap tata kelola keuangan negara dan stabilitas sosial.

Juru Bicara PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa penyelewengan ini ditemukan melalui penelusuran transaksi mencurigakan. “Banyak kepala desa di sejumlah wilayah menerima transfer dana desa dan kemudian menggunakannya untuk berjudi online dengan nilai transaksi antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta,” ujar Natsir saat dihubungi Republika, Senin (20/1/2025).

Salah satu contoh terjadi di sebuah kabupaten di Sumatera Utara, di mana transfer dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD) dari pemerintah pusat sepanjang 2024 mencapai Rp 115 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar ditransfer ke rekening pribadi kepala desa atau pihak lain. “Lebih dari Rp 40 miliar telah diselewengkan,” kata Natsir.

Natsir menambahkan, dari kabupaten tersebut, PPATK mencatat ada enam kepala desa yang terbukti menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online. “Paling tidak ada enam kepala desa yang diketahui menggunakan dana desa tersebut untuk disetorkan ke perjudian online,” ungkapnya. Salah satu dari mereka bahkan merupakan ketua asosiasi perangkat desa (APDES) kabupaten.

PPATK telah menyerahkan hasil temuan ini kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. “Kami sudah serahkan kepada otoritas terkait agar segera diproses hukum,” tegas Natsir.

Masalah perjudian online kini menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan Polri. Hingga saat ini, Satgas tersebut berhasil menyita uang triliunan rupiah yang diduga berasal dari aktivitas ilegal ini.

“Pemerintah berkomitmen memberantas perjudian online, karena dampaknya sangat merusak, termasuk penyelewengan dana publik seperti dana desa,” tutup Natsir.

Oleh: Arika Putri )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara bebas Narkoba. Sebagai salah satu prioritas nasional, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus digencarkan melalui berbagai kebijakan strategis, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan lintas sektor. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memberantas Narkoba dari akar-akarnya, tetapi juga menyelamatkan generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkannya.

Salah satu terobosan penting dalam pemberantasan Narkoba adalah pendekatan rehabilitatif bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, terutama mereka yang berada dalam usia produktif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program khusus bagi terpidana yang mendapat amnesti.

Setelah menjalani rehabilitasi, mereka diarahkan untuk bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad), sebuah program pelatihan militer yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam proyek besar nasional, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua. Langkah ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi para mantan pengguna Narkoba, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain fokus pada rehabilitasi, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat operasi pemberantasan jaringan Narkoba. Pada tahun 2024, BNN berhasil mengungkap 618 kasus narkotika, termasuk dua laboratorium clandestine yang menjadi pusat produksi Narkoba.

Operasi ini menghasilkan penangkapan 974 tersangka kasus narkotika, yang tergabung dalam 27 sindikat berbeda, baik nasional maupun internasional. Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menyatakan bahwa dari operasi ini, sebanyak 26 pelaku yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil diamankan, sementara 337 DPO lainnya masih dalam pengejaran.

Barang bukti yang berhasil disita oleh BNN sepanjang tahun tersebut juga sangat signifikan. Di antaranya adalah 710-kilogram sabu, 2.178-kilogram ganja, 290 ribu butir ekstasi, hingga 35,5-ton ganja basah yang ditemukan di lahan seluas 135.000 meter persegi. Dengan keberhasilan ini, BNN memperkirakan lebih dari empat juta jiwa masyarakat Indonesia berhasil diselamatkan dari potensi ancaman Narkoba.

Selain itu, BNN juga berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas kejahatan ini. Hasilnya, 15 bandar Narkoba berhasil dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan aset yang disita mencapai Rp111,5 miliar. Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memiskinkan para pelaku agar mereka tidak dapat kembali menjalankan bisnis gelap tersebut.

Tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, pemerintah juga menggandeng masyarakat sipil melalui berbagai inisiatif. Salah satu yang menonjol adalah keterlibatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengapresiasi peran aktif KIPAN dalam menjalankan program strategis yang mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi Indonesia Emas yang bebas dari ancaman narkotika.

Ribka menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani masalah Narkoba, terutama yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diyakini mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani dampak Narkoba yang meluas. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pemberantasan Narkoba, termasuk memberikan perhatian lebih kepada upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran di kalangan masyarakat.

Selain itu, program rehabilitasi dan pemberdayaan mantan pengguna Narkoba yang dicanangkan pemerintah juga dianggap sebagai langkah strategis yang efektif. Dengan memberikan pelatihan militer dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek pembangunan, pemerintah tidak hanya memberikan solusi atas masalah sosial, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi bagi negara. Upaya ini mencerminkan visi pemerintah untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah tersesat untuk memperbaiki diri.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas Narkoba juga tidak terlepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda utama nasional. Presiden menegaskan bahwa perang terhadap Narkoba adalah perjuangan yang harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, hingga pemutusan jaringan kejahatan lintas negara. Dukungan penuh dari berbagai lembaga negara, mulai dari BNN, PPATK, hingga kementerian terkait, mencerminkan koordinasi yang solid dalam menyelesaikan masalah ini.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa cita-cita Indonesia bebas Narkoba dapat terwujud. Kesuksesan operasi pemberantasan Narkoba, penguatan program rehabilitasi, hingga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, menjadi landasan kokoh bagi masa depan yang lebih baik.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa, Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang bersih dari ancaman narkotika. Upaya ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang merata dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Gavin Asadit )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha di Indonesia. Mereka meyakini bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemanfaatan hasil produksi pangan lokal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa dengan alokasi anggaran Rp71 triliun, program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk menyerap ribuan UMKM ke dalam ekosistemnya, sehingga mampu mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Pihaknya juga menilai bahwa program ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, terutama karena melibatkan rantai pasok yang panjang mulai dari sektor pertanian, pengolahan, hingga distribusi. Hal ini akan menciptakan banyak peluang kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal di sekitar sekolah, UMKM, hingga koperasi. Pihaknya menyatakan bahwa MBG harus menjadi ekosistem penggerak perekonomian masyarakat, sehingga para siswa akan terpenuhi dari sisi gizi, sementara masyarakat sekitar juga akan berdaya lewat pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa program ini menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan bahan baku dalam jumlah besar seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan susu dari petani dan peternak di pedesaan. Pengadaan bahan baku ini diproyeksikan memicu peredaran uang besar di masyarakat pedesaan, meningkatkan likuiditas desa, dan memberdayakan perekonomian pedesaan secara langsung.

Pengusaha besar yang ingin terlibat dalam program MBG diimbau untuk menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan melibatkan UMKM dan koperasi, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru serta mendorong perekonomian desa dan wilayah setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga siap menyukseskan program MBG, mengingat dampaknya yang positif dari sisi peningkatan protein maupun ekonomi. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal penting untuk lepas dari persoalan gizi sekaligus swasembada protein dan terus berkomitmen bersama agar ikan bisa menjadi sumber protein utama masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menyebut program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. Menurutnya, dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi, program ini dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dan bahan baku lokal dalam penyediaan makanan bergizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Meskipun program MBG menelan dana yang signifikan, dengan estimasi mencapai Rp420 triliun per tahun, pemerintah optimis bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang nyata dan positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan agar program ini dapat berjalan hingga akhir tahun, dan pengeluaran dana sebesar itu disebut bakal konsisten terjadi setiap tahun.

Dari sudut pandang dunia usaha, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya dalam jangka pendek, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempersiapkan generasi unggul untuk masa depan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya program ini dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Lebih lanjut, dukungan dari dunia usaha terus mengalir sebagai bentuk kepercayaan terhadap visi besar program MBG. Para pengusaha percaya bahwa melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas gizi, Indonesia dapat mempersiapkan generasi unggul yang sehat, produktif, dan siap bersaing secara global. Dengan populasi yang memiliki potensi besar, langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi di era modern.

Program MBG juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Investasi besar yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi sebagai landasan kuat menuju Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat dan berkualitas adalah aset terpenting untuk menciptakan inovasi, memperkuat daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menilai program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program MBG juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujar Herman.

Khaeron menjelaskan bahwa MBG, yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mampu memberikan dampak signifikan baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Dengan memastikan asupan gizi cukup bagi anak-anak di tingkat SD, SMP, dan SMA, program ini diharapkan mencetak generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Generasi emas adalah generasi yang ekonominya maju, adil, dan sejahtera. Dengan program MBG, kita berinvestasi pada masa depan bangsa,” kata Herman.

Menurutnya, program MBG turut melibatkan potensi lokal dengan memberdayakan petani, pedagang, dan UMKM di daerah. Dari sisi ekonomi, bahan baku lokal menjadi elemen utama dalam penyediaan makanan bergizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ekonomi daerah meningkat melalui keterlibatan petani dan pengusaha lokal yang menyediakan komoditas seperti sayur-mayur, ikan, daging, dan telur. Ini menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian lokal,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi. Menurutnya, anggaran pemerintah sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung ekonomi daerah.

“Program ini melibatkan jejaring petani dan UMKM lokal sehingga dapat menjadi pengungkit ekonomi di daerah. Multiplier effect-nya besar,” kata Rudy.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa MBG tak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga memberdayakan ratusan UMKM. Hingga saat ini, ratusan UMKM telah terlibat sebagai rantai pasok program MBG.

“Program ini tidak hanya menurunkan tingkat malnutrisi dan stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan. Ini adalah wujud nyata pembangunan yang inklusif,” terang Hasan.

Jakarta, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai bahwa kebijakan stimulus ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi pendorong utama aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun kelas atas. Sejumlah tantangan dan peluang pun turut menjadi sorotan.

Dalam dialog di salah satu radio swasta di jakarta, Fithra Faisal menerangkan, meskipun ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh di atas 5% sepanjang 2025, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir, yaitu 5,07%. Pada Kuartal I hingga Kuartal III 2024, pertumbuhan ekonomi berturut-turut tercatat sebesar 5,11%, 5,05%, dan 4,9%.

“Yang menjadi tantangan adalah konsumsi domestik yang tidak pernah berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih strategis untuk mendorong daya beli masyarakat,” ujarnya.

Inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai 1,57%, terendah sejak 1958. Namun, inflasi rendah ini juga mengindikasikan melambatnya permintaan domestik.

“Kelas menengah merupakan penghela utama ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan stimulus yang mampu mengatasi tantangan struktural ini,” tambahnya.

Salah satu kebijakan Presiden yang dianggap mendukung pemulihan ekonomi adalah tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara luas. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPN semestinya naik 1% pada 2025. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk kelompok kaya, sementara kelompok lainnya diimbangi dengan paket stimulus ekonomi sebesar Rp265 triliun.

Fithra Faisal juga mencatat bahwa spending belanja pemerintah untuk konsumsi mencapai Rp867 hingga Rp900 triliun, dengan fokus pada kelompok menengah bawah, seperti melalui program bantuan sosial (bansos) dan subsidi kebutuhan pokok. Stimulus untuk sektor produksi, termasuk program padat karya, juga diharapkan mampu mendorong produktivitas dan memperbaiki Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sempat terkontraksi selama lima bulan berturut-turut akibat tingginya ongkos produksi.

Fithra Faisal memperkirakan, jika stimulus dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, ada potensi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% hingga 1%. Namun, ia juga mengingatkan bahwa iklim ekonomi global yang dinamis dapat menjadi tantangan signifikan bagi target pertumbuhan pemerintah.

Kebijakan refocusing anggaran dan penghematan belanja dinilai menjadi kunci untuk mencegah pembengkakan defisit. “Penggunaan anggaran harus lebih selektif, dan pemerintah perlu mengalokasikan belanja pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Skenario kenaikan PPN dari 11% ke 12%, meskipun telah dipersempit hanya untuk barang mewah melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tetap perlu diawasi dampaknya. Namun, langkah ini dinilai tidak akan signifikan bagi kelompok masyarakat non-atas.

Fithra Faisal menutup dengan menekankan pentingnya reformasi struktural dan manajemen fiskal yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Stimulus yang tepat diharapkan tidak hanya mampu memitigasi perlambatan, tetapi juga membuka jalan menuju perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Reenee WA. (Former Journalist/Social Economy Observer)

Kebijakan pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN secara menyeluruh dari 11% ke 12% dan hanya menerapkannya pada produk barang dan jasa mewah, layak mendapatkan apresiasi. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjalankan paket stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Salah satu kebijakan Presiden yang dianggap mendukung pemulihan ekonomi adalah tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara luas. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPN semestinya naik 1% pada 2025. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk kelompok kaya, sementara kelompok lainnya diimbangi dengan paket stimulus ekonomi sebesar Rp265 triliun.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan paket stimulus ekonomi yang bertujuan untuk mendorong aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi. Stimulus ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Keputusan ini juga memperlihatkan kepekaan pemerintah dalam merespons suara rakyat dan memahami kondisi perekonomian mereka. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh publik hingga pimpinan organisasi, menyambut baik kebijakan yang dianggap sesuai dengan kepentingan publik ini. Pembatalan rencana kenaikan PPN tersebut menjadi kebijakan strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempertimbangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa pemerintah memperkuat program bantuan sosial (bansos) dan stimulus konsumsi. Sekitar 16 juta penerima manfaat akan mendapatkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan beras melalui program ini. Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada penguatan sektor produksi dengan memberikan insentif padat karya sehingga produktivitas manufaktur dapat kembali bangkit.

Untuk mendukung konsumsi dan produksi, kenaikan PPN hanya akan difokuskan pada orang-orang kaya, seperti yang diatur dalam PMK 131 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan stimulus ekonomi sebesar Rp265 triliun pada tahun 2025. Jika stimulus ini digunakan secara efektif, ada potensi tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5-1%.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi, Fithra juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang selektif dimana pemerintah harus menghindari kebocoran anggaran dan melakukan penghematan untuk mengurangi potensi defisit. Refocusing anggaran pada produk yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Fithra juga mengingatkan bahwa iklim ekonomi global yang dinamis dapat menjadi tantangan signifikan bagi target pertumbuhan pemerintah.

Kebijakan stimulus ekonomi ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus membangun optimisme untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, penetapan PPN yang lebih tinggi hanya untuk barang dan jasa mewah dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata. Ini adalah sinyal positif bagi masyarakat bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai elemen. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Masyarakat tentu mengharapkan agar pemerintah terus berkomitmen untuk mendengarkan suara rakyat dan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Apresiasi masyarakat terhadap pembatalan kenaikan PPN ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan menciptakan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Keputusan pemerintah tersebut dengan tetap menjalankan program stimulus ekonomi, membuka jalan bagi transformasi yang lebih baik di masa depan. Partisipasi aktif dan suara masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dukungan kolektif terhadap pemerintah akan membantu terwujudnya kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Setiap langkah pemerintah selanjutnya harus senantiasa memprioritaskan perbaikan ekonomi, pemerataan sosial, dan peningkatan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Patut diapresiasi keputusan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% secara umum, dan membatasi kenaikan tersebut hanya untuk produk dan layanan premium. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melanjutkan program stimulus untuk mendukung perekonomian. Langkah ini memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi. [rwa]