JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia mencatatkan kesuksesan besar, ditandai oleh penyelenggaraan yang tertib dan keamanan yang terjaga. Keberhasilan tersebut diakui sebagai hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyampaikan apresiasinya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional terkait penetapan pasangan calon terpilih di Bali. Keberhasilan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menginspirasi semua pihak untuk terus mendukung pelaksanaan tahapan berikutnya dengan semangat yang sama,” ujar Idham.
Idham juga mengapresiasi peran penyelenggara ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS yang telah bekerja keras. Dia mengingatkan agar kritik yang diterima dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan ke depan.
“Kritik adalah sistem peringatan dini. Kami harus menunjukkan bahwa kami mampu memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Utara Utara, Jhonny Suak, turut memberikan apresisasinya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memastikan Pilkada Serentak di wilayah tersebut berlangsung kondusif. Kerja sama yang solid antara tim penyelenggara, partai politik, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya kolektif yang telah menjamin kelancaran seluruh tahapan, dari pendaftaran hingga pencoblosan,” ujar Jhonny Suak.
Jhonny juga menyoroti peran signifikan KPU dan Bawaslu, serta dukungan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas selama proses pemilihan serta mengimbau masyarakat untuk terus mengawal hasil Pilkada dan mendukung kepemimpinan baru di daerah tersebut.
“Peran signifikan ini adanya koordinasi dari semua pihak dalam menjaga stabilitas selama proses pemilihan. Agar terus mengawal hasil Pilkada dan mendukung pemimpin yang baru,” ucapnya.
Sementara di Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa keberhasilan Pemilu dan Pilkada 2024 di wilayahnya tidak terlepas dari program “cooling system” yang dirancang untuk menjaga stabilitas keamanan.
“Kami mengutamakan pendekatan humanis melalui berbagai kegiatan, seperti doa bersama, lomba, dan diskusi untuk menciptakan suasana harmonis,” jelasnya.
Iqbal juga menyebut bahwa pengamanan yang ketat dan pendekatan humanis menjadi strategi efektif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja keras bersama, baik aparat keamanan maupun masyarakat,” tutupnya.
Kesuksesan Pilkada Serentak 2024 menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan komitmen bersama dapat menciptakan pesta demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat. (*)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan komitmennya untuk memastikan proses persidangan sengketa hasil Pilkada 2024 berjalan tanpa konflik kepentingan. Sidang perdana akan dimulai pada 8 Januari 2025, dengan jumlah gugatan yang telah teregister mencapai 309 perkara. Sementara pengucapan putusan atau ketetapan akhir akan dilakukan pada 7–11 Maret 2025.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, menegaskan bahwa potensi konflik kepentingan diantisipasi dengan berbagai langkah, salah satunya adalah pengaturan agar hakim tidak menangani perkara dari wilayah kelahirannya.

“Misalnya, hakim tidak akan menangani sengketa pilkada yang berasal dari daerahnya sendiri,” ujar Faiz.

MK telah membagi komposisi panel hakim menjadi tiga panel, masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi, untuk memastikan kelancaran dan proporsionalitas penanganan perkara. Metode ini memungkinkan MK untuk mengadili 309 perkara sengketa dalam batas waktu 45 hari kerja, sesuai dengan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Panel-panel ini akan memeriksa perkara secara paralel guna menghindari keterlambatan dalam penyelesaian.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya menghormati putusan MK.

“Apapun putusan Mahkamah harus dihormati dan dipatuhi karena bersifat final and binding,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses penyelesaian sengketa. Namun, jika dibutuhkan, pemerintah siap memberikan keterangan yang relevan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Kita akan mendengar argumentasi para pemohon dan memberikan keterangan secara adil sesuai dengan permintaan MK,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan bahwa putusan MK, termasuk kemungkinan adanya pemilihan ulang di beberapa daerah, harus diterima oleh semua pihak.

“Kalau MK memutuskan ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), kita terima dan laksanakan putusannya. Kita jaga persatuan dan keutuhan bangsa dengan menghormati hasil keputusan MK. Bersama, kita bangun Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam perayaan tahun baru di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengimbau masyarakat untuk menerima hasil putusan MK dengan lapang dada demi menjaga persatuan dan meminta semua calon kepala daerah untuk legowo terhadap keputusan MK.

“Hormati keputusan tersebut, jangan diwarnai oleh keributan. Sayangi pembangunan yang telah kita capai bersama,” ujar Sugianto.

Sugianto menekankan bahwa pemimpin yang terpilih adalah representasi kehendak rakyat yang akan melanjutkan pembangunan. Ia juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan perpecahan akibat tahun politik dan bersatu mendukung pemimpin terpilih.

“Tidak ada lagi tim A atau tim B. Yang ada adalah pemimpin yang akan membawa Kalteng lebih maju,” katanya.

Untuk diketahui, sebanyak 309 perkara sengketa Pilkada 2024 telah teregister di MK, terdiri dari 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 237 terkait pemilihan bupati, dan 49 terkait pemilihan wali kota.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh MK, pemerintah, dan kepala daerah, diharapkan seluruh proses sengketa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan damai dan bermartabat. Semua pihak, baik peserta pilkada, pendukung, maupun masyarakat umum, diimbau untuk menghormati proses hukum dan mengedepankan kepentingan bangsa.

(*/rls)

Semarang – Hotel Aruss Semarang menjadi pusat perhatian setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut. Hotel ini diduga dibangun menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar judi online. Penyitaan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menegaskan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari langkah tegas dalam memberantas judi online. “Kami melakukan rilis terkait dengan penyitaan salah satu aset yang menjadi ujung dari pada hasil pencucian uang judi online,” ujarnya pada Senin (6/1/2025).

Bangunan hotel yang dikelola oleh PT Arta Jaya Putra ini terkait dengan pengusutan beberapa platform judi online seperti Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola. “Dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, kami melakukan penyelidikan selama beberapa waktu,” tambah Helfi. Dana pembangunan hotel ini diduga berasal dari rekening seseorang berinisial FH, yang saat ini berstatus saksi. Dana tersebut ditransfer melalui lima rekening berbeda.

Selain itu, individu berinisial GP dan AS diduga terlibat dalam penarikan dan penyetoran tunai sebesar Rp 40,5 miliar yang digunakan untuk mendanai pembangunan hotel. Meski dalam status penyitaan, operasional Hotel Aruss tidak terganggu. Pantauan pada Senin (7/1/2025) menunjukkan tanda penyitaan terpasang di dua pilar depan lobi hotel, meskipun ditutupi plastik hitam.

Dalam proses penyitaan ini, Polda Jawa Tengah memberikan dukungan penuh kepada tim Bareskrim Polri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menjelaskan bahwa pihaknya bertugas membantu pengamanan dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. “Bisa konfirmasi ke Div Humas ya. Kita prinsipnya bantu backup prosesnya. Kami Humas lakukan dokumentasi,” jelasnya di Polda Jateng.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi online. Dengan menyita aset-aset yang terkait tindak pidana, aparat penegak hukum berhasil memutus rantai kejahatan ekonomi. Penindakan semacam ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ruang ekonomi yang bersih dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan menghindari melakukan pemesanan atau transaksi di Hotel Aruss Semarang hingga proses hukum yang tengah berlangsung selesai. Langkah ini penting untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan bahwa masyarakat tidak secara tidak sengaja berkontribusi terhadap penggunaan aset yang diduga terkait tindak pidana.

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas perjudian online (judol) dengan langkah tegas terhadap akun-akun selebgram terkenal yang terbukti terafiliasi dengan promosi aktivitas ilegal tersebut.

Tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online yang semakin marak di ruang digital.

Kemkomdigi melakukan pemblokiran terhadap tiga akun selebgram besar yang terlibat aktif dalam promosi judi online. Akun-akun tersebut adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut, @nagitaovely dengan 357 ribu pengikut, dan @sayaafun dengan 762 ribu pengikut. Ketiganya memanfaatkan jumlah pengikut yang besar untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan mempromosikan situs judi online.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM), Kemkomdigi, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang menggunakan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online.

“Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Molly.

Kemudian, Langkah Kemkomdigi untuk memberantas judi online bukan hanya sebatas pemblokiran akun selebgram. Dalam periode 1 hingga 30 Desember 2024, Kemkomdigi telah berhasil menindak 221.116 konten, akun, dan situs judi online. Secara lebih luas, sejak 20 Oktober hingga 30 Desember 2024, Kemkomdigi berhasil menurunkan lebih dari 658.889 konten terkait judi online.

Angka ini menunjukkan besarnya upaya yang dilakukan oleh Kemkomdigi dalam memerangi judi online di Indonesia.

Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital mereka dan turut serta melaporkan temuan terkait promosi atau konten judi online.

Masyarakat bisa melaporkan konten promosi judi online lewat aduankonten.id, layanan WhatsApp di nomor 0811-9224-545, dan chatbot Stop Judi Online di nomor 0811-1001-5080.

“Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi judi online, diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua pihak, terutama generasi muda yang lebih rentan terpengaruh oleh dampak negatif judi online,” tutupnya.

Jakarta – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 telah diselenggarakan di berbagai daerah dengan aman dan damai. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penerapan strategi cooling system, program inovatif yang digagas oleh aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu.

Di Provinsi Riau, program cooling system yang digagas oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, terbukti efektif dalam memastikan kelancaran pesta demokrasi. Berbagai kegiatan dilaksanakan, termasuk doa bersama yang melibatkan pasangan calon, tim pemenangan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

Selain itu, Kapolda Riau mengedepankan pendekatan humanis melalui patroli rutin, pengamanan di TPS, dan koordinasi dengan pihak penyelenggara.

“Pemilu dan Pilkada di Riau berjalan damai berkat sinergi semua pihak, terutama dukungan penuh dari program cooling system,” ujar Iqbal.

Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, cooling system menciptakan suasana harmonis di tengah perbedaan politik. Hal serupa disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, yang menilai program ini berhasil meminimalkan potensi pelanggaran pemilu.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan juga menerapkan pendekatan cooling system pasca-Pilkada. Melalui kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan bakti sosial, program ini memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga setempat pun mendapat apresiasi tinggi, mempertegas peran kepolisian sebagai mitra masyarakat.

“Kami ingin memastikan perbedaan pilihan selama Pilkada tidak memengaruhi persaudaraan. Cooling system menjadi alat efektif untuk merajut kebersamaan,” ujar Hadi Gunawan.

Di Medang Deras, Sumatera Utara, Kapolsek AKP Abdi Tansar mengambil pendekatan religius dalam program cooling system. Melalui kegiatan shalat subuh berjamaah bersama tokoh agama dan masyarakat, ia mengedepankan pesan-pesan keamanan dan ketertiban.

“Pendekatan religius efektif menguatkan silaturahmi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung Polri dalam menciptakan situasi aman,” ungkap Abdi Tansar.

Dengan sinergi yang terjalin erat antara kepolisian, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, cooling system terbukti menjadi kunci sukses menciptakan suasana damai, sekaligus menjaga integritas pesta demokrasi.

Keberhasilan implementasi cooling system di berbagai daerah menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif, humanis, dan religius mampu menciptakan suasana damai selama Pilkada. Strategi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pemilu yang kondusif dan demokratis. []

Jakarta – Pemerintah menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 hingga Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk menghormati proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, mengatakan pengunduran waktu pelantikan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

“Artinya, MK ingin agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu,” kata Dede.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membenarkan kabar tersebut. Pelantikan diundur karena MK akan menyelesaikan seluruh perkara PHPU dari Pilkada Serentak 2024 pada 13 Maret 2025.

“Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK,” kata Rifqinizamy.

Koordinator Divisi Teknis KPU Riau, Nahrawi mengatakan pelantikan kepala daerah dilakukan setelah 13 Maret 2025, menunggu selesainya seluruh proses sengketa di MK. Meskipun begitu, kewenangan pelantikan bukan jadi domain dari KPU, melainkan pemerintah.

“Belum ada arahan terkait pelantikan tersebut, karena terkait pelantikan menjadi domainnya pemerintah. Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” ujar Nahrawi.

Perlu diketahui bahwa penundaan pelantikan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan adanya penundaan ini, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden yang baru guna menyesuaikan jadwal pelantikan tersebut. Pemerintah berharap, seluruh proses hukum dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kepala daerah terpilih dapat dilantik secara serentak dan legitimasi mereka tidak diragukan.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi proses hukum dan demokrasi di Indonesia.Masyarakat juga diharapkan dapat memahami dan mendukung keputusan ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang sah dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Oleh: Putera Marasabessy*
Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai proses sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP) 2024 pada 8 Januari 2025. Dengan total 314 permohonan yang telah diterima, sidang ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang mencintai nilai-nilai demokrasi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung proses ini secara penuh. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari menjaga ketertiban, menghormati proses hukum, hingga mempercayai hasil yang ditetapkan oleh MK.

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menangani perkara sengketa Pilkada. Persiapan ini mencakup pembaruan regulasi tata beracara, pelatihan teknis hukum, serta modernisasi fasilitas persidangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen MK untuk memastikan proses persidangan berjalan transparan, adil, dan profesional. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga ini untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa ini juga menunjukkan kesiapan yang matang. KPU telah membentuk tim hukum khusus dan menerbitkan pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan dapat dijawab secara substantif dan administratif. Anggota KPU, Idham Kholik, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen mempertahankan hasil Pilkada yang telah ditetapkan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu meragukan kredibilitas KPU dalam menghadapi sengketa ini.

Sidang sengketa Pilkada sering kali menjadi sorotan publik karena hasilnya memiliki dampak besar bagi pemerintahan daerah dan stabilitas politik. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan semua pihak untuk menghormati apa pun putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melakukan intervensi atau menolak hasil yang telah ditetapkan. Pesan ini perlu menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi yang meragukan legitimasi putusan MK.

Peran masyarakat dalam mendukung proses sidang ini sangatlah penting. Pertama, masyarakat harus menjaga ketertiban dan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan. Kedua, dukungan moral terhadap MK dan KPU harus terus digaungkan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat bekerja tanpa tekanan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat terkait proses persidangan.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa MK telah membentuk tiga panel untuk menangani perkara PHP Pilkada. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan proses pengadilan berjalan efisien dan terhindar dari konflik kepentingan. Langkah ini menjadi bukti bahwa MK berkomitmen menjaga integritas dan independensinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya ini dengan tidak menyebarkan spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap proses yang sedang berlangsung.

Pilkada adalah salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, hasil Pilkada tidak selalu diterima oleh semua pihak, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui MK menjadi sangat penting. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Untuk itu, dukungan masyarakat terhadap proses ini adalah bentuk nyata dari partisipasi demokrasi yang bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, masyarakat juga perlu bersikap bijak dalam menyikapi hasil akhir dari proses sidang. Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menciptakan instabilitas politik atau sosial. Sebaliknya, masyarakat harus menerima putusan MK sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Sikap ini akan membantu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah.

Dalam konteks menjaga kelancaran, masyarakat perlu menahan diri dari aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas. Demonstrasi yang tidak terorganisir, penyebaran hoaks, atau provokasi di media sosial harus dihindari. Sebaliknya, masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam mendukung supremasi hukum dengan mendorong semua pihak yang bersengketa untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.

Keamanan selama proses persidangan juga menjadi tanggung jawab bersama. Aparat keamanan telah diberi mandat untuk memastikan situasi tetap kondusif, namun masyarakat juga memiliki peran penting. Dengan tidak menciptakan potensi konflik horizontal dan menjaga komunikasi yang harmonis antar kelompok pendukung, masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi.

Pada akhirnya, dukungan masyarakat terhadap proses sidang sengketa Pilkada di MK bukan hanya tentang memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang terlibat. Lebih dari itu, ini adalah tentang menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan mendukung proses ini, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan. Bersama kita wujudkan proses sidang yang menjadi cerminan dari semangat kebersamaan dan kedewasaan demokrasi.

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik