Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan judi online di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi judi online melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.

Salah satu dampak yang paling langsung dan jelas dari perjudian online adalah kerugian finansial yang dialami oleh para pemain. Banyak orang yang terperangkap dalam dunia judi online karena tergoda oleh janji kemenangan besar dalam waktu singkat. Padahal, kenyataannya, lebih banyak yang mengalami kerugian daripada keuntungan.

Masyarakat yang judi online sering kali kehilangan sejumlah uang yang besar karena mereka cenderung terus bermain meskipun telah kalah, berharap bisa mendapatkan kembali uang yang hilang. Ketergantungan ini sering kali berujung pada pengeluaran yang semakin besar, bahkan tanpa kendali. Dalam banyak kasus, pemain judi online yang terjebak dalam kecanduan ini sampai meminjam uang atau bahkan menjual barang berharga untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka.

Kerugian finansial yang dialami oleh individu ini kemudian berimbas pada keluarga mereka. Banyak kasus di mana perjudian online mengakibatkan kehancuran rumah tangga karena salah satu anggota keluarga menghabiskan seluruh pendapatan keluarga untuk berjudi. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa perjudian online dapat menyebabkan masalah utang yang tidak terbayarkan, yang kemudian menyebabkan kebangkrutan pribadi atau keluarga.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyadari betul bahwa ekonomi digital, termasuk platform perjudian online, adalah sektor yang terus berkembang dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Namun, meskipun potensi sektor digital sangat besar, tidak sedikit yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan yang merugikan masyarakat, salah satunya adalah perjudian online.

Menurut Airlangga, salah satu langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan yang ketat terhadap sektor ekonomi digital ini. Namun, ia juga menekankan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat regulasi, mengawasi aktivitas daring, dan melibatkan pihak swasta serta masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang sehat. Airlangga juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memerangi judi online.

Pemerintah melalui Kementerian dan/atau Lembaga terkait terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online, sekaligus memperkuat sistem keamanan data dan informasi. Namun, pengawasan semacam ini akan lebih efektif jika masyarakat turut berperan aktif dalam melaporkan situs judi online yang masih beroperasi. Menurut Airlangga, apabila masyarakat memiliki kesadaran dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem digital dari penyalahgunaan, maka bisa diyakini bahwa upaya pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terbukti telah berhasil memberantas judi online dengan memutus akses lebih dari 5,5 situs judi online hingga bulan Desember 2024. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk Bersatu dalam pemberantasan judi online yang semakin meresahkan.

Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa judi online adalah masalah besar dan musuh besar bagi masyarakat. Maka dari itu, semua elemen masyarakat harus menyatukan tekad dan mewujudkan satu kolaborasi bersama dengan menyalakan semangat memberantas judi online.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperkirakan nilai transaksi dari permainan judi daring di Indonesia sudah mencapai hampir Rp900 Triliun per tahun. Data yang lebih mengejutkan adalah sudah lebih dari 4 juga pemain judi online setiap harinya, di mana 80.000 diantaranya adalah anak-anak.

Keberhasilan dalam memerangi judi online tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Hasyim Gautama mengatakan bahwa Kemenkomdigi berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital.

Hasyim berharap pemblokiran tersebut mampu membangun kesadaran kolektif untuk melawan aktivitas judi online sekaligus meningkatkan kepekaan untuk melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.

Judi online bukan sekadar masalah hiburan yang berisiko, namun lebih dari itu, ia merupakan bentuk kecanduan yang merusak kesehatan mental seseorang. Perjudian ini membuat pemainnya terperangkap dalam siklus harapan palsu, di mana mereka merasa bahwa kemenangan besar selalu berada di ujung jari mereka, meskipun kenyataannya peluang untuk menang sangat kecil.

Salah satu dampak yang paling nyata dari perjudian online adalah rusaknya nilai-nilai moral dalam diri masyarakat khususnya generasi muda. Dari perspektif sosial, judi online juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Dalam banyak kasus, individu yang kecanduan judi merasa putus asa dan terpaksa melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian atau penipuan, untuk memenuhi kebutuhan berjudi mereka. Ini mengarah pada peningkatan ketidakamanan dalam masyarakat dan merusak tatanan sosial yang ada.

Menghadapi masalah judi online yang semakin meluas, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencari solusi. Regulasi yang lebih ketat terhadap situs judi online dan penyedia platform permainan daring sangat penting untuk mencegah orang-orang terjerat dalam dunia perjudian ilegal ini. Selain itu, edukasi tentang bahaya judi online dan pentingnya menjaga kesehatan mental serta kestabilan ekonomi juga harus digencarkan, terutama di kalangan generasi muda.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Sani Fatahul )*

Pemerintah melalui Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat judi online yang beroperasi dalam jaringan internasional. Upaya besar ini berhasil mengungkap praktik ilegal yang telah merugikan masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.

Sindikat ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan situs-situs perjudian, memanfaatkan perusahaan fiktif sebagai alat pencucian uang, dan mengalirkan dana yang diperoleh ke luar negeri.  Melalui operasi gabungan yang dilakukan, sejumlah tersangka berhasil ditangkap, dan barang bukti, termasuk perangkat elektronik, rekening bank, serta dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, berhasil disita.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan yang mendalam dan kerja keras aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan dunia maya yang semakin berkembang. Menurut Kasubdit II Ditreskrimsiber Polda Jawa Timur, AKBP Charles P. Tampubolon, keberhasilan ini menunjukkan kreativitas tinggi dari para pelaku dalam menyembunyikan aktivitas mereka.

Sindikat judi online ini menggunakan 375 kartu ATM dan 185 key token bank untuk menutupi aliran dana yang totalnya mencapai Rp 1,4 triliun dalam waktu empat bulan. Selain itu, sindikat ini melibatkan perusahaan fiktif yang terdaftar di Jakarta, yang bertindak sebagai alat untuk menyamarkan transaksi tersebut.

Pihak kepolisian juga menemukan fakta bahwa seorang penyanyi dangdut terlibat dalam mempromosikan situs judi online melalui media sosial. Meskipun demikian, penyanyi tersebut hanya dijadikan saksi dalam proses hukum ini.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan upaya besar pihak kepolisian dalam memberantas judi online yang terus berkembang pesat. Menurutnya, sindikat judi online ini sangat merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun moral.

Oleh karena itu, Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan dunia maya yang merusak kehidupan sosial masyarakat. Keberhasilan ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman judi online yang semakin marak.

Kapolda juga mengimbau agar masyarakat segera melapor jika mengetahui adanya praktik judi online di sekitar mereka. Upaya penegakan hukum ini bukan hanya merupakan capaian bagi aparat kepolisian, tetapi juga sebagai langkah penting untuk mengantisipasi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Polri melalui Polda Jawa Timur terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik nasional maupun internasional, untuk memberantas sindikat judi online dan kejahatan lainnya yang merusak tatanan sosial di Indonesia.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sindikat judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menjerat banyak korban ke dalam lingkaran kecanduan dan tindak pidana lainnya.

Keberhasilan ini tidak hanya mendapatkan apresiasi dari aparat kepolisian, tetapi juga dari anggota DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, memberikan penghormatan kepada Polda Jawa Timur atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Subdit Cyber.

Rano menilai bahwa langkah ini berhasil menghentikan perputaran uang haram dalam jumlah besar dan mengirimkan pesan kuat bahwa Polri hadir untuk melindungi masyarakat serta melawan ancaman global seperti sindikat judi online ini. Menurutnya, pengungkapan seperti ini harus menjadi agenda nasional mengingat skala kerugian yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan negara.

Rano Alfath juga menyoroti efektivitas kebijakan Polri yang menambah Direktorat Siber di delapan Polda, termasuk Polda Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa keberadaan unit siber yang kuat dan terlatih telah terbukti mampu menghadapi kejahatan teknologi tinggi dengan cepat dan akurat.

Rano mengingatkan bahwa kejahatan seperti judi online dan pencucian uang tidak jauh berbeda dari ancaman narkoba, karena keduanya dapat merusak sendi-sendi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, Polri perlu terus mengembangkan strategi agar selalu bisa berada satu atau dua langkah di depan pelaku kejahatan yang semakin cerdas dan inovatif dalam memanfaatkan celah teknologi.

Sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rano menekankan bahwa partainya telah memberikan perhatian khusus pada maraknya judi online yang sangat meresahkan masyarakat. Keberhasilan Polri dalam membongkar sindikat judi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menekan kasus serupa di daerah lain dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas siber yang melanggar hukum.

Selain itu, Rano juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Mengingat jaringan ini melibatkan banyak negara, sinergi antara negara-negara dalam berbagi informasi, teknologi, dan strategi sangat diperlukan agar kejahatan modern ini dapat ditangani secara menyeluruh

Melalui langkah yang diambil oleh Polri, khususnya Polda Jawa Timur, ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga berkomitmen untuk mengatasi kejahatan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa.

Keberhasilan dalam membongkar sindikat judi online internasional ini menjadi contoh yang baik bagi daerah lain untuk tidak lengah dalam menangani kejahatan serupa. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, pemerintah melalui Polri dapat lebih maksimal dalam menanggulangi kejahatan siber yang terus berkembang.

Tindak lanjut dari pengungkapan kasus ini akan sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman yang datang dari dunia maya.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah tetap terjaga meski tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa ekonomi nasional tetap kokoh meski tarif PPN mencapai 12%. Bahkan, Febrio memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan tetap tumbuh di atas 5,0%. Sedangkan pada 2025 mendatang, pihaknya optimis pertumbuhan ekonomi RI tetap dijaga sesuai dengan target APBN yakni sebesar 5,2%.

“Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0%. Dampak kenaikan PPN ke 12% terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan,” kata Febrio.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6%. Dampak kenaikan PPN 11% menjadi 12% adalah 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5%-3,5%. “Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan,” kata Kemenkeu dalam keterangan tertulis.

Adapun barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Jenis barang dan jasa tersebut meliputi barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Selain itu, jasa-jasa penting termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Barang lainnya seperti buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum juga mendapatkan insentif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk mendukung masyarakat dan sektor tertentu. Salah satu stimulus tersebut adalah pembebasan PPN untuk beberapa sektor, seperti transportasi dan bahan pokok penting.

Airlangga juga menegaskan bahwa tarif PPN untuk bahan pokok tertentu, seperti beras premium, tetap 0%. Sementara itu, bahan pokok lainnya, seperti tepung terigu dan minyak, masih akan dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% untuk memperkuat ekonomi nasional dalam jangka panjang. Rencana kenaikan tarif PPN ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 7 Oktober 2021. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka meyakini bahwa kenaikan PPN 1% sudah dipertimbangkan secara matang untuk kepentingan bangsa dan tidak akan merugikan masyarakat khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.

UU HPP menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, dan selanjutnya menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah (bantuan pangan, diskon listrik 50%, dll), serta insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.

Pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Dalam pemungutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan kenaikan PPN 1% menjadi 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Selain adil, stimulus ini juga mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%). Namun barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyak Kita (dulu minyak curah) beban kenaikan PPN sebesar 1% akan dibayar oleh Pemerintah (DTP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan tarif pertambahan nilai (PPN) naik 1% menjadi 12% berlaku untuk barang mewah yang sebelumnya bebas PPN.

Penyesuaian tarif PPN tersebut dikenakan bagi barang dan jasa yang berkategori mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu, termasuk layanan atau fasilitas kesehatan (faskes) dan sekolah internasional yang biasa digunakan masyarakat kelas atas. Sedangkan pemerintah tidak memberikan PPN untuk rumah sakit atau sekolah swasta yang banyak diakses masyarakat menengah ke bawah.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan kebijakan kenaikan PPN 1% difokuskan untuk barang mewah dan disertai program afirmatif yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

Herman mengeklaim penaikan PPN pada barang mewah bertujuan meningkatkan pendapatan negara, yang selanjutnya akan dialokasikan untuk program-program pro-rakyat.

Pemerintah telah menyiapkan langkah afirmatif untuk memastikan bahwa dampak kebijakan ini tidak meluas ke masyarakat umum. Pada saat menerapkan kenaikan PPN 1% untuk barang mewah atau dikenakan untuk kalangan masyarakat yang berkemampuan, maka pada saat yang sama juga ada program-program prorakyat guna meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti Sembako, pajaknya di 0 persen. Kemudian juga ada insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah.

Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan PPN 1%. Gemura menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya krusial untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP Gemura, M. Ria Satria mengatakan bahwa Gemura mendukung penuh pernyataan Partai Gerindra yang menekankan bahwa kenaikan PPN 1% hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah, dengan tujuan untuk tidak memberatkan kalangan bawah.

Gemura percaya bahwa kebijakan kenaikan PPN 1% memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan tambahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendanai proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kebijakan ini adalah langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Gemura menegaskan bahwa meskipun kritik terhadap kebijakan ini masih berkembang, mereka percaya kebijakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sementara, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto juga mengklarifikasi bahwa kebijakan kenaikan PPN 1% bukan kebijakan dari pemerintah Prabowo Subianto. Melainkan hasil dari keputusan legislasi yang dilakukan oleh DPR pada periode 2019-2024 yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Kenaikan PPN 1% merupakan keputusan legislatif yang diambil dalam kerangka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Partai Gerindra hanya memberikan dukungan.

Pemerintah akan terus mendengar berbagai masukan dalam memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Dengan berbagai upaya ini, momentum pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus dijaga, sekaligus melindungi masyarakat, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN.

Mari kita sudahi perdebatan yang cenderung mencari kesalahan pihak yang memprakarsai kenaikan tarif PPN. Sebab, hal tersebut justru memperuncing dan memperkeruh opini di masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan, kenaikan PPN 1% dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Bare Nawasena )*

Indonesia telah memasuki babak baru dalam upaya membangun peradaban bangsa melalui realisasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan pembangunan sejumlah gedung di kawasan tersebut terus berjalan sesuai rencana. Langkah ini bukan hanya menjadi simbol transformasi nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan.

Proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Berbagai gedung yang dirancang untuk memenuhi fungsi pemerintahan, sosial, hingga ekonomi mulai dibangun di kawasan ini. Salah satu tonggak utama adalah pembangunan Istana Negara yang dirancang dengan konsep arsitektur modern, namun tetap mencerminkan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan.

Pemerintah memastikan bahwa semua proses pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan IKN adalah komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan gedung dan infrastruktur di kawasan ini harus memenuhi standar green building. Artinya, setiap proyek harus dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, dan mendukung efisiensi sumber daya.

Selain itu, kawasan IKN juga dirancang untuk menjadi kota hutan atau forest city. Dengan demikian, pembangunan gedung-gedung di kawasan ini tidak akan mengorbankan ekosistem yang ada. Bahkan, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menanam pohon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menciptakan ruang hijau yang luas.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengakui dirinya terus bertemu dengan para calon investor yang potensial untuk menanamkan modal di IKN. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan sejumlah insentif dan keuntungan yang ditawarkan oleh IKN. Di saat yang sama, pengambil kebijakan juga akan terus berupaya menarik investor untuk menempatkan modal di IKN.

Sejumlah investor juga telah merealisasikan investasinya yang ditandai dengan sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN. Pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, industri hijau, pendidikan, dan kesehatan menjadi bukti hadirnya investor dalam pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya lapangan kerja baru. Ribuan tenaga kerja lokal dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan gedung di kawasan IKN, mulai dari konstruksi hingga penyediaan jasa pendukung.

Selain itu, pembangunan IKN juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar kawasan IKN. Misalnya, melalui program pelatihan dan pendampingan, masyarakat lokal didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok proyek pembangunan.

Pembangunan IKN tentunya terus mencuri perhatian publik dengan kemajuan yang signifikan. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah jaminan dari pemerintah bahwa gedung legislatif di IKN akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan IKN. Pemerintah memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan. Misalnya, penggunaan Building Information Modeling (BIM) memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan dengan lebih akurat dan terintegrasi.

Selain itu, teknologi digital juga digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan secara real-time. Sistem ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkini tentang status proyek, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil langkah-langkah korektif dengan cepat.

Pemerintah optimistis bahwa pembangunan IKN akan membawa dampak positif jangka panjang bagi Indonesia. Gedung-gedung yang dibangun di kawasan ini bukan hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan modernitas bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung dalam dua tahun, mulai awal 2025. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proses lelang untuk sarana dan prasarana sedang dalam tahap tinjauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diharapkan, seluruh persiapan selesai pada kuartal pertama 2025.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw juga mengatakan dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025, guna mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

Maka dari itu, Pemerintah harus memastikan setiap tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gedung legislatif di IKN bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga cerminan tekad bangsa untuk tumbuh lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution.

Surabaya – Pada perayaan Tahun Baru, aparat keamanan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berbagai langkah strategis telah diambil guna menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi (KBP), Budi Hermanto, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum serta menciptakan lingkungan kondusif. Kerja sama yang solid antara aparat dan masyarakat dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih maju, adil, dan makmur.

“Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur, serta bebas dari ancaman kejahatan yang merusak tatanan sosial,” ujar Budi Hermanto.

Budi juga menegaskan bahwa momentum Tahun Baru menjadi waktu refleksi dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan mendatang. Pihaknya terus mengedepankan tugas penegakan hukum dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

“Mari menjaga kedamaian, menghargai perbedaan, dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik di tahun 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, mengingatkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan hanya tugas Kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab bersama. Soliditas dan sinergitas adalah kunci utama dalam pelaksanaan tugas,” ungkapnya.

Operasi Lilin 2024, yang melibatkan lebih dari 141.605 personel gabungan, telah digelar untuk menjamin keamanan selama periode 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

“Kami telah mendirikan pos pengamanan di seluruh wilayah untuk memastikan kelancaran kegiatan, termasuk pada 61.452 objek pengamanan seperti gereja, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan,” jelas Karyoto.

Di Sumatera Barat, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyampaikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Plus fokus menjaga keamanan di lebih dari 75 gereja, termasuk 36 di Kota Padang.

Ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi kerawanan selama liburan panjang.
“Kami memantau ketat aktivitas warga untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan petasan,” tegas Suharyono.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

“Melalui upaya sinergis tersebut, aparat keamanan berkomitmen menciptakan momen Tahun Baru yang aman dan berkesan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. [*]

PENAJAM — Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menjadikan pembebasan lahan sebagai prioritas utama. Proses pembebasan lahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama IKN sebagai kota masa depan yang modern dan berwawasan lingkungan.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN, Mia Amalia, menjelaskan bahwa hingga saat ini, lebih dari 80% lahan untuk tahap awal pembangunan telah berhasil dibebaskan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dan adil. Proses dialog terus dilakukan agar semua pihak merasa diuntungkan dalam pembangunan IKN,” ujar Mia.

Senada dengan hal itu, Direktur Pertanahan pada Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Firyadi, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mempercepat penyelesaian administrasi terkait pembebasan lahan. Mekanisme yang transparan menjadi kunci utama dalam menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami memastikan bahwa semua proses pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kecepatan adalah prioritas, tetapi tetap harus diiringi dengan akurasi dan transparansi,” kata Firyadi.

Dukungan juga datang dari Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, yang melihat pembebasan lahan sebagai fondasi awal dari suksesnya pembangunan IKN. Nirwono menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan tantangan ini.

“Pembebasan lahan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dengan masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, pemerintah mampu menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung proyek besar ini,” jelas Nirwono.

Proyek pembangunan IKN dirancang tidak hanya untuk menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembebasan lahan yang cepat dan efektif menjadi langkah awal untuk merealisasikan visi besar tersebut.

Dengan kemajuan yang ada, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur utama IKN dapat berjalan sesuai jadwal, menjadikan Nusantara sebagai simbol transformasi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan dalam tahap pembebasan lahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan besar pembangunan IKN demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

***

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan jalur laut dan udara guna memastikan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan masyarakat selama libur panjang akhir tahun 2024/2025. Keputusan ini diambil dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan menjelang perayaan Tahun Baru.

Pergerakan masyarakat diperkirakan akan banyak terjadi selama Periode Nataru 2024/2025. Presiden Prabowo pun telah memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok selama libur panjang tersebut.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk mengoptimalkan kelancaran transportasi, memastikan keamanan masyarakat, serta memitigasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim libur ini.

Dalam sebuah pernyataan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, disebutkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghadapi puncak pergerakan masyarakat. Koordinasi ini sangat penting agar seluruh aspek, mulai dari transportasi hingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, Presiden juga mengingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi mempengaruhi jalur transportasi serta aktivitas masyarakat.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara instansi pemerintah di pusat dan daerah sangat diperlukan. Beliau memastikan bahwa semua instansi terkait sudah siap untuk mengamankan jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Presiden optimistis bahwa persiapan pemerintah yang matang akan memastikan kelancaran proses perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun. Dalam menghadapi peningkatan aktivitas ini, koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno, yang memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas secara rinci mengenai berbagai aspek yang menyangkut kenyamanan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pengoptimalan infrastruktur seperti rest area yang ramah bagi anak-anak dan lansia, serta pengawasan di tempat-tempat wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi masyarakat.

Hal ini penting agar masyarakat yang melakukan perjalanan dapat merasa nyaman dan aman, baik dalam perjalanan maupun saat beristirahat. Pratikno juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok serta aksesibilitas destinasi wisata. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kelangkaan atau kekacauan yang mengganggu kenyamanan masyarakat selama liburan.

Keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan liburan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Polri berperan penting dalam menjaga situasi agar tetap aman dan terkendali. Polri telah mempersiapkan Operasi Lilin 2024/2025 yang berlangsung di seluruh Indonesia. Operasi ini melibatkan lebih dari 140 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Operasi ini akan dilaksanakan dengan membangun sebanyak 2.794 posko yang tersebar di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia. Posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat pemantauan situasi di lapangan serta sebagai titik pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya posko tersebut, diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan liburan.

Selain pengamanan jalur transportasi dan pengawasan di tempat wisata, pelayanan keimigrasian juga menjadi perhatian utama pemerintah. Mengingat tingginya mobilitas wisatawan, terutama ke Bali dan Lombok yang merupakan destinasi wisata favorit domestik dan mancanegara, Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam memastikan bahwa layanan keimigrasian akan tetap berjalan lancar selama libur Nataru. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan, kendaraan patroli khusus akan dikerahkan di kawasan wisata tersebut.

Kendaraan patroli ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi jalur transportasi serta memastikan bahwa semua proses administratif berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran perjalanan wisatawan.

Dengan berbagai langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, mulai dari peningkatan pengawasan di jalur transportasi hingga penguatan sektor keimigrasian, Presiden Prabowo tetap optimis bahwa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 akan berjalan dengan lancar dan aman.

Berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengamanan dan pengawasan sudah saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa perayaan tersebut tidak terganggu oleh masalah teknis ataupun bencana. Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, langkah-langkah mitigasi yang diambil diharapkan dapat menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik dengan aman dan nyaman.

Bagi masyarakat, langkah-langkah yang telah dipersiapkan ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan nyaman saat menikmati libur akhir tahun bersama keluarga. Namun, perlu diingat bahwa keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan instansi terkait.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk turut mendukung upaya pemerintah dengan mengikuti semua petunjuk dan imbauan yang diberikan. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk yang dapat terjadi, terutama di jalur-jalur transportasi yang rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem.

Sebagai negara yang besar, Indonesia tentu mampu mengatasi tantangan tersebut jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, mari kita dukung upaya pemerintah agar liburan ini berjalan dengan sukses dan menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga negara.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute