Jakarta — Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana penambahan anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp140 triliun pada tahun ini.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, sesuai dengan alokasi APBN, maka anggaran MBG akan naik menjadi Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus,” kata Zulkifli Hasan.

Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta pelajar yang akan menerima makan siang bergizi.

Program MBG, yang baru berjalan selama satu pekan, telah menjadi sorotan karena potensi dampaknya yang luas. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perluasan cakupan penerima manfaat ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka di masa depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik rencana pemerintah untuk menambah anggaran program MBG. Ia menilai bahwa langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok pelajar yang menjadi penerima manfaat utama.

“Kalau ada penambahan anggaran, artinya akan ada penambahan penerima manfaat. Dengan begitu, lebih banyak pelajar yang mendapatkan makan siang bergizi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka,” ujar Dadan.

Dadan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, turut mendukung penuh wacana kenaikan anggaran MBG. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal.

“Kalau dinaikkan anggarannya, kami dukung. Bagus juga untuk ekonomi kita,” kata Sudaryono.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun telah menargetkan sekitar 19,47 juta siswa sebagai penerima manfaat. Namun, dengan kenaikan anggaran menjadi Rp140 triliun, program ini akan mampu menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat.

“Kenaikan anggaran tentu harus diimbangi dengan kesiapan layanan di lapangan. Presiden selalu mendorong agar program yang bagus ini segera terealisasi dengan baik,” tambah Sudaryono.

Penambahan anggaran MBG juga berpotensi mendorong roda perekonomian nasional. Pasalnya, program ini melibatkan banyak pihak dalam penyediaan bahan makanan, mulai dari petani lokal hingga pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pangan.

Lebih jauh, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor distribusi dan logistik. Dengan jangkauan program yang lebih luas, pemerintah dipastikan akan melibatkan lebih banyak pihak dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG.

Rencana penambahan anggaran MBG mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan program ini, diharapkan tidak hanya gizi pelajar yang meningkat, tetapi juga roda perekonomian nasional dapat berputar lebih cepat. [-red]

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertama dengan sejumlah capaian strategis yang layak diapresiasi. Salah satu inisiatif unggulan yang mendapat perhatian luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Lebih dari sekadar distribusi makanan bergizi, MBG juga merupakan langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG menunjukkan bagaimana negara hadir untuk mengatasi isu gizi anak yang menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses gizi yang memadai, tetapi juga dilibatkan dalam upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat, MBG menciptakan sinergi kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Erick Thohir, Menteri BUMN, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah dan BUMN. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan akan gizi yang cukup merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang unggul. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memaksimalkan peran BUMN dalam mendukung program-program strategis pemerintah. BUMN tidak hanya berkontribusi melalui pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi yang menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Erick juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap isu gizi anak adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Selain dukungan dari BUMN, MBG juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Suhaeni, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, mengungkapkan bahwa MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Menurutnya, program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga. Dengan melibatkan Permodalan Nasional Madani (PNM), program ini mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, menjelaskan bahwa edukasi kepada ibu-ibu nasabah Mekaar menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG. PNM tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang cara menyajikan makanan sehat dan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lebih dari itu, PNM juga terus mendorong penguatan perlindungan hak perempuan, sehingga mereka dapat lebih berdaya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan isu gizi anak sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Juru Bicara Kepresidenan, Prita Laura, memuji MBG sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hak anak, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini dirancang untuk sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan bergizi.

Keberhasilan MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan keluarga, tetapi juga memperkuat pondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, MBG menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh sehat, tetapi juga membentuk generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

MBG juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan inisiatif serupa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan semakin banyaknya program berbasis masyarakat yang berfokus pada gizi dan pemberdayaan perempuan, cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera dapat segera terwujud. Program ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas inisiatif MBG yang tidak hanya menjawab tantangan gizi anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa 100 hari pertama pemerintahan baru telah membawa arah yang positif dalam pembangunan bangsa. Dengan program-program seperti MBG, Indonesia semakin optimistis dalam menciptakan generasi emas yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah.
*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Jefry Fernando )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas judi online dengan menerapkan strategi yang mencakup pemblokiran situs, penyitaan aset, dan pemberian hukuman berat bagi pelaku. Langkah ini menjadi bagian dari 100 hari pertama pemerintahan yang membuktikan efektivitas tindakan hukum dalam menekan angka kejahatan siber tersebut.

Dengan berbagai tindakan nyata yang diambil, praktik perjudian daring yang telah merugikan masyarakat dan ekonomi nasional terus ditekan secara agresif. Langkah pertama yang diambil adalah pemblokiran situs judi online yang terus berkembang melalui pembuatan domain baru.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa jaringan judi daring tetap beroperasi meski domain mereka diblokir, dengan munculnya URL baru dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan serius yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya memutus mata rantai perjudian online. Pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kominfo untuk terus memperbarui sistem pemblokiran yang lebih efektif guna mempersulit akses bagi pengguna dan operator situs judi daring.

Selain pemblokiran, kepolisian juga berhasil menyita aset dari tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring, yaitu H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Total aset yang disita mencapai Rp61 miliar.

Dalam kasus H5GF777, dua tersangka, MIA dan AL, berhasil diamankan, sementara jaringan RGO Casino melibatkan lima tersangka dengan peran berbeda, termasuk seorang operator yang mengendalikan 17 situs judi lainnya.

Penyitaan aset dilakukan untuk menekan pendanaan operasional sindikat judi dan mempersulit mereka dalam membangun kembali jaringan baru. Penegakan hukum yang berfokus pada aset ini juga bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial dari bisnis ilegal tersebut, sekaligus mengamankan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Agus Sahat, menegaskan bahwa strategi penegakan hukum diarahkan pada pemaksimalan tuntutan terhadap para pelaku. Pihaknya memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman berat untuk memberikan efek jera.

Dengan pendekatan ini, hukuman yang dijatuhkan akan menjadi peringatan bagi jaringan lain yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pengadilan juga diperkuat guna memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak memberi celah bagi tersangka untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Langkah yang diambil oleh pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kemenko Polhukam.

Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menjelaskan bahwa koordinasi antara lembaga sangat krusial dalam melacak aliran dana judi online, yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara.

Dengan adanya pemantauan transaksi yang lebih ketat, diharapkan celah yang memungkinkan operasional judi daring dapat diminimalkan. Laporan transaksi mencurigakan pun semakin cepat ditindaklanjuti untuk menghindari pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat judi daring.

Selain tindakan penegakan hukum, TNI juga ikut ambil bagian dalam pemberantasan judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa dan mencakup empat sub-satgas yang menangani judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

Brigjen TNI Ari Yulianto memimpin Sub Satgas Judi Online yang bertugas memastikan tidak ada keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan keterlibatan TNI, pengawasan terhadap berbagai lini masyarakat yang berpotensi terjerat praktik judi daring semakin diperketat, termasuk dalam lingkungan aparat negara sendiri.

Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo dalam upaya membersihkan lembaga negara dari praktik perjudian daring yang merugikan perekonomian nasional.

Keberadaan satgas memungkinkan sinergi antara aparat hukum dan militer dalam menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Selain itu, dengan langkah ini, tidak hanya masyarakat sipil yang dipantau, tetapi juga oknum-oknum di berbagai instansi yang mungkin memiliki keterkaitan dengan praktik judi daring.

Dari perspektif publik, langkah tegas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memerangi judi online mendapat apresiasi luas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas kejahatan digital.

Ilham menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online menjadi salah satu indikator positif dari 100 hari kerja pemerintahan yang juga didukung dengan kebijakan lain seperti program makan bergizi gratis dan penguatan industri nasional. Publik semakin yakin bahwa kebijakan ini akan membawa dampak jangka panjang bagi kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Dengan tingkat kepuasan mencapai 80,9%, kebijakan yang telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pemberantasan judi online, dianggap berhasil menjawab tantangan utama yang dihadapi bangsa.

Pemerintah terus memastikan bahwa langkah-langkah ini akan berkelanjutan dan ditingkatkan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemberantasan judi online diharapkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga bagian dari kebijakan yang berkesinambungan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan berintegritas. (*)

)* Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Jakarta – Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan besar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, komunitas, hingga keluarga sebagai elemen fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemerintah memegang peran kunci dalam memimpin dan mengoordinasikan upaya pemberantasan narkoba. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan Pemerintah memilki komitmen tegas dalam memberantas Narkoba.

“Pemerintah telah menyusun tiga komitmen utama untuk memperkuat sinergi nasional. Kami mengintegrasikan pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas sektor agar kementerian dan lembaga dapat berkoordinasi secara lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika.” Ungkapnya.

“Pemerintah juga mempercepat pembekuan rekening yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagai langkah tegas memutus aliran dana jaringan narkoba. Selain itu, kami memastikan eksekusi hukuman bagi terpidana narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap dilakukan tanpa penundaan untuk memberikan efek jera yang signifikan.” Imbuh Budi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi dengan memperbarui undang-undang terkait narkotika. Tujuannya adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, sekaligus mendorong upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.

Senada, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menilai pihaknya mendukung pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar Narkoba di Indonesia.

“Pentingnya pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba. Untuk memutus kendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan, pelaku kejahatan narkoba akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat.” tegas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, komunitas dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan, sekaligus mendorong pelaporan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota komunitas tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

Papua – Salah satu langkah besar dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Papua berhasil diwujudkan dengan menyerahnya Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya, berinisial HK, kepada pihak TNI di Maybrat, Papua Barat Daya.

HK, yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama hampir empat tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan empat prajurit TNI di Posramil Kampung Kisor pada 2021, memutuskan menyerahkan diri bersama keluarganya.

Penyerahan diri ini berawal dari laporan seorang mantan anggota OPM yang sudah bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Informasi tersebut diterima oleh Pos Fuog Satgas Yonif 501/BY yang dipimpin oleh Letda Inf Fanno.

Laporan itu kemudian diteruskan kepada Dansatgas Yonif 501/BY, Letkol Inf Yakhya Wisnu Ariyanto.

“Laporan tersebut menyampaikan bahwa HK ingin menyerahkan diri bersama istri dan anaknya,” kata Letkol Yakhya.

Proses penjemputan dilakukan di ujung Kampung Fuog.

Penjemputan ini melibatkan personel Satgas Yonif 501/BY dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Maybrat.

Setelah keluar dari persembunyian, HK dan keluarganya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengumpulan data singkat.

“Dari hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa HK adalah salah satu pelaku penyerangan di Posramil Kampung Kisor pada 2021,” ungkap Letkol Yakhya.

Setelah penjemputan, HK bersama keluarganya diantar ke Kampung Sorry untuk bertemu dengan keluarga besarnya.

Selanjutnya, pihak TNI berkoordinasi dengan Polres Maybrat untuk menangani proses hukum lebih lanjut.

“HK telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maybrat untuk proses lanjutan yang akan ditangani oleh Polres Maybrat,” jelas Letkol Yakhya.

Dalam keterangannya, Letkol Yakhya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan ini.

“Keberhasilan ini adalah wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa damai kepada masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.

Namun demikian, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai manuver OPM di Papua, mengingat gerombolan tersebut selalu menciptakan keresahan di masyarakat.

Terbaru, terjadi insiden penembakan yang menewaskan anggota kepolisian di Puncak Jaya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Polisi Faizal Rahmadani, mengingatkan semua personel untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Kami terus hadir untuk melindungi masyarakat Papua,” ujarnya seraya meminta dukungan masyarakat agar memberikan informasi yang dapat mempercepat penyelidikan insiden tersebut.

Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berkontribusi dalam upaya pemberantasan konten judi online dengan menghadirkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) yang mengidentifikasi penyalahgunaan domain untuk menyisipkan konten ilegal.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan IDADX bekerja menggunakan sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

“Sumber informasinya itu dari beberapa entitas yang lain jadi ada Spamhaus, OpenPish, Netcraft, Pishlabs, dan lain-lain. Jadi dengan informasi tersebut kita bisa melihat setiap hari domain-domain mana saja yang terkena abuse tersebut,” kata John.

Setelah diidentifikasi dan terbukti adanya penyalahgunaan domain, seperti penyisipan konten bermuatan judi online, maka PANDI akan memberikan notifikasi kepada pengelola situs untuk membersihkan konten ilegal tersebut dengan tenggat waktu satu sampai dua hari.

Apabila masih terdapat konten judi online atau bentuk penyalahgunaan domain lainnya, maka operasional situs tersebut akan dihentikan (suspend).

John mengungkapkan, data laporan IDADX pada tahun 2024 terdapat 89.975 url disusupi konten judi online.

Selain konten judi online, IDADX juga menangani ancaman siber lainnya dari penyalahgunaan domain seperti phising atau tindakan pencurian informasi sensitif melalui situs atau email palsu.

Lalu abuse atau penggunaan nama domain untuk aktivitas ilegal, seperti distribusi malware dan spam serta fraud atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan uang atau data pribadi.

“Jadi dengan demikian kita ingin memastikan domain .id itu menjadi suatu domain yang secure dan tepercaya untuk masyarakat,” ujar John.

Karena pengawasan ketat oleh platform IDADX, John memastikan bahwa pengguna domain .id yang terdaftar oleh PANDI merupakan situs yang bersih dari konten judi online maupun konten ilegal lainnya.

“Kalau (pengguna domain) masih eksis itu artinya sudah bersih dan kita periksa. Kalau dia gak di-maintain sudah kita take down pasti,” tegasnya.

Dengan begitu, upaya yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial.

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Langkah strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan narkoba. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya menargetkan sindikat narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Berbagai pihak menilai strategi tersebut sebagai langkah progresif yang berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kejahatan narkotika telah lama menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Dengan kebijakan tegas yang diambil, generasi muda mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari pengaruh buruk narkotika.

Program edukasi anti-narkoba yang digencarkan semakin meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan pemuda, menjadikan mereka lebih waspada dan aktif dalam menyuarakan gerakan anti-narkoba. Pendekatan humanis juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pengguna narkoba, yang sering kali merupakan korban, tidak hanya mendapatkan hukuman tetapi juga kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi.

Dengan pendekatan ini, mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program rehabilitasi ini diperluas ke berbagai daerah dengan membangun lebih banyak pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan pesantren, lembaga pendidikan, serta instansi kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap peredaran barang haram itu.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris dan memerlukan strategi yang menyeluruh serta berkelanjutan.

Penguatan sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kementerian pendidikan diberi mandat untuk mengoptimalkan kurikulum anti-narkoba di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan komunitas sosial turut diperkuat agar sosialisasi tentang bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Selain pencegahan melalui pendidikan, pengawasan di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan juga diperketat untuk menutup jalur penyelundupan narkoba, terutama yang berasal dari kawasan Golden Triangle.

Kolaborasi internasional semakin diperkuat guna memastikan bahwa jaringan penyelundupan tidak bisa lagi beroperasi dengan leluasa di Indonesia. Langkah ini diyakini akan berdampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba di dalam negeri. Penguatan di daerah pesisir dan pantai timur Sumatera menjadi fokus utama karena jalur laut sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba.

Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi fokus utama lainnya. Dengan adanya fasilitas perawatan yang lebih luas dan mudah diakses, para pengguna mendapatkan kesempatan untuk sembuh serta terhindar dari ketergantungan yang lebih parah.

Ahwil menekankan bahwa strategi tersebut tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi bagi korban agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi juga ditingkatkan, sehingga stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba dapat berkurang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengambil langkah agresif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan memastikan bahwa bandar dan pengedar diberikan hukuman maksimal.

Kejahatan residivis menjadi perhatian khusus, di mana para pelaku yang telah berulang kali tertangkap tidak akan diberikan kelonggaran hukum. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera serta mengurangi tingkat peredaran narkotika di masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam membangun pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, serta institusi lainnya.

Langkah lain yang diambil adalah pengaktifan duta anti-narkoba yang berasal dari kalangan influencer serta mantan pengguna narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dengan cara yang lebih efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, rantai transaksi narkoba juga diputus dengan cara membekukan rekening yang diduga terkait dengan perdagangan narkotika. Penerapan regulasi baru terkait pencucian uang dalam kasus narkotika turut menjadi fokus dalam memutus aliran dana yang digunakan oleh para bandar narkoba.

Program transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba juga telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, sebanyak 90 dari 290 daerah yang sebelumnya terdeteksi sebagai pusat peredaran narkoba telah berhasil diubah menjadi lingkungan yang lebih bersih dan aman.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan jaringan narkoba, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi warga setempat agar mereka memiliki pilihan kehidupan yang lebih baik.

Dengan konsistensi dan inovasi yang terus dilakukan, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang bebas dari ancaman narkoba. Dengan strategi yang terus berkembang dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, program pemberantasan narkoba ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi bangsa dan negara.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menekan angka transaksi judi online secara signifikan. Langkah ini terbukti efektif berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat penurunan drastis transaksi sepanjang 2024.

“Dalam triwulan satu ada Rp21 triliun, di triwulan dua turun menjadi Rp16 triliun, dan di triwulan tiga turun lagi menjadi Rp4 triliun. Jika kita lihat data, ini artinya ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi judi online,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1).

Alexander menjelaskan, upaya pemberantasan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi menggunakan Artificial Intelligenc (AI) untuk menyaring, memverifikasi, dan memblokir konten bermuatan judi online. Selain itu, mereka menutup akses terhadap situs web dan aplikasi yang terindikasi judi online, memblokir nomor-nomor seluler yang digunakan untuk transaksi, serta memberikan bimbingan teknis kepada penyedia layanan internet agar sistemnya terintegrasi dengan database trustpositif.

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, kami telah menangani 5.707.952 konten judi online yang ditemukan di berbagai situs dan aplikasi ruang digital Indonesia,” ujar Alexander.

Langkah ini juga didukung penguatan internal, di mana seluruh pegawai direktorat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan menjalani asesmen untuk memastikan komitmen penuh dalam pemberantasan judi online.

Alexander menegaskan, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan integritas SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan aman. “Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah serius melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta mendorong ekosistem digital yang sehat,” tambahnya.

Upaya pemerintah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, mengingat dampaknya yang besar dalam menekan angka transaksi judi online sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih kondusif bagi masyarakat Indonesia.

Oleh: Ruben Maniani )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah. Menurut Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, narasi yang sering disebarluaskan oleh OPM, seperti klaim pencurian senjata api, hanyalah propaganda yang bertujuan menciptakan ketakutan di masyarakat Papua.
Tuduhan pencurian senjata api dinilai tidak memiliki dasar dan digunakan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat. Dalam hal ini, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berkomitmen menjalankan operasi hukum guna melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata.
Fokus utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas keamanan dan menghilangkan rasa takut yang selama ini menyelimuti masyarakat Papua akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasinya, TNI dan Polri berusaha merangkul masyarakat melalui pendekatan dialogis. Salah satu contohnya adalah kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Yonif Raider 323 Kostrad di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga.
Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari patroli pengamanan wilayah yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga lokal. Respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan.
Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda OPM yang sering menyebarkan informasi palsu. Faizal Ramadhani menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam narasi kelompok separatis.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggalakkan edukasi tentang pencegahan radikalisme dan separatisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa.
Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama dalam menangani aksi kriminal yang dilakukan oleh OPM. Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menegaskan bahwa tindakan kelompok ini lebih bersifat sektoral dan hanya terjadi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berbeda dengan penanganan terorisme berskala nasional. Penegakan hukum yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman separatisme.
Di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan yang sering dimanfaatkan OPM dalam propagandanya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Papua, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Aparat keamanan juga mendukung pembangunan ini dengan cara yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, dan memperhatikan kearifan lokal.
Panglima Komando Operasi HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menyebutkan bahwa komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Papua. Ia mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif Raider 323 Kostrad dalam menjalin interaksi harmonis dengan warga. Komunikasi sosial ini dinilai dapat membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempercepat integrasi pembangunan di Papua.
Untuk menghadapi propaganda OPM, pemerintah memperkuat peran media lokal dan nasional dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat Papua agar mereka lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya dari platform media sosial yang sering digunakan kelompok separatis. Pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang bertujuan memecah belah persatuan.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan represif bukanlah satu-satunya strategi. Langkah preventif dan dialogis tetap menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.
Peningkatan kualitas pendidikan di Papua juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa untuk pelajar Papua dan pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah penyebaran paham separatis di kalangan generasi muda.
Sementara itu, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Brigjen TNI Lucky Avianto juga menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang intensif antara aparat dan masyarakat sebagai cara untuk menciptakan rasa saling percaya.
Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berharap Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya penting bagi stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat semangat persatuan bangsa.
Pemerintah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan separatisme, demi masa depan Papua yang lebih cerah. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Papua diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Agung Priyatna )*

Judi online telah menjadi momok serius bagi Indonesia. Maraknya praktik perjudian digital ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemberantasan yang ada belum cukup efektif. Situasi ini mendorong perlunya pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online secara lebih sistematis dan terstruktur. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan ini harus menjadi prioritas guna melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring yang semakin merajalela.

Meskipun Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah dibentuk sejak 2024, praktik perjudian daring tetap masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa para pelaku terus beradaptasi dengan membuat Uniform Resource Locator (URL) baru setiap kali situs mereka diblokir. Dengan domain yang sama namun URL berbeda, situs-situs judi terus bermunculan tanpa henti.

Selain itu, keberadaan server di luar negeri menjadi tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa jumlah pemain judi daring di Indonesia telah mencapai 4 juta orang.

Perputaran uang dalam praktik ilegal ini bahkan menyentuh angka Rp 237 triliun pada tahun 2023. Kasus terbaru seperti judi online melalui situs H5GF777 yang menyebabkan penyitaan aset senilai Rp 47 miliar semakin menegaskan bahwa kejahatan ini tidak bisa dibiarkan.

Lebih lanjut, kasus pencucian uang dari keuntungan judi online yang menyeret nama pengusaha Semarang, Firman Hertanto, menjadi bukti bahwa jaringan bisnis haram ini sudah merasuk ke berbagai lini ekonomi. Penyitaan Hotel Aruss Semarang oleh kepolisian menegaskan bahwa judi online bukan sekadar kejahatan dunia maya, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional.

Melihat eskalasi kasus yang semakin tidak terkendali, pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Usulan pembentukan lembaga ini sebelumnya telah muncul di DPR, terutama dari Fraksi Nasdem melalui anggota Komisi I, Amelia Anggraini.

Lembaga tersebut diharapkan mampu bekerja secara lebih fokus dalam menangani perjudian daring, termasuk mengawasi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber.

Selain itu, Markas Besar TNI juga telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Wakil Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa sub-satgas khusus telah dibentuk untuk menangani judi online di lingkungan militer. Dengan memanfaatkan sumber daya dari tiga matra TNI, satgas ini berupaya menindak tegas prajurit yang terlibat dalam praktik perjudian daring.

Pembentukan lembaga khusus di luar struktur TNI dan Polri menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama lembaga ini harus mencakup pengawasan ketat terhadap transaksi mencurigakan, pemantauan server di luar negeri, serta penyitaan aset pelaku yang selama ini menjadi titik lemah dalam pemberantasan judi online. Keberadaan lembaga ini juga akan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif, terutama antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta otoritas keuangan.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani judi online perlu diapresiasi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menyoroti keseriusan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Upaya pemberantasan judi online masuk dalam daftar prioritas yang telah diimplementasikan bersama program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, serta swasembada pangan.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan tren positif. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan langkah-langkah yang telah diambil dalam 100 hari pertama. Kepercayaan ini harus dijaga dengan memastikan bahwa kebijakan pemberantasan judi online semakin diperkuat melalui pembentukan lembaga khusus yang mampu bekerja secara optimal.

Dalam skala global, ancaman judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti potensi kebocoran negara akibat judi online yang mencapai Rp 981 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan konkret, judi daring akan terus menjadi ancaman besar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Judi online telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pemberantasannya. Pembentukan lembaga khusus dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya langkah strategis, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan praktik ilegal ini tidak semakin meluas.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara lembaga negara, tindakan tegas terhadap pelaku, serta pengawasan yang lebih ketat, pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif. Dukungan penuh terhadap pembentukan lembaga ini harus terus digaungkan agar kebijakan tersebut segera direalisasikan demi Indonesia yang lebih bersih dari perjudian daring. (*)

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas