Pemerintah Terus Redam Adiksi Judi Online di Masyarakat dan Tantangan Kebijakan di Era Digital

Oleh: Ratna Soemirat )*

Fenomena judi online (judol) telah menjadi masalah serius di Indonesia, dengan dampak yang meresahkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum telah meluncurkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah adiksi (ketergantungan individu secara berlebihan) terhadap judi online. Dalam pandangan seorang pengamat kebijakan publik, langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar pemberantasan judol bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dalam praktik judi online pada 2023 mencapai Rp327 triliun. Angka ini menggambarkan besarnya skala ekonomi ilegal yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyebut bahwa lembaganya telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas ini sejak akhir 2023 hingga awal 2024. Pemblokiran ini dilakukan untuk menutup akses keuangan para pelaku dan menghambat operasional mereka.

Namun, hambatan utama dalam pemberantasan ini adalah sifat digital dari kejahatan tersebut. Situs judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sering kali muncul kembali dalam bentuk baru. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghapus lebih dari 92 ribu situs judi online sejak 2017. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah, meski tantangan teknis dan kelemahan regulasi masih menjadi kendala signifikan.

Pemerintah juga bekerja sama dengan platform teknologi besar seperti Google, Meta, dan TikTok untuk menghapus kata kunci terkait judi online dari mesin pencari dan media sosial. Selain itu, lebih dari 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta telah dihapus sejak November 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap promosi judi online. Namun, seperti yang diakui Meutya Hafid, munculnya kembali situs-situs baru menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk upaya untuk melacak dan memblokir server utama yang digunakan oleh para pelaku.

Peningkatan kompleksitas kejahatan digital juga memerlukan pembaruan dalam struktur kebijakan. Penunjukan Brigjen Alexander Sabar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 merupakan langkah strategis. Tugas utama jabatan ini adalah mengawasi ruang digital, termasuk mencegah judi online dan pencurian data. Jabatan baru ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital.

Dari sisi hukum, langkah konkret terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam kurun waktu April hingga Mei 2024, sebanyak 142 tersangka dari 115 kasus terkait judi online telah ditangkap. Selain itu, sebanyak 85 influencer yang diduga mempromosikan situs judi online juga telah ditindak. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak-pihak yang memanfaatkan popularitas mereka untuk mengiklankan praktik ilegal.

Pengamat kebijakan publik melihat bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis dan hukum. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk edukasi masyarakat. OJK, misalnya, telah mengembangkan platform cekrekening.id yang memungkinkan masyarakat memverifikasi rekening yang terindikasi ilegal. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mengurangi potensi penipuan.

Selain itu, kasus perdagangan manusia yang melibatkan 21 WNI di Myanmar menunjukkan bahwa dampak judi online melampaui batas geografis. Para korban dipaksa bekerja sebagai operator judi daring di kawasan konflik. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi lintas negara menjadi krusial. Operasi diplomatik yang dipimpin Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan terhadap warga negara perlu diperkuat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah sendiri masih menghadapi tantangan internal. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi sorotan, dengan 26 tersangka, termasuk pejabat, yang ditangkap terkait manipulasi pemblokiran situs judol. Masalah ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam upaya jangka panjang, pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua langkah yang diambil dapat menciptakan efek berkelanjutan. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas untuk membangun kesadaran tentang bahaya judi online dan cara melindungi diri dari pengaruh negatifnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Komdigi telah memutus akses terhadap 187 ribu situs judi online hanya dalam waktu sepuluh hari. Angka ini sebagai jumlah pemblokiran terbanyak dalam waktu singkat. Meski demikian, penanganan yang lebih luas perlu berhati-hati mengingat sejumlah pegawai kementeriannya sempat terseret kasus serupa. Kementerian Komdigi menegaskan bahwa upaya pemerintah memberantas judi online tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs. Langkah selanjutnya adalah memberangus server-server judi online.

Sebagai kesimpulan, judi online adalah tantangan kebijakan yang membutuhkan pendekatan holistik. Penegakan hukum, pembaruan regulasi, kerja sama internasional, dan edukasi masyarakat adalah elemen-elemen penting yang harus berjalan seiring. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terkoordinasi, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Indonesia.

)* Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Gotong Royong Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Selamatkan Masa Depan Bangsa

Oleh : Agung Priyatna )*

 

Pemberantasan judi online terus menjadi tantangan besar di Indonesia. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus terakhir, sejumlah elemen masyarakat dan institusi terlibat dalam memberantas Judi Online demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Di Kabupaten Lebak, Banten, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak menangkap dua karyawan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena diduga menyalahgunakan dana kredit untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online. Kedua tersangka, berinisial IT dan KH, yang masing-masing merupakan petugas kredit dan kepala unit bank, ditahan oleh tim penyidik atas dugaan penyimpangan penyaluran kredit.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebak-Banten, Irfano Rukmana Rachim, kedua pelaku memanfaatkan data nasabah untuk mencairkan kredit yang kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi. Modus operandi ini dikenal dalam istilah perbankan sebagai “kredit topengan” atau “kredit kempilan,” di mana data nasabah disalahgunakan untuk memuluskan transaksi. Aksi mereka, yang berlangsung sejak 2021, mengakibatkan kerugian bank mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Fenomena judi online juga menjadi perhatian serius di Sumatera Utara. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara melaporkan penangkapan tujuh orang terkait aktivitas judi online dalam operasi yang berlangsung selama delapan hari pada Desember 2024. Dari total pelaku, lima orang bertindak sebagai pemain, sementara dua lainnya berperan sebagai agen.

Dalam penggerebekan tersebut, aparat menyita berbagai barang bukti, seperti perangkat komputer, monitor, telepon genggam, serta uang tunai. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung praktik ilegal ini. Judi slot, salah satu bentuk judi online yang populer, disebut sebagai jenis permainan yang dimainkan oleh para pelaku. Kepolisian menilai bahwa jenis permainan ini merusak tatanan sosial dan berpotensi menjerat masyarakat dalam kecanduan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memberantas judi online dan pinjaman online ilegal. Menurutnya, praktik-praktik semacam ini telah memicu berbagai dampak buruk, mulai dari konflik keluarga hingga tindakan kriminal. Ia menambahkan bahwa desain sistem judi online sengaja dibuat untuk menciptakan ketergantungan pada korbannya.

Amirsyah juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta organisasi masyarakat dalam menangani persoalan ini. Meski demikian, ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum terlindungi dari jerat judi online dan pinjaman online ilegal.

Masyarakat kini memiliki saluran tambahan untuk melaporkan aktivitas judi online melalui Forum Indonesia Emas. Organisasi masyarakat ini dibentuk atas keresahan publik terhadap maraknya judi online yang semakin mengganggu kehidupan sosial. Forum ini menyediakan berbagai platform, seperti WhatsApp, email, Instagram, dan Telegram, untuk memudahkan masyarakat melaporkan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online.

Laporan-laporan dari masyarakat menjadi data penting dalam memberantas jaringan judi online yang semakin canggih. Dengan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, hingga masyarakat, diharapkan praktik ilegal ini dapat diberantas hingga ke akarnya.

Judi online telah menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moral. Secara ekonomi, dana yang terbuang melalui aktivitas ini sering kali berasal dari hasil pinjaman yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi pada kasus di Lebak. Para pelaku menggunakan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan produktif, tetapi justru dihabiskan untuk perjudian.

Dampak sosialnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Konflik dalam keluarga sering kali bermula dari tekanan ekonomi akibat kecanduan judi online. Selain itu, kasus-kasus kriminalitas yang dipicu oleh judi online, seperti pencurian atau penggelapan dana, semakin marak terjadi.

Pemberantasan judi online tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum. Upaya preventif dan edukasi juga harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kominfo, terus berupaya memblokir situs-situs judi online, tetapi tindakan ini perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat menyadari dan memahami bahwa bahwa judi online tidak hanya ilegal, tetapi juga merusak masa depan. Sosialisasi tentang bahaya judi online perlu dilakukan secara masif, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi target utama dari para pelaku.

Pemberantasan judi online membutuhkan sinergi dari semua elemen masyarakat. Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku, sementara organisasi keagamaan dan masyarakat dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pencegahan. Di sisi lain, individu juga harus memiliki kesadaran untuk menjauhkan diri dari aktivitas ilegal ini.

Forum Indonesia Emas menjadi salah satu contoh konkret partisipasi masyarakat dalam memerangi judi online. Dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, forum ini membantu masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran kolektif terhadap bahaya judi online, diharapkan praktik ini dapat diberantas secara menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk memutus mata rantai judi online demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Upaya pemberantasan judi online bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga membangun peradaban yang lebih bermartabat. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat terbebas dari jeratan judi online yang merusak generasi penerus.

 

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Pemerintah Terus Gencarkan Penegakan Hukum Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba

Bandung – Pemberantasan narkoba menjadi salah satu isu penting yang terus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memutus peredaran rantai narkoba

Sebagai bentuk komitmen tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat menggelar apel bersama yang disertai penandatangan fakta integritas pernyataan anti-narkoba di lapangan upacara Markas Komando (Mako) Batalyon D Pelopor Satbrimob, Kecamatan Cineam, tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon), Kompol Dr. Fajar Cahyono, S.Pd., M.M.

“Sebagai bagian dari Polri, kami dari Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah dan kebijakan pimpinan dalam mencegah penyebaran narkoba. Ini juga menjadi salah satu langkah nyata kami dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba di Indonesia,” ujar Fajar

Narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap generasi muda dan stabilitas sosial, perang melawan narkoba memerlukan langkah-langkah tegas dan kolaboratif. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memutus peredaran rantai narkoba.

“Mudah-mudahan dengan adanya fakta integritas ini, semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba, khususnya di Priangan Timur,” tutup Fajar.

Penandatangan fakta integritas ini menjadi wujud nyata dari semangat Brimob untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Kepala BNN Kuningan, Agus Mulya MPd menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah konkret sepanjang 2024. Tentunya dalam rangka memberantas peredaran narkoba sekaligus memulihkan para penyalahguna.

“Kami bekerja keras melalui berbagai program strategis, untuk memastikan Kabupaten Kuningan bebas dari ancaman narkoba. Dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat sangat kami perlukan,”ujarnya.

Indonesia membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa untuk memberantas narkoba. Dengan penegakan hukum yang tegas, langkah preventif yang berkelanjutan, dan dukungan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba semakin nyata.

Pemerintah Terus Berupaya Redam Penyebaran Narkoba Ancaman Serius Bagi Generasi Muda

Oleh : Andika Pratama )*

 

Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk meredam penyebaran narkoba, sebuah ancaman serius yang mengintai generasi muda Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa sebanyak 312 ribu remaja saat ini telah terjerat penyalahgunaan narkoba. Angka ini mencerminkan situasi darurat yang membutuhkan penanganan terpadu dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga.

Faktor utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah rasa penasaran dan bujuk rayu teman sebaya. Rasa ingin tahu terhadap zat-zat terlarang sering kali menjadi pintu masuk bagi banyak remaja untuk mencoba narkoba. Ironisnya, sekali terjerumus, mereka kerap sulit kembali ke jalan yang benar. Dalam banyak kasus, kecanduan membuat para pengguna semakin jauh dari lingkungan sehat dan mendukung.

Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN merupakan salah satu langkah konkret dalam menangkal peredaran narkoba di tingkat komunitas. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba, dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam edukasi dan pengawasan. Kepala BNN menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun kesadaran sejak dini tentang bahaya narkoba. Pendidikan yang dimulai dari rumah diyakini mampu menjadi benteng pertahanan awal bagi generasi muda.

Era digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam perang melawan narkoba. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan informasi positif, justru sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memasarkan barang haram tersebut. Jaringan narkoba kini memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital untuk menarik perhatian anak muda. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus semakin tanggap dalam menghadapi pola baru peredaran narkoba ini dengan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi.

Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sering kali menghadapi dilema antara pendekatan hukum dan rehabilitasi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pengguna narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak korban penyalahgunaan narkoba yang justru dipenjara, sehingga sulit mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba, terutama bagi generasi muda. Ia juga menyoroti peran lingkungan, keluarga, dan institusi pendidikan dalam melindungi anak-anak serta remaja dari bahaya narkoba.

Paradoks ini menjadi perhatian serius, karena penahanan di penjara justru memperburuk kondisi korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa penjara dapat menjadi tempat subur untuk peredaran narkoba, dengan beberapa kasus melibatkan petugas lapas. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem penegakan hukum agar lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Kepala BNNK Bantul, Arfin Munajah, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta harus bergandengan tangan untuk menciptakan langkah strategis yang terintegrasi. Contoh nyata dari sinergi ini adalah pembentukan Desa Bersinar di berbagai wilayah, yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga perlu dihapus. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena pilihan sadar, tetapi karena kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang rentan. Stigma ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Pemerintah perlu mendorong kampanye yang mempromosikan empati dan dukungan bagi korban, agar mereka merasa diterima dalam masyarakat dan termotivasi untuk memulihkan diri.

Pencegahan dini menjadi langkah paling efektif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Edukasi tentang bahaya narkoba harus dimulai sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kurikulum pendidikan dapat memasukkan materi tentang dampak buruk narkoba secara komprehensif. Selain itu, kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka secara produktif.

Ancaman narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan bangsa. Generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba kehilangan potensi mereka untuk berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Dalam upaya ini, media massa memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran publik. Media dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba, mendukung kampanye anti-narkoba, serta mengawal kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Dengan pendekatan yang terpadu dan dukungan dari semua pihak, ancaman narkoba dapat ditekan, dan masa depan generasi muda Indonesia dapat diselamatkan.

Melalui langkah-langkah nyata seperti sinergi lintas sektor, edukasi, dan reformasi kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Perjuangan ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba, sehat, dan siap membangun masa depan bangsa.

 

)* Penulis adalah Kontributor Jabartriger.com

Pemerintah Tegaskan Penyesuaian PPN 1% untuk Kemandirian Ekonomi

Jakarta – Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1%, dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 terus menjadi sorotan berbagai pihak.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan memastikan stabilitas keuangan negara di masa depan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak signifikan bagi pendapatan negara.

“Dengan kenaikan menjadi 12%, pemerintah akan memperoleh lebih banyak dana untuk mendanai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. PPN merupakan sumber pendapatan yang lebih tahan terhadap perubahan ekonomi dibandingkan pajak penghasilan,” ujarnya.

Menurut Josua, kebijakan ini juga akan membantu pemerintah mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada utang.

“Dengan PPN yang lebih tinggi, kita dapat mengurangi risiko keuangan yang muncul akibat pengeluaran besar selama pandemi,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Ryan Kiryanto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Kenaikan PPN menjadi 12% adalah langkah wajib yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN. Namun, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat dan dunia usaha bisa mempersiapkan diri,” jelasnya.

Ryan juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan hasil pajak.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa uang pajak akan dikelola dengan baik dan dikembalikan dalam bentuk layanan publik, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia.

“Kenaikan PPN ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan memberikan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.

Vaudy menambahkan bahwa IKPI siap mendampingi pemerintah dalam transisi ini.

“Kami berkomitmen memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kebijakan ini bisa menjadi tonggak baru untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintah optimistis bahwa penyesuaian PPN ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Penyesuaian PPN 1% Mendukung Keberlanjutan Program Strategis

Oleh: Andy Satriawan )*

 

Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program strategis.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat keuangan negara untuk mendanai berbagai proyek prorakyat dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan mendadak. Prosesnya telah dirancang secara bertahap, dimulai dari kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022, dan kini mencapai 12 persen sebagaimana yang telah ditargetkan dalam APBN 2025.

Said menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sehingga kenaikan tarif ini dianggap sebagai langkah strategis yang telah melalui perhitungan matang.

Sebagai bagian dari kebijakan yang berkeadilan, pemerintah tetap melindungi masyarakat dengan membebaskan PPN pada sejumlah barang dan jasa esensial. Kebutuhan pokok seperti beras, gula, serta jasa kesehatan dan pendidikan, termasuk dalam kategori bebas pajak.

Said menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan tarif pajak.

Tidak dikenakannya pajak pada barang strategis ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli masyarakat secara umum.

Di sisi lain, kenaikan PPN lebih difokuskan pada barang dan jasa mewah. Dengan demikian, kelompok masyarakat mampu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan pandangannya terkait kebijakan ini. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa kenaikan PPN akan diiringi oleh peningkatan program prorakyat dan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat.

Herman menilai, pemerintah telah mempertimbangkan dampak kebijakan ini secara komprehensif, terutama dalam memastikan implementasinya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan prinsip keberimbangan. Presiden Prabowo menitikberatkan kenaikan pajak pada barang mewah, sementara kebutuhan dasar masyarakat tetap bebas dari beban pajak.

Herman juga menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal negara untuk mendanai berbagai program strategis. Beberapa program prorakyat yang telah dirancang oleh pemerintah antara lain makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional senilai Rp15 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun rumah sakit di daerah-daerah dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan memberikan manfaat besar bagi desa-desa tertinggal, terluar, dan terpencil.

Menurut Yandri, dana tambahan dari kenaikan pajak ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan layanan listrik di desa-desa yang selama ini minim akses. Infrastruktur yang memadai di desa-desa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan.

Yandri menegaskan bahwa pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintah, melainkan untuk membangun negara demi kemakmuran rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Selain itu, Yandri juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hasil pajak, sehingga masyarakat dapat melihat langsung hasil dari kontribusi mereka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang dengan prinsip gotong royong. Pemerintah ingin memastikan bahwa kontribusi pajak dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan masyarakat.

Kelompok mampu memberikan kontribusi lebih besar, sementara kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini juga dipandang sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Dengan alokasi dana yang tepat, pemerintah optimistis kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dana tambahan dari pajak ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang bersifat strategis, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan hanya langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan tambahan pendapatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendukung program prorakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan kebijakan yang matang dan implementasi yang tepat, kenaikan pajak ini diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Pastikan Operasi Pengamanan Jelang Tahun Baru 2025 Berjalan Lancar

JAKARTA – Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah bersama aparat terkait telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar.

Pemerintah berkomitmen memastikan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru berlangsung aman, lancar, tertib, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, ujar Pratikno.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, komunitas keagamaan, dan aparat keamanan dalam mendukung pelaksanaan ibadah dan perayaan.

Kami memastikan lalu lintas berjalan lancar, peribadatan berlangsung aman, dan lokasi wisata terjaga dengan baik. Harapannya, masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan penuh kedamaian dan khidmat, tambahnya.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI menggelar Operasi Lalu Lintas Jaya 2024 yang berlangsung selama 13 hari, mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Pejabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, memastikan bahwa pengamanan dilakukan dengan dukungan 1.500 personel Satpol PP dan 2.700 personel Dinas Perhubungan.

Insya Allah dengan Forkopimda yang sangat solid dan kompak, pengamanan Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025 di Jakarta akan berjalan lancar, damai, dan tidak ada masalah, ujar Teguh.

Selain pengamanan, Pemprov Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Kami juga menyiagakan petugas medis lengkap dengan sarana prasarana seperti ambulans untuk pelayanan medis jika dibutuhkan, tambah Teguh.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, menjelaskan bahwa Operasi Lilin Rinjani 2024 telah memobilisasi 1.385 personel, 20 pos pengamanan, 11 pos pelayanan, dan 3 pos pelayanan terpadu.

Semua sudah kita siapkan. Libatkan tokoh dan masyarakat, pastikan negara hadir, serta lakukan penguatan komunikasi objek vital dan rekayasa manajemen lalu lintas, kata Hadi.

Kapolda NTB juga menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan di tempat ibadah, lokasi hiburan, pariwisata, dan pusat perbelanjaan.

Kunci sebuah operasi adalah sinergitas. Mari libatkan semua komponen masyarakat,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru akan berjalan aman, tertib, dan penuh makna bagi seluruh masyarakat. []

 

Pemerintah Optimalkan Posko Gabungan untuk Perayaan Akhir Tahun

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah serius dalam menghadapi perayaan akhir tahun dengan mengoptimalkan posko gabungan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran kepolisian untuk mengantisipasi aksi pemalakan yang sering terjadi di kawasan wisata, terutama di jalur-jalur tikus.

“Kita melihat adanya kecenderungan masyarakat menggunakan jalur-jalur tikus, sehingga tadi kami meminta untuk dilakukan sweeping, terutama pada saat puncak arus. Dari laporan yang ada, memang ditemukan potensi terjadinya aksi pemalakan,” kata Sigit

Kapolri juga mengungkapkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat menuju tempat-tempat wisata menjelang pergantian tahun. Ia meminta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengamanan lebih ketat.

“Saya meminta agar ke depannya dilakukan antisipasi dengan memperbanyak patroli gabungan antara TNI-Polri dan semua pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan mampu mendukung kelancaran operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tingkatkan terus sinergi dan kekompakan di antara semua pemangku kepentingan terkait, agar rangkaian operasi Nataru dapat berjalan lancar dan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali telah menyiapkan strategi antisipasi kemacetan menjelang malam pergantian tahun. Kepala Seksi Pengawasan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Bali, Kadek Dwi Ratna Partami, menyebut langkah tersebut telah dilakukan sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

“Kami mendirikan posko bersama di beberapa lokasi strategis untuk memantau dan mengatur arus lalu lintas,” ungkap Ratna.

Kemacetan yang sering terjadi disebabkan oleh parkir sembarangan dan aktivitas masyarakat di sekitar jalan. Untuk mengatasinya, Dishub melakukan penertiban parkir meski keterbatasan personel dan fasilitas menjadi kendala.

“Saat ini, penegakan hukum masih berupa imbauan, sosialisasi, dan pemberian tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian,” tambah Ratna.

Menjelang malam pergantian tahun, fokus pengaturan lalu lintas akan diarahkan pada kawasan padat seperti Kuta dan Denpasar. Petugas gabungan ditempatkan di pusat-pusat keramaian untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.

“Kami juga mendorong pengelola usaha dan tempat perayaan untuk menyediakan lahan parkir khusus bagi pengunjung,” tutup Ratna.

Pemerintah Menjamin Kelancaran Momen Libur Tahun Baru 2025

Oleh : Adi Hertanto )*

Pemerintah selalu berkomitmen untuk memastikan setiap momen liburan penting bagi masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Salah satu momen yang selalu dinanti-nantikan adalah libur Tahun Baru, yang biasanya dipenuhi dengan perjalanan jauh, kunjungan ke keluarga, atau sekadar beristirahat sejenak setelah berbulan-bulan bekerja keras. Untuk itu, menjelang libur Tahun Baru 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran liburan bagi masyarakat, baik dari segi transportasi, keamanan, maupun pelayanan publik lainnya.

Salah satu langkah utama yang diambil pemerintah adalah memastikan kelancaran transportasi. Menyadari bahwa libur Tahun Baru sering kali diwarnai dengan lonjakan jumlah perjalanan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, pemerintah telah merencanakan berbagai upaya untuk mengatasi potensi kemacetan dan kesulitan transportasi lainnya. Dinas Perhubungan (Dishub) dan kementerian terkait bekerja sama untuk menyiapkan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti peningkatan fasilitas di bandara, stasiun, dan terminal. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan lebih banyak armada angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan, dan memastikan perjalanan tetap nyaman dan aman. Pembangunan dan perbaikan jalan juga terus dilaksanakan di beberapa titik strategis guna mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama di daerah yang sering mengalami kemacetan saat momen liburan.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan pihaknya telah meninjau empat gerbang tol utama keluar Jakarta untuk memastikan kelancaran arus kendaraan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pihaknya juga berpesan kepada pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, mengantisipasi kepadatan, serta menjaga kondisi badan. Mengingat lonjakan volume kendaraan yang kerap terjadi di berbagai jalur utama, baik menuju destinasi wisata maupun tempat berkumpul bersama keluarga, persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menikmati liburan tanpa gangguan.

Tidak hanya di jalur transportasi, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap aspek keselamatan. Selama libur Tahun Baru, potensi kecelakaan lalu lintas meningkat, sehingga upaya preventif menjadi sangat penting. Polisi dan instansi terkait lainnya akan meningkatkan pengawasan di jalan raya dengan melakukan patroli rutin dan titik-titik pemeriksaan. Selain itu, kampanye keselamatan berkendara, seperti penggunaan sabuk pengaman dan helm, juga akan digencarkan melalui berbagai media, baik di media sosial maupun di lapangan langsung.

Untuk menunjang kenyamanan masyarakat, sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Selama periode libur panjang ini, rumah sakit dan puskesmas akan tetap beroperasi dengan sistem layanan 24 jam. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan tenaga medis dan peralatan yang diperlukan untuk menangani kemungkinan keadaan darurat. Selain itu, sejumlah pos kesehatan dan ambulans akan disiagakan di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, seperti di sekitar jalur utama mudik dan wisata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan warganya, memberikan rasa tenang bagi siapa saja yang bepergian di momen libur Tahun Baru.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan pihaknya telah memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan mulai dari sterilisasi di awal, sampai dengan memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan libur tahun baru 2024 berjalan dengan baik. Melalui persiapan yang matang dan kesadaran yang tinggi, momen libur Tahun Baru 2025 dapat menjadi waktu yang menyenangkan bagi seluruh keluarga tanpa ada kendala. Pemerintah juga berharap agar setiap pengguna jalan dapat berperan aktif dalam menciptakan perjalanan yang lancar, nyaman, dan aman.

Kemudian pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keamanan diri dan barang bawaannya. Pengamanan juga diperkuat di tempat-tempat wisata yang diprediksi akan ramai dikunjungi, seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan objek wisata alam. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat selama liburan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor pariwisata dengan mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Berbagai event hiburan, festival, dan kegiatan sosial akan digelar di berbagai daerah untuk menyemarakkan suasana liburan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat. Pemerintah juga menggandeng sektor swasta untuk memastikan fasilitas-fasilitas pariwisata siap menyambut pengunjung dengan kualitas layanan terbaik, seperti penginapan, restoran, dan objek wisata.

Tahun Baru merupakan momen spesial yang dirayakan dengan penuh kebahagiaan, dan dengan adanya berbagai persiapan matang dari pemerintah, masyarakat dapat menikmati liburan tersebut tanpa kekhawatiran. Berbagai langkah tersebut, mulai dari peningkatan sarana transportasi, pengawasan keselamatan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pengamanan ketertiban, menjadikan libur Tahun Baru 2025 lebih nyaman dan menyenangkan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan bekerja keras demi kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk menikmati momen liburan dengan penuh kebahagiaan, kembali segar, dan siap menyambut tantangan di tahun yang baru.

)* Penulis adalah pengamat sosial

Presiden Prabowo Optimalkan Infrastruktur dan Transportasi Guna Sambut Libur Tahun Baru

Oleh : Gavin Asadit )*

pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan dan mengoptimalkan kesiapan infrastruktur dan transportasi demi mendukung kelancaran perjalanan masyarakat jelang Tahun Baru. Langkah-langkah strategis terus diambil guna mengatasi potensi hambatan yang sering terjadi selama periode libur Tahun Baru 2025, seperti kemacetan, gangguan cuaca, dan lonjakan jumlah pengguna transportasi umum.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan infrastruktur dan transportasi dalam menyambut lubur Nataru dipertegas oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang mengatakan bahwa infrastruktur transportasi sudah siap menghadapi angkutan libur Tahun Baru 2025. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan bahwa Kemenhub juga telah mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana sebagai upaya mengantisipasi kemacetan dan penumpukan pada simpul transportasi.

Lebih lanjut, Menhub meminta dukungan dan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mewujudkan libur Nataru dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat merasakan rasa nyaman saat libur Tahun Baru.

Selanjutnya, di sektor transportasi umum, pemerintah memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di terminal bus, stasiun kereta, bandara, dan pelabuhan. Presiden Prabowo meminta Kementerian Perhubungan untuk memantau secara langsung kesiapan fasilitas ini. Menteri Perhubungan, dalam keterangannya, menyebut bahwa jadwal operasional transportasi massal telah ditingkatkan untuk menampung lonjakan penumpang.

Peningkatan layanan juga didukung oleh langkah digitalisasi, seperti implementasi sistem pemesanan tiket online yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan, sejumlah kereta api dan bus baru telah dioperasikan. Di bandara, perbaikan fasilitas dan penambahan jadwal penerbangan ke destinasi populer menjadi fokus utama. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran dan animo masyarakat yang akan berpergian selama libur Nataru kementerian perhubungan juga telah menyiapkan sarana dan prasarana antara lain 32.130 unit bus dengan jumlah kapasitas 1,2 juta penumpang.

Selanjutnya menjelang Tahun Baru, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar momen Nataru tahun ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar, Presiden Prabowo juga meminta jaminan keamanan pasokan energi dan listrik, yang merupakan elemen vital untuk kelancaran libur panjang.

Dalam memastikan kesiapan layanan kelistrikan yang andal, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari. Pihaknya juga mengatakan bahwa PLN siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, PLN juga telah membentuk tim khusus atau special force siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 81.591 personel yang bersiaga di 1.853 posko seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, PLN sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi siap mendukung arahan pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama perayaan Tahun Baru. Selanjutnya untuk menyikapi meningkatnya kenaikan kendaraan listik, PLN juga sudah menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalan Tol.

Sementara itu, Libur Tahun Baru yang bertepatan dengan musim hujan yang sering kali diiringi dengan cuaca ekstrem tentunya dapat berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian PU untuk berkoodinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pemetaan daerah rawan dan menyiapkan langkah mitigasi

Dalam menjawab arahan langsung dari Presiden Prabowo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumawati melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati untuk membahas strategi mitigasi bencana hidrometeorologi dan puncak musim hujan yang terjadi pada periode arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Keberhasilan pengelolaan libur Natal maupun Tahun Baru 2024 sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi. Presiden Prabowo mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta, untuk bekerja sama. Hal ini tercermin dalam pelibatan pengelola tempat wisata, hotel, dan restoran dalam penyediaan layanan tambahan bagi wisatawan.

Salah satu langkah konkret yang juga perlu dilakukan adalah koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pemerintah daerah untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan destinasi wisata. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati liburan tanpa kendala berarti.

Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran libur Tahun Baru. Kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban, dan merencanakan perjalanan dengan baik menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis bahwa libur Tahun Baru 2024 akan berjalan lancar. Komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan infrastruktur dan transportasi mencerminkan visi beliau untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Melalui sinergi antarinstansi, peningkatan fasilitas, dan kesiapan menghadapi segala tantangan, diharapkan libur Tahun Baru kali ini tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan optimisme dalam memasuki tahun baru 2025. Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya patut diapresiasi, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan libur Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan lancar.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan