JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah mencapai sekitar 66 juta unit usaha atau 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, sektor ini menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Selain itu, UMKM juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan penguatan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan kebijakan ekonominya yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Target ambisius telah ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut.

Langkah strategis yang diambil pemerintah mencakup pengembangan ekosistem UMKM ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya membentuk ekosistem yang solid, termasuk permodalan, akses pasar, pengembangan produk, serta keberadaan agregator untuk mempromosikan produk UMKM ke pasar global.

“Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ujar Budi.

Komitmen ini diperkuat melalui pelaksanaan program pelatihan ekspor. Sepanjang akhir tahun 2024, Kementerian Perdagangan menargetkan melatih 600 UMKM dan mencetak 100 eksportir baru. Selain itu, pemerintah menyusun kalender kegiatan ekspor yang mencakup promosi dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching) guna meningkatkan transaksi produk UMKM di pasar internasional.

Di tingkat domestik, Kementerian Keuangan melalui dialog bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta menampung aspirasi pelaku UMKM. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal dan global.

“Sektor UMKM berperan besar sebagai penopang perekonomian nasional. Melalui dialog ini, kami berharap lahir ide-ide segar untuk mendorong eskalasi bisnis UMKM di berbagai daerah,” ujar Anggito.

Meski memiliki kontribusi signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pendampingan dan pelatihan, serta mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

Dengan berbagai upaya yang telah direncanakan, pemerintah optimistis UMKM akan semakin kokoh sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus mampu bersaing di kancah global. [*]

Oleh: Luthfi Pranama

Program percepatan UMKM naik kelas menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, berbagai langkah strategis telah dirumuskan guna memastikan UMKM mampu naik kelas, memiliki daya saing tinggi, serta berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

Dalam pengembangannya, pemerintah berfokus pada peningkatan daya saing UMKM melalui berbagai program nyata, salah satunya adalah pemaksimalan ekosistem digital. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa tiga langkah strategis telah disiapkan, yaitu pemanfaatan ekosistem pasar digital UMKM (PaDi), penguatan database program PNM Mekaar, dan percepatan digitalisasi sinergitas database UMKM.

Erick juga menyebutkan bahwa program-program ini bertujuan menghubungkan UMKM dengan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Selain itu, program PNM Mekaar yang sudah menjangkau lebih dari 21 juta pelaku usaha kecil di desa, terutama kalangan ibu-ibu, telah membuktikan keberhasilannya dalam menyediakan pembiayaan modal usaha antara Rp1 juta hingga Rp 5 juta.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk UMKM, kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi langkah penting. Melalui kerja sama ini, pemerintah mendorong produk-produk UMKM untuk memenuhi standar BPOM agar dapat menembus pasar nasional dan internasional.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menegaskan bahwa sertifikasi BPOM sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Selain menyediakan modal finansial, PNM juga fokus memberikan pendampingan berupa edukasi tentang pentingnya perizinan, terutama untuk produk makanan, minuman, dan herbal. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait izin edar, diharapkan produk UMKM dapat berkembang dari bisnis subsisten menjadi usaha yang berorientasi pasar luas.

Upaya memperluas pasar untuk UMKM juga dilakukan melalui program “UMKM BISA Ekspor” yang diinisiasi Kementerian Perdagangan. Program ini dirancang untuk mendorong produk UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional melalui strategi yang melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah.

Dalam kegiatan Urun Rembug Ekspor Nasional, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa sinkronisasi kegiatan pembinaan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam pengembangan ekspor produk UMKM.

Peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri juga dimaksimalkan untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM sehingga dapat menjangkau pasar global dengan lebih efektif.

Lebih lanjut, Mendag berharap, melalui program UMKM BISA Ekspor ini dapat tercipta sinkronisasi kegiatan pembinaan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM BISA Ekspor. Selain itu juga dapat memperkuat ekosistem dan kebijakan UMKM BISA ekspor dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah juga menyadari pentingnya digitalisasi dalam membawa UMKM naik kelas. Dengan pemanfaatan teknologi digital, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka secara signifikan. Program digitalisasi yang digagas oleh Kementerian BUMN menjadi salah satu upaya nyata dalam menghubungkan UMKM dengan pasar melalui platform daring.

Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, pemerintah berupaya memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka secara digital dan kompetitif.

Selain itu, akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperkuat sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. KUR menjadi instrumen penting untuk menyediakan modal usaha dengan bunga yang lebih rendah, sehingga UMKM dapat berkembang lebih cepat.

Pemerintah juga mendorong penyederhanaan birokrasi dalam pengajuan pembiayaan agar pelaku usaha kecil semakin mudah mengakses kredit tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari ekosistem UMKM. Kedua sektor ini selama bertahun-tahun menjadi pilar ekonomi masyarakat kecil, namun sering kali menghadapi kendala dalam akses pasar dan pembiayaan.

Kebijakan afirmatif yang dirancang pemerintah, seperti penyesuaian syarat-syarat pembayaran kredit dan pemutihan kredit macet, menjadi bukti nyata dukungan terhadap para pelaku usaha kecil di sektor ini. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu UMKM di sektor pertanian dan perikanan untuk kembali bangkit setelah sempat terdampak krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

Penyederhanaan regulasi juga menjadi fokus pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. Proses perizinan yang lebih cepat dan efisien akan memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Dengan birokrasi yang lebih ramah terhadap UMKM, pemerintah memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Melalui berbagai langkah strategis ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. Upaya peningkatan kapasitas, akses pasar, pendampingan, serta digitalisasi menjadi landasan kuat dalam membawa UMKM menuju era baru yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program percepatan UMKM diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang inklusif dan merata, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dikategorikan sebagai mewah. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang adil untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberikan tekanan pada mayoritas masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan kenaikan PPN 1% juga sebagai langkah pemerintah dalam mewujudkan penguatan ekonomi nasional demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masayarakat dimana pajak negara tersebut nantinya akan kembali seluruhnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan keputusan kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang akan diberlakukan mulai tahun 2025 dapat memperkuat pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan segala bentuk infrastruktur sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat kaya untuk lebih peduli terhadap kesenjangan sosial. Ia menjelaskan bahwa hasil pajak dari barang mewah akan dialokasikan untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Dengan kata lain, kenaikan pajak ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat ekonomi nasional dengan memanfaatkan kontribusi dari masyarakat kelas atas.

Lebih lanjut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kenaikan PPN pada barang mewah dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa berdampak signifikan pada inflasi. Menurutnya, konsumsi barang premium bersifat elastis, sehingga kenaikan harga akibat pajak tidak akan mengurangi permintaan secara drastis. Hal ini berbeda dengan barang kebutuhan pokok, di mana kenaikan pajak bisa langsung memukul daya beli masyarakat luas.

Selain itu, Faisal Basri, seorang Ekonom Senior menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip pajak progresif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat kaya untuk berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan. Faisal menekankan bahwa pemerintah harus memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan transparan dan efisien agar hasilnya maksimal.

Sementara itu, Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan tarif PPN sebesar 11% mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk menambah pos penerimaan negara dan untuk menguatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama dari pelaku usaha di sektor barang mewah. Mereka mengkhawatirkan penurunan daya beli konsumen kelas atas yang dapat berdampak pada penjualan. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), mengatakan bahwa penyesuaian harga akibat kenaikan PPN dapat menekan profit margin pelaku usaha. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini lebih tepat sasaran dibandingkan menaikkan PPN secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, pemerintah berencana menggunakan hasil pajak ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih merata. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan tambahan dari PPN barang mewah akan digunakan untuk membiayai program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki rasio pajak (tax ratio) Indonesia, yang saat ini masih berada di bawah rata-rata negara-negara berkembang.

Kebijakan pemerintah menaikkan PPN pada barang dan jasa mewah sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, lebih lanjut kebijakan kenaikan PPN ini dinilai sebagai keputusan tepat di tengah upaya negara untuk memperkuat pendapatan pajak, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai program-program strategis

Dengan sosialisasi yang efektif, kebijakan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah juga telah menyusun rencana pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak memanfaatkan kebijakan ini untuk menaikkan harga secara sepihak. kebijakan ini tentunya membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha. Pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat kebijakan ini. Dengan pendekatan yang transparan dan terukur, kenaikan PPN barang mewah dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkeadilan.

Secara keseluruhan, kenaikan PPN untuk barang dan jasa mewah sebagai langkah penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dengan membebankan pajak yang lebih besar kepada kelompok mampu. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Mari bersama mendukung kebijakan kenaikan PPN 1% yang telah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah demi memperkuat pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui berbagai pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta: Pinjaman online (pinjol) berubah menjadi momok menakutkan di masyarakat. Paling pahit adalah munculnya banyak kasus bunuh diri karena aktivitas ini.

Pemerintah sebetulnya sudah mengatur mengenai pinjol, lengkap dengan berbagai aplikasi yang ada. Namun, masih saja banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal.

Maka, masyarakat harus paham apa saja ciri dari pinjol ilegal. Ini supaya kita tidak terjebak dengan pinjol ilegal.

Palangka Raya: Teka-teki silang (TTS) sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Baik itu sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melatih otak, atau bahkan hanya sekedar hiburan

Seiring berkembangnya teknologi, teka-teki silang tidak hanya bisa ditemukan di media cetak saja, tetapi juga hadir di platform digital. Saat ini, kita bisa memainkan teka-teki silang di ponsel, komputer, atau tablet.

Melansir dari IJEA Journal, seiring dengan berkembangnya popularitas teka-teki silang, banyak variasi yang muncul. Banyak aplikasi teka-teki silang yang memudahkan para penggemar TTS untuk bermain kapan saja dan di mana saja.

Teka-teki silang bermanfaat membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Setiap kali kita mencari jawaban untuk petunjuk yang diberikan, secara tidak langsung melatih otak untuk berpikir lebih kritis dan kreatif.

Berpikir keras untuk menyelesaikan teka-teki silang bisa menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari stres atau masalah sehari-hari. Siapapun yang memainkan teka-teki silang secara teratur, juga akan semakin kaya akan kosakata.

Petunjuk yang diberikan akan mengajarkan kata-kata baru yang sebelumnya mungkin tidak kita ketahui. Teka-teki silang juga melatih kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis.

Bagi yang bermain TTS, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari hubungan antar petunjuk memiliki banyak manfaat untuk melatih otak, dan mengurangi stres. Itulah manfaat teka teki silang di era digital saat ini.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengelurkan peringatan bahwa Indonesia sudah masuk puncak musim hujan. Bahkan, saat ini hujan berada dalam periode berintensitas tinggi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (27/12/2024). “Saat ini, selama 10 hari terakhir di tahun 2024 hingga 10 hari awal tahun 2025 masih aktif La Nina lemah,” ujarnya.

Terutama, lanjutnya, yang berada di wilayah Jawa bagian utara. “Ini sebagai memasuki puncak musim hujan di Januari,” kata Dwikorita.

Ia juga mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis di Samudra Hindia bagian selatan turut memengaruhi pola angin. Hal ini memicu pembentukan awan hujan, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara.

“Selain itu, aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2024. Ini juga menjadi faktor yang meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” ucap Dwikorita.

Namun, Dwikorita menyebut bahwa prakiraan cuaca khusus untuk Jakarta menunjukkan kondisi berawan hingga esok siang. “Khusus untuk DKI, malam ini hingga besok jam 1 siang hanya berawan dan baru mulai hujan ringan setelah pukul 1 siang,” katanya.

Dwikorita lantas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem akibat gabungan fenomena cuaca ini. Terutama, di wilayah yang mengalami curah hujan tinggi.