Perkembangan Pembangunan IKN di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Raih Catatan Positif

Oleh : Devi Putri Anjani )*

 

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan dan menjadi perhatian publik. Dengan capaian 96% untuk Tahap 1 per Desember 2024, langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan visi besar menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan sentuhan positif terhadap percepatan proyek ini. Harapannya, IKN dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. Dengan momentum seperti ini, sudah sepatutnya masyarakat turut mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi semua.

Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menyebutkan bahwa sejumlah proyek kunci seperti Gedung Kantor Kemenko 1 hingga 4 berada dalam tahap akhir pengerjaan dengan rata-rata progres di atas 90%. Data dari Otorita IKN menunjukkan bahwa pembangunan IKN yang mencakup 109 paket dari APBN selama empat tahun terakhir, telah mencapai progres keseluruhan sebesar 61,7%. Tahap pertama pembangunan ini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dapat difungsikan sesuai target.

Selain itu, Gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Istana Wakil Presiden menunjukkan progres yang bervariasi, mulai dari 24% hingga 96%. Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi di lapangan, tetapi sekaligus menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan kolaborasi antar pihak terkait untuk memastikan semua target terpenuhi sesuai jadwal.

Selain pembangunan gedung pemerintahan, proyek-proyek ikonik lain seperti masjid negara juga mendapat perhatian. Dengan capaian progres 40%, proyek ini ditargetkan selesai pada Juni 2025. Masjid ini diharapkan menjadi simbol spiritualitas sekaligus pusat kegiatan masyarakat yang modern. Tidak hanya itu, beberapa proyek baru seperti Basilica dan Gereja Inti akan segera dimulai setelah proses lelang selesai. Kehadiran fasilitas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota inklusif yang mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menjelaskan bahwa IKN dirancang sebagai “beranda Indonesia.” Artinya pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia, lingkungan, dan budaya. Dengan pendekatan holistik ini, IKN diharapkan menjadi model bagi pengembangan kota masa depan yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan.

Pembangunan IKN juga tidak lepas dari dukungan investasi besar. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa keterlibatan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kunci keberlanjutan pembangunan. Rencana groundbreaking tahap kesembilan yang akan dilakukan awal tahun depan menambah daftar capaian positif proyek ini. Dengan nilai investasi mencapai Rp6,5 triliun, proyek ini mencakup pembangunan fasilitas mixed-use seperti area tempat tinggal, ruang perkantoran, hotel berbintang lima, dan pusat komersial.

Sejumlah negara seperti Malaysia dan Jepang telah menunjukkan komitmen mereka melalui investasi di sektor strategis. Bahkan, pembangunan universitas negeri di IKN mulai menarik perhatian kalangan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan ekosistem pendidikan dan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Groundbreaking tahap kesembilan ini melengkapi delapan tahap sebelumnya yang telah melibatkan total investasi hingga Rp58,4 triliun.

Saat ini,  pembangunan IKN adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan tetapi juga sarat dengan harapan. Optimisme terhadap proyek ini mencerminkan tekad bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang solid dan dukungan yang berkelanjutan, IKN dapat menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan terobosan besar di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Meskipun pencapaian pembangunan IKN sangat menjanjikan, ada tantangan yang tetap perlu diwaspadai. Mulai dari penyelesaian proyek yang masih tertunda hingga potensi kendala dalam manajemen sumber daya manusia dan logistik, semua elemen harus bekerja sama agar tidak menghambat progres yang sudah dicapai. Selain itu, keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

IKN bukan hanya sekadar proyek ambisius, tetapi juga representasi dari mimpi besar bangsa. Keberhasilannya akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu membangun kota masa depan yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, dukungan masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Semangat gotong royong dan optimisme dari seluruh lapisan masyarakat akan menjadi energi tambahan dalam mewujudkan visi besar ini.

IKN adalah simbol kebangkitan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta maka proyek ini diharapkan mampu menjadi awal dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari sisi internasional, IKN juga menjadi etalase kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara maju dalam menciptakan solusi kota yang inovatif dan berkelanjutan.

 

)* Penulis adalah Kontributor Duta Media

Pemerintah siapkan stimulus ekonomi untuk penyesuaian PPN 1 %

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan akan tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa berbagai program sosial dan subsidi tetap akan berjalan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Manfaat yang tetap diterima masyarakat antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk,” jelas Dwi.

Dwi menambahkan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN tersebut.

“Stimulus ini akan meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang hingga akhir 2024 tetap berada di kisaran rata-rata 5 persen,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa pemerintah telah merancang berbagai kebijakan guna mempertahankan daya beli masyarakat di tengah penyesuaian tarif PPN.

Salah satu langkah nyata adalah pemberian bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan untuk Januari-Februari 2025 kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Selain itu, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 1 persen untuk produk seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak subsidi (Minyakita). Stimulus lainnya meliputi kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK serta perpanjangan masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha.

“Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat tetapi juga menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhannya tetap kuat, diharapkan mencapai di atas 5 persen,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengumumkan kebijakan diskon tarif listrik hingga 50 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 serta insentif PPN untuk sektor properti.

Kebijakan pemerintah ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menilai bahwa langkah stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dapat menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat akibat penyesuaian tarif PPN. Namun, dia menekankan pentingnya keberlanjutan dari kebijakan ini.

“Secara umum, paket stimulus ekonomi yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat menjadi solusi awal untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Yogi.
(*/rls)

Pemerintah Pastikan Penyesuaian PPN 1% Demi Stabilitas Ekonomi dan Tidak Merugikan Rakyat

Oleh: Paramitha Anjani )*

 

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang terukur, salah satunya dengan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) satu persen mulai 1 Januari 2025. Langkah ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, keberpihakan, dan gotong royong, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam penerapannya, pemerintah mengedepankan pendekatan yang selektif dan berkeadilan, memastikan kelompok masyarakat yang kurang mampu terlindungi dari dampak kebijakan tersebut. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, susu, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan tetap dibebaskan dari PPN, sehingga tidak membebani masyarakat umum.

Sebagai bentuk keberpihakan, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mengurangi dampak kenaikan tarif PPN bagi masyarakat menengah ke bawah. Misalnya, program PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar satu persen untuk barang kebutuhan pokok tertentu seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan harga barang-barang tersebut tetap terjangkau, bahkan dengan penyesuaian tarif pajak.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan paket perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pemberian bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 16 juta penerima selama awal tahun 2025, serta diskon listrik 50 persen untuk pelanggan dengan daya tertentu. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya menaikkan penerimaan pajak tetapi juga berupaya melindungi masyarakat yang paling membutuhkan.

Penyesuaian tarif PPN ini juga diprioritaskan untuk barang-barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti makanan premium, layanan kesehatan VIP, dan pendidikan berstandar internasional. Dengan demikian, kebijakan ini tidak membebani konsumsi barang dan jasa yang bersifat esensial bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kelompok yang memiliki kemampuan finansial lebih besar harus berkontribusi lebih signifikan melalui pajak, sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi landasan kebijakan ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan pentingnya pemungutan pajak yang adil dan selektif. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi beban pajak yang seimbang antara kelompok masyarakat.

Pemerintah juga memberikan insentif khusus kepada dunia usaha dan UMKM, termasuk perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen hingga 2025 untuk UMKM tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama perekonomian.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, optimalisasi penerimaan dari sektor PPN akan berdampak positif pada kesehatan fiskal pemerintah, yang pada akhirnya akan memperbaiki distribusi ekonomi secara keseluruhan.

Vaudy juga menyoroti bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang dirancang untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif tambahan bagi sektor tertentu, seperti diskon pajak untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (electric vehicle) dan pajak ditanggung pemerintah untuk kendaraan hybrid. Insentif ini diharapkan dapat mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan sekaligus mempercepat transformasi ke arah ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan ini. Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan perpajakan tetap relevan dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Dalam hal ini, penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai 2025 menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Penyesuaian tarif PPN 1 persen tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi pajak dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang tujuan kebijakan ini terus dilakukan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan masyarakat. Dengan berbagai insentif dan pengecualian yang diberikan, pemerintah berusaha memastikan bahwa penyesuaian tarif PPN tidak membebani rakyat kecil. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Siapkan Sejumlah Stimulus Guna Memitigasi Dampak Penyesuaian PPN 1 Persen

Oleh: Justin Bahar

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan kebijakan perpajakan. Mulai tahun depan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami penyesuaian menjadi 12 persen sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi dampak dari kebijakan ini. Berbagai stimulus ekonomi telah dirancang untuk memitigasi dampak kenaikan PPN tersebut, yang bertujuan melindungi masyarakat dan mendukung keberlanjutan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap masyarakat. Menurutnya kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat. Stimulus ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) hingga perlindungan terhadap industri padat karya.

Paket kebijakan yang disiapkan pemerintah ini dirancang untuk bersifat inklusif, menyasar berbagai kelompok pendapatan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dan atas. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa pemerintah telah berusaha menyusun stimulus ekonomi yang inklusif guna memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Secara umum, pemerintah berusaha agar stimulus yang diberikan bersifat inklusif dan menyasar semua kelompok golongan pendapatan.

Stimulus ini juga mencakup berbagai kebijakan strategis seperti subsidi harga untuk kebutuhan pokok, insentif fiskal bagi UMKM, serta kemudahan akses pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan tarif PPN.

Salah satu elemen penting dalam paket kebijakan ini adalah dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM dan industri padat karya. Dalam kondisi di mana dunia usaha masih menghadapi tantangan pasca-pandemi, insentif ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap produktif. Stimulus berupa keringanan pajak, subsidi bunga kredit, serta dukungan program digitalisasi UMKM menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan dunia usaha.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengapresiasi langkah pemerintah dalam merancang stimulus ekonomi yang cukup komprehensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia juga memberikan catatan penting terkait perlunya kebijakan pendukung tambahan. Menurutnya, secara umum stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dirancang cukup komprehensif untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan PPN. Namun, untuk mengantisipasi dampak jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan stimulus atau kebijakan pendukung lainnya.

Meski stimulus yang dirancang telah mencakup berbagai aspek, efektivitas implementasi kebijakan tetap menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh mekanisme distribusi stimulus berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Respons masyarakat dan dunia usaha terhadap perubahan tarif PPN juga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Dalam jangka pendek, dukungan dari berbagai pihak, baik itu pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat umum, akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen bukan semata-mata langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga bagian dari upaya harmonisasi peraturan perpajakan yang lebih luas. Dengan penerapan kebijakan yang inklusif dan stimulus yang tepat sasaran, dampak negatif dari kenaikan tarif ini diharapkan dapat diminimalisir. Lebih jauh lagi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Dalam konteks global, langkah Indonesia dalam mengelola perubahan kebijakan perpajakan ini juga menjadi cerminan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing. Dengan stimulus yang dirancang secara holistik, pemerintah berupaya memberikan perlindungan bagi masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kebijakan penyesuaian tarif PPN bukanlah upaya yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mendukung kebijakan ini, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Ekonomi dari Forum Rakyat Sejahtera

Penyesuaian PPN 1% Demi Mendukung Program Sosial dan Pembangunan

Jakarta – Pemerintah resmi melaksanakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Meski tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mengurangi dampak kenaikan ini, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

“Hingga akhir tahun 2024 ini, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran rata-rata 5 persen. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap ekonomi Indonesia, dan pertumbuhannya tetap kuat, diharapkan mencapai di atas 5 persen,” ujarnya.

Beberapa langkah stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk Januari hingga Februari 2025, yang akan diberikan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 1 persen untuk produk seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak subsidi (Minyakita).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ini.

“Keadilan adalah dimana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” kata Sri Mulyani.

Selain insentif tersebut, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta memberikan kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK.

Senada, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa berbagai program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi listrik, LPG 3 kg, dan pupuk akan tetap berjalan untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Langkah ini bertujuan melindungi stabilitas ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah hingga bawah,” ujar Dwi Astuti.

Pendekatan Holistik Penting Sebagai Strategi Pencegahan Narkoba Sejak Dini

Oleh : Andika Pratama )*

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman besar yang merusak masa depan generasi muda dan stabilitas sosial bangsa. Dalam upaya mencegah dampak buruk narkoba, pendekatan holistik menjadi strategi kunci yang harus diimplementasikan sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek edukasi formal di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, serta institusi terkait dalam membangun ketahanan individu terhadap ancaman narkoba.

Sekolah sebagai institusi pendidikan memegang peranan strategis dalam menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Togar Sianipar, bahwa kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Pendidikan adalah langkah awal yang krusial. Pendidikan pencegahan narkoba harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa.

Di tingkat PAUD, materi pencegahan narkoba dapat disampaikan melalui media yang menarik seperti komik atau permainan edukatif. Pada jenjang pendidikan menengah hingga tinggi, konten harus lebih mendalam, mencakup pemahaman tentang jenis-jenis narkotika, dampaknya, serta konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar.

Togar menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk daya tangkal terhadap pengaruh buruk lingkungan. Keluarga adalah benteng pertama dalam melindungi anak-anak dari jeratan narkoba. Ketahanan keluarga dapat dibangun melalui komunikasi yang baik, pendidikan tentang bahaya narkoba, serta perhatian penuh terhadap perkembangan anak.

Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan lingkungan rumah yang harmonis dan memberikan contoh nyata tentang gaya hidup sehat. Orang tua harus lebih proaktif dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta menyediakan waktu untuk berdialog tentang isu-isu penting, termasuk bahaya narkoba.

Selain sekolah dan keluarga, masyarakat dan institusi keagamaan juga berperan besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Sumenep, telah menunjukkan langkah nyata dengan memberikan edukasi bahaya narkoba kepada santri di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Melalui pendekatan berbasis keagamaan, nilai-nilai moral dan agama dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menanamkan kesadaran tentang dampak buruk narkoba.

Modus operandi pengedar narkoba semakin beragam. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNN Kabupaten Sumenep, Rahwini Suwandi bahwa beberapa pengedar menggunakan jajanan anak-anak untuk menyusupkan narkoba. Banyak cara yang ditempuh oleh pengedar narkoba untuk menyebarluaskan barang haram tersebut. Oleh karena itu, edukasi sejak dini harus mencakup kemampuan mengenali potensi ancaman ini dan bagaimana cara melindungi diri.

Strategi pencegahan narkoba yang holistik tidak dapat berjalan tanpa adanya kolaborasi lintas sektor. Selain BNN, pihak kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Langkah-langkah ini sejalan dengan program edukasi yang dilakukan oleh Polres Ciamis yang secara aktif memberikan sosialisasi kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Kapolres Ciamis AKBP Akmal, menyatakan pentingnya langkah preventif melalui edukasi humanis kepada pelajar. Ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan pendidikan dan penyuluhan. Kesadaran kolektif masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat efektif untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba. Konten edukasi dalam bentuk video interaktif, aplikasi permainan, dan kampanye media sosial dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan informasi disampaikan dengan cara yang relevan dan menarik bagi anak-anak dan remaja.

Namun, pengawasan terhadap akses anak-anak terhadap konten digital juga perlu ditingkatkan. Beberapa pengedar narkoba menggunakan platform digital untuk menyebarkan barang haram mereka, seperti melalui media sosial atau marketplace. Oleh karena itu, edukasi tentang literasi digital menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan narkoba.

Pencegahan narkoba bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kampanye nasional dengan slogan seperti Generasi Emas Tanpa Narkoba dapat menjadi pemersatu semangat dalam melawan ancaman narkoba.

Pemerintah, melalui BNN dan lembaga terkait, perlu terus menggelar kampanye masif di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, peluang untuk menciptakan generasi muda yang bebas narkoba akan semakin besar.

Pendekatan holistik dalam pencegahan narkoba sejak dini adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan generasi muda yang sehat dan produktif.

Melalui edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi, penyalahgunaan narkoba dapat dicegah secara efektif. Indonesia membutuhkan generasi emas yang bebas dari narkoba untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global.

)* Penulis adalah Kontributor Jabartrigger.com

Kolaborasi Lintas Instansi: Meningkatkan Efektivitas Penanganan Jaringan Narkoba Internasional

JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penanganan masalah dalam menghadapi tantangan besar peredaran narkoba internasional. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan kolaborasi yang melibatkan BNN, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Bea dan Cukai terus menunjukkan hasil positif dalam memberantas jaringan narkoba, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur strategis lainnya.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengawasi jalur perbatasan yang sering dijadikan pintu masuk oleh jaringan narkoba internasional.
“Menjaga jalur perbatasan antarnegara memiliki banyak faktor sehingga menjadi sulit untuk menuntaskan pemberantasan narkoba di wilayah itu, sebab Indonesia mempunyai lebih dari 108 ribu kilometer garis pantai, ditambah dengan banyaknya pulau-pulau kecil,” ujar Komjen Marthinus.

Komjen Marthinus menambahkan bahwa wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan pengawasan ketat dan kerja sama berkesinambungan. Melalui patroli terpadu dan koordinasi lintas lembaga, langkah pemberantasan narkoba di daerah rawan ini terus ditingkatkan.

Kepolisian Republik Indonesia juga menunjukkan komitmennya melalui langkah-langkah agresif terhadap gembong narkoba internasional. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pengejaran terhadap jaringan besar, termasuk target seperti Fredy Pratama, menjadi prioritas utama.

“Tentunya saat ini saya perintahkan Kabareskrim dan Kadiv Hubinter untuk terus melakukan kegiatan, dalam hal ini baik dengan interpol ataupun dengan kegiatan police to police, untuk terus mengejar keberadaan dari Fredy Pratama,” ungkap Jenderal Listyo.

Pengejaran lintas negara ini melibatkan koordinasi yang erat dengan Interpol dan otoritas internasional lainnya, sebagai bentuk nyata dari tekad Polri untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang merusak generasi muda Indonesia.

Langkah-langkah ini telah membuahkan hasil signifikan, termasuk pengungkapan sejumlah besar jaringan yang terafiliasi dengan sindikat internasional. Penangkapan anggota sindikat narkoba bukan hanya menjadi bukti keberhasilan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mundur dalam perang melawan narkoba.

Upaya pengamanan wilayah perbatasan juga menjadi prioritas penting dalam pemberantasan narkoba. Salah satu contoh nyata adalah patroli gabungan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW bersama Kantor Imigrasi dan instansi terkait lainnya. Lettu Czi Muammar Ghadafi, Pasi Ops Satgas Pamtas RI-Malaysia, mengungkapkan komitmennya untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga perbatasan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, di antaranya penyelundupan hingga narkoba,” ujar Lettu Ghadafi.

Ia juga menekankan bahwa patroli gabungan ini akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan lintas negara.

“Ke depan, kegiatan patroli gabungan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan perbatasan tetap aman dan terkendali,” tambahnya.

Mewaspadai Tipu Daya Judol Berkedok Game Online

Oleh : Dina Kahyang Putri )*

Judi online yang menyamar sebagai game digital semakin meresahkan. Modus ini tidak hanya menargetkan orang dewasa tetapi juga anak-anak dan remaja. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia muda. Ancaman ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyamaran perjudian dalam bentuk permainan yang tampaknya tidak berbahaya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sekitar 80 ribu pemain judi online di Indonesia berusia di bawah 10 tahun, angka yang mencerminkan dua persen dari total 168 juta transaksi judi online di negara tersebut.

Maryati Solihah dari KPAI menjelaskan bahwa salah satu strategi pelaku judi online adalah menyamarkan platform perjudian sebagai game biasa. Dengan cara ini, mereka berhasil menarik perhatian anak-anak yang tidak memahami risiko di balik permainan tersebut.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak. Game dengan tampilan menarik dan mekanisme sederhana sering kali digunakan sebagai alat untuk menjebak pengguna muda.

Hal ini membuat peran orang tua menjadi sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak mereka. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami ciri-ciri game yang berpotensi menjadi media perjudian.

Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah adanya fitur dalam game yang memungkinkan pemain menukar mata uang digital, seperti koin atau berlian, menjadi uang asli.

Presiden Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno, menyoroti kemiripan antara game biasa dan aplikasi judi online. Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada kemampuan untuk mengonversi mata uang dalam game menjadi uang tunai. Hal tersebut menjadi ciri utama yang membedakan game dengan unsur perjudian dari game yang benar-benar aman.

Cipto juga menyarankan agar seluruh produk game diwajibkan untuk mendaftar melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau sistem rating Indonesia Game Rating System (IGRS).

Langkah ini dianggap penting untuk memperketat pengawasan terhadap game digital dan mencegah peredaran game yang mengandung unsur judi. Ia menjelaskan bahwa regulasi terkait saat ini sedang direvisi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Ancaman judi online tidak hanya berdampak pada anak-anak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius bagi kondisi ekonomi keluarga pelaku. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 80 persen pemain judi online berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sebagian besar dari mereka melakukan transaksi kecil, rata-rata di bawah Rp100 ribu per hari. Namun, meski nominal transaksi tampak kecil, dampaknya terhadap ekonomi keluarga sangat signifikan. Banyak pemain menggunakan hingga 70 persen penghasilan harian mereka untuk berjudi, yang akhirnya merusak kesejahteraan keluarga.

Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Humas PPATK, mengungkapkan bahwa perputaran uang dari judi online pada 2024 diperkirakan dapat mencapai Rp900 triliun jika langkah pencegahan tidak diperkuat.

Angka tersebut mencerminkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, Natsir juga mencatat adanya tren penurunan aktivitas judi online pada tahun yang sama berkat koordinasi lintas sektor, seperti kerja sama antara Polri, OJK, industri perbankan, dan penyedia dompet digital.

Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani ancaman judi online. Selain upaya regulasi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mencegah peredaran judi online berkedok game. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang risiko dan cara mengenali game yang mencurigakan agar dapat melindungi anak-anak mereka dari bahaya tersebut.

Selain dampak ekonomi, judi online juga berkontribusi pada permasalahan sosial yang lebih luas. Ketergantungan pada aktivitas perjudian dapat memengaruhi pola pikir generasi muda, menjauhkan mereka dari nilai-nilai produktif, serta mengganggu stabilitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh judi online, terutama dalam bentuk yang lebih sulit dikenali seperti game digital.

Penting bagi masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menangani masalah ini, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran judi online. Langkah sederhana seperti memantau aktivitas digital anak, membatasi akses terhadap game yang tidak terdaftar secara resmi, serta mendukung regulasi yang ketat terhadap industri game digital dapat memberikan dampak signifikan.

Judi online berkedok game adalah ancaman nyata yang terus berkembang. Dengan modus yang semakin canggih, peredaran judi online sulit dikenali tanpa pemahaman yang baik tentang ciri-cirinya. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan pengawasan ketat terhadap game digital harus menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi generasi muda.

Kesadaran bersama, dukungan terhadap regulasi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk menekan ancaman ini. Dengan langkah-langkah tersebut, judi online dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dan generasi muda terlindungi dari bahaya yang mengintai di dunia maya.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Pemerintah Tidak Tebang Pilih Berantas Judi Online Demi Masa Depan Generasi Bangsa

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang dinilai merusak moral masyarakat dan mengancam masa depan generasi bangsa. Melalui berbagai langkah strategis, aparat hukum bersama lembaga terkait bekerja tanpa pandang bulu untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal tersebut di Indonesia. Komitmen ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas perjudian daring yang semakin merajalela.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan lintas kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam jaringan judi online.

Tim gabungan tersebut tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga berfokus pada pihak-pihak lain yang terlibat, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Penelusuran terus dilakukan, termasuk dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurai aliran dana yang mendukung jaringan tersebut.

Kapolri menegaskan bahwa upaya pemberantasan ini berjalan sejalan dengan arahan Presiden untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan. Fokus utama adalah melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh jaringan judi online yang semakin kompleks.

Hingga saat ini, aparat hukum terus bergerak aktif, meskipun identitas beberapa pihak yang terlibat belum bisa diungkap karena penyelidikan masih berlangsung. Langkah ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang melanggar hukum, baik individu biasa maupun oknum dengan jabatan tertentu.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyoroti pentingnya pendekatan strategis dalam memberantas judi online. Pemerintah telah menyusun langkah-langkah komprehensif yang mencakup upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan hukum.

Pendekatan pendidikan bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online serta mendorong resistensi kolektif terhadap godaan aktivitas ilegal tersebut. Pencegahan dilakukan dengan memutus akses konektivitas dan sistem pembayaran yang menjadi simpul utama aktivitas judi online.

Ketika upaya tersebut diabaikan dan unsur pidana ditemukan, pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan dengan tegas, termasuk penerapan hukuman berat untuk menciptakan efek jera.

Budi Gunawan juga menekankan bahwa strategi tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan represif tetapi juga menciptakan kerangka preventif yang kuat. Dengan edukasi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap berbagai modus operandi yang digunakan oleh jaringan judi online.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif, seperti sistem peringatan dini, dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sebelum berkembang menjadi ancaman besar.

Pendekatan yang sistematis tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya mengatasi dampak langsung dari judi online tetapi juga berusaha menghilangkan akar permasalahan secara menyeluruh.

Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah. Ketua GRIB Jaya Jatim, Akhmad Miftahul Ulum, menilai bahwa tindakan tegas terhadap judi online sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas sosial dan moral bangsa.

Organisasi tersebut mendesak agar penanganan kasus judi online dipercepat dan meminta Polri mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam melindungi praktik ini.

Selain itu, GRIB Jaya Jatim mengapresiasi pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, terkait komitmennya mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan judi online.

Organisasi masyarakat ini menyoroti bahwa judi online tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial, tetapi juga membawa dampak destruktif pada perekonomian keluarga dan masyarakat secara umum.

GRIB Jaya Jatim menyampaikan keprihatinannya terhadap individu yang terjerat utang atau kehilangan harta akibat terjebak dalam aktivitas perjudian daring. Oleh karena itu, mereka menyerukan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa lingkungan sosial bebas dari pengaruh destruktif jaringan ini.

Langkah kolektif tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani ancaman judi online yang dinilai sebagai salah satu sumber kemiskinan baru di masyarakat. Judi online tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan.

Generasi muda, yang menjadi target utama jaringan tersebut, berisiko kehilangan masa depan mereka akibat terjerumus dalam lingkaran kejahatan yang sulit dihentikan. Dengan semakin masifnya praktik ini, pemerintah menganggap penting untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor agar hasil pemberantasan lebih efektif.

Keberhasilan pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat hukum. Strategi komprehensif yang telah dirancang, mulai dari pendidikan hingga penindakan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menindak pelaku tetapi juga berupaya memutus akar permasalahan secara sistemik. Keterlibatan berbagai lembaga, seperti Komdigi, PPATK, dan OJK, menunjukkan bahwa upaya tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dukungan dari organisasi masyarakat seperti GRIB Jaya Jatim memperkuat pesan bahwa pemberantasan judi online adalah tanggung jawab bersama. Selain mendesak penindakan tegas terhadap pelaku dan oknum aparat yang terlibat, organisasi tersebut juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus operandi yang digunakan oleh jaringan tersebut. Hal ini penting agar upaya pemberantasan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektor yang solid, pemerintah membuktikan bahwa pemberantasan judi online tidak dilakukan secara setengah hati. Keseriusan ini mencerminkan tekad untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman moral dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

Keberlanjutan upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda, serta mendorong masyarakat untuk aktif mendukung langkah-langkah pemerintah demi masa depan yang lebih baik.

Di samping itu, pemerintah terus mengevaluasi strategi yang diterapkan agar semakin adaptif terhadap perkembangan modus operandi jaringan judi online, memastikan bahwa tidak ada celah bagi aktivitas tersebut untuk kembali berkembang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintah Tekankan Efektivitas Pemblokiran Judi Online untuk Lindungi Generasi Muda

Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin gencar memberantas praktik judi online yang kian marak dan berdampak negatif, terutama pada generasi muda.

Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang dilakukan pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), untuk melindungi anak-anak dari bahaya judi online.

“Kondisi ini tidak hanya mengkhawatirkan tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia,” tegas Mercy,

Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi yang disertai penegakan hukum yang jelas, termasuk pemblokiran situs atau aplikasi yang menjadi akses perjudian daring.

Mercy menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku judi online, termasuk pemblokiran situs dan aplikasi yang menjadi pintu masuk aktivitas ilegal tersebut.

“Anak-anak dan keluarga perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana melindungi diri dari akses terhadap konten berbahaya, termasuk perjudian online,” tambahnya.

Sementara itu, Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Agus Yayan Cahyan,) mengatakan pihaknya telah memblokir lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi terkait transaksi judi online.

“Pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika seseorang memiliki beberapa rekening dengan satu NIK yang terhubung ke transaksi judi online, semua rekening tersebut akan diblokir.”

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memerangi judi online dengan pendekatan yang tegas dan menyeluruh.

“Kami memastikan bahwa pemerintah akan memblokir rekening-rekening bank yang digunakan oleh pelaku judi online, baik dalam kapasitas besar maupun pengguna individu,” ujar Meutya.

“Jadi, bagi mereka yang mungkin pernah atau sedang terlibat, kami imbau untuk berhenti, karena kami akan terus memantau dan mengambil tindakan tegas.” imbuh Meutya.