Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Kementerian BUMN, Korlantas Polri, dan mitra terkait telah mempersiapkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Dengan lonjakan kendaraan yang diproyeksikan signifikan, berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, menyampaikan berbagai langkah yang telah disiapkan untuk memastikan operasional jalan tol tetap optimal.

“Kami memastikan operasional jalan tol dalam kondisi prima, mematuhi standar pelayanan minimal (SPM), termasuk menangani potensi genangan atau kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem, serta menyiapkan ruas jalan tol baru yang dapat difungsionalkan,” jelas Subakti.

Sebagai langkah antisipasi, Jasa Marga telah memproyeksikan volume kendaraan yang akan melonjak selama periode puncak arus keluar dan arus balik. Untuk mengatasi potensi kepadatan, akan diterapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan oneway, yang pelaksanaannya merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pada 6 Desember 2024.

Beberapa ruas tol baru juga akan dioperasikan secara operasional maupun fungsional, termasuk segmen Kartasura-Klaten pada Jalan Tol Jogja-Solo sepanjang 22,3 kilometer, serta segmen Gending-Kraksaan pada Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 10,3 kilometer.

Selain itu, Jasa Marga meningkatkan kapasitas jalan di sejumlah titik strategis untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Penambahan lajur dilakukan di Ruas Tol Palikanci, Jagorawi, dan Padaleunyi, sementara Gerbang Tol Cikampek Utama kini memiliki 36 lajur transaksi setelah penambahan lima lajur baru. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan yang sering terjadi selama puncak arus mudik dan balik.

Subakti juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, menghindari perjalanan di masa puncak arus, memastikan saldo kartu elektronik mencukupi, dan beristirahat di rest area jika merasa lelah.

“Kami juga mengingatkan pengguna jalan untuk mempersiapkan kendaraan mereka agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” tambahnya.

Jasa Marga berkolaborasi dengan Korlantas Polri untuk memastikan kelancaran operasional dan keamanan pengguna jalan. Irjen Pol Aan Suhanan dari Korlantas Polri menyoroti peningkatan pergerakan masyarakat selama libur, diprediksi mencapai 110 juta orang, meningkat 2,8% dibanding tahun lalu.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam persiapan libur Nataru.

“Kami berharap strategi ini tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi BUMN bagi bangsa,” ujarnya.

Di sisi lain, dukungan dari sektor swasta turut memperkuat kelancaran perjalanan. Lion Air Group melalui aplikasi BookCabin menawarkan layanan inovatif, termasuk BookCabin Ambassador yang hadir di bandara utama untuk membantu pelanggan dalam proses check-in hingga keberangkatan.

“BookCabin juga meluncurkan program loyalti CabinClub yang memberikan berbagai manfaat, seperti diskon tiket pesawat, poin tambahan, hingga upgrade gratis ke kelas bisnis,” jelas Head of Communications BookCabin, Deasy Rasjid.

Dengan sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, penyelenggaraan Nataru 2024 diharapkan berjalan lancar dan nyaman, menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat. ><

Jakarta – Pemerintah melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyesuaian 1% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, langkah ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui kebijakan perpajakan yang adil dan selektif.

Dalam keterangan tertulisnya, Menkeu menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara.

“Pajak harus dipungut dengan mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Keadilan berarti kelompok masyarakat yang mampu membayar pajak sesuai dengan kewajiban, sementara mereka yang tidak mampu dilindungi bahkan diberikan bantuan,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan penyesuaian PPN 1% untuk memastikan keadilan fiskal, yang selaras dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi rakyat.

“Pemerintah akan terus mendengar masukan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang berkeadilan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN,” tambahnya.

Selain itu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Pino Siddharta, menyatakan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia.
“Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.” Kata Pino.

Pino juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan tarif PPN.

“Sosialisasi yang lebih intensif akan sangat membantu masyarakat dan dunia usaha dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan tarif PPN. Kami juga akan mendampingi pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai prinsip keadilan,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak perusahaan digital untuk bersinergi dalam memberantas aktivitas judi online yang semakin marak di Indonesia. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyerukan peran aktif GoTo Group dalam moderasi konten dan kampanye literasi digital.

“GoTo, yang menaungi platform seperti TikTok dan Tokopedia, perlu mengambil langkah konkret untuk memoderasi konten, termasuk menurunkan konten yang terkait dengan judi online. Ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bersih dari aktivitas ilegal,” ujar Meutya

Menkomdigi menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk mewujudkan lingkungan digital yang sehat. Selain moderasi konten, literasi digital dinilai penting agar masyarakat lebih sadar akan bahaya judi online.

“Kami juga mendorong GoTo untuk meningkatkan literasi digital melalui kampanye anti-judi online yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Edukasi ini akan membantu mencegah masyarakat, terutama anak muda, dari terjerumus dalam aktivitas ilegal ini,” tambahnya.

CEO GoTo Group, Patrick Walujo, menyambut baik ajakan pemerintah tersebut. Ia menyatakan komitmen GoTo untuk mendukung upaya pemberantasan judi online dengan berbagai inisiatif, termasuk peningkatan moderasi konten di seluruh platform yang berada di bawah naungan perusahaan.

“GoTo berkomitmen untuk melakukan langkah nyata. Pada 2025, kami akan melanjutkan Kampanye Anti Judi Online dengan roadshow di 10 kota besar di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Yogyakarta, hingga Papua. Kampanye ini bertujuan memberikan edukasi tentang bahaya judi online sekaligus membantu korban untuk pulih,” ungkap Patrick.

Selain itu, Patrick menegaskan bahwa moderasi konten akan diperkuat, termasuk di TikTok dan Tokopedia, untuk memastikan tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal di platform tersebut.

“Kami percaya kolaborasi dengan pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih baik,” tutup Patrick.

Pemerintah berharap sinergi dengan perusahaan digital seperti GoTo dapat mempercepat upaya pemberantasan judi online, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik-praktik ilegal di dunia maya.

Oleh: Aldo Setiawan Fikri*

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius, terutama karena banyak di antaranya menyamar sebagai game biasa di smartphone. Data menunjukkan bahwa 8,8 juta orang di Indonesia bermain judi online, dengan mayoritas di antaranya adalah anak muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 80 ribu pemain judi online berusia di bawah 10 tahun. Angka ini mencerminkan bagaimana praktik haram ini dengan mudah menjangkau kelompok usia yang rentan. Modus yang digunakan adalah menyamarkan judi online dalam bentuk game, sehingga sulit bagi masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, untuk membedakan antara permainan biasa dan permainan yang mengandung unsur judi.

Presiden Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno, menjelaskan bahwa penampilan luar judi online dan game biasa memang serupa. Namun, ada perbedaan signifikan yang dapat dikenali, yaitu fasilitas untuk mengonversi mata uang digital dalam game menjadi mata uang asli, seperti rupiah atau dolar. Hal ini menjadi indikator utama bahwa sebuah permainan memiliki unsur judi.

Cipto juga menyarankan agar semua produk game wajib didaftarkan melalui mekanisme tertentu, seperti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau sistem rating game IGRS. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa game yang beredar di masyarakat telah melalui pemeriksaan menyeluruh. Regulasi terkait pendaftaran produk game saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan revisi.

Langkah pendaftaran ini diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan, terutama bagi anak-anak yang menjadi target utama dari praktik judi online. Dengan regulasi yang ketat, peluang judi online untuk berkamuflase sebagai game biasa akan semakin kecil.

Selain itu, masyarakat perlu lebih kritis terhadap jenis permainan yang dimainkan oleh anak-anak mereka. Apabila sebuah permainan menawarkan opsi untuk menukar koin, diamond, atau mata uang virtual lainnya menjadi uang asli, maka hal tersebut patut dicurigai. Kesadaran ini penting agar tidak ada pihak yang menjadi korban dari jebakan judi online.

Kelompok anak muda menjadi segmen terbesar pelaku judi online di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa 80 persen pemain judi online berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Meski rata-rata transaksi mereka kecil, yaitu di bawah Rp100 ribu per hari, dampaknya sangat signifikan jika dikalikan dengan jumlah pemain yang besar.

PPATK juga menyoroti bagaimana praktik judi online memengaruhi kondisi ekonomi keluarga para pelaku. Banyak di antara mereka menghabiskan hingga 70 persen penghasilan harian untuk bermain judi. Dampak ini jelas berbahaya bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Humas PPATK, mengungkapkan bahwa perputaran uang judi online pada 2024 diperkirakan dapat mencapai Rp900 triliun jika langkah pencegahan tidak diperkuat. Namun, ia optimistis bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Polri, OJK, industri perbankan, dan penyedia dompet digital, dapat menekan angka tersebut hingga separuhnya.

Tingginya perputaran uang ini juga menunjukkan bagaimana judi online telah menjadi industri besar yang merugikan masyarakat. Dengan banyaknya uang yang beredar di sektor ini, pelaku judi online memiliki daya tarik untuk terus mengembangkan modus baru yang lebih sulit dikenali. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menghentikan praktik ini.

Meski judi online terus menjadi tantangan besar, ada tanda-tanda positif. PPATK mencatat tren penurunan perputaran uang judi online pada 2024 berkat kolaborasi lintas sektor. Perkembangan ini memberikan harapan bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat, ancaman judi online dapat diminimalkan.

Namun, langkah pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait. Orang tua juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak mereka dari jebakan judi online. Edukasi tentang ciri-ciri game yang mengandung unsur judi harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital juga perlu ditingkatkan.

Pemerintah dapat memperkuat langkah pencegahan dengan memperbanyak kampanye kesadaran publik. Kampanye ini harus mencakup informasi tentang risiko judi online, cara mengenali game dengan unsur judi, dan dampaknya terhadap ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan menyasar berbagai kelompok usia, kampanye ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti pengembang game dan penyedia platform digital, juga penting. Pengembang game harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk mereka tidak digunakan untuk tujuan ilegal. Di sisi lain, penyedia platform digital dapat membantu dengan melakukan penyaringan lebih ketat terhadap game yang diunggah ke platform mereka.

Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi praktik judi online. Setiap individu harus memiliki kemampuan untuk mengenali modus-modus yang digunakan oleh pelaku judi online, termasuk penyamaran dalam bentuk game. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak.

Dukungan terhadap regulasi yang ketat juga perlu diberikan. Regulasi yang efektif tidak hanya akan membatasi ruang gerak pelaku judi online, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan literasi digital di masyarakat. Program edukasi tentang bahaya judi online dan cara mengenali ciri-cirinya harus menjadi bagian dari kampanye nasional. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Tidak kalah penting, komunitas lokal juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini. Misalnya, komunitas di tingkat RT atau RW dapat menyelenggarakan diskusi atau pelatihan tentang bahaya judi online. Dengan pendekatan berbasis komunitas, informasi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Judi online berkedok game adalah ancaman nyata yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengenali ciri-cirinya, meningkatkan pengawasan, serta mendukung regulasi yang ketat, kita dapat melindungi generasi muda dari jeratan praktik haram ini.

Sebagai masyarakat yang peduli, mari bersama-sama mencegah meluasnya dampak judi online. Edukasi, pengawasan, dan kolaborasi adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari perangkap judi online yang semakin canggih.

Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua generasi. Upaya ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Bersama, kita bisa melindungi masa depan bangsa dari ancaman judi online.

*) Kontributor Rubrik Teknologi SingkawangPos

Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proyek IKN ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga sebagai magnet penggerak ekonomi di kawasan sekitar.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menegaskan pentingnya fungsi IKN sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Fungsi ekonomi IKN diharapkan untuk menggerakkan ekonomi di Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur, bukan menjadi kawasan ekonomi yang eksklusif,” ujarnya.

Andrinof, yang juga sebagai Dosen Ekonomi-Politik Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pembangunan IKN adalah untuk menciptakan episentrum yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan lain.

“Kenapa kawasan industri di Kalimantan Timur seperti Maloy kemudian Kariangau tidak berjalan? Karena tidak ada magnetnya. Di sinilah pentingnya kita menaruh magnet, tapi kita harus pahami magnet ini untuk menggerakkan daerah-daerah seperti Kariangau, Maloy, Bontang, dan menyebar ke Mamuju, Palu, Gorontalo, hingga Parigi,” jelas Andrinof.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, juga menyoroti dampak positif pembangunan infrastruktur di IKN terhadap masyarakat lokal.

Ia menyebut percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah signifikan yang membuka peluang ekonomi baru.

“Pembangunan di IKN bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Kaltim. Infrastruktur yang mulai terbangun secara pesat menunjukkan kemajuan yang luar biasa,” katanya.

Yenni menambahkan, percepatan pembangunan ini tidak hanya memperbaiki mobilitas dan akses ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial.

“Semakin banyak sektor yang bisa tumbuh, semakin besar pula dampak positifnya bagi masyarakat. Infrastruktur yang semakin maju akan membuka banyak kesempatan,” tambahnya.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Johan Kasim, menilai pemindahan ibu kota merupakan bagian dari agenda besar reformasi struktural untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

“Transformasi ini bertujuan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkapnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN diharapkan menjadi stimulator dan pendorong ekonomi, membuka jalan bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. []

Oleh Ariani Yudhistira )*

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, visi IKN sebagai kota global berbasis teknologi semakin nyata dengan dukungan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Pemerintah, melalui kerja sama strategis dengan negara mitra seperti Kanada dan Amerika Serikat, berupaya mewujudkan konsep kota pintar yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan didukung oleh teknologi canggih.

Kerja sama bilateral Indonesia-Kanada menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat pembangunan IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya peran Kanada dalam menyediakan solusi teknologi dan keberlanjutan untuk pembangunan IKN. Kolaborasi ini melibatkan pengalaman Kanada dalam teknologi digital, solusi kota pintar, dan sistem keberlanjutan yang sejalan dengan visi IKN. Dengan dukungan ini, IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang inovatif, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga sebagai inspirasi global.

Dukungan internasional juga datang dari Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency (USTDA). Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa pembangunan Integrated Command and Control Center (ICCC) di IKN adalah salah satu wujud kolaborasi ini. ICCC akan menjadi pusat komando terpadu yang memanfaatkan teknologi kota cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan hibah terbesar dari USTDA, proyek ini melibatkan tujuh perusahaan Amerika Serikat yang akan mengimplementasikan teknologi canggih di IKN. Langkah ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menjadi kota berbasis teknologi, tetapi juga simbol kerja sama internasional yang kuat.

Pengembangan IKN juga didukung oleh penelitian dan inovasi yang dipimpin oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, menyoroti pentingnya riset kendaraan listrik otonom dalam mendukung konsep kota pintar di IKN. Kendaraan listrik otonom tidak hanya membantu menciptakan sistem transportasi cerdas tanpa emisi, tetapi juga mendukung pengembangan industri kreatif berbasis teknologi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan mekatronika, IKN berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.

Konsep kota pintar di IKN juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi, infrastruktur, energi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem transportasi tanpa emisi, berbasis kendaraan bersama, dan otonom, yang akan menjadi tulang punggung mobilitas di IKN. Dengan dukungan teknologi AI dan big data, sistem transportasi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi tinggi serta pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, mekatronika cerdas akan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa semua sistem di IKN dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Transformasi IKN sebagai kota berbasis teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi mitra internasional untuk berinvestasi dan berkolaborasi. Kanada, dengan pengalaman luasnya dalam solusi teknologi keberlanjutan, dapat menjadi mitra strategis untuk mempercepat implementasi konsep kota pintar di IKN. Sementara itu, keterlibatan Amerika Serikat melalui USTDA menunjukkan bahwa IKN memiliki daya tarik global sebagai pusat inovasi dan teknologi.

Visi IKN sebagai kota pintar juga sejalan dengan revolusi industri 5.0, di mana integrasi teknologi menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, perkembangan AI, big data, dan mekatronika cerdas memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. IKN diharapkan menjadi laboratorium hidup (living lab) yang memungkinkan pengujian dan implementasi teknologi terbaru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kepemimpinan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang visioner dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, IKN diharapkan mampu menjadi kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berwawasan lingkungan. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama di panggung global, tetapi juga menunjukkan tekad bangsa ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

IKN sebagai kota berbasis teknologi akan menjadi katalisator bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi riset dan inovasi lokal, serta dukungan dari mitra internasional, IKN diharapkan mampu menjadi contoh sukses bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, transformasi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya saing, dan pengembangan industri kreatif berbasis teknologi.

Menuju era baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, IKN menjadi simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Dengan visi yang jelas dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, IKN akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu memimpin di era teknologi dan keberlanjutan. Transformasi ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun identitas dan masa depan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing global.

)* penulis merupakan pengamat tata kota

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen.

Kebijakan tersebut diyakini mendatangkan manfaat besar yang kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menegaskan bahwa hasil dari kebijakan penyesuaian PPN itu telah dimanfaatkan untuk berbagai program strategis.

Program tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Selain itu, subsidi listrik, LPG 3 kg, BBM, dan pupuk turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan Rp 269,59 triliun untuk bantuan sosial dan subsidi. Semua itu berasal dari pajak yang dikumpulkan demi kepentingan rakyat,” ujar Dwi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa pajak, termasuk PPN, merupakan instrumen penting dalam pembangunan.

Dalam konferensi pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” di Jakarta, ia menjelaskan bahwa kebijakan PPN berbasis prinsip keadilan dan gotong-royong.

“Keadilan terlihat dari bagaimana masyarakat mampu membayar pajak sesuai kewajibannya, sementara kelompok yang tidak mampu mendapatkan perlindungan dan bantuan.

Prinsip tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam mendukung warganya,” ungkap Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan yang tetap diberlakukan.

Sebaliknya, penyesuaian tarif hanya berlaku untuk barang mewah, seperti makanan premium, layanan VIP, dan pendidikan berstandar internasional.

“Hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai program sosial yang mayoritas dinikmati oleh rumah tangga menengah ke bawah,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, turut mendukung kebijakan tersebut.

Ia menilai penyesuaian PPN 1 persen selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan.

“Kenaikan ini diberlakukan pada barang mewah yang dikonsumsi kalangan atas. Dengan demikian, mereka yang mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara,” jelas Adies.

Ia juga menambahkan bahwa pajak dari kelompok mampu ini akan digunakan untuk mendanai program-program sosial yang memperkuat ekonomi rakyat.

Kebijakan penyesuaian PPN 1 persen tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga memastikan manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat luas. (*)

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat.

Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada kelompok rentan sambil memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan PPN 0% berlaku untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, serta angkutan umum.

Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.

Dukungan tersebut diiringi dengan alokasi stimulus senilai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 yang diarahkan pada perlindungan sosial dan insentif perpajakan. Mayoritas manfaat dari insentif tersebut dinikmati oleh rumah tangga, UMKM, dan dunia usaha.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan penyesuaian tarif PPN, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat pembiayaan subsidi dan bantuan sosial.

Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan, di mana masyarakat yang mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sedangkan kelompok tidak mampu mendapatkan perlindungan bahkan bantuan langsung. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah implementasi amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah menanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk bahan pangan tertentu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini dirancang agar tidak memberatkan kelompok rentan sambil tetap memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.

Airlangga menambahkan bahwa penyesuaian tarif ini tidak hanya mendukung pendapatan negara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penyesuaian tarif PPN tidak hanya memenuhi mandat undang-undang, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses pembahasan yang mendalam bersama DPR.

Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal dalam merumuskan kebijakan ini. Deni menegaskan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut. Langkah ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Menurut Deni, kenaikan tarif PPN sebesar 1% diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Stimulus yang diberikan pemerintah tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung dunia usaha dan UMKM melalui berbagai insentif perpajakan. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan fokus pada keadilan dan perlindungan sosial, kebijakan penyesuaian tarif PPN ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Pemerintah memahami bahwa keberlanjutan pembangunan memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap memberikan prioritas kepada kelompok rentan.

Langkah strategis tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Penyesuaian tarif PPN sebesar 12% bukanlah ancaman bagi daya beli masyarakat, melainkan menjadi solusi untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal kebutuhan pokok, masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini memastikan barang-barang esensial tetap bebas dari PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berpihak pada rakyat yang selama ini menjadi prioritas utama.

Adanya penyesuaian tersebut memberikan pemerintah ruang lebih besar untuk mengoptimalkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa pembangunan ekonomi tidak akan meninggalkan kelompok masyarakat rentan. Prinsip keadilan yang menjadi landasan kebijakan ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat yang nyata.

Secara keseluruhan, kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjalankan prinsip keadilan dalam perpajakan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, langkah ini menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan hanya sebuah komitmen, melainkan wujud nyata dalam setiap kebijakan strategis yang diambil.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegas berkomitmen akan menindak para pelaku hingga bandar judi online (judol). Kesadaran akan bahaya Judi Online dinilai sangat penting dalam memberantas praktik haram tersebut hingga ke akarnya.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak masyarakat turut serta dalam memerangi judi online.

“Judi online telah berdampak negatif bagi masyarakat mulai dari sosial, ekonomi, hingga pelanggaran hukum,” kata Cucun.

Cucun mengungkapkan, Pemerintah dan DPR telah berkomitmen untuk memberantas judi online di seluruh tanah air. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil, jika tanpa dukungan dan komitmen dari masyarakat.

Senada, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan tingginya keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam praktik judi online.

“Bisa dilihat dia marah-marah, frustrasi, mengumpat, tapi tetap deposit. 80 persen masyarakat berpenghasilan rendah, mengenaskan,” kata Danang

Menurutnya, pemberantasan judi online memerlukan kerja sama seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 380.000 situs judi online dalam satu bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380 ribu sekian,” ungkap Menkomdigi.

Kemkomdigi juga memblokir 7.252 kata kunci di Meta terkait judi online sejak 4 hingga 20 November 2024 dan mengajukan permohonan pemblokiran sejumlah rekening bank terkait aktifitas judi online.

“Kemkomdigi telah bersurat ke kantor Google, Meta hingga Tiktok untuk mempercepat pemblokiran lebih banyak kata kunci terkait judol,” jelas Meutya.

Menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Judi Online sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari dampak bahaya judi online. [-rwa]