Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 harus mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang tidak mendukungnya.

Menurut Prabowo, kemenangan dalam kontestasi politik harus menjadi momentum untuk melayani rakyat secara menyeluruh dan adil.

“Siapapun yang dipilih rakyat, itu yang terbaik. Dalam kontestasi, kalah menang sudah biasa. Yang kalah harus legowo dan yang menang harus merangkul. Terpenting yang menang harus menjadi pemimpin bagi semuanya dalam melayani rakyat,” ungkap Prabowo saat ditemui wartawan di Jakarta.

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang berharap para kepala daerah terpilih dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah.

Cucun mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak meski terdapat beberapa dinamika di sejumlah wilayah.

“Kita bersyukur penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah dilalui dengan baik. Semoga calon kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dengan amanah usai dilantik nanti,” ujar Cucun.

Ia menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif, di mana kepala daerah tidak hanya memperhatikan pendukungnya, tetapi juga seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

“Tentunya ini termasuk untuk mereka yang tidak memilihnya. Saat sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, pasangan calon harus menjadi pemimpin semua rakyat di daerahnya, bukan hanya untuk pendukung mereka saja,” terangnya.

Cucun juga mengingatkan kepala daerah terpilih untuk menepati janji-janji kampanye mereka, seraya memahami bahwa kemenangan dalam pemilu hanyalah awal dari tugas besar.

“Kemenangan di TPS hanyalah awal dari tugas besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan kerja nyata. Pemimpin terpilih diharapkan mampu memimpin dengan integritas dan membawa manfaat nyata bagi warga dan daerahnya,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

“Agar bagaimana kesenjangan dapat diatasi, ekonomi masyarakat terjaga, dan tingkat pengangguran dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung,” tambah Cucun.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Riyono, menggarisbawahi pentingnya menjadikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan sebagai panduan bagi para pemimpin terpilih.

“Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.

Riyono mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi dasar dalam setiap keputusan, terutama setelah pelaksanaan Pilkada serentak.

“Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga. Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan pada Pilkada Serentak,” tutupnya.

Oleh: Sraya Pramitha )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia, menyisakan sejumlah dinamika politik yang terjadi selama proses kampanye dan pemilihan. Meski perbedaan pilihan politik sempat mewarnai perjalanan Pilkada, kini saatnya untuk mengakhiri perpecahan tersebut dan mengutamakan persatuan demi kesejahteraan bersama.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedamaian pasca-Pilkada, masyarakat diharapkan untuk kembali bersatu, menjaga stabilitas, dan mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Ini adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menata masa depan yang lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada Serentak 2024. Meskipun kampanye dan debat politik yang berlangsung cukup sengit, tujuan utama seluruh elemen bangsa adalah untuk membawa daerah masing-masing menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Meskipun ada perbedaan dalam pilihan politik, rakyat harus memandang hasil Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dewasa. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mengakhiri perbedaan dan fokus pada pembangunan daerah masing-masing dengan penuh semangat kebersamaan.

Pentingnya menjaga persatuan pasca-Pilkada juga disampaikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, bahwa Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan melalui operasi cooling system yang tetap berlangsung setelah Pilkada.

Operasi cooling system ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, yang bertugas untuk meredam potensi konflik dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menerima dan menghormati hasil pemilu dan Pilkada.

Polisi juga berupaya mencegah terjadinya polarisasi dan provokasi yang dapat memperburuk suasana pasca-pemilu. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satu upaya yang dilakukan Polri dalam mendukung terciptanya kedamaian pasca-Pilkada adalah pembentukan Satgas Nusantara Cooling System. Satgas ini memiliki tugas untuk mencegah polarisasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebhinekaan. Dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan agama, satgas ini bekerja untuk menggelorakan Pilkada yang aman, damai, dan lancar, serta menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan.

Polri juga menegaskan bahwa meskipun terdapat sengketa atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada, masyarakat harus mengedepankan jalur hukum yang sesuai dan menghindari tindakan yang bisa menambah ketegangan. Semua pihak diimbau untuk menghormati sistem hukum yang berlaku demi menjaga kedamaian di masyarakat.

Di sisi lain, akademisi dan pakar politik, Prof. Sri Yunanto, menilai bahwa Pilkada Serentak adalah momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan antar warga negara. Ia menegaskan bahwa perbedaan dalam pilihan politik selama masa kampanye merupakan bagian dari proses berdemokrasi yang sehat. Oleh karena itu, meskipun ada pihak yang kalah atau menang dalam Pilkada, semua pihak harus mendukung pemimpin yang terpilih untuk bekerja demi kepentingan bersama.

Seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada, baik peserta maupun pendukungnya, dihimbau untuk menghindari provokasi atau ujaran kebencian yang dapat memperburuk suasana. Jika ada yang merasa dirugikan atau terdapat kecurangan dalam proses Pilkada, ia menyarankan untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia, seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, daripada menempuh cara yang dapat memperburuk situasi.

Dari berbagai pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024, baik pemerintah, Polri, maupun masyarakat sipil, semua sepakat bahwa pasca-Pilkada adalah waktu yang tepat untuk bersatu kembali. Proses demokrasi yang sehat memang melibatkan perbedaan, namun pada akhirnya, persatuan adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih maju.

Setiap elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga kedamaian, merajut kebersamaan, dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun daerah dan negara. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengakhiri segala perbedaan yang ada, menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, dan bergerak maju untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Pemerintah sendiri terus berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia tetap berjalan sesuai dengan rencana, baik dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, maupun program-program lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dengan stabilitas yang terjaga, pembangunan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, dan program-program nasional dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa Indonesia dapat meraih tujuannya sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia perlu terus menjaga kebhinekaan dan menanamkan nilai-nilai persatuan dalam setiap aspek kehidupan. Pilkada Serentak 2024 mungkin telah menciptakan beberapa perbedaan, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan bersama.

Mengakhiri perselisihan dan menyatukan kekuatan adalah langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dan ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hanya dengan bekerja bersama, menjaga persatuan, dan mendukung pemerintah, cita-cita kemajuan dan kedamaian dapat terwujud dengan sempurna.

)* Pernulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

JAKARTA – Judi online menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak kekerasan dan kriminalitas di tengah masyarakat. Fenomena ini tak hanya merusak mental generasi muda, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemiskinan baru di Indonesia.

Ahmad Athoillah, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, menegaskan bahwa adiksi judi online memicu kerugian finansial dan degradasi karakter bangsa.

“Judi online tidak hanya soal kerugian finansial, tapi juga merusak mental dan karakter. Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar pria yang akrab disapa Gus Athoillah.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia pada tahun 2024, di mana 80 persen di antaranya adalah anak muda dari lapisan masyarakat bawah.

Kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Padang Pariaman semakin mempertegas dampak destruktif judi online. Seorang ayah tiri, BND (33), tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia dua tahun karena frustrasi setelah kalah berjudi.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami patah tulang paha dan luka lebam.

“Saat tersangka sedang bermain judi online, anak tirinya menangis, dan itu memicu kemarahannya. Pelaku kemudian menginjak paha korban hingga enam kali,” ungkap AKBP Ahmad Faisol Amir.

Gus Athoillah menambahkan, adiksi judi online juga menyuburkan pola hidup instan yang menjauhkan generasi muda dari produktivitas.

“Generasi muda seharusnya diarahkan pada pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan. Tapi dengan adanya judi online, mereka malah diarahkan pada kebiasaan hidup instan,” katanya.

Kasus di Padang Pariaman ini bukanlah satu-satunya. Banyak tindak kriminal terjadi akibat tekanan ekonomi dan emosi yang dipicu oleh judi online. Untuk mencegah dampak yang lebih besar, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam mengatasi persoalan ini, mulai dari penegakan hukum hingga pendidikan literasi digital.

Penegakan hukum yang tegas terhadap platform judi online harus diiringi dengan kampanye edukasi yang masif tentang dampaknya. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam membimbing generasi muda untuk menjauhi pola hidup instan.

“Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” tutup Gus Athoillah.

JAKARTA – Judi online kini menjadi ancaman serius bagi moral dan masa depan generasi muda di Indonesia. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi bahaya ini demi menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo, menegaskan bahwa kampanye anti-judi online adalah salah satu prioritas utama di era digital.

“Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda,” ujar Dito.

Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, terutama bagi kalangan muda.

Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memberantas judi online.

Ia menyebutkan, pemerintah akan memperluas jangkauan kampanye untuk memberikan kesadaran digital kepada generasi muda.

“Komdigi dan Kemenpora akan memperluas kampanye anti judi online untuk menciptakan generasi muda yang sadar digital, bebas judi online dan berprestasi. Kolaborasi akan dijalankan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian atau lembaga lain, komunitas, maupun tokoh inspiratif,” ujar Meutya.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Iskandar Zulkarnain, menyoroti dampak sosial dari maraknya judi online yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.

“Ya tentu kita sebagai anak muda tentunya resah sebenarnya dengan semakin maraknya judi online begitu. Nah, ini yang saya takutkan sebenarnya itu sudah mulai menjadi habit, menjadi kebiasaan di antara anak-anak muda bahkan sampai di anak-anak sekolah seperti itu,” kata Iskandar.

Ia menambahkan bahwa isu judi online adalah persoalan yang sangat meresahkan dan harus diperangi bersama. Menurutnya, langkah pemerintah dan Polri dalam memberantas judi online merupakan langkah yang tepat dan patut didukung oleh semua pihak.

“Itu adalah hal-hal yang positif yang tentunya harus kita dukung, harus kita support dan tentu sebagai anak muda tentu kita juga harus mengambil peran,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh muda, diharapkan generasi penerus bangsa dapat terbebas dari dampak buruk judi online serta mampu menciptakan prestasi yang membanggakan.

Oleh: Novril Steno )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam memerangi masalah judi online yang telah berkembang pesat di tanah air. Tindakan tegas dan kebijakan regulasi yang ketat terus digalakkan untuk menanggulangi praktik ilegal yang merugikan masyarakat ini.

Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan judi online adalah dengan memperkenalkan kebijakan pembatasan dan pemblokiran terhadap konten judi online yang tersebar di internet. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengurangi peredaran dan akses terhadap perjudian daring yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam memerangi judi online. Salah satu inisiatif besar yang diperkenalkan adalah registrasi ulang kartu SIM dengan teknologi biometrik. Dengan teknologi ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap pengguna telekomunikasi dapat teridentifikasi dengan jelas.

Langkah registrasi ulang kartu SIM ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan judi online yang banyak dilakukan melalui komunikasi digital. Meutya menekankan bahwa teknologi ini akan mempermudah identifikasi pelaku judi online, serta memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar dalam sistem telekomunikasi dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Namun, teknologi saja tidak cukup untuk memberantas praktik judi online. Oleh karena itu, pemerintah juga menggencarkan sosialisasi mengenai literasi digital kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Literasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam upaya ini, karena generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap jebakan judi online.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga bekerja sama dengan operator seluler untuk membatasi transaksi pulsa yang sering kali disalahgunakan untuk transaksi judi online. Pembatasan transfer pulsa yang kini diberlakukan maksimal sebesar Rp 1 juta adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutus akses perjudian daring yang berhubungan dengan transaksi pulsa. Pembatasan ini telah diimplementasikan dengan sukses oleh operator seluler, yang diharapkan dapat menekan laju transaksi judi online melalui pulsa.

Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Ismail, yang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dan sedang dievaluasi agar lebih efektif ke depannya. Langkah ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sistem telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana transaksi oleh para pelaku judi online.

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Komdigi juga melakukan tindakan langsung dengan memblokir konten judi online yang ditemukan di berbagai platform digital. Sejak Oktober hingga Desember 2024, Komdigi telah berhasil menurunkan lebih dari 464.000 konten judi online, yang meliputi website, akun media sosial, hingga aplikasi berbagi file.

Ini merupakan upaya yang signifikan dalam menanggulangi penyebaran judi online yang selama ini meresahkan masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk membersihkan ruang digital dari aktivitas ilegal, termasuk judi online. Angka ini juga menambah total konten yang telah diblokir sejak 2017, yang mencapai lebih dari lima juta konten judi online.

Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa masalah judi online bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental para pelakunya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa judi online dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial penggunanya.

Selain itu, para pelaku judi online juga sering kali menjadi korban kejahatan siber, karena data pribadi mereka yang digunakan untuk mendaftar pada situs judi online dapat disalahgunakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa judi online bukan hanya merugikan dalam hal finansial, tetapi juga dapat mengancam keamanan data pribadi.

Banyak situs judi online yang tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas, sehingga data pribadi seperti nomor seluler, email, dan nomor rekening bank sering kali terancam diretas dan disalahgunakan oleh sindikat judi online.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan lainnya, termasuk pembatasan transaksi pada platform digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital yang semakin marak.

Di samping itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau aliran dana yang digunakan dalam aktivitas judi online. Dengan memanfaatkan teknologi, pelacakan terhadap transaksi ilegal ini menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga penindakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang tegas dan terstruktur, bertekad untuk mengakhiri praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, terungkap bahwa transaksi judi online di Indonesia telah mencapai angka yang sangat besar, yakni lebih dari Rp 41 triliun sepanjang Januari hingga September 2024.

Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya penanggulangan masalah judi online, dan pemerintah berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik ilegal ini berkembang lebih jauh.

Masyarakat juga diharapkan untuk lebih aktif berperan serta dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat, serta melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pemerintah terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas judi online demi masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh : Agung Suwandaru )*

Maraknya judi online di Indonesia menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya di era digital yang semakin maju. Masalah ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral dan akhlak umat.

Dalam perayaan Natal 2024, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, menyoroti bahaya judi online sebagai “penyakit masyarakat” yang harus segera diberantas. Pernyataan ini menggambarkan urgensi untuk melibatkan semua elemen masyarakat, terutama pemuka agama, dalam upaya melawan praktik tidak bermoral ini.

Kardinal Suharyo menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama masyarakat terpapar judi online adalah godaan dari iklan-iklan yang menjanjikan kekayaan instan. Ia menegaskan bahwa sering terdengar cerita tentang keluarga yang hancur karena judi online atau pinjaman online.

Kondisi tersebut disebabkan oleh pengaruh iklan yang menjanjikan cara cepat untuk menjadi kaya, tetapi melalui langkah-langkah instan yang berbahaya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan edukasi moral yang baik.

Dampak judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan tatanan keluarga dan masa depan generasi muda. Banyak keluarga yang hancur akibat utang yang menumpuk karena kecanduan judi. Tidak jarang, masyarakat yang sudah terjerat judi online beralih ke pinjaman online untuk menutupi kerugian mereka, yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka. Kardinal Suharyo menekankan bahwa masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko judi online. Edukasi yang menyeluruh diperlukan untuk mencegah penyebaran praktik ini.

Senada, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kemerosotan akhlak dan moral masyarakat akibat dampak buruk teknologi digital. Dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV 2024 di Jakarta, beliau menyoroti bahwa judi online dan pinjaman online menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan ekstrem. KH Anwar mengatakan bahwa kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan moral yang baik akan membawa banyak keburukan. Ia juga menegaskan bahwa tantangan terbesar bangsa ini adalah lemahnya moralitas. Walaupun akun-akun judi online ditutup atau pelakunya ditindak oleh pihak berwajib, jika mentalitas masyarakat sudah rusak dan kecanduan, mereka akan tetap mencari cara untuk melanjutkan perilaku tersebut.

Di sisi lain, KH Anwar Iskandar menyampaikan bahwa rusaknya akhlak dan moral tidak hanya terjadi pada judi online, tetapi juga pada berbagai masalah lain seperti narkoba dan korupsi. Semua ini merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang sedang mempersiapkan generasi emas.

Beliau menegaskan pentingnya dakwah yang merangkul dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang moderat atau wasathiyah. Ia mengajak untuk membentengi bangsa ini dengan dakwah yang merahmati, tidak membuat gaduh, dan fokus pada edukasi. KH Anwar juga berharap agar bangsa Indonesia tidak terus bertikai dengan sesamanya, yang dapat melemahkan persatuan nasional.

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberantas judi online melalui berbagai pendekatan, baik secara spiritual maupun sosial. Pertama, mereka dapat memberikan pemahaman kepada umat tentang bahaya judi online melalui ceramah, khutbah, atau diskusi keagamaan. Pesan-pesan moral yang disampaikan oleh tokoh agama seringkali lebih efektif karena mereka memiliki otoritas moral di mata masyarakat. Kedua, tokoh agama dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menciptakan program-program edukasi yang fokus pada pencegahan judi online.

Program-program ini dapat berupa seminar, kampanye di media sosial, atau pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. Ketiga, mereka juga dapat berperan sebagai penengah dalam keluarga-keluarga yang terdampak judi online. Dengan memberikan bimbingan spiritual dan moral, tokoh agama dapat membantu korban judi online untuk keluar dari lingkaran setan ini.

KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa MUI berkomitmen untuk menyelamatkan bangsa ini dari praktik-praktik tidak baik. Beliau menyebutkan bahwa akar dari masalah ini adalah hilangnya rasa takut kepada Tuhan.

Oleh karena itu, dakwah yang dilakukan oleh para ulama harus mampu menyentuh hati umat agar mereka kembali kepada nilai-nilai agama yang benar. Menurutnya, MUI akan terus berpikir untuk menyelamatkan bangsa ini dari praktik-praktik yang tidak baik.

Judi online bukan sekadar masalah teknologi, tetapi juga masalah moral dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Tokoh agama, seperti Kardinal Ignatius Suharyo dan KH Anwar Iskandar, telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik ini melalui pendekatan moral dan edukasi.

Namun, upaya mereka memerlukan dukungan dari masyarakat luas, pemerintah, dan organisasi lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memberantas judi online. Edukasi, pengawasan, dan penguatan moralitas harus menjadi prioritas dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai bangsa yang ingin mencapai generasi emas, mari kita bersama-sama melindungi keluarga dan generasi muda dari bahaya judi online. Sudah saatnya kita bersatu melawan praktik tidak bermoral ini demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

)* Kontributor Aliansi Pemuda Tolak Judi Online