Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mengirimkan 800 ton bantuan logistik untuk warga Gaza. Bantuan tersebut dikirim langsung melalui misi kemanusiaan yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Pelepasan keberangkatan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang memimpin dua Pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU. Misi ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui Yordania.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan bahwa Satgas Garuda Merah Putih II akan mengantarkan bantuan tersebut menggunakan dua pesawat Hercules dari Skadron Udara 31, dengan total 66 personel yang terdiri dari unsur TNI, kementerian/lembaga, dan media nasional. Bantuan ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan dukungan bahan makanan dari Kementerian Pertahanan.

“Ada sekitar 800 ton bantuan yang akan disalurkan melalui metode airdrop. Ini adalah bentuk nyata solidaritas Indonesia bagi rakyat Gaza yang saat ini mengalami kelaparan akibat aksi terorisme dan genosida Israel,” ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menambahkan, bantuan tersebut mencakup bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan berbagai kebutuhan logistik lain. Sebagian besar bantuan sudah berada di Yordania, menunggu untuk didistribusikan.

“Misi ini memiliki makna strategis, yakni mewujudkan komitmen kemanusiaan Indonesia, yang juga bertepatan dengan peringatan ke-80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia mengatakan, Royal Jordanian Air Force telah memetakan 10 titik airdrop yang dinilai aman dan telah melalui proses pengecekan keamanan secara ketat. Menurutnya, penyaluran bantuan melalui airdrop adalah opsi paling aman mengingat situasi konflik yang masih berlangsung.

Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad mengungkapkan bahwa dari total 800 ton logistik, 350 ton di antaranya sudah tersedia di Mesir dan sisanya berada di Yordania. Bantuan akan diangkut melalui beberapa sortie menggunakan pesawat Super Hercules yang mampu memuat sekitar 20 ton per penerbangan.

“Kami sudah punya barang di Mesir 350 ton dan di Yordania juga ada barang, sehingga tinggal mendistribusikan,” ujarnya.

Noor juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk KBRI di Mesir dan Yordania serta lembaga mitra Baznas di kedua negara tersebut. “Teman-teman kita di Gaza sangat membutuhkan bantuan ini. Harapan kita, Israel tidak menyerang secara membabi buta,” katanya.

Dengan keberangkatan bantuan ini, Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai negara yang konsisten membela kemanusiaan dan keadilan global. Misi ini diharapkan dapat meringankan penderitaan warga Gaza dan menjadi pesan moral bagi dunia untuk terus bersatu membantu Palestina.–

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira )*

Pada momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmen Indonesia terhadap solidaritas internasional melalui instruksi strategis yakni dua pesawat Super Hercules C-130J dikerahkan untuk menjalankan misi kemanusiaan udara ke Jalur Gaza. Pesawat-pesawat milik Skadron Udara 31 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) ini menerjunkan bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat, ke daerah yang sedang dilanda krisis kemanusiaan sebagai langkah dalam mewujudkan diplomasi berbasis aksi nyata di panggung global.

Langkah ini merupakan perpanjangan dari visi perdamaian dan bantuan kemanusiaan yang selama ini konsisten diperjuangkan oleh Indonesia, terutama dalam rangka mendukung solusi dua negara di Palestina. Dalam hal ini Indonesia melalui kehadiran Satuan Tugas (Satgas) “Garuda Merah Putih II” turut ambil bagian secara nyata dalam meringankan beban rakyat Palestina. Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Hasbi, menegaskan bahwa arahan pengiriman dua pesawat Hercules ini datang langsung dari Presiden yakni dengan meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop yaitu menurunkan bantuan bagi warga Gaza dari udara.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa saat ini dua pesawat Hercules milik Indonesia sedang beroperasi di Timur Tengah untuk menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza. Hal ini menjadi simbol konkret bahwa diplomasi Indonesia didukung dengan keberanian tindakan langsung di lapangan. Bantuan tersebut tidak hanya sebatas aksi simbolis. Total 800 ton logistik telah disiapkan, terdiri atas berbagai kebutuhan pokok yang diterjunkan dari udara ke titik-titik yang sulit dijangkau di Gaza sebagai bentuk nyata tanggung jawab kemanusiaan Indonesia.

Kolaborasi berbagai pihak turut terlibat dalam koordinasi lintas negara ini untuk memastikan bantuan tiba dengan aman dan tepat sasaran. Proses persiapan mencakup pemeriksaan ketat keamanan logistik, penyesuaian dengan regulasi penerbangan internasional, serta komunikasi intensif dengan otoritas di Mesir dan Yordania guna mengatur jalur penerbangan dan zona penerjunan. Langkah ini menegaskan bahwa misi kemanusiaan Indonesia memiliki perencanaan matang dan sinergi diplomatik yang baik.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menginstruksikan agar penerjunan bantuan digelar dengan profesionalisme tinggi, disiplin, dan menjaga martabat TNI di mata dunia. Penerbangan manusiawi ini dirancang sebagai operasi selama 12 hari (13–23 Agustus 2025), dengan satu pesawat menuju Mesir dan lainnya ke Yordania sebagai jalur transit sebelum airdrop di Gaza. Selain itu Panglima TNI juga menggarisbawahi makna strategis momen HUT RI ke-80 sebagai pengingat komitmen bangsa dalam berempati dan berkontribusi penuh terhadap perdamaian global.

Dalam era krisis global, bantuan melalui jalur udara menjadi simbol keberpihakan moral dan strategi nyata. Pesawat Hercules menjadi jembatan harapan antara kemanusiaan Indonesia dan rakyat Palestina yang sedang menderita. Indonesia tidak sekadar berbicara dari ruang diplomatis tetapi negara ini bertindak, menembus batas, dan memberikan bantuan walaupun di tengah medan sulit sekalipun.

Langkah ini juga memperkuat citra internasional Indonesia. Saat banyak negara ragu mengambil tindakan, Indonesia konsisten menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan global. Instrumen airdrop bukan pilihan mudah, namun melalui tahapan ini Indonesia dinilai tengah menggunakan kapabilitas nasionalnya sebagai saluran solidaritas aktif. Momentum pengiriman bantuan udara ini berlangsung dalam keadaan di mana akses lintas darat ke Gaza sangat terbatas akibat blokade ketat.

Dengan solidaritas regional, khususnya dukungan penting dari Yordania, Indonesia mampu menerobos hambatan tersebut dan langsung mengirim logistik ke titik-titik sulit dijangkau di Gaza. Kolaborasi ini bukan hanya menghadirkan bantuan krusial, tapi juga meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kredibilitas dan keberanian dalam bertindak di situasi krisis global. Tidak hanya menjadi sorotan regional, langkah ini juga mendapat apresiasi di forum internasional.

Krisis kemanusiaan di Gaza sangatlah panjang dan kompleks. Namun, misi ini membuka peluang untuk diplomasi berlanjut dengan Indonesia dapat menjadi penghubung antarnegara, memperkuat kerja sama multilateral dalam bantuan kemanusiaan dan usaha perdamaian. Selain itu, keberhasilan logistik ini dapat memperkuat kredibilitas TNI sebagai kekuatan keamanan yang profesional dan penuh empati.

Lebih dari sekadar menunjukkan kesiapan militer Indonesia, pengiriman Hercules ke Gaza menunjukkan bahwa kekuatan nasional ketika diarahkan dengan visi dan empati akan menjadi kekuatan untuk solidaritas global. Pemerintah telah menggabungkan diplomasi politik dan aksi kemanusiaan dalam harmoni yang membanggakan. Indonesia tengah menunjukkan bahwa negara berdaulat tak hanya menjaga wilayahnya, tapi juga hati nurani seluruh umat manusia di dunia.

Pengiriman dua pesawat Hercules ke Gaza bukan sekadar misi kemanusiaan, tetapi cerminan kepemimpinan moral, solidaritas yang nyata, dan keberanian bertindak di panggung dunia. Dengan dukungan penuh dari instansi tinggi seperti Presiden, Panglima TNI, dan Baznas, misi ini menjadi bukti bahwa Indonesia dapat membuat perbedaan melalui tindakan nyata. Langkah ini bukan hanya menjadi sejarah, tetapi inspirasi masa depan bagi bangsa yang berempati dan mendunia.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada masyarakat.

“Tidak ada, penyebabnya karena (anggaran minim) itu bukan ya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menambahkan, setiap kepala daerah memiliki kebijakan berbeda sesuai karakteristik wilayahnya.

“Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” jelasnya.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merespons dinamika di Kabupaten Pati. Ia mengingatkan seluruh pejabat publik di tingkat pusat hingga daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan merumuskan kebijakan, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah pusat mengapresiasi langkah Bupati Pati Sudewo yang telah merespons aspirasi masyarakat dengan menurunkan tarif PBB-P2 setelah kebijakan awal memicu keberatan publik. Sikap ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan kepala daerah dalam menampung masukan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan kepada seluruh kepala daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal.

“Kebijakan pajak daerah harus selaras dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa membebani warga,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Kemendagri terus memantau agar kebijakan serupa di daerah lain tidak memicu gejolak sosial.

Dari sisi keamanan, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga kondusivitas daerah sambil memastikan aspirasi warga dapat tersampaikan secara tertib.

“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan pendapat melalui jalur yang damai. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tutur Artanto.

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyesalkan terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen.

Kebijakan tersebut sontak kemudian memicu aksi demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya saat ini.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan polemik yang sedang berkembang di tengah masyarakat Pati itu.

“Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo

Prasetyo kemudian membantah terkait munculnya anggapan bahwa kenaikan PBB di Pati tersebut disebabkan oleh adanya kekurangan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa sejatinya setiap daerah memiliki kebijakan mereka masing-masing dalam mengelola warganya, termasuk menerbitkan peraturan mengenai hal perpajakan.

“Tidak ada, penyebabnya karena itu (kekurangan anggaran), bukan ya,” ucap Prasetyo.

“Itu memang kebijakan setiap pemerintah daerah dan berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga turut menegaskan bahwa terbitnya kebijakan tersebut secara sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah setempat.

Ia berharap agar semua pihak bisa menyelesaikan persoalan itu secara dialogis dan tidak berbuat ricuh.

“Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

“Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang,” ujarnya

Hasan menolak pandangan yang mengaitkan kebijakan itu dengan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025.

“Kalau ada kejadian spesifik seperti di Pati, ini murni dinamika lokal,” tegasnya.

Ia menjelaskan penentuan tarif PBB-P2 dilakukan melalui peraturan daerah bersama DPRD, bahkan sebagian telah ditetapkan sejak 2023 atau 2024.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendampingi dan mengawasi kebijakan di Pati.

“Indonesia melaksanakan kebijakan otonomi dua tingkat. Jika ada permasalahan di kabupaten/kota, provinsi akan mengambil langkah pembinaan dan fasilitasi,” jelasnya.

Kemendagri menegaskan pengawasan tersebut bertujuan memastikan kebijakan pajak daerah tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan. (*)

Oleh: Nindya Putri )*

Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat.

Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang berkembang di masyarakat mulai mengarah pada tudingan bahwa penghematan belanja pemerintah pusat memaksa daerah mencari tambahan pendapatan melalui pajak. Pemerintah menilai asumsi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan agar situasi tetap kondusif.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 di Pati adalah murni hasil dinamika lokal. Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme pemerintah daerah bersama DPRD setempat, sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar keputusan penyesuaian tarif pajak daerah telah dirancang sejak 2023 atau 2024. Beberapa di antaranya memang baru diimplementasikan pada tahun ini, sehingga wajar jika masyarakat merasakan dampaknya secara langsung.

Hasan juga memaparkan bahwa porsi efisiensi anggaran di tingkat pusat terhadap total dana yang dikelola pemerintah daerah hanya berkisar empat hingga lima persen. Angka ini dianggap terlalu kecil untuk dijadikan alasan utama kenaikan pajak di daerah.

Menurutnya, menarik isu ini menjadi perdebatan nasional tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ia mendorong agar setiap polemik diselesaikan melalui dialog terbuka dengan suasana yang sehat.

Pemerintah pusat juga mengingatkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal nasional dan daerah memiliki jalur yang berbeda. Anggaran pusat dialokasikan untuk program makro, sedangkan daerah memiliki kewenangan penuh mengatur pajak dan retribusi sesuai kebutuhan lokal.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut menegaskan bahwa kenaikan PBB di sejumlah wilayah sepenuhnya berada di tangan kepala daerah. Kebijakan tersebut bukan instruksi dari pemerintah pusat.

Ia menyebut bahwa hampir setiap tahun ada daerah yang menyesuaikan tarif pajak. Alasan penyesuaian bervariasi, mulai dari pembiayaan infrastruktur hingga kebutuhan pelayanan publik yang meningkat.

Meski begitu, Prasetyo mengingatkan agar setiap keputusan yang mempengaruhi beban masyarakat dipertimbangkan secara matang. Pemimpin daerah diminta memprioritaskan kesejahteraan warganya di atas kepentingan lain.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini menuntut kebijakan yang bijaksana. Masyarakat sudah menghadapi tekanan dari berbagai sisi, sehingga tambahan beban fiskal harus dihindari jika tidak mendesak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri, mengatakan pihaknya memantau perkembangan di Pati. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Pati Sudewo telah diminta untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.

Sugiono menuturkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpesan agar setiap kebijakan politik mempertimbangkan nasib rakyat kecil. Prinsip ini, katanya, harus dipegang teguh oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ia menilai bahwa sensitivitas terhadap suara masyarakat akan membantu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Pemerintah daerah yang responsif akan lebih mudah membangun dukungan sosial.

Aksi protes yang terjadi di Alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi puncak ketidakpuasan warga. Massa menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Demonstrasi tersebut berlangsung cukup panas, namun tetap terkendali. Aparat keamanan berusaha menjaga situasi agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa insiden yang merugikan.

Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2. Tarif pajak kembali mengacu pada ketentuan tahun 2024.

Pemerintah pusat menyambut baik langkah ini. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa dialog demokratis masih berjalan di tingkat daerah.

Hasan Nasbi menilai bahwa pengalaman di Pati dapat menjadi pelajaran penting. Respons cepat terhadap aspirasi publik mampu meredam ketegangan dan mencegah konflik berkepanjangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Setiap kebijakan fiskal, baik besar maupun kecil, perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah pusat selalu siap memberikan pendampingan kepada daerah dalam merancang kebijakan yang berkeadilan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan rakyat.

Sugiono pun mengapresiasi sikap Bupati Pati yang bersedia mengubah keputusan demi mengakomodasi suara warga. Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi kepala daerah lain ketika menghadapi dinamika serupa.

Ke depan, pemerintah mendorong agar proses penetapan tarif pajak di daerah lebih transparan. Keterlibatan publik sejak awal diharapkan dapat menghindari gesekan dan kesalahpahaman.

Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang intensif dengan seluruh pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan lokal tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, efisiensi anggaran di tingkat pusat akan terus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat di daerah. Pemerintah menegaskan bahwa penghematan diarahkan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Isu kenaikan pajak di Pati menjadi gambaran bagaimana opini publik dapat terbentuk dengan cepat. Namun, penyelesaian melalui dialog menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi masih menjadi sarana efektif untuk meredakan ketegangan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kebijakan fiskal dapat dijalankan secara adil dan proporsional. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Ramdhani Hidayat )*

Pemerintah daerah belakangan ini mengambil langkah strategis dengan menaikkan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini merupakan hasil analisis kebutuhan riil anggaran daerah, bukan tekanan dari pemerintah pusat. Dalam situasi pasca-pandemi, permintaan publik terhadap peningkatan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin tinggi. Langkah ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Kenaikan pajak daerah merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Direktur Eksekutif KPPOD, Dr. Herman N. Suparman, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di daerah sah dilakukan selama berlandaskan kajian fiskal yang matang dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Menurutnya, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan fiskal di tingkat daerah. Oleh karena itu, ia menilai keterbukaan dalam menyampaikan simulasi tarif beserta dampaknya menjadi faktor penting agar kebijakan pajak dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dari pemerintah daerah.

Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen merupakan hasil evaluasi fiskal daerah, mengingat nilai Pajak Bumi dan Bangunan belum mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif pemerintah daerah, bukan instruksi dari pemerintah pusat. Menyikapi aspirasi masyarakat, Sudewo membatalkan kebijakan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang sempat menimbulkan dinamika aspirasi masyarakat. Langkah ini menunjukkan sikap pemerintah daerah yang responsif, terbuka terhadap masukan, dan berkomitmen menjaga hubungan harmonis dengan warganya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hananto Widodo, MH, menjelaskan bahwa keputusan Bupati Pati terkait penyesuaian tarif PBB berada dalam kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menilai kebijakan tersebut sah secara hukum dan dapat dibahas secara konstruktif. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak daerah sebaiknya disertai dialog terbuka dan penjelasan yang memadai, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Secara umum, penyesuaian tarif pajak daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pasca pandemi, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan mendesak dalam pendanaan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan PAD secara mandiri, efektivitas belanja daerah dapat ditingkatkan karena alokasi dana menuju program prioritas lokal menjadi lebih cepat. Kemandirian fiskal ini sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam merancang strategi pembangunan yang sesuai karakter dan kebutuhan wilayahnya.

Meskipun kebijakan kenaikan pajak kerap memunculkan resistensi, langkah tersebut mencerminkan keberanian pemerintah daerah menjalankan otonomi sesuai koridor hukum. Agar pelaksanaan kebijakan lebih berhasil, terdapat tiga strategi utama yang dapat diterapkan. Pertama, sosialisasi publik secara menyeluruh, termasuk pemaparan alasan kenaikan dan simulasi dampaknya bagi masyarakat. Kedua, penyelenggaraan musyawarah publik seperti musrenbang untuk memperkuat kepercayaan warga. Ketiga, digitalisasi proses pembayaran guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga pilar ini akan memastikan kebijakan pajak daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan inklusif.

Keterbukaan dialog antara pemerintah dan masyarakat tergambar jelas dalam langkah cepat Pemkab Pati membatalkan kenaikan tarif saat terjadi protes massal. Tindakan ini mencerminkan praktik demokrasi partisipatif, di mana pengambilan keputusan tidak hanya tepat secara prosedur fiskal, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Pemanfaatan mekanisme hukum, seperti hak interpelasi DPRD dan evaluasi publik, menjadi instrumen penting untuk menyempurnakan kebijakan. Hal ini menegaskan pemahaman bahwa kebijakan fiskal daerah idealnya lahir dari proses interaksi sehat antara pemerintah dan warganya.

Perlu dipahami bahwa kebijakan pajak daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, berbeda dengan kebijakan PPN atau PPnBM yang menjadi ranah pemerintah pusat. Otonomi fiskal memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber pendapatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan lokal dan mandat pembangunan. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi wilayah secara maksimal.

Dari perspektif yang lebih luas, penyesuaian tarif pajak daerah harus dilihat sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat basis fiskal daerah secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berperan membina dan memfasilitasi proses tersebut, sebagaimana disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik. Fungsi pembinaan dan pengawasan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akuntabilitas serta kesesuaian teknis kebijakan.

Dengan mengedepankan transparansi, digitalisasi, dan partisipasi publik, kebijakan pajak daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan fiskal, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik. Dana pajak yang terhimpun dapat dialokasikan langsung ke program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik. Langkah ini menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada akhirnya, kebijakan kenaikan pajak daerah merupakan bukti bahwa pemerintah daerah mampu berinovasi dan bersikap proaktif dalam mengelola keuangan daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, kajian fiskal yang komprehensif, dan keterlibatan publik yang luas, kebijakan ini relevan untuk didukung. Respons cepat dalam mengoreksi kebijakan ketika mendapat masukan masyarakat adalah manifestasi nyata dari semangat otonomi dan demokrasi yang berkeadaban.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi simbol nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap rakyat Papua. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menegaskan komitmen membangun Indonesia dari wilayah paling timur.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif nasional yang mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), penyaluran bantuan sosial (Bansos), penguatan Koperasi Desa (Kopdes), dan transformasi ekonomi kampung terpadu.

Di Nabire, Papua Tengah, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan besar yang mempertemukan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran Kepala BIN, Menteri Koperasi, Menteri Desa, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa Papua menjadi prioritas pembangunan nasional.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa MBG dipercepat dengan pembentukan tim pelaksana, penambahan dapur sehat di delapan kabupaten, dan pemanfaatan pangan lokal.

“Negara hadir membangun Indonesia dari tanah Papua, dimulai dari gizi anak-anak kita,” ujarnya.

Sejak awal pelaksanaan, MBG telah menjangkau 104 sekolah dan 151.990 siswa. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, menekankan bahwa kualitas gizi menjadi fokus utama. Evaluasi rutin dilakukan agar setiap menu benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memperkaya menu, tetapi juga memberdayakan petani, peternak, dan nelayan setempat.

“Kami ingin gizi anak-anak meningkat, sementara ekonomi masyarakat lokal juga tumbuh,” katanya. Targetnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung akhir Oktober 2025 sehingga manfaat program dirasakan awal Desember.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sejalan dengan visi besar mewujudkan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah daerah bersama seluruh kepala daerah di delapan kabupaten berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi sebagai prioritas.

Program MBG membuktikan bahwa pembangunan di Papua bukan hanya slogan. Pemerintah hadir secara nyata, membawa solusi untuk masalah gizi, mendorong kemandirian pangan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Dari dapur-dapur sehat di sekolah hingga pemberdayaan masyarakat, MBG menjadi bukti bahwa Papua mendapatkan perhatian setara dan penuh dari negara.

Dengan langkah ini, Papua tidak hanya menjadi bagian dari Indonesia, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan investasi masa depan bangsa.

Oleh: Loa Murib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Papua Tengah, program ini memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui pemanfaatan pangan lokal yang melimpah, sehingga tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pelaksanaan MBG di Papua Tengah yang dipantau langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memperlihatkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi berkualitas. Dadan menekankan pentingnya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Target penyelesaian bangunan SPPG di akhir Oktober menjadi langkah konkret agar distribusi manfaat dapat dimulai pada awal Desember. Penunjukan warga lokal sebagai pengelola SPPG menunjukkan strategi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa menu yang disajikan sesuai dengan potensi sumber daya setempat.

Pemanfaatan pangan lokal dalam MBG bukan sekadar pilihan praktis, melainkan solusi strategis untuk menciptakan kemandirian pangan di Papua Tengah. Dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan permintaan bahan pangan dari hasil produksi lokal akan mendorong produktivitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek gizi, ekonomi, dan sosial.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama, Pemprov Papua Tengah telah menempuh langkah strategis, mulai dari pembentukan kelompok kerja MBG yang diketuai Sekretaris Daerah hingga koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional di tingkat regional. Penetapan pejabat eselon II untuk menangani program ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan.

Pelaksanaan MBG di Papua Tengah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Beberapa kabupaten seperti Mimika telah mencapai progres signifikan dengan kesiapan SPPG dan mitra yang hampir sempurna. Kabupaten lainnya tengah bergerak maju dengan proses verifikasi mitra dan penetapan penerima manfaat, sehingga cakupan program akan semakin luas. Proses koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan mitra pelaksana pun semakin erat, menciptakan sinergi positif untuk memastikan keberhasilan MBG di seluruh wilayah Papua Tengah.

Kunci keberhasilan MBG di Papua Tengah terletak pada kolaborasi multi pihak yang efektif. Pemerintah daerah harus memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, memperluas jaringan mitra pelaksana, dan memastikan seluruh Bupati memiliki komitmen yang sama. Pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, akan menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap program ini.

Selain itu, inovasi dalam pengolahan pangan lokal menjadi menu bergizi yang sesuai selera anak-anak sekolah menjadi faktor penting. Produk pangan khas Papua seperti ubi jalar, sagu, ikan air tawar, dan sayur-mayur lokal memiliki potensi besar untuk diolah menjadi hidangan yang menarik dan bernutrisi tinggi. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal, baik melalui pelatihan maupun akses modal, akan memperkuat rantai pasok MBG dan menjaga keberlanjutan program.

Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan kepada masyarakat Papua Tengah. Hal ini akan memperkaya variasi menu MBG, meningkatkan daya tahan produk, serta membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya program bantuan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.

Masalah gizi di Papua Tengah yang selama ini menjadi tantangan besar, dapat diatasi secara bertahap melalui MBG yang berbasis pada potensi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan di Papua. Dengan penguatan pangan lokal, program ini tidak hanya memberi manfaat jangka pendek dalam bentuk perbaikan status gizi, tetapi juga manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi dan tantangan yang ada, penting bagi seluruh elemen di Papua Tengah untuk menyatukan langkah dan mengoptimalkan peran masing-masing. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas gizi yang cukup dan seimbang. Hanya dengan komitmen bersama dan dukungan penuh dari seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mandiri.

Program MBG di Papua Tengah adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui penguatan pangan lokal, program ini akan memberi dampak ganda: mengentaskan masalah gizi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan daerah. Jika dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, Papua Tengah akan menjadi contoh sukses pelaksanaan MBG berbasis potensi lokal yang menginspirasi daerah lain di Indonesia.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Alfredo Kristiawan )*

Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dirancang sebagai langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memastikan pemerataan layanan kesehatan tanpa membedakan status sosial, agama, maupun lokasi geografis. Menurut Presiden, keberhasilan program ini akan menjadi landasan penting menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.

Presiden juga menegaskan bahwa CKG bukan sekadar inisiatif di bidang kesehatan, melainkan investasi jangka panjang yang akan mengurangi beban biaya pengobatan di masa depan. Dengan deteksi dini, penyakit dapat diatasi lebih cepat sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan produktif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk berperan aktif menyukseskan program ini demi masa depan generasi muda.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program CKG dengan target menjangkau 20 juta peserta bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, 17 juta peserta telah terlayani dan optimistis tambahan 3 juta peserta akan tercapai sebelum 17 Agustus. Pelayanan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di kota besar, tetapi juga di daerah terpencil, termasuk kepulauan seperti Mentawai.

Untuk menjangkau wilayah terpencil, Kementerian Kesehatan menerapkan strategi jemput bola dengan mengirim tim kesehatan langsung ke sekolah-sekolah di daerah perbatasan. Upaya ini efektif mengatasi hambatan geografis yang selama ini menjadi tantangan pemerataan layanan kesehatan. Partisipasi orang tua sangat penting, baik dengan mengizinkan anaknya mengikuti pemeriksaan maupun memberikan informasi kesehatan yang akurat.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menegaskan bahwa prosedur pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi anak sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Siswa sekolah dasar, misalnya, tidak akan menjalani pengambilan darah, melainkan hanya pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta kesehatan mata, gigi, dan telinga. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah tidak hanya pada cakupan pelayanan, tetapi juga kenyamanan dan keselamatan peserta didik.

Hasil pemeriksaan CKG akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan di masa depan. Data yang akurat memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas intervensi, seperti gizi, kesehatan gigi, atau pemeriksaan penglihatan. Langkah ini sejalan dengan visi membangun sistem kesehatan yang preventif, promotif, dan berkelanjutan demi kualitas generasi mendatang.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, melalui pernyataan resminya turut memberikan dukungan penuh terhadap Program CKG yang menyasar 12,5 juta siswa lintas agama. Program ini mencakup madrasah, pesantren, sekolah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddhis, sehingga mencerminkan komitmen pemerintah menjunjung tinggi keberagaman. Kemenag menilai pelaksanaan yang inklusif ini menjadikan kesehatan sebagai hak setiap anak bangsa tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan CKG di sekolah berbasis agama dinilai memiliki nilai strategis karena menjangkau komunitas yang luas dan beragam. Antusiasme guru, kepala sekolah, dan tokoh agama turut memperkuat keberhasilan program. Kerja sama lintas sektor menjadi kekuatan utama CKG untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Hingga awal Agustus 2025, Program CKG telah menjangkau 12 sekolah tambahan di berbagai daerah, seperti Depok, Bandung, dan Sidoarjo. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sinergi antara sekolah, puskesmas, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah turut memberikan dukungan berupa fasilitas, tenaga medis, dan koordinasi logistik agar pelayanan berjalan optimal.

Dampak positif dari program CKG ini mulai terlihat di berbagai wilayah. Pemeriksaan kesehatan ini berhasil mengidentifikasi masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi, seperti gangguan penglihatan dan kesehatan gigi pada anak. Temuan ini memungkinkan intervensi dini sehingga kondisi kesehatan anak dapat segera diperbaiki. Anak-anak yang sehat memiliki kualitas belajar yang lebih baik, mampu fokus di sekolah, dan jarang absen akibat sakit. Kondisi ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Selain memberikan manfaat langsung di bidang kesehatan, Program CKG juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatnya deteksi dini dan pencegahan penyakit, biaya pengobatan jangka panjang yang biasanya membebani keluarga dapat ditekan secara drastis. Hal ini turut mengurangi beban pembiayaan negara di sektor kuratif, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan, riset medis, serta program pemberdayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pemerintah yakin bahwa Program CKG akan menjadi warisan kebijakan kesehatan lintas generasi. Keyakinan ini didukung alokasi anggaran yang memadai, koordinasi lintas kementerian, serta partisipasi aktif pemerintah daerah. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara telah hadir dalam meningkatkan kualitas kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat, CKG menjadi simbol inklusivitas dan keadilan sosial di bidang kesehatan. Dukungan penuh terhadap program ini merupakan bentuk apresiasi terhadap visi Presiden Prabowo yang menempatkan kesehatan rakyat sebagai prioritas utama. Secara optimis, Indonesia akan melangkah mantap menuju generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di panggung global.

)* Penulis merupakan pengamat isu kesehatan masyarakat

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto )*

Kesehatan adalah modal utama bagi kemajuan bangsa, dan pemerintah Indonesia saat ini memahami betul bahwa akses layanan kesehatan yang merata merupakan hak setiap warga negara. Melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah menghadirkan langkah konkret yang tidak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan medis, tetapi juga memberikan jaminan tindak lanjut pengobatan. Program ini menjadi simbol kepedulian negara, memastikan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab kolektif yang dijamin oleh negara.

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi tonggak keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, memandang program ini tidak hanya berfungsi sebagai screening kesehatan, tetapi juga menjamin adanya tindak lanjut medis bagi mereka yang membutuhkan. Pihaknya menilai, jika ditemukan kelainan kesehatan, peserta akan diarahkan untuk berobat ke puskesmas dan, bila perlu, dirujuk ke rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan mental juga sangat penting untuk dilaksanakan, terutama untuk siswa SMP dan SMA, yang dilakukan melalui kuisioner awal serta pendampingan oleh tenaga medis dan guru bimbingan konseling.

Langkah ini menunjukkan pemerintah memahami kesehatan sebagai aspek yang multidimensi, mencakup fisik dan mental. Pendekatan ini sangat penting mengingat masa remaja adalah periode kritis dalam pembentukan kesehatan jangka panjang seseorang. Dengan mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan mental di sekolah, pemerintah tidak hanya menangani penyakit yang sudah ada, tetapi juga membangun generasi yang lebih tangguh secara emosional dan sosial. Kebijakan seperti ini layak diapresiasi karena mengedepankan pencegahan daripada sekadar pengobatan.

Seiring dengan itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menilai program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif. Ia memandang bahwa fasilitas dan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk warga binaan, tetapi juga masyarakat umum. Menurutnya, keberhasilan program ini memerlukan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat, agar pelaksanaannya optimal di seluruh wilayah.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa fasilitas negara dapat dimanfaatkan secara maksimal jika dikelola secara kolaboratif. Selama ini, lembaga pemasyarakatan kerap dilihat hanya dari sisi pembinaan narapidana, padahal memiliki sumber daya kesehatan yang mumpuni. Pemanfaatan fasilitas tersebut untuk masyarakat umum adalah langkah cerdas dalam memaksimalkan aset publik sekaligus memperluas jangkauan program kesehatan tanpa membangun infrastruktur baru yang memerlukan biaya besar.

Dukungan juga datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang memandang program ini sebagai wujud perlindungan negara terhadap pekerja migran. Ia menyampaikan bahwa, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap pekerja migran yang baru kembali dari luar negeri mendapatkan layanan cek kesehatan gratis sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, sangat penting untuk dilakukan agar proses pemulangan berlangsung aman dan memastikan kesehatan para pekerja migran tetap terjaga.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kesehatan pekerja migran adalah bagian integral dari perlindungan negara. Kelompok ini sering menghadapi risiko kesehatan yang tinggi akibat kondisi kerja, lingkungan, dan keterbatasan akses layanan medis di negara tujuan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis setibanya di tanah air, potensi penularan penyakit dapat ditekan, dan pekerja migran dapat kembali ke keluarga dalam kondisi lebih aman. Hal ini juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan yang sering kali terabaikan.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, program ini sangat relevan untuk menjawab tantangan beban ganda penyakit di Indonesia. Penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes sering kali baru terdeteksi ketika sudah parah, sementara penyakit menular tetap menjadi ancaman di banyak wilayah. Program ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses layanan preventif di berbagai sektor.

Pelaksanaan program ini juga menunjukkan pola kerja pemerintahan yang terintegrasi. Dari sekolah hingga titik pemulangan pekerja migran, layanan yang diberikan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tetapi disertai dengan rujukan, intervensi medis, dan pendampingan kesehatan mental. Kolaborasi lintas kementerian membuktikan bahwa kebijakan ini didesain untuk mencakup kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mobilisasi sektor kesehatan berjalan dengan pendekatan yang inklusif dan progresif. Program Cek Kesehatan Gratis menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi warganya melalui layanan kesehatan preventif dan kuratif yang mudah diakses. Dengan cakupan yang luas dan koordinasi lintas sektor yang kuat, Indonesia semakin dekat menuju sistem kesehatan yang adil, efisien, dan berorientasi pada pencegahan.

Apresiasi tinggi layak diberikan kepada pemerintah atas kinerja nyata ini. Keberhasilan program ini mengingatkan bahwa kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Dengan semangat bersama, menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif seluruh elemen bangsa demi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri.

)* Penulis Merupakan Pemerhati Kesehatan